Kebijakan Dan Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa: Eddy Suratman

MATERI INI DIKUTIF DARI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DISAMPAIKAN OLEH:

EDDY SURATMAN GURU BESAR FE UNTAN

PONTIANAK, 2019

1

Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah DBH DAU

Mendanai Kegiatan Desentralisasi

DAK

DISERAHKAN

APBN

Transfer ke Daerah

Dana Otsus

DIKUASAKAN

Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal

Belanja Pusat

Dana Penyesuaian

Di luar Melalui K/L 6 Urusan Desentralisasi

Dekon / TP

6 Urusan

Dana Vertikal

APBD Pendapatan Daerah

PAD

DAPER/ Pendapatan Transfer

Surplus / Defisit Daerah

Belanja Daerah

Lain-Lain Pendapatan yang sah

Operasional • B. Pegawai • B. Barang • B. Lainnya

Modal

Pembiayaan Daerah

Penggunaan SILPA Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah)

Pembiayaan Lainnya

IMPLEMENTASI KONSEPSI MONEY FOLLOWS FUNCTION Kewenangan : tugas/urusan Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Sumber pendanaan

1. Kewenangan pungutan

Memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah  diatur dg UU 28/2009 ttg PDRD

2. Transfer dari APBN a. Dana Bagi Hasil

Memperkuat kapasitas fiskal daerah, utamanya bagi daerah yg menghasilkan sumber penerimaan negara yg signifikan

b. Dana Alokasi Umum

Menyesuaikan antara kapasitas fiskal daerah dengan beban pendanaan atas urusan yg telah diserahkan

c. Dana Alokasi Khusus

Menyelesaikan permasalahan pendanaan daerah yg tidak bisa digeneralisir & menyeimbangkan tingkat layanan publik

d. Dana Transfer Lain

Kebijakan khusus yg tidak tertampung dalam Daper, namun berkembang dalam dinamika perkembangan otonomi

3. Kewenangan pinjaman

Untuk akselerasi pembangunan, dalam hal sumber pendanaan yg diserahkan tidak mencukupi

3

TRANSFER KE DAERAH: DATA APBN 2017

Realisasi APBN s.d Oktober 2018 lebih baik dari tahun 2017 Pendapatan dan Belanja Negara tumbuh lebih tinggi Defisit keseimbangan Primer dan Defisit Anggaran jauh lebih kecil 2017 APBN (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA I.

PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIM AAN PERPAJAKAN a. PENDAPATAN DJP (include PPh migas) b. PENDAPATAN DJBC 2. PENERIM AAN NEGARA BUKAN PAJAK

II.

PENERIMAAN HIBAH

B. BELANJA NEGARA I.

II.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

APBNP

% thd APBNP

growth (%)

APBN

Realisasi s.d. 31 Okt

% thd APBN

growth (%)

1.736,1

1.229,0

70,8

3,5

1.894,7

1.483,9

78,3

20,7

1.733,0 1.472,7 1.283,6 189,1 260,2

1.226,2 991,7 864,4 127,2 234,5

70,8 67,3 67,3 67,3 90,1

3,4 0,5 (0,8) 10,0 18,0

1.893,5 1.618,1 1.424,0 194,1 275,4

1.476,1 1.160,7 1.016,5 144,1 315,4

78,0 71,7 71,4 74,3 114,5

20,4 17,0 17,6 13,3 34,5

3,1

2,9

92,3

93,5

1,2

7,8

648,8

170,6

2.133,3

1.537,4

72,1

5,6

2.220,7

1.720,8

77,5

11,9

1.367,0

898,5

65,7

4,8

1.454,5

1.074,4

73,9

19,6

1. Belanja K/L

798,6

511,4

64,0

6,3

847,4

586,4

69,2

14,7

2. Belanja Non K/L

568,4

387,1

68,1

2,8

607,1

488,1

80,4

26,1

766,3

638,8

83,4

6,9

766,2

646,4

84,4

1,2

706,3

591,3

83,7

6,3

706,2

602,0

85,2

60,0 (178,0) (397,2)

47,5 (125,2) (308,3)

79,2 70,3 77,6

14,6 12,7 15,0

60,0 (87,3) (325,9)

44,4 (23,8) (237,0)

74,0 27,2 72,7

(6,5) (81,0) (23,1)

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah

2. Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) % Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN I.

PEMBIAYAAN UTANG

II.

PEMBIAYAAN INVESTASI

(2,92)

(1,60)

104,2

4,3

325,9

320,0

98,2

(22,7)

461,3

414,7

89,9

8,5

399,2

333,7

83,6

(19,5)

(59,7)

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

(1,0)

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN

(2,19)

413,7

(3,7)

PEMBIAYAAN LAINNYA

(2,26)

1,8

397,2

III. PEMBERIAN PINJAMAN V.

Realisasi s.d. 31 Oktober

2018

0,3

(3,5) 2,2

5,9 (59,4)

-

-

0,3

113,1

105,4

(51,7)

(65,7)

(14,2)

(6,7)

(98,2)

(1,1) 0,2

(14,7) 0,8

22,4

320,3

(12,5)

(61,5)

-

-

0,2

85,5

(53,9)

83,0

5 KEMENTERIAN KEUANGAN

5

Outlook APBN 2018 vs APBN 2019 Uraian (triliun R u p i a h )

A.

Selisih

2.142,5

2.165,1

22,6

1 .8 9 7 ,6 1 .5 4 8 ,5

2 .1 4 2 ,1 1 .7 8 1 ,0

2 .1 6 4 ,7 1 .7 8 6 ,4

22,6 5 ,4

11,57 3 4 9 ,2

12,11 3 6 1 ,1

12,22 3 7 8 ,3

1 7 ,2

Tax Ratio (%) PEN ERIMAAN N E G A R A B U K A N PAJAK

PENERIMAAN HIBAH

5,4

0,4

0,4

0,0

BELANJA N E G A R A

2.217,3

2.439,7

2.461,1

21,4

I.

1.453,6

1.607,3

1.634,3

27,0

813,5 640,2

840,3 767,1

855,4 778,9

15,2 11,8

763,6

832,3

826,8

(5,6)

703,6

759,3

756,8

( 2 ,6 )

60,0

73,0

70,0

( 3 ,0 )

(6 4 ,8 )

(2 1 ,7 )

(2 0 ,1 )

1,6

(314,2)

( 2 9 7 , 2 )6

(296,0)

1,2

(2 ,1 2 )

(1 ,8 4 )

(1 ,8 4 )

PEMBIAYAAN A N G G A R A N

314,2

297,2

296,0

(1,2)

I.

PEMBIA YAAN UTANG

387,4

359,3

359,3

(0 ,0 )

II.

PEMBIA YAAN INVESTASI

II.

BELANJA

PEMERINTAH PUSAT

Belanja K/L Belanja N o n K/L

TRANSFER KE D A E R A H D A N D A N A DESA 1.

Transfer ke D a e r a h

2 .

D a n a Desa

KESEIMBA N GAN PRIMER SURPLUS/ (DEFISIT) A N G G A R A N (A - B) %

E.

APBN

1.903,0

PENDAPATAN D A L A M NEGERI 1. PEN ERIMAAN PERPAJAKAN

1. 2.

D.

RAPBN

I.

II.

C.

Outlook APBN

P EN D A P A TA N N E G A R A

2. B.

2019

2018

S u rp lu s / ( D e f is it) A n g g a ra n t e rh a d a p P D B

(6 5 ,7 )

(7 4 ,8 )

(7 5 ,9 )

(1 ,1 )

III. PEMBERIAN PINJAMAN

(6 ,5 )

(2 ,3 )

(2 ,4 )

(0 ,1 )

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

(1 ,1 )

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

V .

PEMBIA YAAN LAINNYA

0,2

KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pengertian dan Fungsi  DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21)  Sebagai equalization grant DAU merupakan instrumen transfer dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21)  Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2) 9

PERHITUNGAN ALOKASI

DAU

AD

CF KbF

KpF

MEMPERHITUNGKAN BELANJA GAJI PNSD

Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal 10

Pagu Nasional 2017

PAGU DAU NASIONAL 27,7% X PDN NETO = Rp410,8 T Bagian Provinsi

Bagian Kab/Kota

10%

90% 11

KEBIJAKAN DBH

Skema DBH Pajak dan CHT DBH PAJAK Pusat (10%)

Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)

PBB Provinsi (16,2%) Daerah (90%)

Kab/Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%)

- PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN, - PPh Ps.21

Cukai Hasil Tembakau

Pusat (80%) Provinsi (8%) Daerah (20%)

Pusat (98%) Daerah (2%)

Kab/Kota (12%)

Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%) Kab/Kota Pemerataan (30%)

13

Porsi Pembagian DBH SDA

UU Otsus

UU 33/2004 No. 1.

2.

3. 4. 5. 6.

Jenis Penerimaan Kehutanan a. IIUPH b. PSDH c. Dana Reboisasi Pertambangan Umum a. Iuran Tetap (Land-rent) b. Royalti Perikanan Minyak Bumi Gas Bumi Panas Bumi

Pusat

Prov.

K/K

Pemerataan K/K Lain

NAD

Papua Barat

20 20 60

16 16 -

64 32 40

32 -

-

-

20 20 20 84,5 69,5 20

16 16 3,1 6,1 16

64 32 6,2 12,2 32

32 80 6,2 12,2 32

70 70 -

70 70 -

14

KEBIJAKAN DAK FISIK

DANA DESA

Variabel dan Bobot Perhitungan Dana Desa BOBOT

VARIABEL

Per Kab/Kota

Per Desa

KETERANGAN

Jumlah Penduduk

30%

30%

Luas Wilayah

20%

20%

Angka Kemiskinan

50%

50%

• Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU • Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS • Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tangga pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”.

Tingkat Kesulitan Geografis

Jumlah Desa

IKK

IKG

 Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis);  IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar; (2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa ke kabupaten/kota. Berdasarkan Permendagri

Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk : 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta 3. penanggulangan kemiskinan 17

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN a.

Pemenuhan kebutuhan dasar:   

Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan Pembinaan dan pengelolaan PAUD

b. Pembangunan pemeliharaan :

sarana

dan

prasarana

Desa,pembangunan

dan

jalan Desa, jalan usaha tani, Embung Desa, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih, irigasi tersier, aluran untuk budidaya perikanan; dan sarana dan prasarana produksi di Desa c.

Pengembangan potensi ekonomi lokal: BUMDesa, pasar Desa dan kios Desa, tempat pelelangan ikan, keramba jaring apung dan bagan ikan, lumbung pangan Desa; pembuatan pupuk and pakan organik, pengembangan benih lokal, ternak secara kolektif, pengelolaan energi mandiri, tambatan perahu, padang gembala, Desa Wisata, dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

d.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:  

  

Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: Zirkon; Kaolin; Zeolit; Bentonit; silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur), felspar, intan, Komoditas tambang batuan, antara lain: Onik; Opal; Giok; Agat; Topas; Perlit; Toseki; Batu sabak; Marmer; Granit; Kalsedon; Rijang; Jasper; Krisopras; Garnet; dan Potensi komoditas tambang batuan lainnya. Rumput Laut Hutan milik Desa; dan Pengelolaan sampah.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. b.

c.

d.

e.

f.

g.

Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: kelompok usaha ekonomi produktif; perempuan; petani; masyarakat miskin; nelayan; pengrajin; pemerhati dan perlindungan anak; pemuda;

PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI (Berdasarkan Permendagri No.56/2015) Aceh 6474

Kaltara 447

Kepri 275

Sumut 5389 -> 5418

Sulut 1491->1506

Sulteng 1838-1841

Riau 1592

Sumbar 880

Gorontalo 657

Kalbar

PaBar 1628->1744

Papua 5090->5391

Kaltim 833->836

1908->1977

Malut 1064->1065

Kalteng 1434

Jambi 1398 -> 1399

Babel 309

Bengkulu 1341

Kalsel 1864>1866

Sumsel 2817 - 2859

Sulbar 576

Sulsel 2253

Sultra 1820-1846

Maluku 1191-1198

Lampung 2435 Banten 1238

Jabar 5319

Jateng 7809

DIY 392

Jatim 7723-7724

Bali 634

NTB 995

NTT 2931-2976

Jumlah Desa 74.093-> 74.754

PERKEMBANGAN JUMLAH DESA SEJAK UU DESA DITETAPKAN (1) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Provinsi

Kab/Kota

KAB. TAPANULI SELATAN KAB. KARO SUMATERA UTARA KAB. DAIRI KAB. TOBA SAMOSIR KAB. PADANG LAWAS UTARA JAMBI KAB. BATANG HARI KAB. OGAN KOMERING ILIR KAB. MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR KAB. CIANJUR JAWA BARAT KAB. SUBANG KAB. BEKASI JAWA TIMUR KAB. MALANG KAB. KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. KETAPANG KALIMANTAN BARAT KAB. SINTANG

17 18 KALIMANTAN SELATAN 19 KALIMANTAN TIMUR 20 SULAWESI UTARA

KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. BERAU KAB. MINAHASA SELATAN

Jumlah Desa (Permendagri) +/(-) Jumlah Desa No. No. 39/2014 56/2015 215 211 (4) 255 259 4 134 161 27 230 231 1 386 387 1 109 110 1 285 314 29 223 227 4 56

65

353 244 182 377 159 129 240

354 245 180 378 160 173 253

281

337

212 97 152

214 100 167

9 1 1 (2) 1 1 44 13 56 2 3 21 15

PERKEMBANGAN JUMLAH DESA SEJAK UU DESA DITETAPKAN (2) No.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi

Kab/Kota

KAB. POSO KAB. TOLI-TOLI KAB. BOMBANA SULAWESI TENGGARA KAB. KONAWE UTARA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU KOTA TUAL KAB. HALMAHERA MALUKU UTARA SELATAN KAB. MERAUKE KAB. PANIAI PAPUA KAB. YALIMO KAB. PUNCAK KAB. DEIYAI KAB. SORONG PAPUA BARAT KAB. TAMBRAUW JUMLAH SULAWESI TENGAH

Jumlah Desa (Permendagri) +/(-) Jumlah Desa No. No. 39/2014 56/2015 143 142 (1) 99 103 4 117 121 4 135 157 22 192

198

26

27

248

249

181 77 299 80 30 115 211 74,093

179 216 300 206 67 226 216 74,754

6 1 1 (2) 139 1 126 37 111 5 661 22

TERIMA KASIH

23