Partisipasi Alokasi Dana Desa

PARTISIPASI ALOKASI DANA DESA BAHRUL ULUM, SE TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN UNSUR LSM

Di sampaikan pada Kegiatan Bintek ADD bagi Kades dan BPD di Kabupaten Brebes

Apa itu Partisipasi Hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut disebut swadaya

Kenapa perlu ada ADD 1) Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. 2) Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. 3) Sebagian besar Masyarakat indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sebagian Masalah Pemerintahan Desa 

 





Sumber Pendapatan APBDes masih bergantung pada bantuan yang masih kecil. Kesejahteraan bagi aparatur desa masih rendah. Rendahnya Biaya Operasional yang didapatkan sehingga optimalisasi pelayanan publik tidak maksimal. Banyak program yang masuk ke desa tapi di kelola oleh Dinas/SKPD. Padahal program seperti ini tidak mendidik terutama dalam askes pembelajaran bagi desa karena program yang model top down kadang-kadang tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya Masih ada desa yang tidak tertib dalam Administrasi kesulitan dalam soal pelaporan keuangan desa.

Cara membangun partisipasi ADD 1) Sisi kelembagaan musyawarah pembentukan pelaksana pengelolaan ADD 2) Perencanaan Libatkan keterwakilan masyarakat dalam penyusunan APBdes secara partisipatif 3) Pengelolaan Mengacu pada Petunjuk Buku Merah ( Keputusan Bupati ) dan Foto Copy Pengajuan Proposal dan Pertanggungjawaban dari DPPKAD. Catatan dana ADD untuk fisik jangan di tenderkan tapi sebaiknya di swakelola 4) Penggunaan ADD porsi ADD sebaiknya sesuai aturan. 70% untuk Belanja pembangunan dan 30% belanja rutin.

Hasil penelitian ADD di Indonesia 

Dilakukan oleh Peneliti Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) tahun 2005 yang di dukung oleh Ford Foundation, GTZ, PERFORM, Dan Ditjen PMD Depdagri menyimpulkan ternyata tingkat kebocoran dana ADD rendah. Mengapa ;

1. ADD ternyata tidak di maknai bagi proyek bagi-bagi melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan ke rakyat dan pemkab. 2. Kepercayaan masyarakat tinggi ( swadaya dan gotongroyong masyarakat ) dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan sehingga mereka sangat berkepentingan untuk mengawasinya. 3. Transpransi desa karena mau menempatkan informasi APBDes di papapn informasi sehingga bisa diakses oleh masyarakat, serta mau tepat waktu dalam pembuatan SPJ tahap demi tahap

Indikator partisipasi Peningkatan APBDes  Tingginya Swadaya Masyarakat ( dampak kepercayaan ) dalam pembangunan desa.  Adanya pertumbuhan desa  Rendahnya angka Kemiskinan di Desa.  Kesejahteraan masyarakat meningkat. 

Contoh ADD di Kutai Kartanegara Kaltim Komitmen salah satu Kabupaten di Indonesia yang APBD cukup besar, Kebijakan pemkab ada program “ Gerakan Pembangunan Pemberdayaan Kutai “ Gerbang Dayaku” yaitu program 2 Milyar per desa. Di gunakan untuk manajemen pembangunan perdesaan, Pengelolaan Program (lelang, Swakelola, Cheneling), Bantuan Teknis ( konsultan ). Di alokasikan ke 212 desa. Ternyata setelah dicairkan program 2 M. Ternyata hasilnya semua desa tidak mampu menyerap dana tersebut, tidak tepat sasaran, karena perencanaan masih belum tersistem, tidak efektifnya pekerjaan pendamping/konsultan dimana tiap desa konsultan mendapatkan 40 juta. Kelemahan program ini di perencanaan, dan pengawasan.

Substansi ADD Kab. 50 kota DAUN ( dana alokasi umum untuk Nagari. Alokasi10 M (4,7% dari ADD )  Sumedang Dana Perimbangan Desa (DPD) 9,76 Milyar ( 2,4 % dari APBD )  Magelang DAU Desa(19M atau 6% dari DAU )  Tuban Proyek Pemberdayaan Desa ( PPM ) 20 Milyar ( 4,9% dari APBD )  Jayapura Program Pemberdayaan Distrik(PPD) 24 Milyar ( 5,38 dari APBD ) 

Kesimpulan 



Pengelolaan ADD akan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tanggungjawab. Dana ADD adalah dana Rakyat, maka sudah sewajarnya bila rakyat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol dana tersebut.

Isu Strategis 2010 di ADD 



 

Reward bagi Pengelola ADD untuk Desa yang secara tepat, tertib, dan partisipasi swadaya tinggi. Penambahan Porsi Alokasi ADD dari APBD bagi Desa, jangan sebagai obyek tapi subyek pembangunan. Penataan Kelembagaan Desa dan Peningkatan untuk Aparatur Desa. Isu Advokasi Gerakan yang mirip Kutai Kartanegara tapi pola yang dipakai mirip system ADD. Usulkan di lembaga legislatif dan Eksekutif, Pelaksana Advokasi bisa dari wakil Paguyuban Desa, BPD, Pradja).

Saran buat Pengelola ADD 1) Dalam mengelola ADD berpedoman pada aturan yang ada, jika ada kesulitan jangan malu untuk bertanya, bisa ke tim pengendali atau ke tim fasilitasi tingkat kabupaten. 2) Prinsip Pengelolaan di pegang teguh dimana ADD : Dilaksanakan secara transparan, diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan sedara administrative, teknis dan hukum Memfungsikan peran serta lembaga kemasyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil kegiatan dapat di ukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan ( sustainable)

Terima kasih