Kasus Raskin

DUGAAN PENJUALAN RASKIN OLEH AYAH CAMAT BANGKO Bagansiapiapi Komnas WI

Beginilah nasib malang masyarakat miskin jangan kan mau hidup senang beras milik mereka pun jatah dari Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada kelurga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu untuk mengisi perut kaum miskin ini pun harus dimonopoli oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, ketua RT kepenghuluan Bagan Punak berinisial AR diduga telah menyalah gunakan pendistribusian beras dikepenghuluan Bagan Punak, di Zaman sekarang ini masih ada oknum yang mencoba menghisap darah masyarakat miskin laksana vampir, tak peduli badan rakyat kurus kering yang penting uang dikantong membengkak, sudah susah mencari makan malah beras miskin sebagai makanan pokok malah ditilap oleh oknum tsb, menurut pemberitaan pada media yang eksis di Riau dan setelah dikonfirmasi kepada Kapolsek Bangko kasus ini sudah ditangani oleh Polsek, ironis memang masyarakat Bagansiapiapi khususnya yang berdomisili di Kepenghuluan Bagan Punak yang bekerja sebagai buruh bangunan, Nelayan dan petani upahan masih di persusah dengan beras miskin yang nota bene merupakan hak rakyat dengan pembebanan harga beras yang cukup mahal. Oknum yang berinisial AR merupakan orang tua camat bangko yang sedang menjabat sekarang ini yakni Ramli Harofie, sebelum kasus ini bergulir Kapolsek memanggil beberapa saksi diantara nya orang tua camat bangko, menurut sejumlah informasi yang dapat dipercaya oknum tsb bekerjasama dengan penghulu untuk memonopoli penyaluran raskin ini. Beras Raskin yang didrop dari kota Dumai untuk dibagikan ke kecamatan Bangko seharusnya harga yang sampai ditangan masyarakat sebesar Rp 1400 per kg namun harga yang dibuat oleh oknum oknum tikus beras tersebut dilapangan mencapai sebesar Rp 4300 per Kg, menurut informasi dari masyarakat hal ini telah berlangsung lama sejak bantuan raskin ini digulirkan dan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, tapi dikarenakan masyarakat miskin

tidak tahu kemana mau mengadu maka mereka terpaksa membiarkannya saja dan terpaksa menahan perut lapar. Sejak Jose de Fernandez menjabat sebagai Kapolsek Bangko , kasus ini mencuat kembali, AR dipanggil untuk dimintai keterangan seputar masalah pendistribusian beras miskin ini. Pada pemanggilan pertama AR tidak bisa hadir karena sakit. AR baru memenuhi panggilan kedua kalinya pada Selasa ( 11/3 ). Sekitar pukul 10 WIB pada saat itu AR mengenakan baju koko berwarna putih didampingi oleh salah satu keluarga untuk memberikan keterangan di Mapolsek Bangko. Baru sekitar 3 pertanyaan yang diajukan penyidik AR sudah terbata bata menjawabnya dengan mata berkaca kaca, AR sudah tidak sanggup lagi menjawab pertanyaan petugas penyidik dari Polsek Bangko. Pemeriksaan ini sempat dihentikan hingga shalat zuhur dilanjutkan sore harinya sekitar pukul 20.30 WIB Bakal jadi tersangka Salah satu media eksis di Riau saat itu mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolsek Bangko Jose Fernandez Rabu (11/3) membenarkan atas pemeriksaan terhadap AR tersebut. Menurutnya AR diperiksa berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait adanya dugaan penyimpangan raskin, sebelumnya pihaknya telah memeriksa saksi saksi dilapangan dan juga telah menangkap barang bukti ( BB) peredaran beras raskin dilapangan. ” Dalam pemeriksaan tersebut katanya AR kapasitasnya baru kita tetapkan sebagai saksi dan tidak berkemungkinan status nya akan berubah menjadi tersangka. Untuk memperkuat status sebagai tersangka tersebut telah didukung dengan bukti bukti yang cukup kuat, kata Jose. Dari hasil temuan dari Pihak Kapolsek Bangko, sekitar dua minggu yang lalu membuktikan Raskin yang telah di drop dari Dumai sekitar 800 Kg tak sanggup dibeli warga karena di jual dengan harga Rp 4300 per Kg. Sementara ketentuan dari Dumai harga beras tersebut harus dijual dengan harga Rp 1400 per Kg . Sesuai dengan keputusan bersama Mendagri dan direktur utama perum Bulog no 25 tahun 2003 tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin pada pasal 3 dibunyikan setiap penyaluran beras pada titik titik distribusi diharus kan membentuk unit pengaduan masyarakat baik pemantauan dipusat dan didaerah namun sampai sekarang fasilitas pengaduan ataupun keluhan tsb belum ada sehingga mereka sekehendak hati melakukan aturan , harapan masyarakat kasus ini supaya cepat diproses agar menjadi pelajaran bagi oknum yang ingin coba makan beras rakyat miskin.