Kebijakan Ponek 2014.doc

  • Uploaded by: nita santiana
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Kebijakan Ponek 2014.doc as PDF for free.

More details

  • Words: 1,652
  • Pages: 7
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMEDANG Jalan Palasari No.80 Telp. (0261) 201021 Fax. 204970 Jalan Prabu Geusan Ulun No. 41 S U M E D A N G 45311

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 445/Kep.

/MDG’s/2014

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Menimbang

: a.

bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak, setiap Rumah Sakit perlu menyediakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang bermutu; b. bahwa agar mutu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu ditetapkan Kebijakan PONEK yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit-unit terkait PONEK di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sumedang.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 116, Tambahan lembaran Negara RI No.. 4431);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 53); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3366); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1955 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 tahun 1988 tentang Rumah Sakit 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai Badana Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU

: Kebijakan Pelayananan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

: Kebijakan Pelayananan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan terkait PONEK di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat halhal yang perlu dipertimbangkan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: SUMEDANG :

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAREAH KABUPATEN SUMEDANG

HILMAN TAUFIK. WS

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 445/Kep. /MDG’s/2014 Tanggal : Juni 2014 Tentang : KEBIJAKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I.

KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) 1. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, bertujuan memberikan pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir agar terhindar dari bahaya kematian akibat adanya resiko pada kehamilan dan proses persalinan yang sedang berlangsung. Dengan demikian akan terjadi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di wilayah cakupan kerja RSUD Sumedang, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ini dilaksanakan secara integral oleh semua unit pelayanan yang ada, khususnya yang terkait pelayanan kesehatan Ibu dan Anak meliputi : Unit PONEK, IGD, Kamar Operasi, ICU,ICCU,SMF Kebidanan, SMF Anak, Perawatan/Kebidanan dan unit-unit penunjang lainnya. Untuk pelayanan kegawatdaruratan kebidanan dan penyakit kandungan dilaksanakan di Unit PONEK sampai dengan pembangunan gedung IGD yang baru selesai. 3. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan standar pelayanan yang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi pelayanan, pengaturan dan prosedur pelayanan yang andal, serta sistem monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 4. Dalam pelaksanaannnya pelayanan harus diberikan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan tertinggi yang diberlakukan di RSUD Sumedang, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak pasien, keselamatan pasien (patient safety) dan kode etik profesi. 5. Untuk memperoleh hasil yang optimal, kegiatan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dikoordinasikan oleh TIM PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Alur pelayanan rujukan mengacu kepada regionalisasi alur pelayanan rujukan pelayanan PONEK yang berlaku saat ini secara nasional di seluruh jaringan sistem pelayanan kesehatan pemerintah di Indonesia. 7. Hasil pelayanan yang diberikan harus dilaporkan secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Umu Daerah Kabupaten Sumedang agar dapat menjadi masukan bagi manajemen untuk menerapkan program peningkatan mutu pelayanan dari waktu ke waktu. II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PELAYANAN EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)

OBSTETRI

DAN

NEONATAL

1.

Ada dokter jaga terlatih di bidang pelayanan maternal neonatal di IGD untuk mengatasi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

2.

Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dilaksanakan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu termasuk hari libur/hari besar.

3.

Dokter, bidan dan perawat yang ditugaskan memberikan pelayanan di unit-unit PONEK minimal sudah mendapat pelatihan resusitasi neonatus, kegawatdaruratan obstetri dan neonatus.

4.

Semua pelayanan diberikan tanpa uang muka.

5.

Ada prosedur penerimaan dan pelayanan pasien kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

6.

Standar respon time kegawatdaruratan obstetri dan neonatal di IGD 5 menit, di Ruang Bersalin/VK PONEK kurang dari 30 menit, dan pelayanan darah kurang dari 1 jam.

7.

Kamar bersalin unit PONEK mampu mempersiapkan pasien untuk operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.

8.

Tersedia kamar operasi yang siap 24 jam sehari, termasuk hari libur/hari besar untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

9.

Tersedia pelayanan anestesi, laboratorium dan radiologi, pelayanan obat life saving 24 jam sehari termasuk hari libur/hari besar.

III. RUANG LINGKUP PELAYANAN / KEGIATAN PELAYANAN PONEK Ruang lingkup pelayanan PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang mencakup seluruh kebutuhan pelayanan yang mengacu pada SEPULUH LANGKAH PERLINDUNGAN IBU DAN BAYI SECARA TERPADU DAN PARIPURNA MENUJU RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RSSIB) : 1. Menyelenggarakan pelayanan perinatal resiko tinggi berkualitas termasuk pemberian ASI eksklusif dan perawatan metode kangguru (PMK) untuk bayi BBLR.

2. Menyelenggarakan pelayanan antenatal termasuk konseling kesehatan maternatal dan neonatal. 3. Menyelenggarakan persalinan bersih dan aman serta penanganan pada bayi baru lahir dengan inisiasi menyusu dini dan kontak kulit ibu-bayi. 4. Menyelenggarakan pelayanan obsetrik dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK). 5. Menyelenggarakan pelayanan adekuat untuk nifas, rawat gabung termasuk membantu ibu menyusui yang benar, dan pelayanan neonatus sakit. 6. Menyelenggarakan pelayanan rujukan dua arah dan membina jejaring rujukan pelayanan ibu dan bayi dengan sarana kesehatan lain. 7. Menyelenggrakan pelayanan imunisasi bayi dan tumbuh kembang. 8. Menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana termasuk pencegahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan serta kesehatan reproduksi lainnya. 9. Menyelenggarakan audit maternal dan perinatal rumah sakit secara periodik dan tindak lanjut. 10. Memberdayakan kelompok pendukung ASI dalam menindaklanjuti pemberian ASI eksklusif dan PMK. Mengacu kepada langkah-langkah tersebut diatas, penyelenggaraan pelayanan PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pelayanan dan kegiatan ANTENATAL 2. Pelayanan dan kegiatan Maternal Neonatal Fisiologis 3. Pelayanan dan kegiatan Maternal Neonatal Resiko Tinggi (PONEK) 4. Pelayanan dan kegiatan POSTNATAL 5. Pelayanan Penunjang IV. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) 1.

Untuk tertibnya pelaksanaan tugas serta menjamin mutu pelayanan, maka semua tindakan medik, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, dan prosedur-prosedur lainnya harus diberikan sesuai standar yang diberlakukan di rumah sakit.

2.

Standar prosedur operasional tatalaksana medis yang digunakan mengacu kepada prosedur tatalaksana medis masing-masing SMF yang terkait dengan kegiatan PONEK.

3.

Standar prosedur operasional asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan mengacu kepada standar prosedur yang sudah ada. Dalam hal belum ada, maka dapat dibuat standar prosedur pelayanan yang baru sesuai kebutuhan.

4.

Dalam hal diperlukan prosedur yang khusus, TIM PONEK akan menetapkan prosedur tersebut setelah berkonsultasi dengan unsur-unsur terkait.

5.

Standar Prosedur Operasional (SPO): a. Asuhan Keperawatan Perinatal dan Anak : berlaku semua SPO asuhan perinatal dan anak b. Asukan keperawatan maternal/asuhan kebidanan : berlaku semua SPO asuhan keperawatan maternitas/asuhan kebidanan. c. Asuhan Medik Kebidanan : berlaku Tatalaksana Klinis Obgyn d. Asuhan Medik Perinatal/Anak: berlaku Tatalaksana Klinis Perinatal/Anak.

6.

Untuk kegiatan pelayanan yang melibatkan disiplin ilmu/SMF lain dilakukan mekanisme konsultasi antar disiplin sebagaimana diatur dalam prosedur pelayanan standar yang berlaku di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

7.

Dalam hal diperlukan penangan bersama dengan SMF/disiplin ilmu lain, maka dilakukan pengelolaan bersama dipimpin oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Penentuan DPJP mengacu pada aturan yang berlaku di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

8.

Ada prosedur pelayanan Home Visit yang dibuat oleh pimpinan rumah sakit. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: SUMEDANG : Juni 2014

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAREAH KABUPATEN SUMEDANG

HILMAN TAUFIK. WS

Related Documents


More Documents from "vikri"