Jurnal Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Indonesia - Copy.docx

HUKUM ACARA PERDATA DAN PERADILAN AGAMA INDONESIA Rifaldi W.Rajak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate 2019

ABSTRAK Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ( dilihat Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ). Peradilan Agama menjadi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan

Negara atau Kekuasaan

Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya Peradilan Umum, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari’ah. Kata Kunci : Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman

1. PENDAHULUAN Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “Peradilan Agama” telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar Sejarah Peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke-16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai Hari Jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya ordonantie stbl. 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.

Selama itu hinggaa sekarang, Peradilan Agama berjalan, putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, tetapi hingga diundangkannya UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama belum pernah memiliki undang-undang tersendiri tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara, melainkan terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak merupakan kesatuan, lagi tidak pula seragam.

Bahan dan Metode Hasil Pembahasan Kesimpulan Daftar Pustaka