Kedudukan Masyarakat Dalam Pandangan Islam Dan Barat

Kedudukan Masyarakat dalam Pandangan Islam dan Barat, Sebuah Perbandingan Pengasas, pengikut ideologi, para pemimpin dan teoretikus berbagai sistem politik, khususnya pada zaman ini semuanya mengklaim diri sebagai pihak yang memperjuangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyakarat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari masalah ini, kita perlu meneliti kedudukan dan peran masyarakat dalam sebuah pemerintahan. Saat ini, selepas keruntuhan ideologi komunisme, kita dapat melihat dua sistem politik yang berbeda di dunia yang mengaku menjunjung tinggi peran masyarakat, yaitu sistem politik Islam dan Barat. Dengan meneliti secara cermat, kita akan dapat menyimpulkan sistem politik dan ajaran mana yang jujur dalam klaim mereka yang memang benar-benar mencita-citakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dalam kedua sistem pemerintahan Islam dan Barat, disinggung mengenai kekuasaan masyakarat untuk menentukan nasib mereka. Secara realitanya rakyat mempunyai hak untuk menentukan pemerintahan mereka atau jika terjadi penyimpangan, rakyat berhak untuk meminta penguasa mundur. Tetapi dalam Islam selain dasar kekuasaan rakyat, dasar penting lain ialah masalah kebahagiaan dan kebaikan umat manusia. Dengan kekuasaannya untuk menentukan nasib sendiri, umat manusia tidak akan mencapai kebahagiaan. Sebab, bisa saja mereka melakukan kesalahan ketika menentukan jalan kebaikannya atau mungkin orang lain menyeret mereka ke jalan penyimpangan. Karenanya, dalam pemikiran Islam setiap pemerintahan hanya bisa diterima jika membuka jalan bagi peningkatan dan perbaikan masyarakat demi mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Ayatullah Ja’far Subhani, penulis, peneliti dan ustad besar di Hauzah Ilmiah Qum, dalam hal ini mengatakan: Poin yang memisahkan teori kedaulatan rakyat di Barat dengan kedaulatan rakyat di Islam, ialah bahwa Barat menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat tanpa syarat apapun yang mengikat mereka. Sementara itu, menurut Islam, pemerintahan ada di tangan Tuhan. Tetapi manusia bisa menentukan nasib mereka dalam kerangka undang-undang seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan sistem pemerintahan Islam ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu dalam ajarannya, Islam menunjukkan jalan benar untuk mencapai kebahagiaan. Dengan kata lain, berbeda dengan Barat, meskipun menjunjung tinggi slogan demokrasi dan kedaulatan rakyat, Islam tidak melepaskan masyarakat begitu saja, tetapi tetap menekankan supaya mereka menjalani kehidupan yang baik. Sementara itu, demokrasi ala Barat yang menyingkirkan agama dari kehidupan masyarakat, telah membuka jalan bagi meningkatnya kebobrokan moral, diskriminasi politik, ekonomi dan sosial. Karena dalam sistem ini, yang mendasari sebuah pemerintahan adalah keinginan mayoritas manusia, meskipun mereka mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia sendiri.

Kesimpulan umum yang dapat kita ambil adalah bahwa pemerintahan Islam merupakan perpaduan pemerintahan Tuhan dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Berbeda dengan sistem politik Barat, pemerintahan Islam berlandaskan kepada aturan yang telah ditetapkan dan dalam kerangka undang-undang yang Islami. Sistem pemerintahan Islam disebut Ilahi sebab mengajak masyarakat untuk bergerak dalam kerangka hukum-hukum Tuhan. Dan di sisi lain, sistem pemerintahan ini demokratis sebab memperhatikan tuntutan dan kepentingan rakyat. Dengan cara ini, dalam sistem Islam tidak ada pertentangan antara pemerintahan Tuhan dan kedaulatan rakyat, malah bisa dikata saling melengkapi. Ayatullah Subhani dalam menjelaskan perkara ini menyinggung bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Karena itu, Dialah yang berhak dan berkuasa atas ciptaan-Nya. Namun, Tuhan menyerahkan hak menentukan nasib kepada manusia dalam kerangka yang telah Dia tetapkan. Poin lain ialah pemerintah Islam tidak memaksakan islamisasi ke atas rakyat, tetapi dengan kebebasan untuk membuat pilihan seperti yang telah dikaruniakan Tuhan, mereka menentukan sistem pemerintahan dalam kerangka hukum Ilahi. Demikian juga jika di sebuah negara di mana rakyat tidak menginginkan pemerintahan Islam, maka pemerintahan tersebut tidak akan terbentuk. Rakyat tidak saja memainkan peran dalam memilih sistem pemerintahan Islam, tetapi juga dalam menentukan penguasa dan pemimpin. Ketika pemerintahan, undang-undang dan ajaran Islam berkuasa, maka pemimpin harus mengenal masalah politik dan sosial, selain juga menguasai hukumhukum Islam. Selain dari itu pemimpin Islam haruslah seorang yang bertakwa dan adil. Alasannya adalah karena dia harus memimpin pemerintahan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Syahid Ayatullah Murtadha Muttahari, pemikir besar Islam, mengenai hubungan rakyat dan pemerintah Islam dengan menyinggung kata-kata Imam Ali AS dalam Nahjul Balaghah, berkesimpulan sbb: “Pemimpin dan penguasa adalah pemegang amanat yang bertanggungjawab kepada rakyat. Jika kita hendak menyebutkan siapakah yang bertugas melayani, harus kita katakan bahwa pemerintahlah yang harus melayani masyarakat. Masyarakat tidak berada di bawah kekuasaan dan bukan pelayan pemerintah.” Pemilihan sistem pemerintahan dan penanggung jawab dalam pemerintahan Islam, dilakukan oleh rakyat. Tetapi pemilihan ini berbeda dengan pemilihan yang dilakukan dalam sistem Barat. Di barat calon-calon pemimpin bisa menggunakan segala macam cara termasuk yang tidak legal untuk mencapai kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan berada dalam tangan para pemegang modal, tanpa menaruh banyak perhatian kepada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa meski mendapatkan penentangan opini umum dunia dan kebanyakan negara, Washington yang berambisi menguasai sumber-sumber energi Irak dan

berupaya melindungi kepentingan kartel-kartel minyak Amerika, tetap bersikeras untuk melancarkan perang terhadap Irak. Tetapi dalam sistem Islam, penanggung jawab sejak dari awal dipastikan akan melaksanakan tanggungjawab syar’i dan Ilahinya. Selain dari itu, selepas dilantik, pemerintah bertanggungjawab di hadapan Tuhan dan rakyat, sehingga dia akan melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Karena pemerintahan adalah amanat yang dititipkan oleh rakyat kepada mereka. Imam Ali as berkata kepada para gubernurnya: “Berperilaku baiklah kepada rakyat dan berusahalah untuk memenuhi keperluan dan tuntutan mereka. Sebenarnya kalian yang memimpin adalah pemegang amanah rakyat dan wakil dari umat Islam.” Dalam kriteria semacam ini, tanggungjawab dan tugas pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam adalah lebih berat jika dibandingkan dengan sistem yang ada di Barat. Ayatullah Khamenei, rahbar atau pemimpin besar revolusi Islam, menentang keras pemimpin yang memperoleh suara rakyat namun tidak bekerja untuk mereka. Beliau mengatakan: “Selepas pemilihan, tibalah giliran kedua yaitu pertanggung-jawaban.” Dalam pandangan Islam, para penguasa bertanggungjawab di hadapan semua rakyat dan seluruh anggota masyarakat diberi hak mempertanyakan atau bahkan mengkritik mereka. Hal itulah yang telah terjadi di zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Ali AS. Pada dasarnya, menurut sistem pemerintahan Islam, kritik membangun terhadap pemerintahan ini adalah salah satu hak rakyat. Karena kritikan yang benar terhadap pemimpin menyebabkan kejelasan kekurangan yang dengan memperbaikinya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Imam Khomeini ra mengenai hak kritik rakyat terhadap para pemimpin berkata: Seluruh rakyat, memiliki hak secara langsung mempertanyakan dan mengkritik pemimpinnya. Sebaliknya, sang pemimpin harus memberikan jawaban yang memuaskan. Jika tidak demikian, pemimpin yang merasa tidak menjalankan tugas kepemimpinan islaminya harus mengundurkan diri dari posisi yang didudukinya. Dengan demikian, rakyat dalam ajaran Islam, memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka adalah pemilih sistem pemerintahan dan para pemimpinnya. Masyarakat bisa secara langsung atau melalui wakil mereka, dapat memecat para pemimpin yang tidak layak. Kesimpulannya, peran rakyat dalam sistem Islam lebih kuat, lebih banyak dan lebih memastikan dari peran yang disuguhkan oleh teori demokrasi ala Barat. Selain dari itu, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat masyakarat menempati peringkat awal dalam tujuan sistem pemerintahan Islam. Dalam hal ini, undang-undang dan ajaran Islam merupakan bimbingan berharga yang tidak akan keliru dalam menuntun umat manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan.