Kasus Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan2.pptx

KASUS ETIKA PROFESI dan HUKUM KESEHATAN D3 KEPERAWATAN GIGI SEMESTER 2 ANGGI TRISNA SYLVIA DEVI ANGGRAINI JUWITA TANJUNG MAHDALENA

Kasus 1 • Pemasangan behel abal-abal/alat ortho yang dipasang oleh oknum yang praktik illegal dan tidak sesuai kompetensi

Dari kasus 1 diatas :  Oknum Perawat Gigi : • Melanggar Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut Pasal 3 Bab II tentang perizinan yang berbunyi :

• Melanggar Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut Pasal 12 dan 16 Bab III tentang Penyelenggaraan Praktek Keprofesian Terapis Gigi dan Mulut yang berbunyi :

Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan behel abal-abal ini adalah : • radang gusi yang ditandai dengan keluar darah pada saat menggosok gigi. • kerusakan email, karena penggunaan semen atau lem braket yang tidak sesuai standar. • kegoyahan gigi, gigi yang dipasang behel abal-abal menjadi berantakan dan tidak beraturan. • Gigi terasa ngilu, tidak bisa ngunyah dan tidak bisa menggigit. • Kerusakan mulut dan bentuk muka yang berubah akibat pemasangan behel yang tidak disesuaikan dengan kontur muka dan mulut.

Kaidah Dasar Bioetik yang dilanggar yaitu: • Azas tidak merugikan (non maleficence) - Tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya/cidera bagi orang lain/pasien. - Resiko fisik, psikologis maupun sosial akibat tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan hendaknya seminimal mungkin.

Kasus 2 • Pemasangan gigi palsu yang dipasang oleh oknum yang praktik illegal dan tidak sesuai kompetensi.

Dari kasus 2 diatas :  Oknum tersebut melanggar : • PerMenKes No. 39 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1, “tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemda Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan setempat untuk mendapat izin Tukang Gigi”. • berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Pasal 6 angka (2) berbunyi : “Pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa: a. Membuat gigi tiruan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan b. Memasang gigi tiruan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar”.

Lanjutan... • Pasal 6 ayat (1) Permenkes 39/2014 berbunyi : Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian, aman, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan idak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

• Dalam Pasal 9 Permenkes 39/2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut, larangan nya yaitu : 1. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); 2. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain 3. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) 4. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Sanksi melanggar ketentuan-ketentuan dari kasus 2 Dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa: 1. teguran tertulis. 2. pencabutan izin sementara. 3. pencabutan izin tetap.

Bahaya yang ditimbulkan dari Pemasangan gigi palsu yang dipasang oleh oknum yang praktik illegal dan tidak sesuai kompetensi antara lain : • Menyebabkan iritasi, Iritasi ini paling utama dapat disebabkan karena gigi palsu yang digunakan tidak steril, sehingga dapat menyebabkan kuman serta bakteri lainnya masuk dan juga menempel pada bagian gusi. • Penggunaan gigi palsu dapat menyebabkan munculnya rasa sakit dan juga nyeri yang luar biasa pada penggunanya, terutama ketika pada awal-awal masa menggunakan gigi palsu. Rasa sakit ini dapat menyebabkan iritasi, seperti sariawan. • gigi palsu yang mudah lepas juga mempengaruhi proses pengunyahan, dimana proses pengunyahan pada gigi palsu yang terlepas menjadi tidak maksimal, yang akan memicu organ pencernaan bekerja lebih keras lagi dalam mencerna makanan.

lanjutan......

• Kemungkinan Terjadinya Gigi Palsu Tertelan, Hal ini dikarenakan proses pada saat pemasangan yang tidak tepat dan juga tidak benar, sehingga pada saat gigi palsu tersebut dipasang bisa tidak sengaja ikut tertelan, paling sering kasusnya ketika penggunanya tersebut sedang makan dan minum. • Terjadi Iritasi, Infeksi dan Pembengkakan, Hal ini dikarenakan adanya bakteri dan kuman yang menempel pada gigi palsu yang sebelumnya tidak rajin dibersihkan, dan juga karena adanya pendarahan dan gusi berdarah. Sehingga area sekitar penggunaan gigi palsu menjadi bengkak, timbul iritasi bahkan pada tahap akut yaitu infeksi parah.

Kaidah Dasar Bioetik yang dilanggar yaitu: • Azas Otonomi - Melakukan sesuatu bagi pasien tanpa mereka diberitahu sebelumnya. - Memberitahukan pasien bahwa keadaannya baik, padahal terdapat gangguan atau penyimpangan.

Kasus 3 • Seorang perawat gigi yang melakukan promosi berupa pelayanan pemasangan behel yang mana pemasangan behel tersebut bukanlah kompetensi perawat gigi.

Dari kasus di atas: Oknum perawat gigi tersebut telah melanggar UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu: • Bab IX pembinaan dan pengawasan pasal 73 ayat 1 dan 2 “Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Lanjutan....... • Bab V sumber daya di bidang • Setiap orang dilarang kesehatan pasal 23 ayat menggunakan alat, metode 1”dalam menyelenggarakan atau cara lain dalam pelayanan kesehatan, tenaga memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin kepada masyarakat yang dari pemerintah” menimbulkan kesan seolah• sedangkan disini perawat gigi olah yang bersangkutan tersebut tidak memiliki izin adalah dokter atau dokter gigi untuk melakukan yang telah memiliki surat pemasangan behel, kenapa tanda registrasi dan/atau tidak memiliki izin tersebut surat izin praktik”. karena kompetensi perawat  UU Nomor 36 tahun 2009 gigi bukanlah memasang tentang kesehatan yaitu: behel.

Sanksi • Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian yang di timbulkan • Spesifikasi behel,behel palsu yang digunakan bahayanya seperti bracket logam, yang mana kandungan logam di bracket gigi tidak boleh mengandung nikel. Jika tertelan bersama air liur, maka dapat memicu kanker bagi si pengguna. • Karena bukan ahlinya maka bila terjadi kesalahan akan membuat gigi tambah rusak. • Apabila terjadi kesalahn maka akan merusak citra perawat gigi.

Kaidah Dasar Bioetik yang Dilanggar • Kejujuran ( Veracity ) - Dokter dan perawat hendaknya mengatakan secara jujur dan jelas apa yang akan dilakukan serta akibat yang dapat terjadi.

Kasus 4 • Tindakan plagiat pada oknum-oknum tertentu yang tidak memiliki izin untuk membuka praktek pemasangan membehel dan memberikan veneeer dari praktek atau klinik yang sudah memiliki izin untuk melakukan tindakan tersebut.

Dari kasus 4 diatas:  Oknum tersebut telah melanggar UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu: • BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 yaitu “Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”. Sedangkan dalam kasus tersebut, oknum itu tidak memiliki sertifikat kompetensi.

• BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7 yaitu “Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kodekteran setelah memenuhi syarat”. Sedangkan dalam kasus tersebut, oknum itu tidak memiliki sertifikat kompetensi. • BAB II Asas dan Tujuan pasal 3 yang berbunyi salah satunya “Memeberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi”. Dalam kasus tersebut, oknum tidak memiliki kepastian hukum terhadap pasiennya.

Sanksi Pidana Kasus 4 • Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.0000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 75 ayat 2.

Lanjutan… • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda resgistrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun tau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 77.

Kompetensi Perawat Gigi • Standar Administrasi dan Tata Laksana: 1. Standar administrasi. 2. Standar tata laksana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. • Standar Pengumpulan Data Kesehatan Gigi: 1. Standar penyaringan data kesehatan gigi dan mulut. 2. Standar pemeriksaan OHIS. 3. Standar pemeriksaan DMF-T/def-t. 4. Standar pemeriksaan CPITN.

Lanjutan… • Standar Promotif: 1. Standar penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. 2. Standar penyuluhan kesehata gigi dan mulut. 3. Standar pelatihan kader.

Lanjutan… • Standar Preventif: 1. Standar sikat gigi masal. 2. Standar kumur-kumur dengan larutan flour. 3. Standar pembersihan karang gigi. 4. Standar pengolesan flour. 5. Standar penumpatan pit dan fisure sealant.

Lanjutan… • Standar Kuratif: 1. Standar pencabutan gigi sulung goyang derajat 2 atau lebih. 2. Standar Atraumatic Restorative Treatment (ART). 3. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dangan amalgam. 4. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dengan bahan sewarna gigi. 5. Standar pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan Infiltrasi Anestesi. 6. Standar rujukan. 7. Standar pencatatan dan pelaporan.

Lanjutan… • Standar Hygiene Kesehatan Gigi: 1. Standar higiene petugas kesehatan gigi dan mulut. 2. Standa sterilisasi dan pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi. 3. Standar lingkungan kerja.

Lanjutan… • Standar Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Pasien Umum Rawat Inap. • Standar Peralatan dan Bahan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Perawat Gigi tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pemasangan behel dan melakukan veneer, diperbolehkan membuka praktik sesuai dengan kompetensi diatas dan tentu saja harus memiliki izin.

Kerugian yang ditimbulkan

• Pemasangan behel: 1. Radang gusi yang ditandai dengan keluar darah pada saat menggosok gigi. 2. Kerusakan email, karena penggunaan semen atau lem braket yang tidak sesuai standar. 3. Kegoyangan gigi, gigi yang dipasang behel abal-abal menjadi berantakan dan tidak beraturan. 4. Gigi terasa ngilu, tidak bisa ngunyah dan tidak bisa menggigit. 5. Kerusakan mulut dan bentuk muka yang berubah akibat pemasangan behel yang tidak disesuaikan dengan kontur muka dan mulut.

Lanjutan… • Kerugian pemakaian veneer: 1. Warna gigi jadi tidak sama 2. Masalah pada pemasangan veneer. Contohnya adalah posisi veneer yang tidak benar, jika hal ini terjadi maka gigi anda dapat mengalami kerusakan dan pembusukan pada bagian luar tepi veneer. 3. Gigi semakin menjadi sensitif. 4. Gigi yang dipasang veneer juga bisa mengalami kerusakan ketika menggigit atau mengunyah benda keras.

Kaidah Dasar Bioetik yang Dilanggar • Azas tidak merugikan (non maleficence) - Tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya/cidera bagi orang lain/pasien. - Resiko fisik, psikologis maupun sosial akibat tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan hendaknya seminimal mungkin. • Veracity (Kejujuran) - Dokter dan perawat hendaknya mengatakan secara jujur dan jelas apa yang akan dilakukan serta akibat yang dapat terjadi.

Kasus 5 • Praktek illegal yang mengaku sebagai dokter gigi profesional

Dari kasus 5 diatas :  Oknum Dokter Gigi: • Melanggar Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 Ayat 1 Bab VI tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi yag berbunyi : Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. • Melanggar Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36 Bab VII tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang berbunyi : Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Lanjutan.... • Melanggar Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (1) dan (2) Bab BAB IX Pembinaan Dan Pengawasan yang berbunyi : (1) Setiap orang dilarang menggunakanidentitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Sanksi Pidana Kasus 5 Pasal 76 : Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahaya yang ditimbulkan dari doktek gigi illegal ini adalah : • • • •

radang gusi kerusakan email dan struktur gigi lainnya Gigi terasa ngilu dan sakit Timbulnya macam-macam penyakit gigi dan mulut

Kaidah Dasar Bioetik yang dilanggar yaitu: • Azas tidak merugikan (non maleficence) - Tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya/cidera bagi orang lain/pasien. - Resiko fisik, psikologis maupun sosial akibat tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan hendaknya seminimal mungkin.