Kelompok 5 (hubungan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak).docx

HUBUNGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Disusun oleh: Kelompok 5 Anindya Rafita Cindi Meilina Pakpahan Javier Luis Gralayka Jose Ignatius Ginting Muthia Putri Yunanda Lubis

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN T.A. 2018 / 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Karya tulis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah “Bahasa Indonesia”. Karya tulis ini berjudul “Hubungan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menganalisis penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah “Bahasa Indonesia” yaitu Ibu Exti Budihastuti yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan karya tulis ini. Namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan. Akhir kata, kami berharap karya tulis ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang memerlukan.

Tangerang Selatan, Januari 2019

Kelompok 5

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii BAB I .......................................................................................................................1 PENDAHULUAN ...................................................................................................1 1.1

Latar Belakang dan Masalah .....................................................................1

1.1.1

Latar Belakang ...................................................................................1

1.1.2

Masalah ..............................................................................................2

1.2

Tujuan Penulisan .......................................................................................2

1.3

Sumber Data ..............................................................................................2

1.4

Teknik Pengumpulan Data ........................................................................2

BAB II ......................................................................................................................3 HUBUNGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ........................................................3 2.1

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ...........................................................3

2.2

Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan di Indonesia ......4

2.2.1

Pengertian Sanksi Administrasi .........................................................4

2.2.1

Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan ....................5

2.3 Hubungan Keberadaan Sanksi-Sanksi Administasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................................9 BAB III ..................................................................................................................11 SIMPULAN DAN SARAN ...................................................................................11 3.1

Simpulan..................................................................................................11

3.2

Saran ........................................................................................................11

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................12

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Sanksi Administrasi berupa Denda ........................................................7 Tabel 2 Sanksi Administrasi berupa Bunga ........................................................8 Tabel 3 Sanksi Administrasi berupa Kenaikan ..................................................9

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.1.1

Latar Belakang dan Masalah Latar Belakang Penerimaan

pembangunan

pajak

nasional

merupakan untuk

sumber

meningkatkan

utama

pembiayaan

kesejahteraan

dan

masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Agar

dapat

berlangsung

secara

maksimal,

pemungutan

pajak

membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Menurut Putu Aditya Pranata (2015:456), kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Oleh karena itu kepatuhan selalu menjadi faktor penting didalam meningkatan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan antara lain sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral wajib pajak. Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak telah menerapkan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian menemukan bahwa sanksi pajak dan frekuensi audit berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda juga

memiliki

pengaruh

positif

terhadap

1

kepatuhan

wajib

pajak.

1.1.2

Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak? 2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi administasi pajak penghasilan di Indonesia? 3. Bagaimana hubungan keberadaan sanksi-sanksi administasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak? 1.2

Tujuan Penulisan

1. Memahami pengertian kepatuhan wajib pajak. 2. Mengetahui bentuk-bentuk sanksi administasi pajak penghasilan di Indonesia.. 3. Memahami hubungan keberadaan sanksi-sanksi administasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. 1.3

Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Perpustakaan Politeknik Keuangan Negara Stan, buku daring, dan jurnal-jurnal penelitian yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. 1.4

Teknik Pengumpulan Data Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Travers (1978), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah dan diambil kesimpulannya (Hartono Ruslijanto, 2000). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku, majalah, ataupun jurnal, kemudian menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2

BAB II HUBUNGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal yang sangat penting di seluruh dunia. Karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah. Menurut Putu Aditya Pranata (2015:456), kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Oleh karena itu kepatuhan selalu menjadi faktor penting didalam meningkatan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan antara lain sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral wajib pajak. Gunadi (2013:94) menyatakan, “Pengertian kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.” Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti “tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan,tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan di dalam perpajakan terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

3

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain : 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakana pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 4. Dalam 2 tahun terkahir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Dan dapat juga didefenisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan di Indonesia 2.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:28), Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Indikator Sanksi Administrasi Menurut Siti Resmi (2003:62) sanksi administrasi pajak adalah sebagai berikut : 1. Denda 4

2. Bunga 3. Kenaikan 2.2.1

Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu : A. Denda Administrasi Sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggara ketentuan perundang- undangan perpajakan. Resmi (2014,73) mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan. B. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 1. Bunga Pembayaran Bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi : Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara. 2. Bunga Penagihan Bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT. 3. Bunga Ketetapan Bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

5

C. Sanksi Administrasi Kenaikan Sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut: Sanksi denda : No Pasal 1

7 (1)

Masalah

Sanksi

Keterangan

SPT Terlambat disampaikan : a. Masa

Rp100.000

Per SPT

atau Rp500.000 b. Tahunan

Rp100.000

Per SPT

atau Rp 1.000.000 2

8 (3)

Pembetulan sendiri dan belum disidik

150% Dari jumlah pajak yang kurang dibayar

3

14

pengusaha yang telah dikukuhkan

(4)

sebagai PKP, tetapi tidak

2% Dari DPP

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; pengusaha yang telah dikukuhkan

2% Dari DPP

sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa

6

2% Dari DPP

penerbitan faktur pajak Tabel 1 Sanksi Administrasi berupa Denda Sanksi bunga : Sanksi Keterangan

No

Pasal

Masalah

1.

8 (2

Pembetulan SPT Masa dan

dan

Tahunan

jumlah pajak yang

2a) 2.

2% Per bulan, dari

kurang dibayar

9 (2a

Keterlambatan pembayaran pajak

dan

masa dan tahunan

2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang

2b) 3.

13 (2)

Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB

2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan

4.

13 (5)

SKPKB diterbitkan setelah lewat

48% Dari jumlah paak

waktu 5 tahun karena adanya

yang tidak mau atau

tindak pidana perpajakan maupun

kurang dibayar.

tindak pidana lainnya 5.

14 (3)

a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar

2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayr, max 24 bulan

b. SPT kurang bayar

2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayr, max 24 bulan

14 (5)

PKP yang gagal berproduksi dan

2% Per bulan, dari

telah diberikan pengembalian

jumlah pajak tidak/

Pajak Masukan

kurang dibayr, max 24 bulan

7

6.

15 (4)

SKPKBT diterbitkan setelah

48% Dari jumlah pajak

lewat waktu 5 tahun karena

yang tidak atau

adanya tindak pidana perpajakan

kurang dibayar

maupun tindak pidana lainnya 7.

8.

19 (1)

19 (2)

SKPKB/T, SK Pembetulan, SK

2% Per bulan, atas

Keberatan, Putusan Banding yang

jumlah pajak yang

menyebabkan kurang bayar

tidak atau kurang

terlambat dibayar

dibayar

Mengangsur atau menunda

2% Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

9.

19 (3)

Kekurangan pajak akibat

2% Atas kekurangan

penundaan SPT

pembayaran pajak

Tabel 2 Sanksi Administrasi berupa Bunga Sanksi kenaikan: No Pasal 1.

8 (5)

Sanksi Keterangan

Masalah Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP

2.

50% Dari pajak yang kurang dibayar

13

Apabila: SPT tidak disampaikan

(3)

sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 a. PPh yang tidak atau kurang dibayar

50% Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar

b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan

100% Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut

8

c. PPN/PPnBM tidak atau kurang

100% Dari PPN/

dibayar

PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

3.

15

Kekurangan pajak pada SKPKBT

100% Dari jumlah

(2)

kekurangan pajak tersebut

Tabel 3 Sanksi Administrasi berupa Kenaikan 2.3 Hubungan Keberadaan Sanksi-Sanksi Administasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Social Learning Theory, ada 4 proses yang diperlukan individu untuk mewujudkan hasil pengamatannya dalam perbuatan, yaitu proses perhatian (attentional),

proses

penahanan

(retention),

proses

reproduksi

motorik

(reproduction motoric), dan proses penguatan (reinforcement) (Bandura, 1969). Proses penguatan (reinforcement) adalah proses di mana individu-individu dirangsang supaya berperilaku sesuai dengan model yang diamati. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. James dan Alley (2004) menyatakan bahwa manusia secara rasional selalu berusaha meningkatkan pendapatan dan kekayaan pribadinya. Masyarakat wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila manfaat yang diterima tidak lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Karena itu, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Kirchler et al. (2001) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Feld dan Frey (2002) menemukan bahwa hukuman terhadap pelanggaran ringan berupa denda memiliki dampak negatif terhadap tax evasion. Ini berarti semakin tinggi denda yang dikenakan, semakin sedikit tingkat penghindaran pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Penelitian

9

Blackwell (2007) dan Cumming et al. (2009) menemukan bukti serupa bahwa tarif penalti yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak ingin mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterimanya. Karena itu, pengenaan sanksi pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

10

BAB III SIMPULAN DAN SARAN 3.1 Simpulan Kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP . Sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Terdapat hubungan antara penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menemukan bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran,diantaranya: 1. Kepatuhan wajib pajak mempunyai dampak yang sangat besar dalam peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, sarana dan prasana baik di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Penulis mengharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang sanksi administrasi pajak pajak penghasilan. 2. Dengan mengetahui keberadaan sanksi administrasi pajak penghasilan ini, penulis mengharapkan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak.

11

DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Haryanto, A.G., Haronoruslijanto, dan Datu. 2000. Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Insan Online Akuntan: 92-116. Rahayu, Siti K., 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ramdhani, Marvina. 2015. Pengaruh Hukum Pajak dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. Sari, Arinta Wulan. 2016. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi: 1-19. Septarini, Dina Fitri. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial: 29-43.

12