Hukum Acara Perdata

PROSES PERADILAN KASUS PERDATA Jika pada edisi sebelumnya kita telah mengenal prosedur beracara untuk kasuskasus pidana, maka pada edisi kali ini kita akan melihat bagaimana beracara dalam kasus-kasus perdata. Seperti telah kita ketahui hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam hukum acara perdata diatur bagaimana cara pihak-pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan . Inisiatif perkara perdata datang dari pihak yang dirugikan, maksudnya apabila tidak ada gugatan/penuntutan dari pihak yang dirugikan maka perkara tersebut tidak dapat di proses lebih lanjut di pengadilan. Bagaimana proses penuntutan perkara perdata di pengadilan? 1. Pihak yang merasa dirugikan ( dalam hal ini masyarakat dengan didampingi konsultan yang kemudian disebut penggugat) mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. 2. Surat gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang ( Pengadilan negeri dimana peristiwa sengketa perdata terjadi ). Apa saja isi surat gugatan ? • Surat gugatan berisi: keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara ( identitas penggugat dan tergugat, seperti nama, alamat, umur, pekerjaan, dll) • Dasar gugatan, yang berisi uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. • Tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat agar dikabulkan oleh Hakim. 3. Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri. Panitera menghitung biaya perkara yang dibutuhkan. Pihak penggugat harus menalangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadilan ke bagian keuangan. 4. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak panitera untuk melayangkan Surat Panggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk mengadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan. 5. Pihak penggugat dan tergugat menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan bersama saksi- saksi dan alat bukti yang diperlukan. Dalam perkara perdata tidak ada Jaksa Penuntut Umum , karena yang berkepentingan dalam perkara ini adalah pihak-pihak secara pribadi. Apabila dalam sidang ada jaksa maka jaksa tersebut mewakili dan untuk membela kepentingan pemerintah/ Negara. Jadi jaksa berstatus sebagai salah satu pihak yang berperkara. 6. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Majelis memeriksa identitas penggugat dan tergugat, majelis membacakan gugatan kepada tergugat. Dalam sidang pertama hakim menawarkan upaya perdamaian , apabila perdamaian tidak tercapai pemeriksaan perkara dilanjutkan. 7. Majelis hakim memeriksa dan memperhatikan peristiwa/ kejadian yang dikemukakan oleh para pihak. Para pihak wajib memberikan keterangan disertai dengan alat bukti yang ada. Informasi Selengkapnya, silahkan Download Leaflet