Kebijakan Ekonomi Tahap Ii Presiden Jokowi.docx

 Kebijakan Ekonomi Tahap II Presiden Jokowi : 1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan. 2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memutuskan pengesahannya maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. 3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya 4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM. "Kita ingin dengan PP ini, daya saing kita untuk pusat logistik berikat bisa diperkuat dan makin banyak pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia," kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan. 5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung 0 persen. 6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin . Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Kebijakan Ekonomi Tahap III Presiden Jokowi :

Tadi sore saya minta Menko Perekonomian mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap III. Fokusnya menurunkan biaya produksi dengan turunkan harga solar, avtur, listrik dan gas. Selain itu juga penyederhanaan izin pertanahan untuk penanaman modal, perluasan penerima KUR serta penurunan bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Saya menegaskan reformasi struktural akan terus berlanjut dalam paket-paket kebijakan ekonomi berikutnya. Tim ekonomi Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan paket ekonomi jilid 3, Rabu, 7 Oktober. Pesannya menguatkan daya saing dunia usaha di tengah pelemahan ekonomi. “Kami yakin paket kebijakan ketiga ini tingkatnya ‘nendang’. Momentum yang kita rasakan hari ini, di mana rupiah mengalami penguatan signifikan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, di Istana Negara, Rabu sore. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan bahwa dalam paket jilid 3 ini ada insentif menurunkan biaya perusahaan. Berikut, 3 hal penting terkait paket ekonomi tersebut. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik Harga avtur, liquified petroleum gas (LPG) 12 kilogram, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jawa, Madura, Bali) dan Rp 7.300 (di luar Jawa, Madura, Bali). Harga baru berlaku mulai Oktober sampai dengan Desember 2015. Harga gas. Harga untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 MMbtu (juta British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dan sebagainya) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas. Meski demikian, pemerintah menganggap penurunan harga gas ini tidak akan memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama. Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

Harga Listrik. Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment). Diskon tarif akan diberikan hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. Pemerintah memberikan insentif penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40 persen dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama, dan industri dapat melunasinya secara berangsur. Ini berlaku khusus untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah. Perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program KUR, Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Dengan kebijakan ini, bank-bank yang menyalurkan KUR didorong melakukan upaya proaktif menawarkan kepada yang bersangkutan, sehingga akan meningkatkan peserta KUR sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru. Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal Di bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, merevisi Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti: a. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam); b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat diterbitkan dalam waktu 3 jam. c. Kelengkapan perizinan prinsip diberikan dalam bentuk, proposal, pendirian perusahaan, atas hak tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan. d. Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap):   

Hak Guna Usaha: dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 45 hari kerja (> 200 hektare) Perpanjangan/Pembaharuan HGU: dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 14 hari kerja (> 200 hektare) Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (>15 hektare)

  

Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (>15 hektare) Hak Atas Tanah: 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja

e. Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan bahwa kini situasi pasar keuangan semakin membaik yang disebabkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, Mirza menyebutkan bahwa angka-angka dari ekonomi Amerika Serikat yang memang mengalami sedikit pelemahan, terutama pada sektor tenaga kerja. Hal lainnya adalah konsekuensi dari kenaikan suku bunga yang mulai bergeser. “Awalnya banyak pelaku pasar yang memprediksi suku bunga The Fed naik di Oktober atau Desember tapi ternyata prediksinya berubah hingga ke triwulan ke-1 atau ke-2 tahun depan,” kata Mirza. Pergeseran ini menyebabkan terjadinya pembalikan, sehingga para spekulan yang beberapa bulan sebelumnya sudah membeli dolar lebih awal, kini melakukan cut loss. Untuk faktor internal, pasar memberikan respon positif kepada paket kebijakan kkonomi pertama, kedua, dan ketiga. Paket-paket ini menunjukkan keseriusan pemerintah melakukan reformasi ekonomi. “Dalam jangka panjang, paket kebijakan itu akan bisa menurunkan inflasi,” ujar Mirza.



Kebijakan Ekonomi Tahap IV Presiden Jokowi :

Kemarin sore saya memimpin Rapat Terbatas yang membahas Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Fokus utamanya ada tiga: kebijakan pengupahan dengan formula baru, perluasan penerima manfaat kredit usaha rakyat serta pemberian kredit modal kerja bagi usaha kecil dan menengah. Tiga hal inilah yang selanjutnya disampaikan ke publik oleh Menko Perekonomian. Saya berharap formula baru dalam sistem pengupahan akan memberi kepastian pada dunia usaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta pencari kerja. Hal ini akan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi pencari kerja, pekerja dan kepastian dunia usaha. Selain itu, pemerintah memperluas penerima manfaat kredit usaha rakyat. Tingkat bunga KUR diturunkan menjadi 12 %. Cakupan penerima manfaat juga diperluas termasuk para calon pekerja yang akan keluar negeri, anggota keluarga TKI dan TKI yang purna bekerja di luar negeri. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam mendukung ekspor melalui pemberian kredit modal kerja.

Saya memiliki keyakinan bahwa paket kebijakan ekonomi jilid IV ini akan melindungi pekerja, pencari kerja, dunia usaha untuk bersama sama menggerakan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diwakilkan para menterinya dalam kabinet kerja hari ini merilis paket kebijakan ekonomi jilid IV. Dalam paket tersebut, kebijakan lebih difokuskan pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. "Kita juga harus memikirkan orang yang kerja. Jadi peningkatan kesejahteraan merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2015). Selain itu, sistem formulasi upah minimum ini juga menjadi bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial. Karena, dengan formula ini memastikan bahwa buruh tidak menerima jatah upah yang murah, dan pengusaha juga mendapatkan kepastian dalam berusaha. "Dengan kebijakan ini dipastikan juga upah buruh naik setiap tahun. Karena ada isu naiknya lima tahun sekali. Naik tiap tahun dengan besaran yang terukur," tegas dia. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengklaim, bentuk kehadiran negara terhadap masyarakat adalah dengan pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kartu sakti Jokowi. "Negara hadir dalam pembinaan dialog sosial tripartit antara pekerja dan pengusaha, sehingga tidak perlu membuang waktu dan tenaga setelah kita hitung melalui realisasinya," tutur Darmin. Kebijakan kedua, sambung dia, terkait pemberian KUR yang sedianya telah tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebelumnya. Penekanannya, dalam paket ini penerima kredit diubah dan akan diberikan kepada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan usaha produktif. "KUR bisa diberikan pada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bagaimanapun dia perlu biaya awal buat keluarga yang ditinggal, buat dia memulai, yang pasti dia bisa bayar," terangnya. Kredit ini, juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan usaha produktif. Serta kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan membuka usaha. "Jadi, kalau suami melakukan pekerjaan sederhana bisa diberikan KUR, yang penting usahanya produktif dan seterusnya. Sejalan dengan itu juga bisa diberikan pada buruh yang di-PHK kemudian buka usaha," terang dia.

Terakhir, kebijakan ini juga menyinggung soal lembaga pembiayaan ekspor dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta fokus untuk melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM). "Aturan mainnya diubah dari aturan bank menjadi aturan lembaga keuangan. Supaya kemampuannya meminjamkan menjadi lebih banyak," tandas Darmin.



Kebijakan Ekonomi Tahap V Presiden Jokowi :

Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima kemarin. Inti dari paket kebijakan deregulasi ini adalah pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset dan menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, properti, dan infrastruktur. Aturan kedua kebijakan ini akan keluar pada pekan depan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi bagi industri perbankan syariah. 1. Revaluasi asset Fasilitas perpajakan ini berlaku untuk badan usaha milik negara maupun swasta dan individu yang melakukan pembukuan usaha. Bila pengajuan proposal revaluasi disampaikan sampai dengan akhir tahun, 31 Desember 2015, maka tarif khusus untuk PPh final revaluasi berkurang dari 10 menjadi 3 persen. Jika diajukan pada periode 1 Januari-30 Juni 2016 maka besaran tarifnya 4 persen. Pengajuannya yang dilakukan pada 1 Juli-31 Desember 2016, maka besaran tarif 6 persen. 2. Penghilangan pajak berganda dana investasi real estate, properti, dan infrastruktur Pemerintah akan menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau REITs. Dengan peraturan menteri keuangan yang keluarkan pekan depan, pajak berganda akan dihilangkan sehingga cukup single tax. Dengan fasilitas ini, pemerintah berharap instrumen KIK di REITs dapat muncul di pasar modal Indonesia dan menarik dana investasi real estate yang selama ini dilakukan perusahaan di luar negeri kembali ke Indonesia. 3. Kebijakan deregulasi bagi industri perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah Pemerintah akan menyederhanakan mekanisme perizinan dan pelaporan bagi produk perbankan syariah. Nantinya, perizinan tak perlu lagi minta izin dalam bentuk surat, melainkan cukup dengan melapor saja. Mekanisme itu bisa berjalan dengan adanya modifikasi produk syariah. Produk lain yang juga akan merasakan kebijakan relaksasi adalah kegiatan pegadaian, terutama gadai emas. Langkah ini perlu dilakukan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat. "Masyarakat di bawah itu suka nyimpen emas kecil-kecil. Dengan adanya

relaksasi ini, diharapkan masyarakat bisa membawa emasnya. Dengan begitu akses keuangan mereka terbuka," kata Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan kedua adalah penyederhanaan dalam pembukaan jaringan kantor bagi perbankan syariah, termasuk nantinya penggunaan jaringan induknya. Dengan adanya efisiensi diharapkan harga serta tingkat suku bunga bisa terjangkau masyarakat. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid lima guna mendorong perekonomian dalam negeri. Paket kebijakan itu menitikberatkan pada insentif yang diberikan pemerintah terkait pengurangan pajak. Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor presiden Jakarta hari Kamis (22/10) mengatakan kebijakan pertama adalah soal insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Darmin mengatakan, selama ini perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal menurutnya, bila revaluasi aset ini dilakukan, khususnya untuk aset properti, maka bisa membuat nilai aset perusahaan meningkat. "Nah, apabila mereka melakukan revaluasi maka, itu akan meningkatkan kapasitas mereka. Akan membuat kapasitas dan performa finansial meningkat dalam jumlah signifikan. Bahkan dia pada tahun-tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar. Jumlah asset nya meningkat. Katakan 100%, atau 200%, bisa juga lebih," ungkap Darmin. Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan revaluasi yang dimaksud adalah penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini. Bambang memaparkan, lazimnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan revaluasi aset dipatok 10 persen, namun periode tertentu tarif tersebut dipangkas. "Bagi wajib pajak (WP), apabila pengajuan revaluasi aset hingga 31 Desember 2015 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Apabila diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016 maka besaran tarifnya adalah 4%. Apabila pengajuannya 1 Juli hingga 31 Desember 2016 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%," ujar Bambang. Untuk kebijakan kedua dalam paket jilid 5 ini adalah penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau yang biasa disebut REITs (Real Estate Investment Trust). Menurut Bambang ini mencakup surat berharga yang biasa diterbitkan perusahaan dengan jaminan atau underlying asset berupa properti atau infrastruktur. Bambang menambahkan, "Dengan PMK yang akan segera kami keluarkan minggu depan, maka pajak berganda terutama untuk perusahaan dengan maksud khusus akandihilangkan jadi single tax. Jadi diharapkan dengan adanya ini, instrumen KIK DIRE bisa muncul di pasar modal Indonesia, dan bisa menarik investasi yang selama ini dilakuan di luar negeri." Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan baru yang difokuskan pada perbankan syariah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, kebijakan baru ini penting karena empat paket kebijakan yang sebelumnya dirilis oleh OJK, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah belum menjangkau seluruh sektor keuangan.

Menurut Muliaman, industri syariah justru belum mendapat porsi. "Pertama, adalah kemudahan untuk produk dan aktivitas bank syariah. Mekanisme perizinan dan pengeluaran produk syariah baru akan dipermudah. Dengan disederahanakan, maka tidak perlu lagi minta izin harus mengirim surat karena produk syariah akan dikodifikasi dalam satu buku. Kalau produknya sudah ada, tidak perlu izin lagi, tinggal lapor saja," paparnya. Mekanisme perizinan produk lain yang masuk dalam ruang lingkup syariah lanjut Muliaman, mencakup gadai emas syariah, yang juga tidak perlu meminta izin. Dalam konferensi pers yang dihadiri beberapa menteri, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK Muliaman Hadad itu – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin memperkuat stabilitas ekonomi di tengah kelesuan perekonomian dunia yang juga berimbas ke Indonesia. Presiden juga memastikan paket kebijakan ekonomi pemerintah akan terus berlanjut. "Oleh sebab itu paket akan terus kita lanjutkan dengan Bank Indonesia juga dengan OJK. Dari 1,2,3,4,5 nanti akan dilanjutkan lagi dengan 6,7,8 mungkin sampai 100. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 300 kesekian. Tapi yang jelas, konsistensi kita saat ini adalah ingin memberikan kesan kuat bahwa kita niat melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. Yang tentu saja kita ingin agar masyarakat dan pelaku usaha tau bahwa kita akan terus menerus bekerja mereform regulasi dan debirokratisasi," tegas Presiden.