Juni Presentation.pptx

Kelompok 4 :

Latar Belakang Bangsa Indonesia tentu mengetahui dengan jelas bahwa NKRI terdiri dari ribuan pulau dengan laut yang sangat luas, konon juga mewarisi balada tua bahwa nenek moyangku orang pelaut. Di berbagai sekolah, bahkan pada seminar ataupun diskusi publik, juga didengungkan hikayat masa kejayaan Majapahit dan Sriwijaya yang diklaim sebagai cikal bakal negara maritim. Bicara tentang maritim, banyak pihak cenderung memahaminya sebatas pada bidang pelayaran dan industri pendukungnya. Pandangan seperti itu memang tidak keliru dan tentunya dengan dukungan referensi yang kuat. Sebagian besar dari pandangan tersebut menunjuk pada tiga poin, yaitu: (i) relating to adjacent to sea, (ii) relating to marine shipping or navigation, (iii) resembling a mariner.

1.2. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut? 2. Apa sajakah permasalahan dalam pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia? 3. Bagaimana peranan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia? 4. Apakah tugas pokok TNI menurut Undang--Undang? 1.3. TUJUAN 1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut. 2. Mengungkap permasaalahan yang terjadi dalam pertahanan dan Keamanan wilayah laut indonesia. 3. Mengetahui peranan TNI angkatan Laut dalam menjaga keamanaan wilayah laut indonesia. 4. Mengetahui tugas pokok TNI dalam sistem perundang-undangan. 1.4. MANFAAT 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Kemaritiman yang diberikan oleh dosen. 2. Agar kita dapat mengetahui keadaan wilayah maritim Indonesia dalam hal pertahanan dan keamanan.

PEMBAHASAN 1. SEJARAH TNI ANGKATAN LAUT Sejarah Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus1945. BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi awalnya, meliputi wilayah bahari / laut. a. Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR) Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September1945 oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan veteran Kaigun selama masa pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapalkapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.

b. Tentara Keamanan Rakyat Laut (TKR) Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. c. Pasca pengakuan kedaulatan Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

d. Penambahan kekuatan Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada tahun 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) klas 'Skory', fregat klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh IlyushinIL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut - sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia. e. Dwikora Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajutir - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini

f. Modernisasi Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal - kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI - Uni Sovyet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. g. Kegiatan non-tempur Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan dibidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan NegaraAmerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakan pembangunan sektor kelautan jauh sebelum Departemen Kelautan terbentuk, khususnya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut.

h. Tahun 1990-an Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal - kapal perang jenis korvet klas 'Parchim', kapal pendarat tank (LST) klas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau klas Kondor. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila - flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembenahan - pembenahan tersebut merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju Hari Esok yang Lebih Baik.

2. PERMASALAHAN DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH LAUT INDONESIA a. Belum Disepakatinya Garis-Garis Batas Dengan Negara Tetangga Secara Menyeluruh  Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tabel berikut ini menunjukkan status batas-batas ZEE di wilayah perbatasan laut Indonesia. No

Batas

Zona

Ekonomi (ZEE)

Eksklusif

Status

Keterangan Belum ada perjanjian batas

1

RI–Malaysia

Belum disepakati

2

RI–Vietnam

Telah disepakati

3

RI–Fillipina

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

4

RI–Palau

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

5

RI–PNG

Belum disepakati

Tidak ada batas laut

6

RI–Timor Leste

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

7

RI–India

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

8

RI–Singapura

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

9

RI-Thailand

Belum disepakati

Belum ada perjanjian batas

10

RI–Australia

Telah disepakati

Kesepakatan di tingkat teknis, menunggu proses ratifikasi

ZEE di Samudera Hindia, Lauta Arafura, dan Laut Timor

 Batas Laut Teritorial (BLT) BLT Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun udara. Tabel berikut ini menunjukkan status batas laut teritorial Indonesia dengan negara-negara tetangga. No

Batas Laut Teritorial (BLT)

1

RI – Malaysia

2

RI–Singapura

Telah disepakati (di sebagian

Selat Singapura) 3

4

Status

RI – PNG

Keterangan Disepakati

dalam

perjanjian

Malaysia Tahun 1970 Disepakati dalam perjanjian

Telah disepakati

Telah disepakati

RI – Timor Leste

IndonesiaIndonesia-

Singapura Tahun 1973 Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980

Perlu

ditentukan

garis-garis

pangkal

kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Belum disepakati

Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor

5

RI-Malaysia-Singapura

Belum disepakati

Sumber : Bakosurtanal, 2003 (diolah)

Perlu perundingan bersama (tri-partid)

 Batas Landas Kontinen (BLK) BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia, antara lain : -Berhadapan dengan India dan Thailand di Laut Andaman; -Berhadapan dengan Thailand di Selat Malaka bagian Utara; -Berhadapan dengan Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat; -Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan; -Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi; -Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik; -Berhadapan dengan dengan Australia di Laut Arafura, Laut Timor, Samudera Hindia, dan di wilayah perairan di sekitar Pulau Christmas; -Berhadapan dengan Timor Leste di laut Timor.

No

1

Batas Landas Kontinen (BLK)

Status

RI – India

Keterangan

10 Telah disepakati

titik

BLK

di

koordinatnya

Lauta

Andaman

disepakati

berikut

berdasarkan

perjanjian pada tahun 1974 dan 1977 2

RI – Thailand

Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Telah disepakati

Laut

Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977

3

RI – Malaysia

10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Telah disepakati

Natuna

disepakati

berdasarkan

perjanjian

pada tahun 1969 4

RI – Australia

-

Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor

ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971

Telah disepakati

dan 1972 -

Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di

sekitar

Pulau

Christmas

telah

disepakati

berdasarkan perjanjian pada tahun 1997.

5

RI – Vietnam

Belum disepakati

Dalam proses negosiasi

6

RI – Filipina

Belum disepakati

Dalam proses negosiasi

7

RI – Palau

Belum disepakati

Belum ada proses perundingan

8

RI – Timor Leste

Belum disepakati

Belum ada proses perundingan

Sumber : Bakosurtanal, 2003

b. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana c. Terjadinyakegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaranhukum d. Terbatasnyajumlahsarana dan prasaranaperbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS 3. PERAN TNI ANGKATAN LAUT a. Peran Militer(military role) b. Peran Polisionil (constabulary role) c. Peran Diplomasi (diplomacy role) d. Penegakan Keamanan di laut

1.

2.

3. 4.

penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu : Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy, dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disinyalir telah menjadi ajang konflik karena ditafsirkan secara sempit oleh beberapa pihak dalam implementasinya. Hal ini disebabkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian dalam pasal 3 dan 10 Undang-undang tersebut. Dimana pada dasarnya laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Laut merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan sesuai rezim hukum yang mengaturnya serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

4. TUGAS POKOK TNI MENURUT UNDANG-UNDANG Di dalam OMSP, yang dirinci 14 butir tugas yaitu untuk: 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah. 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

PENUTUP Kesimpulan

Peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut” yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu ; pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).