Kebijakan Pelayanan Ponek 2019.doc

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG Nomor : 04-003/Per/Dir/RSGR-KEBIJ/I/2019 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)24 JAM DI RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG DIREKTUR RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG, : a. Bahwa dalam rangka upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu dilakukan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif di Rumah Sakit; b. Bahwa dalam upaya memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Gotong Royong, maka diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya yang terlibat dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Gotong Royong; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Gotong Royong dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Gotong Royong. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 340/Menkes/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, Masa Hamil,Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan , Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 10. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Gotong Royong Nomor 0002/YKGR/A/III/2015 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Gotong Royong 11. Peraturan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Gotong Royong Nomor 0002/Per/D.Peng/YKGR/II/2017 tentang Penetapan Stuktur Organisasi Rumah Sakit Gotong Royong. Menimban g

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

: KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) 24 JAM DI RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG

KEDUA

: Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Gotong Royong sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini. : Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Gotong Royong digunakan dalam pelayanan ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit Gotong Royong. : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA KEEMPAT

Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 08 Januari 2019 Direktur,

dr. Suwarni

Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Gotong Royong Nomor : 04-003/Per/Dir/RSGR-KEBIJ/I/2019 Tanggal : 08 Januari 2019 KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG 1.

Kebijakan Umum a. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja rumah sakit dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat sesuai standar. Regionalisasi menjamin agar sistem rujukan kesehatan berjalan secara optimal. b. Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam. c. Tenaga professional yang terlibat dalam PONEK adalah tenaga yang telah mengikuti pelatihan PONEK dan pelatihan penanganan kegawat daruratan obstetrik dan neonatus. 1) Dokter spesialis kebidanan dan kandungan 2) Dokter Spesialis Anak 3) Dokter Spesialis Anestesi 4) Dokter Umum 5) Bidan 6) Perawat d. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier. e. Tersedianya pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti 1) laboratorium 2) radiologi selama 3) recovery room 24 jam 4) obat dan alat penunjang yang selalu siap sedia. 5) Tersedianya pelayanan darah siap 24 jam. f. Adanya dukungan semua pihak dalam pelayanan PONEK, baik dari tenaga medis, paramedis maupun non medis di Rumah Sakit Gotong Royong.

2.

Kebijakan Khusus a. Kegawat daruratan obstetri adalah asesmen / penentuan diagnosis dan penentuan rencana pelayanan pasien obstetri emergensi dilakukan oleh dokter spesialis obstetri, dan atau dokter umum, dan atau bidan jaga (diutamakan yang telah mengikuti pelatihan PONEK/Pelatihan kegawat daruratan obstetri dan Neonatologi). b. Maternal 1) Setiap pasien inpartu, ibu dengan kegawat daruratan obstetric ditangani melalui IGD, diperiksa oleh bidan jaga Ponek IGD, dibantu oleh perawat IGD, kolaborasi dengan dr jaga IGD untuk selanjutnya dilakukan tindakan di Kamar Bersalin atau Unit Kamar Operasi atau dilakukan rujukan 2) Pasien inpartu adalah keadaan ibu hamil dengan disertai tanda-tanda persalinan berupa a) kontraksi yang timbul minimal 2 kali dalam 10 menit dan lama kontraksi 20 detik; b) keluarnya darah dan atau lendir (bloedslijm) c) keluarnya cairan ketuban. 3) Observasi pasien inpartu dilakukan di Kamar Bersalin oleh bidan dengan melakukan asesmen lanjutan dan penentuan rencana pelayanan oleh DPJP.

c.

d.

4) Penanganan persalinan pada ibu inpartu dengan pembukaan lengkap dan kepala sudah dalam keadaan crowning, dilakukan oleh dokter IGD dan atau bidan di Ponek IGD dengan tetap melakukan kolaborasi dengan dr Spesialis kebidanan dan kandungan. 5) Penentuan Kasus Resiko ibu hami menggunakan KSPR Neonatal 1) Asesmen pasien dengan inpartu di IGD juga meliputi kondisi janin berupa pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ) oleh dokter dan atau bidan di IGD. 2) Bayi dengan kondisi fisiologis baik dari persalinan normal atau patologis pervaginam dan atau perabdominam, segera mendapatkan ASI (IMD) sejauh tidak ada kontra indikasi pada ibu dan neonatus, dilanjutkan dengan rawat gabung. 3) Setiap neonatus yang lahir dari ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Gotong Royong dilakukan pelayanan rawat gabung di unit rawat inap maternal 4) Apabila didapatkan kegawat daruratan janin, maka ditetapkan rencana pelayanan terhadap neonatus yang akan dilahirkan sesuai intruksi DPJP, meliputi persiapan sarana dan prasarana penanganan kegawat daruratan janin tersebut. 5) Kegawat daruratan neonatus meliputi a) kegawat daruratan jalan napas b) kejang pada neonatus c) perdarahan, penyakit jantung bawaan dan kelainan bawaan lainnya yang berhubungan dengan asupan. 6) Neonatus bermasalah (asphyxia sedang sampai berat / AS < 8) dilakukan perbaikan kondisi, jika membaik maka dilakukan pengawasan pasca resusitasi dan dilanjutkan perawatan rawat gabung ( sesuai rencana pelayanan dan instruksi DPJP) . d) Neonatus hanya mendapatkan ASI dari ibunya sampai dengan usia 6 sampai 24 bulan. Apabila sampai dengan 24 jam ibu tidak dapat memproduksi ASI maka atas instruksi dokter spesialis anak, dapat dilakukan pemberian Pengganti ASI yang sesuai kondisi medis bayi dan dibantu melalui model Panel oleh Unit Farmasi RS. e) Penentuan kegawat daruratan neonatus menggunakan Down Score Rujukan dilakukan ke RS lain pada kasus : 1) Maternal a) Ibu hamil dan bersalin dengan Preeklamsia/ Eklamsia. b) Ibu bersalin dengan partus prematur dengan BBLR. 2) Neonatal a) Bayi dengan gagal C-Pap. b) Berat Badan Lahir Rendah ( BB < 2000 gram ). c) Bayi dengan kelainan koongenital.