Jurnal Emil

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adakalanya terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan atau perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas, serta adanya peristiwa luar biasa yang secara signifikan akan berpengaruh pada kondisi kinerja keuangan suatu entitas. Suatu kesalahan yang terjadi dalam pencatatan akuntansi mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi bias. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme untuk membetulkan kesalahan tersebut. Apabila ada perubahan kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya maka kemungkinan akan mempengaruhi posisi keuangan secara material. Pengaruh yang material terhadap laporan keuangan tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Disamping itu, kemungkinan terjadi peristiwa luar biasa yang mempengaruhi kondisi kinerja keuangan suatu entitas secara signifikan. Dalam rangka full disclosure maka dalam laporan keuangan harus

diungkapkan dampak peristiwa luar biasa

tersebut terhadap kondisi kinerja keuangan. 1.2 Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud dengan Koreksi kesalahan? b. Apa saja perubahan kebijakan akuntansi? c. Apa saja perubahan estimasi akuntansi? d. Apa saja operasi yang tidak dilanjutkan dalam organisasi pemerintahan? 1.3 Tujuan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

1.4 Ruang Lingkup Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 1.

Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah kemampuan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir dan mengkaji lebih dalam tentang pengukuran kinerja sektor publik dengan metode balanced scorecard.

2.

Organisasi sektor publik Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi

organisasi sektor publik dalam menerapkan peraturan pemerintahan UU nomor 71 tahun 2010. 3.

Peneilitian Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan UU nomor 71 tahun 2010.

BAB II LANDASAN TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual Nomor 10 lampiran 11 nomor 71 tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 menjelaskan bahwa apa itu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan. 2.1 Koreksi Kesalahan Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya dan Koreksi bisa dilakukan terhadap kesalahan atas pendapatan dan belanja baik berulang maupun yang tidak berulang pada tahun berjalan atau periode-periode sebelumnya. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai 5 dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 6 berjalan atau periode sebelumnya. 2.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh 2 suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 3 keuangan. Paragraf 26 PSAP 10 menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yangm berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

2.3 Estimasi Akuntansi Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang 15 mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, 16 pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 2.4 Operasi yang Tidak Dilanjutkan Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.