Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Kab. Sukoharjo.docx

Proceeding KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL POLITIK “KAJIAN PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG: PENDEWASAAN CARA PANDANG POLITIK BAGI MASYARAKAT”

“Kajian Pilkada Langsung dan Tidak Langsung: Pendewasaan

Cara Pandang Politik Bagi Masyarakat” Sukoharjo, 26 – 27 Januari 2015

Diselenggarakan oleh: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah 2015

Proceeding KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL POLITIK

“Kajian Pilkada Langsung dan Tidak Langsung: Pendewasaan

Cara Pandang Politik Bagi Masyarakat” Sukoharjo, 26 – 27 Januari 2015

HARI PERTAMA, SESI PERTAMA 26 Januari 2015, Pukul 15.30 wib – 17.30 wib Diskusi Panel: Materi dan Narasumber : 1. Tinjauan Kondisi Aktual Sosial Politik Indonesia Pandang Kearifan Lokal – KH.Drs. M. Dian Nafi’

dari

Sudut

Moderator, Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat malam dan salam sejahtera bapak-ibu dan rekan-rekan peserta kegiatan Pembinaan Sosial Politik,

“Kajian

pilkada

pandang

langsung

dan

tidak

langsung:

pendewasaan

cara

politik bagi masyarakat”. Tibalahh saaatnya kita menerima paparan materi dari narasumber yang sudah hadir di hadapan kita, beliau adalah Bapak M. Dian Nafi’

Demi

efektifitas

wktu,selanjutnya

kita

persilahkan

kepada

para

nasumber untuk memaparkan materinya dengan alokasi masing-masing narasumber 60 menit, silahkan.

KH. Drs. M Dian Nafi’ Assalamu’alaikum

wr.

wb.

Yang

saya

hormati

bapak-ibu

peserta

pembinaan sosial politik Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng. Pada kesempatan

ini

saya

akan

menyampaikan

materi

mengenai

Tinjauan

Kondisi Aktual Sosial Politik Indonesia dari Sudut Pandang Kearifan Lokal

Pasang surut sosial politik selalu terjadi di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang yang terjadi karena faktor proses pematangan kehidupan bernegara dan pembinaan hukum. Dalam proses pematangan kehidupan bernegara terlihat dari perilaku politik dalam hubungannya dengan ketatanegaraan. Perilaku politik itu di satu sisi bisa membebani fasilitas ketatanegaraan dan di sisi lain bisa

juga

memberikan

sumbangan

positif

bagi

semakin

kokohnya

ketatanegaraan. Kedua modus perilaku itu seharusnya dapat diintegrasikan oleh hukum. Di negara berkembang seperti Indonesia, pembinaan hukum masih berlangsung terus dan lebih padat agendanya dibandingkan dengan negara-negara

yang

sudah

mapan

sistem

hukumnya.

Kenyataan

itu

didukung oleh sistem hukum sipil (civil law) yang rata-rata dianut oleh negara-negara berkembang sesuai dengan kenyataan kebhinekaannya yang tinggi. Sementara di negara-negara yang sudah mapan, biasanya dianut sistem hukum berbasis praktek bernegara yang berlaku sejak berabad-abad lamanya atau yang dikenal dengan istilah custom law. Situasi itu menimbulkan pertanyaan, apakah yang dapat menjaga integrasi bangsa dan negara kita? Jawabannya adalah terdapat unsurunsur

dari

pertahanan

ideologi, dan

politik,

keamanan

yang

ekonomi,

sosial,

sama-sama

budaya,

hukum,

berkontribusi

kepada

integrasi bangsa dan negara kita, meskipun porsi dan relevansi masing-masing berbeda. Dalam sudut pandang kearifan lokal, yang masuk ke dalam unsur budaya, maka tampak beberapa pokok persoalan sebagai berikut. a. Apa saja contoh kearifan lokal yang dapat menjaga integrasi bangsa dan negara? b. Apakah kearifan lokal itu bersesuaian dengan kekuatan-kekuatan integratif lainnya? c. Bagaimanakah

cara

menguatkan

kearifan

lokal

cocok untuk menjaga integrasi bangsa dan negara?

yang

terbukti

Contoh Kearifan Lokal yang Integratif Negara

berkembang

yang

lama

hidup

di

dalam

penjajahan,

biasanya mengalami lima gejala krusial di dalam proses panjang demokratisasinya; yaitu (a) lengsernya pemimpin besar; (b) konflik horisontal; (c) liberalisasi politik; (d) otonomi daerah; dan (e) konflik elit. Sejak 1998 terbukti bangsa Indonesia dapat mengawal dinamika kenegaraan dengan baik. Sejak runtuhnya Tembok Berlin 1990, terdapat beberapa negara yang bubar atau pecah di tengah-tengah tahapan itu. Yugoslavia, misalnya, adalah negara yang pecah pada tahap

konflik

horisontal.

Beberapa

pemimpinnya

bahkan

akhirnya

diajukan ke Mahkamah Internasional dengan dakwaan genosida. Uni Soviet adalah contoh negara adidaya yan hanya mampu bertahan 72 tahun

usianya,

karena

negara

itu

mlai

melemah

saat

tahapan

liberalisasi politik digelindingkan oleh Michael Gorbachev dengan slogannya

yang

dikenal

dengan

Glasnost

atau

Keterbukaan

dan

Perestroika atau Retsrukturisasi. Ketika memasuki tahapan otonomi daerah, maka yang terjadi adalah masing-masing republik bagiannya menjadi negara merdeka yang terlepas dari Uni Soviet. Cekoslovakia

termasuk

negara

yang

beruntung.

Negara

ini

didirikan oleh dua bangsa yang sejak semula memang hidup rukun; yaitu Bangsa Ceko dan Bangsa Slavia. Begitu Uni Soviet bubar, maka negara ini terbebas untuk berproses menuju demokratisasinya, dan ketika berada pada tahap penerapan otonomi daerah, maka mereka memilih untuk menjadian negaranya sebagai Republik Konfederasi Ceko dan

Slovakia.

Setelah

ipoleksosbudhankamnya,

masing-masing maka

negara

ini

mantap

dengan

kemudian

kalkulasi

mengubah

diri

menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia. Contoh-contoh dari negara lain tidak pernah sesuai 100% untuk negara manapun, termasuk Indonesia. Konflik elit sekarang sedang terjadi di Indonesia. Dan kita harus optimis, bahwa bangsa Indonesia dapat mengelola tantangan ini dengan elegan sebagaimana pengalaman selama ini. Optimisme itu patut dikemukakan agar tumbuh kebiasaan

menilik dari sejarah bangsa kita yang pernah mengalami masalahmasalah yang jauh lebih berat, tetapi dapat mengatasinya dengan elegan. Setiap negara memiliki sejarah dan kulturnya sendiri-sendiri, yang membentuk kearifan lokalnya sendiri di dalam menjaga integrasi bangsa dan negaranya. Sebagian contoh kearifan lokal itu adalah: a. Musyawarah

untuk

mufakat

adalah

jenis

kearifan

lokal

yang

hampir merata hidup di dalam masyarakat Indonesia, meskipun masing-masing

rumpun

bangsa

sempat

memiliki

pengalaman

kolonisasi yang berbeda. Masyarakat Indonesia di bagian Barat dan

Tengah

kecuali

mengalami

Bengkulu

yang

penjajahan merupakan

paling

lama

jajahan

oleh

Belanda,

Inggris,

kemudian

ditukar dengan Singapura pada masa Gubernur Jenderal Raffles. Sementara Indonesia bagian Timur sempat mengalami penjajahan lebih

lama

oleh

Portugis.

Inggris

sempat

pula

menguasai

nusantara pada masa Raffles itu. b. Masyarakat nusantara pada umumnya membagi diri ke dalam empat domain pengabdian atau domain pengembangan diri; yaitu adat, agama, negara dan pasar. Masing-masing domain dapat berkembang dan mendapatkan mandat untuk mewarnai ruang publik Indonesia sampai

sekarang.

Keempat

domain

itu

didorong

untuk

saling

bersinergi, tetapi tidak saling mengintervensi. Para pendiri negara kita tak tega jika tidak memasukkan adat dan agama ke dalam ruang publik itu. Dengan demikian masyarakat Indonesia memiliki

pilar

integrasi

yang

dengan masyarakat negara sekuler

lebih

beragam

dibandingkan

yang menerapkan kebijakan

yang membatasi agama semata-mata dalam ruang privat belaka. c. Gotong royong adalah kearifan lokal yang melekat kuat dalam masyarakat

Indonesia.

Di

dalamnya

terdapat

dua

pengakuan

sekaligus. Pertama, adalah pengakuan akan potensi tiap-tiap individu/sektor. Kedua, pengakuan akan pentingnya kerja sama untuk

menjadikan

kekuatan-kekuatan

individual/sektoral

itu

menjadi

sinergi

yang

menunjang

efisiensi

dan

efektivitas

kerja. Gotong royong ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat untuk kepentingan bersama yang ada di masyarakat. d. Bhinneka Tunggal Ika menggenapkan kearifan lokal masyarakat nusantara. Meskipun dioriginasi dari refleksi atas pengalaman politik Majapahit di Abad Ke-14, sesanti itu tetap saja aktual untuk

membingkai

masyarakat

Indonesia

dari

beragam

latar

belakang untuk tetap bersatu ke dalam satu ikatan bangsa. Ketika

sesanti

itu

ditarik

ke

dalam

aras

negara,

maka

keberadaannya menjadi semakin lengkap; semula sebagai modal kultural,

kemudian

mempengaruhi kenegaraan,

menjadi

konfigurasi misalnya

komitmen

politik,

dalam

karena

menyusun

kebangsaan setiap

Kabinet

yang

keputusan

Pemerintahan,

selalu dibuat dengan menyertakan representasi fungsional dan bahkan representasi personal di dalamnya. Masih banyak contoh kearifan lokal yang menunjang integrasi bangsa dan negara Indonesia. Yang perlu dikemukakan di sini adalah apa yang oleh para ahli Antropologi interpretatif disebut sebagai kultur lokal (local culture), pengetahuan lokal (local knowledge) atau yang diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai kearifan lokal (local

wisdom)

kreativitas

itu

dan

sejatinya

memuat

pencapaian-pencapaian

“pengalaman, tertentu

dari

jejak-jejak para

jenius

lokal dalam mengembangkan pandangan hidup, tata berpikir dan juga sistem sosial tertentu” (Abdurrahman Wahid, 2007: 159n). Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kekuatan-kekuatan Integratif Kearifan dipergunakan

lokal sebagai

sebagai

konstruksi

justifikasi

terhadap

kultural

lama

idiom-idiom

biasanya baru

yang

masuk sebagai konsekuensi atas diterimanya konstruksi kebangsaan modern

yang

dalam

sejarah

Indonesia

biasanya

dikaitkan

dengan

gerakan Kebangkitan Nasional pada awal Abad Ke-20. Kearifan lokal yang terpateri berabad-abad lamanya dalam bumi masyarakat nusantara

bagaikan terbangkitkan sebagai energi aktual yang melimpah setelah para pemuda Indonesia menyerap pengetahuan baru dari Barat dan Timur Tengah.

Dari

Barat

para

pemuda

nusantara

itu

menyerap

ide-ide

tentang bangsa (nation), republik, demokrasi, hukum (recht), dan trias politika. Dari Timur Tengah, terutama Haramain -- Mekah dan Medinah -- para pemuda santri menyerap pengetahuan kritis tentang kesetaraan

(musawah),

harga

diri

yang

sama

bagi

semua

manusia

(harkat), harga diri yang berbeda-beda pada manusia sesuai dengan ikhtiarnya

(martabat),

keadilan

(‘adalah),

kemerdekaan

(hurriyah

atau istiqlal) dan kedaulatan hukum (hukumah). Serapan yang berasal dari

Barat

dan

dari

Timur

Tengah

itu

memantik

kearifan

lokal

membentuk pondasi berpikir masyarakat nusantara dan diartikulasikan dengan sangat baik oleh para pendiri negara di dalam merumuskan dasar Pancasila. Episode itu hanyalah sebagian kecil saja dari proses panjang akulturasi pengetahuan Barat dan Timur Tengah dengan pengetahuan yang

telah

lebih

dahulu

ada

dan

berkembang

sejak

berabad-abad

lamanya hadir diperbincangkan dan dirundingkan untuk mengkonstitusi kehidupan masyarakat nusantara di dalam pengelolaan kekuasaan mereka sejak

masa

prasejarah,

kuna,

kerajaan-kerajaan

Islam,

kolonial

Barat, Jepang, hingga masa pencapaian Kemerdekaan Repiblik Indonesia pada

17

menerus

Agustus terjadi,

1945.

Proses

ditandai

akulturasi

dengan

adanya

pengetahuan dinamika

itu

terus

politik

yang

bertali temali dengan polemik penafsiran atas hukum yang diterima bersama, sehingga kesesuaian kearifan lokal dengan kekuatan-kekuatan integratif lainnya terbentuk dalam waktu yang lama melalui proses yang berangsur-angsur. Terkait

dengan

bekerjanya

kekuatan-kekuatan

integratif

di

dalam masyarakat, terdapat beberapa catatan dari Wertheim (1976: 212-215) yang ringkasnya bisa dikalimatkan sebagai berikut. Pertama, pasang surut kehidupan politik dan konflik-konflik sosial yang dapat dikembalikan kepada aturan hukum merupakan penanda penting di dalam

bekerjanya

kekuatan-kekuatan

integratif

di

masyarakat.

Kedua,

bekerjanya kekuatan integratif itu menjamin tidak adanya gejolak yang mengoncangkan struktur sosial masyarakat. Ketiga, kenyataan sosiologis semacam itu menunjukkan secara melimpah bahwa “struktur sosial

mencakup

lebih

banyak

daripada

keseluruhan

kaidah-kaidah

hukum.” Cara Menguatkan Kearifan Lokal Melalui diskusi dengan Alwy Rachman, pakar studi budaya dari Makassar (2011) didapat simpulan bahwa kearifan lokal memiliki ciriciri sebagai berikut. a. Menjaga keseimbangan: manusia, alam dan Tuhan. b. Menjaga kesinambungan alamiah. Contohnya adalah di kalangan masyarakat Kajang, Sulawesi Selatan, terdapat ketentuan adat bahwa menebang 1 pohon, harus mengganti dengan cara menanam 100 bibit. c. Kekuasaan harus memelihara alam dan manusia. Kerusakan pada alam dan manusia merupakan pertanda kerusakan kekuasaan. d. Disimpan dalam genre dalam arsitektur, lansekap, seni, simbol, cerita rakyat, tradisi lisan, mitos, legenda, dan dongeng. e. Menyimpan pengetahuan yang berguna untuk mengatasi masa-masa sulit. f. Terbangun menjadi ingatan kolektif. g. Mendistribusikan hasilnya secara seimbang, bukan menang-kalah. h. Bisa dikembangkan menjadi produk

yang mengglobal. Misalnya

adalah produk jamu menjadi obat herbal, batik menjadi pakaian resmi, dan sebagainya. i. Bisa mendorong ekonomi kreatif. Cara

menguatkannya

kearifan lokal itu untuk

adalah

memberikan

kesempatan

kepada

(a) diafirmasi pada sisi-sisi yang masih

berguna;

(b)

direstorasi

usang; dan (c)

pada

sebagian

sisi-sisinya

yang

telah

direvolusi atau diadakan baru sama sekali jika

terdapat suatu kebutuhan vital yang belum ada kearifan lokalnya. Terima Kasih, semoga forum ini menjadi tempat belajar bersama agar semakin percara diri menjadi tokoh didaerahnya masing-masing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mari kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Wassalamualaikum wr wb. Tanya-Jawab: Mustofa, Ormas Kebencanaan Tadi bapak menyebutkan tentang struktur sosial yang goncang. Mohon bisa diberi contoh tentang kondisi struktur sosial yang goncang tersebut.

Mbah Beno, Dubang Merah Seandainya di Indonesia itu sistem pemilihan langsung, PNS, POLRI dan

TNI

tdk

ikut

memilih.

Dalam

arti

yang

memilih

itu

murni

masyarakat.

Sunaryo, PBB Dari yang bapak sampaikan bahwa kearifan lokal sebuah alat untuk mewujudkan bagaimana

Good

Goverment,

kaitannya

dengan

karena

temanya

kearifan

lokal

ini yang

tentang

politik,

bermuara

dengan

politik?

Muh Samrodin, PKS Bagaimana

kalo

unsur

agama

dimasukkan

agama

dimasukkan

sebagai

penyeimbang kearifan lokal yang sudah ada?

Pak Boy, Nasdem Kami mohon kepada bapak Dian Nafi untuk memberikan panutan atau masukan bagi para pelaku politik atau para politis dalam menjaga kearifan lokal ketika sedang bersinggungan dengan masalah politik.

Jawaban KH. M. Dian Nafi’ Terima kasih kepada para penanya, langsung saja saya akan mulai mencoba menjawabnya. Untuk Bapak Mustofa, sebenarnya di Indonesia ini sudah beberapa kali mengalami goncangan struktur sosial. Namun alhamdullilah bisa kita atas tanpa dampak yang berkepanjangan dan signifikan. Ada sebuah contoh kejadian di sebuah kecamatan yang tidak perlu saya sebut namanya. Dalam kecamatan tersebut seluruh pegawai kecamatan didemo dan diusir dari kecamatan tersebut karena diantara mereka tidak ada satupun yang asli warga kecamatan tersebut. Dengan kata lain kecamatan tersebut dipimpin dan diatur oleh orang dari luar suku tersebut. Karena desakan kebutuhan pegawai kecamatan untuk mendistribusikan bantuan bencana yang terkumpul dikecamatan. Para warga desa sepakat untuk mengangkat 11 kepala suku dan tetua untuk mengelola kecamatan. Untuk Pak Naryo dari Partai Bulan Bintang. Mengenai

kearifan

lokal

yang

berurusan

dengan

politik.

Misalkan noken. Noken diperlukan karena : 1) masyarakat disana tempat tinggalnya jauh-jauh sekali. 2) tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Oleh karena kondisi geografis dan kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencoblosan/pemilihan maka ketua adat lah yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin mereka dan untuk mewakili hak politik mereka. Dalam demokrasi ada dua sistem demokrasi, demokrasi formal seperti kita dan demokrasi organik. Negara komunis seperti Uni Soviet tidak mau disebut negara non demokrasi. Mereka merasa lebih demokratis ketimbang Amerika. Dalam setiap kelompok mereka memilih wakil

mereka.

Misal,

kelompok

buruh

memilih

perwakilan

buruh,

kelompok PNS memilih perwakilan PNS, dan seterusnya. Para wakil kelompok ini kemudian duduk dalam sebuah komite yang disebut komite

central.

Artinya

organik

itu

apa?

Setiap

organ

atau

kelompok

mengadakan pemilihan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menghakimi sistem orang lain, tetapi kita bisa menikmati sistem yang kita pakai sendiri. Kita bisa belajar dari negara lain tapi kita punya jati diri sebagai sebuah bangsa dan negara.

Sistem

noken

diperlukan

untuk

menjebatani

keterbatasn

objektif yang ada pada warga negara di daerah itu yang karena lokasinya berjauhan dan karena taraf kemampuan baca tulisnya rendah maka sistem ini yang paling adil dan bijaksana. Untuk pak samrodin dari PKS, Para

pendiri

bangsa

kita

sudah

mengingatkan

untuk

tidak

meninggalkan masalah agama. Agama sangat penting dalam menjaga dan sebagai penyeimbang kearifan lokal Untuk pak Boy dari Nasdem, Biasanya kearifan lokal itu melemah pada saat Pilkada atau Pilgub, saya kira ini pasang surut. Perilaku politik menguat maka kearifan lokal melemah. Yang penting masyarakat harus tetap menjaga 4 hal tadi. Termasuk tidak kampanye ditempat-tempat ibadah. Moderator, Kesbangpol Kab. Kudus: Demikian bapak-ibu semoga bermanfaat. Terimakasih.

HARI PERTAMA, SESI KEDUA 26 Januari 2015, Pukul 19.30 wib – 22.30 Wib Diskusi Panel: Materi dan Narasumber : 1. Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemersatu Bangsa - Drs. Joko J. Prihatmoko, Peneliti LPPI Semarang/ Dosen FISIP Unwahas Semarang 2. Tahapan Pemilukada Pasca PERPU No.1 Tahun 2014 – Drs. Joko Purnomo, Ketua KPU Pov. Jateng

Moderator,

Assalamu’alaikum wr. wb. Yang terhormat para narasumber. Yang terhormat

para

peserta

kegiatan

pembinaan

sosial

politik.kita

memasuki diskusi pleno yang kedua. Yaitu dengan dua materi dengan judul yang pertama Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemersatu Bangsa yang akan disampaikan oleh Drs. Joko J. Prihatmoko Msi, yang kedua Tahapan Pemilukada Pasca PERPU No.1 Tahun

2014

oleh

Selanjutnya

kita

Drs.

Joko

Purnomo,

Ketua

kepada

kedua

persilahkan

KPU

Pov.

Jateng.

narasumber

untuk

menyampaikan paparan materi. Masing-masing satu jam, Silahkan.

Drs Joko J. Prihatmoko, Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemersatu Bangsa Assalamualaikum wr wb. Yang saya hormati Bapak Ibu Peserta pembinaan Politik, saya disini ditugasi untuk memberikan materi tentang Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemersatu Bangsa.

Rasanya kita sudah sama-sama tahu tentang media

sosial. Makanya kemudian saya mengambil sedikit hal yang berbeda yaitu tentang demokrasi digital. Hari ini di Indonesia terkait kasus penangkapan wakil ketua KPK BW, hanya dalam waktu jumat pagi di tangkap, kita bisa melihat dimedia sosial begitu banyak poster virtual terkait penangkapan BW. Ini tidak digerakkan oleh KPK. Gerakan Ini mucul sendiri. Kampanye penyelamatan KPK dgn hashtag atau tanda pagar (tagar) #SaveKPK memuncaki trending topic dunia.

Kecepakatannya mencapai 152 status

bertanda tagar #SaveKPK dlm stp menit di Twitter. pustaka

Keyhole.co,

menghasilkan netizen

897

mencapai

dg

pencarian

percakapan 2

juta

dr

akun.

sesaat

749

thd

pengguna.

Menurut

Menggunakan

tagar

#SaveKPK,

Jangkauan

kepada

Topsy,

gemuruh

pustaka

kampanye #SaveKPK mencapai 2.607 percapakan/jam. Dalam satu hari terekam 192.000 percakapan dgn kampanye #SaveKPK. Peristiwa itu menenggelamkan pelanggaran

percakapan

etik

oleh

sebelumnya

Ketua

KPK

yg

Abrahan

santer Samad,

ttg atas

dugaan tudingan

politisi PDIP, Hasto Kristiyanto. Tagar #SaveKPK adalah peringatan bagi Presiden Jokowi utk segera bersikap taktis. Memang, kampanye berbasih online sebaiknya ditindaklanjuti dengan kampanye nyata. Jumlah pemilih pemula Pemilu 2014 cukup besar. Menurut KPU, dr jumlah sekitar 188 juta orang dlm DPT, diperkirakan trdpt sekitar 22 juta orang yg akan mengikuti pemilu pertama kali. Adapun jumlah pemilih kel. usia 17-23 thn sktr 30 juta org. Dan mayoritas pemilih pemula dan pemilih muda adl pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda yg baru masuk kerja, shg total sktr 52 juta org. Pd Pemilu 2004, ada sktr 50 juta org pemilih.

pemilih pemula dr jumlah 147 juta org

Jumlah itu mencapai 34% dr total pemilih. Penelitian yg

dilakukan Bakti (2012) mencatat pemilih pemula mencapai 19% atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yg memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tsb tetap lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu (Partai Demokrat: 21,6 juta suara). Scr psikologis,

preferensi “generasi MTV” ini berbeda dgn orang-

orang tua pd umumnya. Mrk lebih kritis, mandiri, independen, antistatus

quo

atau

tidak

puas

dgn

kemapanan,

pro-perubahan, dan

ahistoris dgn masa Orde Baru. Dr sosiolkultural, anak-anak muda ini jg hidup lepas dr pengaruh model demokrasi otoriter Orde Baru, tdk pernah wajib nonton film G30S PKI, tdk ikut Penataran P4, dan yg penting tak prnh mengalami “pemilu sinetron” yg pemenangnya bs ditebak.

Ktk

mjd

pemilih

pertama

ini,

mrk

hidup

sdh

di

alam

demokrasi shg disebut dgn native democration alias lahir di alam demokrasi. Namun, juga dikenal cuek dgn keriuhan politik sekaligus tak

tertarik

politik.

Di

saat

sama,

native

democration

ini,

bernafas dgn udara digital dlm kehidupan sehari-hari, di mana gadget lbh berharga dr uang

tunai.

Twitter dan Facebook dianggap lbh

penting dr buku pelajaran, (bhkn konon separuh otaknya di Google dan Yahoo), KP-Pop lbh akrab dp gamelan, gangnam style lbh familiar dp kuda lumping , Youtube lbh menghibur dr TV, serta narsis di media sosial lebih menarik ketimbang jadi juara kelas.

Di Indonesia yang memakai facebook 79 juta. Terbesar ke 4 di dunia. Kalo kawan-kawan mengelola partai tidak memanfaatkan hal tersebut, selesai! Artinya vote-nya tinggi. Hari ini cucu-cucu Bapak sudah pegang HP, bermain game online dengan bebas. Di Korea anakanak bermain game online mendapat pengawasan dari pemerintah. Satu jam pertama mereka dibebaskan, satu jam kedua negara melambatkan jaringan internetnya, dijam ketiga pemerintah memutuskan koneksinya. Anak-anak harus log-in dengan NIK orang tuanya untuk bermain game online. APJII- BPS: pengguna internet 71,19 juta org hingga akhir thn 2013.

Dibandingkan akhir 2012 yg sebanyak 63 juta org,

tumbuh 13%.

Penetrasi internet di Indonesia sekitar 28%. (15/1/2013). Situs jejaring

sosial

yg

plg

byk

diakses

adl

Facebook

dan

Twitter.

Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar (stlh USA, Brazil, dan India) dan peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia

(stlh

USA,

Brazil,

Jepang

dan

Inggris).

Webershandwick

(perusahaan PR dan pemberi layanan jasa komunikasi):

pengguna

Facebook aktif di Indonesia ada sekitar 65 juta. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per hari, 55 juta pengguna aktif yg memakai perangkat mobile dlm pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yg memakai perangkat mobile per hari. PT Bakrie Telecom: pengguna Twitter19,5 juta di Indonesia dr total 500 juta pengguna global.

Twitter mjd salah satu jejaring sosial plg besar di dunia

shg mampu meraup keuntungan mencapai USD 145 juta. Jejaring sosial lain yg dikenal di Indonesia adl Path dgn jumlah pengguna 700.000, Line 10 juta, Google+ 3,4 juta dan Linkedlin 1 juta pengguna, dll. Saat teknologi internet dan mobile phone mkn maju maka jejaring sosial pun ikut tumbuh dgn pesat. Kini utk mengakses Facebook atau Twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dgn

menggunakan

sebuah

mobile

phone.

Dmkn

cepatnya

orang

bisa

mengakses jejaring sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar thd arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia.

Krn

kecepatannya

jejaring

sosial

jg

mulai

tampak

menggeser peranan media massa konvensional dlm menyebarkan beritaberita. Pesatnya perkembangan jejaring sosial kini krn semua orang spt memiliki media sdr. Sgt disayangkan jk perkembangan dan kemajuan teknologi internet ini hny digunakan utk sekadar update status atau jg slg menimpali komentar atau foto yg diunggah ke Facebook dan Twitter. Dgn jumlah pengguna sdmkn bnyk, media sosial tentu memiliki kemungkinan besar dpt mengubah atau menciptakan perubahan baru di masyarakat. Media sosial dpt mengubah budaya dan media massa, yg disebabkan pola komunikasi yg berubah dan sosial media yg bs menjadi sebuah media massa krn dibaca oleh ribuan orang

–tergantung teman yg

mengikuti social media yg dimiliki seseorang. (Majalah Cyber Edisi Okt. 2012: hal 3) Perubahan pola komunikasi yg tjd stlh tumbuhnya social media cukup besar. Dulu, konsep dasar komunikasi pd media adl adanya komunikator yg sering dijabarkan sbg media massa, kelompok besar atau organisasi, sdg komunikan adl masyarakat yg hny menerima dan memberikan respon atau feedback tertunda. Kini, konsep itu berubah drastis. Saat ini, individu dpt mjd komunikator utk khalayak luas. Seorang

komunikan

pun

dpt

berubah

mjd

komunikator

ktk

ia

dpt

mengungkapkan atau mendorong bhkn mempropaganda masyarakat lain. (dlm skripsi Ratih Dwi Kusumaningtyas ‘Peran Media Sosial Online (Facebook) sbg Saluran Self Disclosure Remaja Putri di Surabaya’; Universitas

Pembangunan

Nasional

“Veteran”

Jawa

Timu;

Surabaya;

2010). Kalo

dulu

yang

membatasi

media

komunikasi

adalah

pemilik

medianya. Yang mempengaruhi isinya adalah redakturnya. Contoh hari ini kita betul-betul dikendalikan oleh pemilik media, kasus AirAsia dan kasus gempa banjarnegara. Kasus Airasia dieksploitasi sedemikian rupa, berbeda dengan musibah yang terjadi di banjarnegara yang hanya diberitakan secara singkat. Sedangkan dimedia sosial semua pengguna adalah redaktur yang bisa menentukan isi yang ingin disampaikan. Makanya perlu undang-undang

untuk mengontrol kebebasan tersebut. Sehingga pengguna media sosial bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang ditulis. Perbedaan media komunikasi dan media sosial Perbedaan

Media Komunikasi

Media Sosial

Pemilik media

Para konsumen

Brand

Konsumen

Satu arah

Dua arah

Mengulang pesan yg ada

Mengadaptasi pesan

FOKUS

Brand

Konsumen

SIFAT

Menghibur

YANG MEMBATASI

KONTROL JENIS

KOMUNIKASI

SIFAT

PESAN

PEMBUAT

Mempengaruhi dan melibatkan

Perusahaan

KONTEN

Para pengguna

Pada akhirnya pengguna media sosial itu berjaringan. Ada pola tertentu dan ikatan tertentu dan ada hukum yang mengaturnya. Tidak ada satu media sosial pun yang tidak terhubung dengan media sosial lainnya. Oleh karena itu contoh kasus KPK bisa langsung meledak dimedia sosial hanya dalam beberapa jam atau hari. Fungsi media sosial adl sbg ruang komunikasi antarmanusia yg tdk dibatasi.

Penciptanya

sengaja

mengkreasi

media

sosial

agar

penggunanya bs berimajinasi dlm ruang hampa (cyber space) tanpa hrs melihat keadaan atau realitas sebenarnya. Media sosial sgt jauh dr realitas sebenarnya, realitas semu. Seseorang bs saja melakukan apa saja

dgn

media

sosial

tanpa

hrs

memperlihatkan

wujud

aslinya.

Pengguna dimanjakan dgn bbg fitur lain (Mis: online shop). Ini adl realitas semu tapi nyata terjadi dan begitu dekat dgn lingkungan sekitar.

Akibat media sosial, manusia yg semula makhluk sosial kini

telah bergeser menjadi makhluk berteknologi. Krn sebegitu dekatnya kita dgn media sosial hingga menggeserkan fungsi-fungsi manusia itu

sendiri. Inilah yg disebut Emile Durkheim (1858-1917)

sbg fakta

sosial yg secara perlahan tlh bergeser mulai dr kelompok, struktur, pranata, solidaritas sosial, serta nilai-nilai. Konsep solidaritas sosial mrpkn konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dlm mengembangkan teori sosiologi. Durkheim (dlm Lawang, 1994:181) menyatakan bhw solidaritas sosial mrpkn suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yg didasarkan pd perasaan moral

dan

pengalaman hubungan

kepercayaan emosional

yg

dianut

bersama.

antarindividu

dan

bersama

Solidaritas

kelompok

dan

dan

diperkuat

menekankan mendasari

pd

oleh

keadaan

keterikatan

bersama dlm kehidupan dgn didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yg hidup dlm masyarakat. Wujud nyata dr hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional shg memperkuat hubungan antarmereka. Di dlm media sosial, ada juga solidaritas sosial yg terbentuk seperti realitas sebenarnya. Kita bs flashback pada kasus-kasus yg terjadi pada Prita Mulyasari, Cecak vs Buaya, dll. Itu adl contoh dr bentuk solidaritas sosial pada media sosial yg mampu berimplikasi pada realitas sebenarnya. Fungsi

media

sosial

utk

membangun

realitas

sebenarnya.

Juga

sangat berperan sangat penting utk menjadi pengontrol kondisi sosial yg ada. Tidak hanya kasus Prita, gerakan sosial pun muncul dr berbagai macam belahan dunia. Salah satu faktor kemenangan dr Obama adl seringnya dia melakukan kampanye melalui media sosial. Krn pada saat itu masyarakat AS sangat akrab dgn media sosial shg cara yg sgt ampuh utk mendekatkan diri dgn warga adl dgn cara menggunakan media sosial. Inilah realitas semu yg bs berimplikasi menjadi sebuah realitas yg sebenarnya terjadi. Media sosial mmg mampu mengubah segalanya

mulai

dr

cara

pandang

hingga

perilaku

penggunanya.

Sehingga istilah “socmed is a ‘opium’ in the people” sangat tepat utk masyarakat saat ini. Secara substansial demokrasi adl keterlibatan (engagement) aktif warga

negara

dlm

proses

pembuatan

kebijakan

pemerintah,

yg

mempengaruhi kehidupan mereka. Cyberdemokrasi adalah sebuah konsep

yg

melihat

internet

transformatif konsep

yg

dan

sbg

teknologi

memperluas

merupakan

yg

memiliki

partisipasi

perpaduan

dari

pengaruh

demokrasi.

cyberspace

Sbg

dan

sosial sebuah

demokrasi,

cyberdemokrasi mengandalkan sebagian besar pd prinsip-prinsip akses dan pertukaran informasi yg bebas. Media baru, dgn karakteristiknya yg

mudah

diakses

dan

partisipatif,

menjadikannya

sebuah

ruang

demokrasi yg ideal di mana orang dpt berkomunikasi scr bebas dan berpartisipasi

dlm

forum

yg

dibangun

utk

pengambilan

keputusan

kolektif. Informasi digital akan menjadi empowering force –diluar harapan banyak orang. Cyberdemokrasi juga mendorong adopsi teknologi Internet dan mendorong terjadinya etos pertukaran bebas informasi, yg akan memudahkan orang utk mengakses informasi, dan mendorong terjadinya demokrati. Para pendukung cyberdemokrasi melihat internet sbg sarana utk menyediakan kontrol konstituen yg lebih besar atas wakil-wakil mereka. •

FITUR KUNCI DEMOKRASI DIGITAL

Ada potensi

beberapa utk

Interactivity, Construction

fitur

kunci

pengembangan Global and

dar

media

varietas

network,

dissemination

Free of

interaktif

baru

yg

demokrasi,

speech,

Free

information,

menawarkan yaitu

:

association, Challenge

to

professional and official perspectives, Breakdown of nation-state identity. (Barry Hague dan Brian Loader (1999). •

WARGA DIGITAL

Partisipasi di dunia maya inilah yg kemudian menciptakan warga digital (digital citizenship), yg oleh Karen Mossberger, dkk (2008), didefinisikan

sbg

kemampuan

utk

berpartisipasi

dlm

masyarakat

online. Secara lebih luas dapat juga dikatakan bhw warga digital adl mereka yg sering menggunakan teknologi, yg menggunakan teknologi utk memenuhi kewajiban mereka sbg warga negara, dan yg menggunakan teknologi di tempat kerja utk keuntungan ekonomi. Dgn dmkn, apa yg disebut partisipasi politik online mencakup diskusi politik melalui email grup, dan posting komentar, gambar, photo, dll di blog. Sementara, bentuk-bentuk sosial media lain, seperti facebook ataupun

twitter dinilai jg mjd sarana partisipasi politik online, ketika media

ini

digunakan

setidaknya

mengandung

utk

memberikan

informasi

informasi

politik,

atau

(Karen

Mossberger,

dkk

politik

(2008). •

KRITIK DEMOKRASI DIGITAL

Paul Virilio (2002), seorang teoritikus budaya dari Prancis, melihat cyberdemokrasi sbg orang yg terlalu optimis dan bhkn keliru. Teknologi

media

baru,

yg

memiliki

karakteristik

interaktif

dan

kecepatan arus informasi, memiliki sejumlah konsekuensi : 1. Kecepatan menghancurkan pemikiran dan kemungkinan musyawarah demokratis. Kecepatan teknologi menghasilkan budaya di mana komunikasi

digunakan

utk

mengkondisikan

tanggapan

dr

masyarakat. 2. Penyebaran

global

teknologi

komunikasi

dan

informasi

menciptakan terbentuknya terminal citizen. Dgn menghancurkan hubungan

temporal

antara

dekat

dan

jauh,

manusia

mjd

lnh

peduli dgn realitas layar dp realitas fisik. 3. Paradoks masyarakat informasi: peningkatan mobilitas virtual menyebabkan

kelemahan

fisik.

Terminal

citizen

tdk

perlu

bergerak shg tdk begitu byk kemungkinan aksi publik, tapi yg terjadi adalah . 4. Mempercepat

realitas

individualistis, sendiri.

Proses

scr

dimana

real

informasi

ini,membuat

time mjd

manusia

memiliki terfokus krg

dampak pd

diri

memperhatikan

lingkungan nyata yg mendukung semua bentuk kehidupan. •

FENOMENA DEMOKRASI DIGITAL

1. Data terbuka (utk kampanye, pencitraan, pembentukan opini, kritik, dll). 2. Kiding dan trending topic. 3. Petisi dalam jaringan (baik untuk mendesakkan agenda maupun membangun koneksi masyarakat dgn pengambil keputusan). Dengan terkoneksi, politisi tdk hanya berpikir ketemu konstituen lima tahun sekali tp stp kali hendak mengambil keputusan.

Syarat ke depan, membangun dan memverifikasi data.

Artinya, pola

pikir masyarakat hrs smkn mengikuti logika digital.: gigih menggali manfaat positif dan menekan dampak negatif internet. Masalah (sikap mental) mendasar:

pada umumnya kita lebih tertarik

kpd apa yg

dilakukan media pd kita daripada apa yang kita lakukan pd media.

Kami mengusulkan tentang ada namanya deposit. Begitu DPR terpilih, menitipkan sejumlah uang kepada KPU. Ketika anggota DPR lolos uang itu dikembalikan. Ketika anggota DPR terjerat kasus uang itu hilang. Ini

memang

rumit.

Tetapi

ini

bertujuan

untuk

mengontrol

dan

mengawasi kinerja politisi. Saya cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam.

Drs. Joko Purnomo, Ketua KPU Jateng (Tahapan Pilkada Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang

saya

hormati

para

peserta

sekalian.

Perlu

kami

sampaikan

terlebih dahulu surat terbaru hasi; rapat dengar pendapat KPU dan Bawaslu pada tanggal 22 Januari 2015. Setelah Perpu No 1 Tahun 2014 disahkan, akan dilakukan revisi terbatas. Yang batas waktunya sampai sidang terakhir DPRD tanggal 18 Februari 2015. Yang pertama yang akan direvisi adalah tentang tahapan waktu. Yang kedua uji publik dan yang ketiga terkait pasangan. Paling utama yang akan direvisi adalah tiga poin tersebut, disamping ada tujuh poin yang lain. Yang

pertama

soal

tahapan

dan

waktu

ini

menyangkut

soal

pilkada serentak yang kedua. Sesuai Perpu no 1 yang sudah disahkan, jika pilkada serentak pertama tahun 2015, maka masa bakti kepala daerah sampai dengan 2020. Dengan resiko serentak yang kedua 2018 hanya akan memangku jabatan 2 tahun. Karena harus berhenti 2020. Menyangkut waktu ini menjadi rumit. Karena masa jabatan 2 tahun ini tidak dihitung satu periode. Artinya meskipun sudah menjabat dua

kali masih boleh mencalonkan lagi. Yang dipermasalahkan oleh para calon dan partai politik adalah menyangkut biaya politik pilkada, meskipun

jabatan

hanya

dua

tahun

tetapi

biaya

politik

yang

dikeluarkan adalah sama. Kalo direvisi di 2016 itupun maksimal jangan sampai lewat Juni. Jika lewat juni masa berakhirnya sampai 2021 dengan masa jabatan 3 tahun dan dihitung satu periode. Tetapi jika sebelum juni belum dihitung satu periode. Oleh karena itu Perpu ini bermaksud untuk menjembatani salah satu biaya yang paling tinggi dikeluarkan oleh para calon yaitu biaya kampanye. Ini perhitungan waktu yang ingin direvisi. Kalo betul-betul digeser akan memberikan beberapa keuntungn, yang pertama dari segi kesiapan terkait anggaran dari daerah. Syukur-syukur kalo dana pilkada sudah di backup dari APBN, karena akan rumit jika anggaran pilkada hanya dari APBD. Salah satu yang difasilitasi adalah biaya kampanye untuk pemasangan alat peraga dimedia dan ditiadakan rapat umum. Kedua terkait uji publik. Ini juga rumit. Salah satu pasal yang kemarin diusulkan dihapus namun tidak jadi dihapus adalah mengenai calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Karena banyak tafsiran tentang makna kata tercela. Termasuk juga kampanye dimedia sosial. Yang ketiga terkait dengan pasangan. Kalo perpu nomer

satu

dijalankan,

kita

hanya

akan

melakukan

pemilihan

bupati/walikota saja. Untuk wakilnya dengan sistem penunjukan oleh kepala

daerah

terpilih.

Untuk

daerah

Jawa

Tengah

daerah

untuk

Salatiga dan Magelang hanya menunjuk satu wakil untuk yang lainnya maksimal dua wakil. Kita langsung lanjut ke tahapan pilkada. Pembentuk UU menghendaki penataan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah untuk memperkuat sistem Presidensiil. Biar linier dari pusat ke daerah. Yang jadi persoalan adalah ketika banyak masukan-masukan dari negara lain. Sering tidak kita sadari bahwa negara berkembang tidak

pernah

tenang

memikirkan

bahwa

ideologinya

berkembang

ke

negara

lain.

Tetapi

negara

maju

selalu

memikirkan

bagaimana

ideologinya bisa berkembang dinegara lain. Pada 2006 KPU menerbitkan 12 buku yang di dalam buku ke-2 salah satu isinya adalah usulan untuk menjadwal ulang pemilu yang disebut

dengan

pemilu

nasional

dan

daerah

agar

struktur

tata

pemerintahan antara pusat dan daerah paralel. Kalau dalam pemilu nasional

presiden

&

wakil

presiden

dipilih

bersamaan

dengan

legislatif pusat maka seharusnya kepala daerah dipilih bersamaan dengan

legislatif

metodologi

daerah.

untuk

Karena

mengkoversi

sebenarnya

suara

pemilu

rakyat

hanyalah

menjadi

kursi

penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif. Disamping itu kita juga perlu menguatkan partai politik. Tidak selamanya kita akan menjelek-jelekkan partai politik. Kita akan membenahi sistem ini tanpa merubah sistem ketatanegaraan negra kita sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa. Norma Baru dalam Perpu 1. Hari adalah hari kerja, 2. Pendaftaran

balon

dilaksanakan

6

(enam)

bulan

sebelum

pendaftaran calon. Ini akan semakin panjang dan memakan waktu yang lama. 3. Uji publik dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon. Artinya selama pencalonan sampai uji publik memerlukan waktu tiga bulan. 4. Penyelesaian sengketa TUN Pilkada. Ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya di MA juga sudah mengusulkan untuk membentuk

satu

pengadilan

khusus.

Karena

KPU

ini

memiliki

tugas yang banyak. Tetapi saat ini pilkada sudah tidak masuk ke MK haanya sampai ke MA dan keputusannya final. Tetapi administrasinya masih bisa dilimpahkan ke PTTUN. 5. Penyelesaian

perselisihan

hasil

pemilihan.

Ini

juga

dipisahkan. Khusus hasil pemilu. Sesuai dengan Perpu hanya bisa disengketakan jika selisihnya sekian persen dari jumlah penduduk.

Langkah KPU Memperbaiki manajemen penyelenggara Pemilu:  Definisi hari adalah hari kerja dan kalender  Hari kerja ditetapkan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perppu  Dalam hal Perrpu tidak mengatur berlaku hari kalender  Pembentukan badan penyelenggara PPK & PPS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tugas  Pengaturan

kegiatan

mutarlih/coklit

tidak

dalam

satu

waktu

dengan verifikasi calon perseorangan  Memberikan waktu pada bakal calon menyiapkan diri  KPU Prov/Kab/Kota melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan pendaftaran balon

RANCANGAN TAHAPAN PILKADA



TAHUN 2015

Pemungutan suara 16 DES 2015 Jan

Feb

Mar

Sosialisasi (hingga Des)

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Coklit Penyelesaian sengketa TUN Sumber: Ida Budhiati (Anggota KPU RI)

RANCANGAN TAHAPAN PILKADA



PUTARAN II 2016

Pemungutan suara 23 MAR 2016

Penetapan calon terpilih

Penetapan hasil rekapitulasi 1 APR 2016 Logistik Sosialisasi

Jan

Feb

Pengusulan pengesahan (dengan kasasi) 14 MEI 2016 Mar

Apr

Mei

Penyelesaian PHP Pengusulan pengesahan:  (tidak ada PHP) 6 APR 2016  (tidak ada kasasi) 27 APR 2016 Sumber: Ida Budhiati (Anggota KPU RI)

Ternyata

menyusun

jadwal

kampanye

memang

rumit.

Tapi

inilah

tantangan kita. Bapak ibu sekian saya rasa itu yang dapat saya sampaikan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi bersama.

Tanya-Jawab: Sugiana, dari Golkar Untuk pak Joko Purnomo, mengenai calon Independent. Bagaimana ketika disatu kabupaten hanya ada satu calon independent? Untuk pak Joko Prihatmoko, mengenai media sosial. Kami sebenarnya pernah memanfaatkan media sosial seperti website sebagai sarana untuk sosialisasi dan kampanye. Tapi kami merasa respon dari itu kurang berpengaruh secara signifikan. Menurut bapak apa

masalahnya?

Kenapa

media

kami

kurang

direspon

masyarakat

khususnya didunia maya. Sunaryo, dari PBB Saya hanya akan sedikit menanggapi terkait materi yang bapak-bapak narasumber sampaikan. Yang pertanya terkait dengan media sosial sebagai

sebuah

keniscahyaan

membangun

demokrasi.

Saya

kurang

sependapat tertang media sosial yang nampak lebih penting dibanding

makna demokrasi itu sendiri. Dan untuk pak Joko Purnomo, akan lebih baik seharusnya jika peserta disini juga deiberi kopian Perpu yang dari tadi dijelaskan Bapak. Dalam uji publik, bagaimana proses uji publik tersebut? Bagaimana regulasi penunjukan wakil kepala daerah? maryanto Yang pertama tentang media sosial. Aturan yang ingin diterapkan sering berbenturan sangat sulit diterapkan. Bagaimana solusinya? Untuk pak Joko Purnomo, terkait kampanye terbuka. Niat baik kita untuk memperbaiki masyarakat sering kali berbenturan. Bahkan KPU pun sering berbenturan dengan Bawaslu. Ada bebrapa hal yang patut dipertanyakan. Terkait dengan tadi hal yang bisa disengketakan harus lebih dari sekian persen ini juga menjadi

ambigu.

Bisa

diartikan

curang

gk

masalah

yang

penting

angkanya menang. Harapan kami diperjelas tentang kalimat diperpu tersebut sehingga tidak multi tafsir bagi masyarakat. Suryana dari Kepala Desa Pertanyaan sama dengan pertanyaan pak sunaryo dari PBB. Jawaban Joko Purnomo Yang pertama terkait pencalonan, asalkan ada calon lebih dari satu meskipun dari calon independent semua tetap dilaksanakan pilkada. Tetapi jika hanya ada satu calon kita menunggu sampai ada minimal dua calon untuk melaksanakan pilkada. Terkait dengan penunjukan wakil kepala daerah. Orang pertama yang menikmati perpu nomer 1 itukan Gubernur DKI. Jadi kepala daerah yang berhak memilih wakilnya boleh dari PNS maupun non PNS. Terkait dengan uji publik, ini masih debatable. Rencananya ada panitia lima, dari akademisi 2 dan tokoh masyarakat 2 yang satu dari KPU. Knp dari KPU ini persoalan administrasi anggaran. Kemudia yang diuji, pertama dari kompetensi dan integritas calon. Uji publik ini rawan akan adanya fitnah. Makanya KPU menggunakan

jika tidak ada putusan hukum yang sudah inkra ya kita tidak berani menyatakan ini melanggar. Orang pernah melakukan tindakan pindana sudah dihukum berarti sudah selesai. Tidak ada manusia yang dihukum selamanya. Terkait benturan-benturan tadi, semua sudah ada aturannya pak. Ini sudah jelas. Bagi temen-temen LSM mohon untuk dibantu temen2 di daerah

untuk

ikut

mengawasi.

Jadi

tidak

perlu

membentuk

tim

independen. Joko Prihatmoko Seleksi pencalonan pejabat publik, yang pertama seleksi sistem ketatanegaraan. Yang kedua seleksi administratif yang dilakukan KPU ini. Yang ketiga seleksi hukum administrasi yang dilakukan Panwas. Dan yang terakhir seleksi politis. Bagus atau tidak yang menentukan rakyat. Rakyat yang memilih melalui proses pemilihan. Nah, media sosial memiliki peran penting disini untuk menyebarkan informasi secara

cepat,

berantai

dengan

biaya

yang

murah

terkait

dengan

riwayat kehidupan, pendidikan, organisasi dan prestasi para calon pejabat publik. Ini juga terkait dengan tahapan uji publik yang akan dilakukan KPU. Dalam perpu partai boleh mengajukan calon lebih dari satu untuk uji publik. Tujuan uji publik ini untuk menguji dan menguliti atau mengadili calon pejabat publik. Kenapa begitu? Karena calon akan menjadi kepala daerah akan memimpin kita, kita yang menentukan siapa yang akan memimpin kita. Nah, media sosial ini cukup cocok sebagai media uji publik. Untuk

pak

naryo,

saya

tidak

membandingkan

atau

mendewakan

media sosial. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan negaranegara kelahiran demokrasi. Seperti roma, yunani. Negara-negara itu bangkrut sekarang. Melihat rakyat kita yang begitu besar saat ini. Tantangan kita semakin besar untuk menjaga demokrasi kita. Untuk mempertahankan

kesatuan

negara,

media

sosial

memiliki

peranan

penting. Media sosial sebagai jembatan untuk berkomunikasi meskipun yang terpenting adalah komunikasi langsung (tatap-muka). Nah, media

sosial

memudahkan

untuk

berkomunikasi

kepada

konstituante

tanpa

harus bertatap muka langsung. Isu dimedia sosial cukup penting. Moderator, Bapak-ibu demikian sesi panel malam ini, semoga bermanfaat dan terimakasih.

HARI KEDUA, SESI PERTAMA 27 Januari 2015, Pukul 08.00 wib – 10.30 Wib Diskusi Panel: Materi dan Narasumber : 1. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu ditinjau dari UU No 22 Tahun 2014 dan Perpu No 1 Tahun 2014 – M Yamin, SH, MH. 2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Konsolidari Serta Kesiapan Komponen Politik Daerah – Kepala Kantor Kesbangpol Kab Sukoharjo Moderator Assalamualaikum wr wb. Yang terhormat kepada kedua narasumber kita. Yang terhormat kepada para peserta kegiatan pembinaan politik. Kita memasuki

diskusi

panel

yang

ketiga.

Disini

telah

hadir

kedua

narasumber yang akan menyampaikan materi. Yang pertama Bapak M Yamin SH, MH yang akan menyampaikan materi dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Kabupaten

Pemilu

dan

yang

kedua

perwakilan

Sukorejo

yang

akan

menyampaikan

dari

materi

Kesbangpol

tentang

Peran

Pemerintah Daerah dalam Menjaga Konsolidasi Serta Kesiapan Komponen Politik

daerah.

Langsung

saja

kita

persilahkan

kepada

kedua

narasumber untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Silahkan.

M Yamin SH, MH. Assalamualaikum wr wb. Langsung saja kita mulai dari hal yang umum dulu. Kalo kita bicara

tentang

pilkada,

ini

ada

beberapa

pilar

yang

mendukung

pilkada. Yang pertama adalah regulasi atau aturan perundangannya, ini menjadi penting karena ada perubahan regulasi atau perpunya ini yang

nanti

anggaran,

akan

kita

logistik,

bahas.

Yang

keamanan,

kedua

sosialisasi,

penanganan

kemudian

pelanggaran

dan

penyelenggaraan sengketannya. Dua terakhir ini yang akan kita bahas hari ini. Sukses pemilu/pilkada tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara dan partisipasi pemilih yg tinggi, tetapi juga penyelesaian pelangggaran dan sengketa yang terjadi. Proses dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang efektif (effective electoral dispute resolution mechanisms and processes) merupakan suatu dan

bermartabat.

conditio sine qua non bagi pilkada yang jujur, adil Masalah

penyelesaian

pelanggaran

dan

sengketa

pilkada sangat strategis untuk dibahas karena :Pertama, pelaksanaan pemilu/pilkada masih diiringi oleh berbagai pelanggaran dan sengketa yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kedua, lahirnya Undang-Undang pilkada baru melahirkan perubahan mekanisme dan aturan penyelesaian pelanggaran

dan

sengketa

yang

dipahami

oleh

semua

pihak

yang

terlibat pilkada. Berikutnya kalo kita bicara tentang dasar hukum penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa yang pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Pasal 205 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua BAB XX PERPU 1/2014 : Pelanggaran Pemilihan,

Administrasi, Sengketa

Tata

Penyelesaian Usaha

Pelanggaran Kode Etik,

Sengketa,

Negara,

Dan

Tindak

Perselisihan

Pidana Hasil

Pemilihan  Pasal 136 sd Pasal 159. Ketiga, Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

dan Perpu Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda,“ telah disetujui DPR 20 Januari 2015. Selanjutnya kita akan bicara tentang rezim pemilu. 22E ayat (2) UUD 1945

Melalui

Pasal

(original intent), yang dimaksud dengan

(Rezim) Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Kalo itu

pemilu yang

menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu adalah MK. Ini sudah

diatur di UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Namun

pada tahun 2004 karena tidak tercantum dalam uu terkait penyelesaian sengketa pilkada, maka pilkada diartikan sama dengan pemilu yang pada akhirnya penyelesaian terkait pelanggaran dan sengketa pilkada juga diselesaikan di MK. Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 : bahwa ‘rezim” pemilihan kepala

daerah

langsung

walaupun

secara

formal

ditentukan

oleh

pembentuk UU bukan merupakan rezim Pemilu, tetapi secara substantif adalah Pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional

Pemilu.

Putusan

ini

yang

menjadi

latar

belakang

lahirnya UU No. 22 Th. 2007 (jo UU 15/2011) tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 12 th. 2008 tentang Perubahan Kedua atas

UU No. 32

Th. 2004. MK (19 Mei 2014) mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12/2008 ttg Pemerintahan Daerah

& Pasal 29 ayat (1) huruf e

UU No.

48 /2009 ttg Kekuasaan Kehakiman  kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada

dihapus.

Pada akhirnya MK menilai kedua pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai limitatif “pemilu” adl presiden

yang

utk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil dilaksanakan

5

tahun

sekali.

Memasukkan

pilkada

menjadi bagian dari pemilu & menjadikan kewenangan MK mengadili sengketanya tidak sesuai dg makna original intent dari pemilu. Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

PENYELESAIAN PELANGGARAN PILKADA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU [PASAL

[PASAL 136]

137

BAWASLU, BAWASLU PROV. PANWASLU KAB/KOTA

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN [PASAL 138]

KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, [PASAL 140] [PASAL 141]

[PASAL 139 (1)]

SENGKETA ANTAR PESERTA – PESERTA DG PENYELENGARA

BAWASLU PROP & PANWASLU KAB/KOTA

TERAKHIR DAN MENGIKAT [PASAL 144]

[PASAL 142]

[PASAL 142]

PENYELESAIAN PELANGGARAN PILKADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN [PASAL 145]

PENUNTUT UMUM [PASAL 146 (4)]

PENYIDIK POLRI [PASAL 146]

PENGADILAN [PASAL 147150]

SENTRA GAKKUMDU (Pasal 152) SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

MA (JIKA KASASI)

PT TUN [PASAL 154 (1-6)]

[PASAL 153]

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN [PASAL 156]

[PASAL 154 (7-11)]

PT YG DITUNJUK MA

KPU (Prop/ Kab/Kota

MA [PASAL 157 (6-8)]

[PASAL 157 (1-5)]

Sekarang kita bahas terkait apa itu pelanggaran pilkada? Yang pertama pelanggaran kode etik penyelengara pemilihan. di Pasal

136,

Pelanggaran

kode

etik

penyelenggara

Pemilihan

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan pada

sumpah

dan/atau

janji

sebelum

menjalankan

dalah

yang berpedoman tugas

sebagai

penyelenggara Pemilihan. Di Pasal 137 (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

136

diselesaikan oleh DKPP. (2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

Yang

kedua

Pelanggaran

PELANGGARAN

administrasi

ADMINISTRASI Pemilihan

PEMILIHAN.

meliputi

Di

Pasal

pelanggaran

138

terhadap

tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Pasal 139 (1) dan/atau

Panwaslu

Kabupaten/Kota

membuat

Bawaslu Provinsi

rekomendasi

atas

hasil

kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. Pasal 140 dan/atau

KPU

Kabupaten/Kota

memeriksa

dan

(1) :KPU Provinsi memutus

pelanggaran

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh)

hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau

Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Pasal 141 Dalam hal KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota,

menindaklanjuti Kabupaten/Kota Bawaslu

PPK,

PPS,

rekomendasi

atau

peserta

Bawaslu

Provinsi

Pemilihan

tidak

dan/atau

Panwas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2),

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan

sanksi

peringatan lisan atau peringatan tertulis. TINDAK PIDANA PEMILIHAN Di Pasal 145. Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur

dalam

Undang-Undang (Pasal 177 – Pasal 198). Di Pasal 146 (1) Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas kepada penuntut umum paling lama 14 (empat laporan diterima (2)

PU melimpahkan

kerja. Di Pasal 148 (1)

perkara

belas) hari sejak

berkas ke PN dalam 5 hari

PN memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) banding

diajukan

dibacakan. (3)

paling

lama

Dalamdiajukan banding, permohonan 3

(tiga)

hari

setelah

putusan

PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding

kepada PT paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Di Pasal 152 : (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak

pidana

Pemilihan,

Bawaslu

Provinsi,

dan/atau

Panwas

Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan

Tinggi

dan/atau

Kejaksaan

penegakan hukum terpadu. (2)

Negeri

membentuk

sentra

Ketentuan mengenai sentra penegakan

hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia,

Jaksa

Agung

Republik

Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Tujuan sentra hukum terpadu adalah untuk menyamakan pandangan. PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN Pasal 134 (1)

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas

Kecamatan,

PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (2)

Laporan pelanggaran

Pemilihan dapat disampaikan oleh: a. Pemilih; b. pemantau Pemilihan; atau

c.

peserta

Pemilihan.

(3)

Laporan

pelanggaran

Pemilihan

disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. (4) Disampaikan paling lama 7 (tujuh)

harisejak

diketahui

dan/atau

ditemukannya

pelanggaran

Pemilihan. (5) Dalam hal setelah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan

Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama

3 (tiga)

hari setelah laporan diterima. (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi,

Panwas

Kabupaten/Kota,

Panwas

Kecamatan,

PPL,

PengawasTPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor

dan dalam

waktu paling lama 2 (dua) hari. Di Pasal 135 (1)

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP; b.

pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c.

sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d.

tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Polri.

(2)

Laporan

tindak

pidana

Pemilihan

diteruskan

kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penanganan

laporan

pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu. Untuk selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Nanti kita lanjutkan didiskusi saja. Terima kasih Kamto Marjanto S.Sos, Kesbangpol Kab. Sukoharjo Assalamualaikum Sebelumnya

saya

wr mohon

wb.

Salam

maaf

sejahtera

karena

pak

bagi

Kepala

kita

sekalian.

Kesbangpol

Kab

Sukoharjo tidak dapat hadir disini. Saya mewakili beliau untuk menyampaikan materi tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Konsolidari Serta Kesiapan Komponen Politik Daerah. Amanat Perpu No. 1 Tahun 2014 mengatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus dilaksanakan secara demokratis (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Konsekwensi logis dari Negara demokrasi, maka pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilakukan

secara

merupakan

salah

langsung satu

oleh

sarana

rakyat

dalam

bukan

oleh

pembangunan

DPR.

system

Pemilu politik

demokrasi yang bertujuan untuk memilih pimpinan baik tingkat pusat (Pilpres) maupun Pimpinan Daerah (PEMILUKADA) serta memilih wakilwakil rakyat (PILEG). Dinamika politk sangat berpengaruh terhadap

perkembangan

situasi

Kamtibmas

yang

diprediksi

akan

semakin

meningkat eskalasinya pada saat pemilu sehingga perlu diantisipasi. Benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik social yang

menimbulkan

konflik

social

yang

mengakibatkan

terganggunya

stabilitas daerah dan terhambatnya pembangunan daerah. I.

Gambaran

Umum

Pelaksanaan

Pemilu

Tahun

2014

di

Kabupaten

Sukoharjo a. Pemilu Legislatif di Kabupaten Sukoharjo 

Nasdem



PKB

:

3

kursi



PKS

:

1

kursi



PDI-P

: 22



PAN

:

5

kursi



Partai Golkar

:

5

kursi



Demikrat

:

2

kursi



Gerindra

:

5

kursi

:

2

kursi

kursi

b. Hasil Pemilu Presiden 2014 dimenangkan oleh Pasangan Jokowi – Jusuf Kalla yang diusung dari PDI-P, Nasdem dan PKB. c. Data Pemilih terakhir untuk Pilpres sebagai berikut : -

Jumlah DPT

: 671.894

-

Jumlah yang menggunakan hak pilih 514.143

-

Tidak menggunakan hak pilih 157.751

Artinya partisispasi masyarakat Sukoharjo untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan cukup tinggi. II. Permasalahan- permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu a. Penetapan DPT yang sering berubah-ubah b. Penyediaan logistik c. Distribusi logistik d. Pelanggaran kampanye e. Pelanggaran Pemilu III. Potensi Kerawanan Daerah

1.

2.

Pemilu a.

Bentrok antar massa pendukung parpol/calon

b.

Salin merusak APK antar massa/simpatisan parpol/calon

c.

Politik uang, intimidasi dan tindak kekerasan

d.

Kampanye hitam antar parpol dan antar calon

e.

Netralitas PNS/TNI/Polri

Masyarakat a.

Konflik intern dan atau antar agama

b.

Merebaknya penyakit masyarakat (Pekat)

c.

Permasalahan buruh dengan pengusaha

d.

Permaslahan kebijakan pemerintah

IV. Peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kondusifitas Daerah serta Kesiapan Komponen Politik Daerah. a. menfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwaslu guna kelancaran Pemilu di Kabupaten Sukoharjo. b. mengadakan pendidikan politik kepada elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsure pemerintah. c. memberikan sosialisai pemilu kepada pemilih pemula khususnya kepada pelajar SLTA/SMK yang baru mempunyai hak pilih. d. penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemilu

dengan

memasang baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sukoharjo. e. Mendorong dan memfasilitasi agar keberadaan “Forum-forum” dan organisasi masyarakat yang ada (FKDM, FKUB, KOMINDA) dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga mampu meredam kemungkinan munculnya konflik di masyarakat. f. Memaksimalkan peran Forum MUSPIDA dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada.

g. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan Ormas, LSM, Tomas, Toga dan elemen masyarakat lainnya. h. Mengadakan

sosialisasi/sarasehan/ceramah

tentang

Wasbang,

Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, P4GN dan Pendidikan Politik. i. Bersama aparat Pam dan instansi terkait mengadakan monitoring pelaksanaan Pemilu. V.

Kesimpulan 1. Kondusifitas daerah akan dapat terwujud apabila ada komunikasi dan kerjasama anatar Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga masyarakat yang (Parpol, Ormas, LSM, Perusahaan, Toga dean Tomas dll). 2. Elemen masyarakat diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah dengan melakukan tindakan lapor cepat dan menyampaikan

informasi

adanya

kemungkinan

potensi

gangguan

keamanan. 3. Pemerintah

daerah

terus

melakukan

pembinaan

bersama-sama

dengan toga/tomas guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa

menciptakan

suasana

aman

dan

kondusif

di

masyarakat. 4. Pemilu

akan

berhasil

dan

sukses

apabila

semua

kompunen

penyelenggara pemilu saling hormat menghormati dan mematuhi aturan yang ada. Demikian materi yang saya sampaikan mari kita lanjutkan dengan diskusi bersama.terima kasih, Tanya Jawab Mbah Beno Tadi yang sudah disampaikan bahwa Keputusan MA maupun MK harus mengikat? Bagaimana yang terjadi saat ini setelah kasus Akil Muhtar? Bahwa kita sikapi bersama tentang Pilkada. Yang saya ketahui adanya

pemilihan langsung memang dibebrapa daerah ada beberapa kasus. Namun jumlahnya tidak signifikan. Sugiana, Golkar Selama ini banyak sengketa pilkada namun penyelesaianya tidak memuaskan. Di pemilihan gubernur dan pileg kemarin kami menemukan beberapa pelanggaran. Namun yang terjadi ketika kami melaporkan hal tersebut tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Dengan alasan tidak cukup bukti. Yang kedua penyelesaian sengketa pilkada di MA dan MK memerlukan biaya yang cukup tinggi. Bagaimana kalo kita membentuk tim independen dengan durasi kerja yang terbatas yang kinerjanya

bisa

dipertanggung

jawabkan

dan

lebih

bisa

bersikap

netral? Terkait dengan kekuatan hukum MK yang luar biasa besar. Saya rasa perlu untuk merevisi amandemen undang-undang terkait dengan kewenangan MK. Untuk bapak kesbangpol. Kami mohon kepada pihak kesbangpol, satpol pp, sebagai organ penyelenggara negara. Bekerjalah sesuai tupoksinya.

Terutama

saat

pemilu.

Jangan

selalu

memihak

kepada

pemenang. Sriyana, kepala desa Terkait dengan jumlah wakil bupati? Bagaimana persyaratannya? Sunaryo PBB Penyelesaian sengketa ini sangat strategis untuk dimainkan oleh beberapa pihak. Sepertihalnya yang disampaikan oleh bapak sugiana. Bahwa kebanyakan perkara mandek ditengah jalan. Yang ingin kami tanyakan bagaimana masukan pak yamin terkait banyaknya kasus yang mandek ditengah jalan terkait pelanggaran pemilu? Selanjutnya yang menarik adalah terkait pelanggaran kode etik. Mohon dicontohkan kasus pelanggaran etik? Bagaiman sikap tegas dari pemerintah untuk menjaga kondusifitas daerah?

jawaban Kesbangpol Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Nanti akan kami sampaikan

kepada

Ingsyaallah

pihak

kedepannya

terkait akan

kami

tentang

keluhan

tindak

lanjuti

bapak-bapak. sebagaimana

mestinya. Untuk pak naryo. Mengenai ketegasan pemerintah. Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas masukannya. M Yamin SH MH Terima kasih atas kesempatannya Terkait dengan keputusan MK yang final dan mengikat. Memang tidak ada upaya hukum apapun untuk mengungkit hal tersebut. Didunia hukum memang keputusan hukum harus dianggap benar. Karena jika tidak final dan mengikat maka setiap kasus dipengadilan tidak akan pernah selesai. Jadi pada prinsipnya didunia ini tidak ada seorang pun yang bersih. Hanya saja tuhan belum membuka keburukannya. Putusan apapun tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Memang kita akui bersama bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi ladang basah bagi beberapa pihak. Hal ini hanya karena penyelewengan kewenangan beberapa pihak. Selanjutnya terkait tentang penyelesaian dengan membentuk tim independent. Sayangnya pengaturan kita tidak mengatur ke arah situ. Regulasi kita mengarahkan untuk penyelesaian sengketa pilkada di MA. Untuk pak sriyana. Untuk kabupaten yang memiliki penduduk dibawah seratus ribu tidak perlu memiliki wakil Bupati. Kabupaten yang memiliki penduduk diatas seratus ribu sampai 250rb memiliki satu wakil bupati. Kabupaten yang memiliki penduduk lebih dari 250rb boleh memiliki lebih dari satu wakil bupati. Terobosan

itu

bisa

dilakukan

dengan

terkait kepada kompolnas atau kejaksaan. Moderator

cara

melaporkan

pihak

Sekian dari kami, terima kasih semoga bermanfaat. HARI KEDUA, SESI KEDUA 27 Januari 2015 Pukul 10.30 wib – 12.00 wib Diskusi Kelompok (FGD): “Kondisi dan Harapan Masyarakat Terhadap Kehidupan Politik Modern Indonesia” Fasilitator, M Anfaul Umam S.IP Assalamualaikum wr wb. Yang saya hormati kepada seluruh peserta pembinaan sosial-politik. Saya ditugaskan untuk memandu bapak-ibu sekalian berdiskusi tentang kondisi dan harapan masyarakat terhadap kehidupan politik modern di Indonesia. Perlu kami sampaikan untuk sesi ini sebenarnya ada dua tema. Namun karena waktu dan fasilitator hanya satu. Jadi kita hanya akan membahas satu tema untuk kita diskusikan dan langsung akan kita plenokan. Yaitu terkait dengan kondisi dan harapan masyarakat terhadap kehidupan politik modern di Indonesia. Untuk

teknisnya

langsung

saya

serahkan

kepada

Bapak-ibu

sekalian. Jadi disini narasumbernya adalah bapak-ibu sekalian. Bapak ibu silahkan untuk beropini menyampaikan permasalah terkait dengan kondisi politik kita saat ini, mulai dari masalah, penyebab dan solusi yang bapak-ibu tawarkan. Silahkan,

Maryanto, Kepala Desa Saya menyambung dari materi yang disampaikan Pak Joko Pri semalem, terkait dengan deposito politik. Bagi kami usulan yang baik itu justru kontraproduktif. Justru disaat demokrasi kapitalis saat ini dengan sistem pemilihan terbuka. Akhirnya banyak anggota dewan yang

hanya

berfikir

memiliki

untuk

modal

tanpa

mensejahterakan

punya

idealisme

masyarakat.

Untuk

dan itu

kerangka marilah

demokrasi yang sudah kian parah seperti ini kita perbaiki bersama bukan semakin merusaknya dengan budaya politik kapitalisme. Sunaryo, PBB

Politik modern tidak bisa lepas dari politik kapitalisme. Partai politik saat ini tidak bisa memegang janji politik, hanya bermuara pada kepentingan. Berbeda dengan politik tahun 1955 dimana partai politik benar-benar berada diposisi mewakili rakyat. Partai politik dan politisi sudah kehilangan ideologi yang pada akhirnya hanya mementingkan

diri

dan

kelompoknya

dengan

melupakan

kepentingan

rakyat. Sugiana, Golkar Menarik menanggapi apa yang disampaikan pak maryanto terkait dengan politik yang cenderung kapitalistik. Tidak bisa dipungkiri saat ini seseorang dipilih bukan karena kemampuan atau kapasitasnya tetapi karena kemampuan financialnya. Pada saat pemilu legislatif 2009 ada keputusan dari sistem tertutup ke terbuka, yang dari nomer urut menjadi suara terbanyak. Hal ini menyebabkan para caleg di nomer urut bawah berlomba-lomba memperoleh suara terbanyak dengan cara politik uang. Kami mengusulkan untuk mengembalikan kepada sistem tertutup yaitu menetukan nomer caleg. Hal ini memungkinkan partai politik untuk memilih anggotanya yang memiliki kapbilitas untuk menduduki nomer urut atas. Sebenarnya saya pernah mengusulkan tentang deposit politik tetapi konsepnya berbeda dari pak Joko Pri semalem. Kalo pak Joko mengusulkan deposit setelah terpilih, kalo kami mengusulkan deposit ketika mencalonkan diri. Dengan begitu kami mengetahui kemampuan calon tersebut. Dengan begitu para calon tidak akan terlalu rakus mengembalikan modal mereka. Mbah Beno, Dubang Merah Yang

pertama,

saya

heran

dengan

bapak

–

bapak

kita.

Tentang

perwakilan. Para wakil rakyat kita sering studi banding ke luar kota,ke luar pulau dengan uang kita dan kita gk bisa apa-apa karena kita hanya diwakilkan. Semua partai yang ingin mencalonkan kepala daerah, terlebih

seharusnya dahulu

partai

kepada

menyekolahkan

kadernya

yang

(memberi

akan

pendidikan)

disekolahkan.

Dan

meminimalisir calon dari luar daerah. Bagaimana mungkin daerah kita rela dipimpin oleh orang dari luar daerah. Samrodin, PKS Saya sangat mengapreasi kepada temen-temen yang sudah menyampaikan kritik kepada anggota DPRD. Saya berterima kasih dan tak ingin membela diri dan karena memang kenyataanya seperti itu. Ini saya jujur, saya jadi anggota DPRD tidak seorang pun saya kasih amplop untuk memilih saya. Memang luar biasa terjadinya pergeseran. Sistem demokrasi tentang pembagian kekuasaan. Legislasi tidak bisa bekerja dengan maksimal tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan LSM. Saya harapkan partisipasi khususnya LSM untuk membantu mengawasi kinerja DPRD. Dan juga dukungan media. Media harus independen dan netral. Dan terkait dengan deposit politik saya tidak setuju dengan hal tersebut karena merusak cita-cita demokrasi itu sendiri. Kemudian saya merangkum dari bapak-bapak sebenarnya adalah kesalahan sistem demokrasi itu sendiri. Saya inginnya kembali kepada sistem tertutup agar partai bisa menyeleksi terlebih dahulu calon anggota legislatif yang akan diikutkan pemilu. Dan yang mengusulkan untuk membuat larangan kepada ketua partai untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini untuk mencegah terjadinya single mayority. Karena jika ketua partai menjadi kepala daerah dikawatirkan akan selalu mengunakan sistem voting ketika sedang menyusun kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Mbah Beno, Dubang Merah Saya prihatin dengan kondisi LSM saat ini. LSM hanya digunakan sebagai pekerjaan. Saya berharap LSM bangkit dimotori oleh para generasi muda dan kembali ke ideologi masing-masing. Sugiana, Golkar Saya

berharap

aktivis

LSM

tidak

masuk

menjadi

aktivis

partai

politik. Karena jika ini terjadi kepentingannya akan campur aduk. Bayangan saya LSM masih terjadi. Tetapi kenyataannya tidak begitu. LSM sudah tidak profesional. Saya berharap LSM bekerja sesuai bidang dan niat awalnya.

Yang kedua tentang media. Media adalah soko guru demokrasi. Media yang bisa menjadi pilar demokrasi adalah media yang independent. Tidak mengikuti kepentingan pemilik modal. Harapan saya ada regulasi tentang media yang mengarah ke objektifitas yang lebih tinggi. Boy, Nasdem Ini tentang kearifan lokal. Ini hanya masukan kepada para kepala desa. Untuk lebih hati-hati terkait proyek yang terjadi didaerah bapak-bapak. setempat.

Jangan

Sebagai

sampai

tidak

masyarakat

melibatkan

yang

peran

langsung

masyarakat

terkena

dampak

pembangunan. Fasilitator, M Anfaul Umam S.IP Demikian diskusi kelompok kali ini. Kami mengucapkan terima kasig kepada bapak-ibu yang telah menyumbangkan waktu dan pikiranya untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kemudian hasil diskusi ini akan kami sampaikan kepada Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah

untuk

dilingkungan

kemudian Pemerintahan

didistribusikan dan

kepada

kepada

semua

pihak

dinas

terkait

terkait

untuk

dijadikan referensi pengambilan kebijakan mengenai masalah sosial yang baru saja kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga

pertemuan

ini

Wassalamualaikum wr. wb.

membawa

manfaat

bagi

kita

semua.

“Kondisi

NO 1

FGD (Focus Group Discussion) dan Harapan Masyarakat Terhadap Kehidupan Politik Modern Indonesia” Hotel Ommaya Sukoharjo, 26-27 Januari 2015

PEMETAAN MASALAH KONDISI POLITIK MODERN INDONESIA Demokrasi Indonesia cenderung kapitalistik:  Demokrasi nir-ideologi  Kunjungan kerja DPR bias substansi, hanya menghamburhamburkan anggaran negara  Pencalonan legislatif dan kepala daerah dijadikan sebagai lapangan kerja  Pemilihan umum berbiaya tinggi  Pencalonan legislatif dan kepala daerah disesaki calon bukan dari putera daerah  Kearifan lokal politik semakin tergerus

2

Banyak media komunikasi (media massa & elektronik) tidak independen  Opini media mengikuti konstruksi paradigma redaktur dan motif kepetingan owner

3

Banyak LSM tidak amanah:  Bermunculan LSM tanpa izin dan spesialisasi bidang yang tidak jelas (abal-abal)  LSM dijadikan sebagai sarana mencari penghidupan

4

Masih banyak kebijakan publik Pemda (kepala desa, Bupati/ Walikota, Gubernur) yang tidak tepat sasaran:  Perumusan kebijakan (program pembangunan) tidak melibatkan

HARAPAN MASYARAKAT & REKOMENDASI  Kembali pada sistem pemilihan proporsional tertutup (nomor urut) + minimum 10-20 % BPP  KPU mengakomodir alat peraga untuk sosialisasi profil calon  Kepala daerah dilarang rangkap jabatan sebagai ketua partai atau jabatan struktural partai lainnya  Kepala dareah terpilih sebelum dilantik perlu mendapatakan “kursus singkat” mengenai tupoksi jabatan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harus memberlakukan sanksi tegas bagi media komunikasi yang tidak independen (obyektif)  LSM agar berkerja sesuai niat awal dan spesialisasi bidangnya  Aktifis LSM dilarang berafiliasi pada parpol  Dalam merumuskan kebijakan publik (program pembangunan) yang berdampak langsung pada hajat





masyarakat Perumusan kebijakan (program pembangunan) tidak didahului sosialisasi ke masyarakat  Perumusan kebijakan (program pembangunan) mengabaikan AMDAL dan Dampak Sosial



hidup masyarakat Pemda harus melibatkan masyarakat Dalam merumuskan kebijakan publik (program pembangunan) yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat Pemda harus terlebih dahulu menyosialisasikannya pada masyarakat Dalam merumuskan kebijakan publik (program pembangunan) yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat Pemda harus memenuhi persyaratan AMDAL dan Analisis Dampak Sosial