Juknis Bos 2018 Ok.pdf

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7206 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Menimbang

:

a.

b.

c.

Menetapkan

:

1.

2.

3.

4.

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar pada pondok pesantren, perlu adanya Program Bantuan Operasional Sekolah yang dapat menunjang proses belajar mengajar di Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar; bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

Sekretaris Ditjen Pendis

1

5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

Sekretaris Ditjen Pendis

2

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU

:

Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

Sekretaris Ditjen Pendis

3

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PONDOK PESANTREN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI 2018 Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

4

KATA PENGANTAR Bissmillahirrahmanirrahim Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun, diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat pendidikan SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 APK SD/MI/sederajat telah mencapai angka 107,63 dan APK SMP/MTs/sederajat telah mencapai angka 85,69. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 APK SD/MI/sederajat telah mencapai angka 107, 63 dan APK SMP/MTs/sederajat telah mencapai angka 85, 69. Dengan APK ini berarti Pemerintah melalui program BOS telah berhasil mempercepat penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan keberhasilan program BOS tersebut, Pemerintah mengarahkan tujuan program BOS pada upaya peningkatan mutu pendidikan dasar, dan menengah disamping untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian APK nasional. Pada awalnya 2015, sasaran Program BOS Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan di kelola secara terintegrasi dengan BOS madrasah. Namun sejak tahun 2015 disamping telah terjadi perluasan sasaran BOS yakni PPS, Mu’adalah dan Pendidikan Diniyah Formal, juga pengelolaan BOS Pesantren terlah terpisah dari Madrasah sehingga berubah nama menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren. Petunjuk Teknis BOS 2018 ini merupakan revisi Petunjuk Teknis tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Juknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Tim BOS dalam mengelola BOS pada pondok pesantren tahun 2018. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................

ii

I.

PENDAHULUAN ...................................................... A. Latar Belakang ...................................................... B. Maksud dan Tujuan ............................................... C. Sasaran Program dan Besar Bantuan ...................... D. Ruang Lingkup ...................................................... E. Pengertian Umum ..................................................

1 1 2 3 3 3

II.

PELAKSANAAN BOS PONDOK PESANTREN ................

6

A. B. C. D. E.

Mekanisme Alokasi Dana BOS ................................ 6 Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS 7 Komponen Pembiayaan .......................................... 9 Waktu Pencairan Dana .......................................... 15 Mekanisme Pembelian Barang/Jasa ....................... 15

III. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI ..................... 26 A. Pertanggungjawaban Program ................................. B. Ketentuan Perpajakan ............................................ 26 C. Larangan dan Sanksi ............................................. 33 IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI ............ 6 A. Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat ......................... 6 B. Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi ..................... 7 C. Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota ......... 8 D. Tim Manajemen BOS Tingkat Lembaga Pondok Pesantren .............................................................. 10 V. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ........................... 35 A. Pengendalian ......................................................... 35 B. Pengawasan .......................................................... 36 VI. PENUTUP ................................................................ 38 LAMPIRAN BOS Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir

BOS-01, Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ......... BOS-02A, Pernyataan Tentang Jumlah Santri Pondok Pesantren setingkat Ula................................... BOS-02B, Pernyataan Tentang Jumlah Santri Pondok Pesantren setingkat Wustho ........................... BOS-02C, Pernyataan Tentang Jumlah Santri Pondok Pesantren setingkat Ulya ................................ BOS-03 Daftar Santri yang dibebaskan dari segala jenis pungutan .................................................

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

39 43 44 45 46 ii

Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir

BOS-04 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening ......................................................... BOS-05 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening Pesantren .................................................... BOS-06 Surat Perjanjian Kerja Sama .......................... BOS-07 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ... BOS-08 Laporan Pertanggungjawaban BOS ................. BOS-09 Kuitansi/Bukti Penerimaan Dana BOS .......... BOS-10 Lembaga Pengelola Pengaduan Masyarakat ...

47 48 49 54 55 56 57

LAMPIRAN KEUANGAN Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir

BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS

K-1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok (RKAP) 58 K-2 Buku Kas Umum ............................................ 59 K-3 Buku Kas Pembantu ...................................... 60 K-4 Buku Pembantu Bank .................................... 61 K-5 Buku Pembantu Pajak .................................... 62 K-6 Kuitansi/Bukti Pembayaran ........................... 63 K-7 Rekapitulasi Realisasi Dana BOS .................... 64 K-8 Realisasi Penggunaan Tiap Jenis Anggaran ..... 65 K-9 Rekapitulasi Realisasi Dana BOS .................... 66 K-10 Rekapitulasi Realisasi Dana BOS .................. 67

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional

harus

mampu

menjamin

pemerataan

kesempatan

pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk

menghadapi

tantangan

perubahan

kehidupan

lokal,

nasional, dan global. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib

belajar

merupakan

tanggung

jawab

negara

yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan

masyarakat.

Konsekuensi

dari

amanat

undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs dan sederajat). Kementerian

Agama

yang menangani pendidikan

Madrasah dan Pesantren memiliki tanggungjawab yang sama dengan lembaga pendidikan lain dalam melaksanakan amanat UU tersebut. Usaha

untuk

memenuhi

amanat

undang-undang

tersebut

dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan

indikator

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SMP/MTs

sederajat mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut

adalah

meningkatnya

jumlah

siswa

lulusan

MTs/sederajat yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data Statistik Pendidikan atau PDSP Kemdikbud tahun 2011 menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan MTs/sederajat, Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

1

hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah dan sisanya sebesar 1,2 juta tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan, sekitar 159.805 siswa SM mengalami putus sekolah yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan

latar

belakang

tersebut

di

atas,

Pemerintah

mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang rintisannya dimulai pada tahun 2012 dengan Program Menengah Universal. Salah satu dari tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara

ekonomi

untuk

mendapatkan

layanan

pendidikan

menengah yang terjangkau dan bermutu. Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun tersebut, Pemerintah telah menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)

yang

akan

disalurkan

kepada

SMA/SMK/MA/sederajat negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program rintisan BOS-SM ini adalah secara bertahap membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 12 Tahun, sehingga pada tahun 2018 ini sasaran penerima BOS juga diperuntukkan bagi santri pada PPS tingkat Ulya dan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya dan satuan Pendidikan Mu’adalah sederajat MA. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan BOS pada Pondok Pesantren agar tertib, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 2. Tujuan BOS pada Pondok Pesantren adalah sebagai berikut: a. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan sekarang menuju program wajib belajar 12 tahun b. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh santri miskin pada Pondok Pesantren penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

2

c. Meringankan beban biaya operasional sekolah pada Pondok Pesantren penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal d. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu C. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS di lingkungan Pondok Pesantren adalah semua Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) penyelenggara Program Wajib Belajar dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) tingkat Ula, Wustha, dan Ulya serta Satuan Pendidikan Mu’adalah di seluruh Provinsi di Indonesia dengan syarat sebagai berikut: 1. Memiliki izin operasional; 2. Memiliki jumlah santri penerima BOS minimal 10 orang; 3. Memiliki santri penerima BOS yang tidak terdaftar sebagai siswa pada sekolah atau madrasah dengan batas usia maksimal 15 tahun untuk tingkat Ula, 20 tahun untuk tingkat Wustha, dan 25 tahun untuk tingkat Ulya; 4. Jika persyaratan pada point (2) tidak terpenuhi, maka dibolehkan bagi Pesantren yang telah menyelenggarakan program Wajar Dikdas selama 3 tahun berturut-turut. Besaran biaya satuan BOS pada Pondok Pesantren dihitung berdasarkan jumlah santri dengan ketentuan: - PPS Ula, PDF Ula dan Satuan Mu’adalah setingkat MI: Rp. 800.000,00/santri/tahun - PPS Wustha, PDF Wustha dan Satuan Mu’adalah setingkat MTs: Rp. 1.000.000,00/santri/tahun - PPS Ulya, PDF Ulya, dan Satuan Mu’adalah setingkat MA: Rp. 1.400.000,00/santri/tahun D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan BOS Pondok Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan, Serta Penutup E. Pengertian Umum 1. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya opersional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar di Pondok Pesantren Salfiyah, Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidian Mu’adalah. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

3

Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll (PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan) 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara. 6. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 7. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 8. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. 10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 11. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 12. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan 2.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

4

13. 14.

15.

16.

maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan BOP Pondok Pesantren secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan BOP Pondok Pesantren. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

5

BAB II PELAKSANAAN BOS PADA PONDOK PESANTREN A. Mekanisme Alokasi Dana BOS Pengalokasian dana BOS pada Pondok Pesantren dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah santri Pondok Pesantren penerima BOS pada tiap Kabupaten/Kota melalui Tim Manajemen BOS Provinsi. Data santri Pondok Pesantren penerima BOS harus dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 2. Atas dasar data jumlah santri Pondok Pesantren penerima BOS pada tiap Kabupaten/Kota tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menetapkan alokasi dana BOS untuk Pondok Pesantren penerima BOS pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 3. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah santri tiap Pondok Pesantren sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap Pondok Pesantren; 4. Tim Manajemen BOS Provinsi atau Tim Manajamen BOS Kabupaten/Kota menetapkan lembaga Pondok Pesantren yang bersedia menerima dana BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. SK dilampiri daftar nama Pondok Pesantren dan besar dana bantuan yang diterima sebagaimana Formulir BOS-01. Tim Manajemen BOS Provinsi/Tim BOS Kab/Kota mengirimkan SK alokasi dana BOS dan lampirannya tersebut kepada Pondok Pesantren penerima dana BOS.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

6

5. Pondok Pesantren yang bersedia menerima dana BOS harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Formulir BOS-06;

sebagaimana pada

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap Pondok Pesantren penerima dana BOS, perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut: a. Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2018 didasarkan pada jumlah santri semester kedua tahun pelajaran 2018/2019. b. Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2018 didasarkan pada data jumlah santri semester pertama tahun pelajaran 2018/2019. Oleh karena itu, setiap Pondok Pesantren penyelenggara program Wajib Belajar diminta agar mengirimkan data jumlah santri kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, segera setelah masa pendaftaran santri baru tahun 2018/2019 selesai. B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS Anggaran dana BOS Pondok Pesantren dialokasikan pada DIPA Kanwil Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Penyaluran dana BOS Pondok Pesantren dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Pondok Pesantren penerima bantuan operasional. 1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan a. Dalam hal DIPA dana BOS Pondok Pesantren dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui Surat Keputusan. b. Dalam hal DIPA dana BOS Pondok Pesantren dialokasikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

7

2. Syarat penyaluran dana BOS adalah: a. Dalam pengajuan pencairan dana BOS pada tiap tahap pencairan, Pondok Pesantren harus menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP); b. PPK menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sah kan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; c. Atas nama KPA, PPK membuat Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan Pondok Pesantren/Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Pendidikan sebagai penerima dana BOS pada pengajuan tahap satu, yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan jika tahap kedua terjadi perubahan isi program kerjasama, maka perlu dilakukan adendum antara kedua belah pihak; d. PPK melakukan pencairan dana BOS kepada Pondok Pesantren berdasarkan permohonan penerima bantuan yang dilampirkan dengan RKAP, Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dan kuitansi/bukti penerimaan yang sudah ditandatangani oleh penanggungjawab program wajar dikdas/pimpinan satuan pendidikan Mu’adalah/PDF; e. Pencairan tahap dua, dilampiri Kuitansi/buktipenerimaan yang sudah ditandatangani oleh penanggungjawab program wajar dikdas/pimpinan satuan pendidikan Mu’adalah/PDF dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); f. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOS yang diajukan Pondok Pesantren sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, PPK menyampaikan informasi kepada Pondok Pesantren untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. 3. Peyaluran dana BOS untuk Pondok Pesa◘ntren dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap sebagai berikut : a. Mekanisme pencairan dana BOS untuk Pondok Pesantren menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang kepada Pondok Pesantren melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

8

Pencairan dana BOS dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui dua tahap: 1). Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu keempat bulan April, dengan dilampiri: a). Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP); b). Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah/PDF dan Pejabat Pembuat Komitmen; c). Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah/PDF; 2). Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan September dengan dilampiri : a). Kuitansi penerimaan uang yangtelah ditandatangani oleh Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/ Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah/PDF; b). Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); b. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah semua syarat penyaluran dana BOS sudah lengkap dan selesai dilaksanakan. c. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yangditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK d. Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS dari Pondok Pesantren sesuai dengan surat perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran meliputi : 1). Laporan jumlah dana yang diterima. 2). Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 3). Jika terdapat sisa dana BOS pada akhir tahun anggaran melampirkan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

9

C. Komponen Pembiayaan Penggunaan dana BOS di Pondok Pesantren harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Pondok Pesantren Kabupaten/Kota, Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Pendidikan, Dewan Guru, dan Pimpinan Pondok Pesantren. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh Pondok Pesantren, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: No 1

Komponen Pembiayaan Pegembangan Perpustakan

Item Pembiayaan

Penjelasan

 Membeli

atau menggandakan buku teks pelajaran umum sebanyak jumlah siswa

 Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku

 Membeli buku referensi  Membeli buku teks pelajaran agama

 Membeli kitab kuning  Pembelian kitab

suci

 Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diautamakan dalam menunjang kurikulum Pondok Pesantren penyelenggara wajib belajar. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada

Al-Qur’an

 Langganan publikasi berkala  Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan

 Pengembangan

database

perpustakaan 2

Kegiatan dalam rangka penerimaan santri baru

 Penggandaan

formulir

pendaftaran

 Pembuatan spanduk dalam hal penerimaan santri baru

Standar pembiayaan mengacu kepada standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan

 Konsumsi dan honor panitia  Transport untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain

 kegiatan

lainnya yang menurut sifatnya terkait dengan penerimaan santri baru

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

10

No 3

Komponen Pembiayaan Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler

Item Pembiayaan

 Pengembangan

pendidikan

karakter

Penjelasan Termasuk untuk:

 Honor

jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan/atau biaya transportasinya,

 Pembelajaran remedial  Pembelajaran pengayaan  Pemantapan persiapan ujian  Biaya transportasi dan  Pramuka akomodasi santri/ustadz  Olahraga, kesenian, karya dalam rangka mengikuti ilmiah remaja, dan palang merah remaja

 Pendidikan

lingkungan

hidup

lomba,

 Biaya

pendaftaran mengikuti lomba

 Membeli alat olah raga,  Organisasi kesantrian alat kesenian dan  UKS perlengkapan ekstra  Pembiayaan lomba-lomba kurikuler lainnya yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerahdan kegiatan ekstra kurikuler lainnya

4

Kegiatan Ulangan dan Ujian

 Ulangan harian,  Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban  Ulangan Tengah Semester,  Ulangan Akhir  Biaya koreksi untuk ujian Semester/ulangan kenaikan kelas

 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)

 Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)

sekolah/kepesantrenan

 Biaya

mengawas ujian sekolah/kepesantrenan atau ujian nasional selama tidak dibiayai/dianggarkan dari sumber dan yang lain (APBN/D)

 Biaya transport pengawas ujian di luar pondok tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah 5

Pembelian bahanbahan habis pakai

 Buku tulis,

kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administarsi guru dan siswa, Alat Tulis kantor (termasuk tinta

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

11

No

Komponen Pembiayaan

Item Pembiayaan

Penjelasan

printer, CD dan flasdisk) dan belanja bahan kegiatan lainnya

 Air minum mineral sesuai galon/kemasan

 Pengadaan suku cadang alat kantor

 Alat-alat kebersihan Pondok Pesantren 6

Langganan daya dan jasa

 Listrik, air, telepon, internet Penggunaan (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar

 Pembiayaan

penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru

Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000,00 per bulan

 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di pondok tidak ada jaringan listrik 7

Perawatan Pondok Pesantren

 Pengecatan, perbaikan atap  Kamar mandi dan WC bocor, perbaikan pintu dan jendela

 Perbaikan

mebeler, perbaikan sanitasi pondok (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas pondok lainnya

santri harus dijamin berfungsi dengan baik  Penggunaan dana BOS untuk perawatan Pondok Pesantren tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 untuk setiap item kegiatan

 Pemeliharaan  8

perabot perpustakaan Pemeliharaan dan peralatan dan AC perpustakaan

Pembayaran  Guru/ustadz honorer yang honorarium mengajar program Wajib bulanan Belajar di PPS, Mu’adalah, guru/ustadz PDF honorer dan  Pegawai administrasi tenaga  Pegawai perpustakaan kependidikan  Penjaga Pondok Pesantren honorer.  Satpam  Pegawai kebersihan

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

Termasuk guru yang mengajar agama (Diniyah) di PPS Mu’adalah, dan PDF

12

No

Komponen Pembiayaan

Item Pembiayaan

Penjelasan

 Tenaga operator data Pondok Pesantren selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/D) 9

Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan

 Biaya pendaftaran,  KKG/MGMP akomodasi dan transport  FKPP/MKPPP. seminar/pelatihan yang  Menghadiri seminar/pelatihan yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dantenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Pondok Pesantren

 Pondok

Pesantren dapat mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan tenaga kependidikan satu kali/tahun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/D)

10

Membantu santri miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP

 Pemberian

tambahan bantuan biaya transportasi bagi santri miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke Pondok Pesantren

dilakukan oleh instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara

Penggunaannya tidak boleh dobel pembiayaan dari dana PIP atau sumber dana lainnya.

 Membeli alat transportasi sederhana bagi santri miskin yang akan menjadi barang inventaris Pondok Pesantren (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)

 Membantu

membeli seragam, sepatu dan alat tulis.

11

Pembiayaan pengelolaan BOS

 Penggandaan,

suratmenyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS

 Penyusunan berdasarkan Pondok Pesantren

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

RKP/RKAP evaluasi

13

No 12

Komponen Pembiayaan Pembelian perawatan perangkat komputer

dan

Item Pembiayaan

 Desktop/work station  Membeli laptop  Membeli proyektor  Printer  Scanner

Penjelasan

 Printer 1 unit/tahun  Desktop/workstation maksimum 3 unit untuk setingkat Ula dan 5 unit untuk setingkat Wustha dan Ulya/ Mu’adalah

 Laptop 1 unit dengan harga maksimum 8 juta dan dibeli di toko resmi

 Proyetor

maksimum 2 unit denga harga tiap unit maksimum Rp. 5 juta dan dibeli di toko resmi

 Peralatan tersebut harus dicatat sebagai inventaris Pondok Pesantren 13

14

Pembelian peralatan ibadah

 Pembelian mukena, sajadah,

Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

 Alat

dan sarung untuk disimpan di mesjid atau mushola pesantren peraga/media

pembelajaran

 Mesin ketik  Peralatan UKS  Pembelian meja dan kursi

Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan Asatidz dan Wali Santri

siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat

Dalam menggunakan dana BOS, Pondok Pesantren harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS Pondok Pesantren adalah untuk kegiatan operasional Program Wajar Dikdas/Satuan Pendidikan Mu’adalah dan Satuan Pendidikan Diniyah Formal pada Pondok Pesantren. 2. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) pada Pondok Pesantren sebesar 50% dari total dana BOS yang diterima oleh Pondok Pesantren dalam satu tahun. Jika Program Wajar Dikdas/Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF membutuhkan dana BOS untuk pembayaran honor lebih Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

14

dari 50%, maka diperbolehkan dengan syarat melampirkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). D. Waktu Pencairan Dana Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019. Adapun waktu pencairan dana BOS dilakukan pada setiap semester E. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS pada Pondok Pesantren dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi; 2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; 3. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa; 4. Diketahui oleh Pimpinan Pondok Pesantren; 5. Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan Pondok Pesantren, Tim Manajemen BOS Pondok Pesantren harus: a. Membuat rencana kerja; b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

15

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, Pondok Pesantren) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan BOS. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima bantuan, pencairan, penyerapan dan pemanfaatan dana BOS, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. Pertanggungjawaban Program 1. Tingkat Pondok Pesantren a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP) Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP) harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima Pondok Pesantren. RKAP ini harus ditandatangani oleh Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF diketahui oleh Pimpinan Pondok Pesantren. RKAP ini dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian bisa dilakukan revisi pada semester kedua. Dokumen asli diserahkan ke PPK dan copy dokumen disimpan di Pondok Pesantren. b. Pembukuan Pondok Pesantren diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh untuk program BOS, baik dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Buku Kas Umum (Formulir BOS K-2) Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh Pondok Pesantren.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

16

Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga yang meliputi: a) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. b) Kolom Pengeluaran: pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Buku Kas Umum ini harus diisi pada tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan). Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF. 2) Buku Pembantu Kas (Formulir BOS K-3) Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Buku Pembantu Kas ini harus mencatat tiap transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF. 3) Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-4) Buku Pembantu Bank ini harus mencatat tiap transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Mu’adalah/PDF. 4) Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-5) Buku Pembantu Pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

17

penyetoran pajak yang dipungut selaku pungut pajak. Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh Pondok Pesantren untuk program BOS, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurangkurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF; 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya; 3) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh bendahara BOS dan diketahui oleh Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF; 4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 5) Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf; 6) Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL yang ditandatangani oleh Bendahara BOS dan diketahui oleh Penanggungjawab Program Wajar

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

18

Dikdas/Pimpinan Satuan pendidikan Mu’adalah/PDF; 7) Apabila Bendahara BOS meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF. c. Bukti Pengeluaran 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,00 tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp. 1.000.000,00 dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00; 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukkannya; 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF dan lunas dibayar oleh Bendahara BOS; 6) Segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran aslinya harus disimpan oleh Pondok Pesantren sebagai bahan bukti dan bahan pelaporan. d. Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-07) Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua sumber dana yang dikelola oleh Pondok Pesantren penerima BOS pada periode yang sama. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

19

Laporan ini dibuat per semester yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Program/Pimpinan Satuan Pendidikan Bendahara Program serta diketahui oleh PimpinanPondok Pesantren. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional program Wajib Belajar sebagaimana yang tercantum dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS. e. Pertanggungjawaban Dalam setiap pencairan dan penggunaan dana BOS tersebut, setiap Pondok Pesantren wajib mempertanggungjawabkan dana BOS, baik dalam bentuk bukti-bukti fisik atas penggunaan dana maupun laporan dalam bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. Bukti-bukti fisik penggunaan dana BOS tersebut meliputi: No 1.

2.

Jenis Belanja Belanja Barang/ Jasa

Belanja Kegiatan

Contoh - ATK - Buku - Perangkat komputer - Pembayaran listrik, air, telpon, internet - Biaya lainnya yang bersifat pembelian barang - Kegiatan PPDB - Kegiatan ekstra kurikuler - Ulangan dan ujian - Pelatihan, workshop, bagi guru/tenaga kependidikan - Perlombaan siswa - Kegiatan lainnya yang membutuhkan kepanitiaan

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

Bukti Fisik - Surat perjanian/kontrak - Kuitansi/bukti pembayaran/ bukti pembelian - Nota/bukti penerimaan barang/jasa - Bukti lainnya (Foto fisik) untuk rehab ringan atau perawatan - Faktur pajak dan SSP - Kuitansi/bukti pembayaran/ bukti pembelian - Nota/bukti penerimaan barang/jasa dan bukti lainnya (foto fisik) - Daftar hadir peserta - Biodata peserta, nara sumber, dll - Bukti akomodasi, seperti kuitansi hotel, penginapan - Bukti foto fisik kegiatan - Faktur pajak dan SSP

20

3.

Belanja Pegawai

- Honor bulanan guru dan tenaga kependidikan -Honor panitia/petugas kegiatan -Insentif bagi bendahara BOS

4.

Belanja Bansos

5.

Belanja Perjalanan Dinas

- Pembelian seragam, sepatu, alat tulis untuk siswa miskin - Pemberian bantuan transport untuk siswa miskin - Transportasi pengambilan dana BOS - Transportasi kegiatan ekstrakurikuler - Transportasi kegiatan pelatihan, workshop,dll - Transportasi kegiatan ulangan dan ujian

f.

- SK honor guru/ustadz dan tenaga kependidikan honorer beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya - SK honor panitia/petugas beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya -Daftar tanda terima pembayaran honor panitia/ petugas - Faktur pajak dan SSP - SK penetapan bendahara BOS - Daftar hadir guru - Tanda terima honor - Kuitansi - Bukti pembayaran - Bukti pembelian - SK Pimpinan Pondok tentang penetapan Siswa Miskin - Biaya transport yang dibuktikan dengan tiket, karcis, bukti pembayaran transport - Bukti akomodasi yang dibuktikan dengan kuitansi hotel atau penginapan - Surat tugas dari pimpinan pondok

Pelaporan Laporan ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya; 2) Laporan penggunaan dana BOS di tingkat Pondok Pesantren kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K8) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS telah diterima dan digunakan sesuai dengan peruntukan dana BOS (Formulir BOS-08);

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

21

3) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh Pondok Pesantren sebagai bahan bukti untuk audit; 4) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat; 2. Tingkat Kabupaten Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota adalah: a. Rekapitulasi penyaluran dana BOS pada tiap Pondok Pesantren dengan menggunakan formulir BOS-K7; b. Rekapitulasi realisasi dana BOS pada Pondok Pesantren setiap tahapan; c. Penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. d. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program BOS, misalnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran safeguarding. 3. Tingkat Provinsi Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOS Provinsi adalah: a. Rekapitulasi jumlah lembaga, jumlah santri, dan jumlah dana BOS yang telah dicairkan. Sumber datanya adalah SK Alokasi dana BOS yang diajukan oleh masing-masing Kantor Kemenag Kabupaten/Kota; b. Rekapitulasi realisasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota (Formulir BOS-K9). Laporan ini dibuat berdasarkan laporan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

22

c. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada masing-masing Pondok Pesantren, jika anggaran BOS-nya dicairkan pada tingkat provinsi; d. Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari masing-masing Kabupaten/Kota, jika anggaran BOSnya dicairkan pada Tingkat Kabupaten/Kota ; e. Penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian; f. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program BOS, misalnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, hasil monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran safeguarding. 4. Tingkat Pusat Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOS Pusat adalah: a. Rekapitulasi jumlah lembaga, jumlah santri, dan jumlah dana BOS yang telah dicairkan. Laporan ini dibuat berdasarkan laporan dari Tim Manajemen BOS Provinsi; b. Rekapitulasi penggunaan dana BOS untuk masingmasing komponen pembiayaan BOS pada tiap provinsi (formulir BOS-K 10). Laporan ini dibuat berdasarkan laporan rekapitulasi dari Tim Manajemen BOS Provinsi sebagaimana formulir BOS-K9; c. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi; d. Penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian; e. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program BOS, misalnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, hasil monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran safeguarding. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

23

B. Ketentuan Perpajakan Penerima bantuan operasional Pesantren wajib membayarkan ketentuan yang berlaku

sekolah pada pajak sesuai

Pondok dengan

C. Larangan dan Sanksi 1. Larangan a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; b. Dipinjamkan kepada pihak lain; c. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; d. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS; e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas program Wajib Belajar di Pondok Pesantren dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk ustadz; g. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi ustadz/santri untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris pesantren), kecuali untuk santri miskin penerima PIP; h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; i. Membangun gedung/ruangan baru; j. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; k. Menanamkan saham; l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; m. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program Wajar Dikdas, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

24

2. Sanksi Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BOS Pondok Pesantren yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

25

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI Pengelolaan program BOS Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Tim Manajemen BOS, mulai dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat lembaga. Pada tahun 2016, Tim Manajemen BOS Kementerian Agama juga dipisahkan antara Bidang Pendidikan Madrasah dengan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan program BOS pada madrasah dengan Pondok Pesantren penyelenggara Wajib Belajar dilakukan secara terpisah, kecuali pada Kabupaten/Kota yang memiliki tipologi Kepala Seksi Pendidikan Islam. Sesunan Tim Manajemen BOS dari tingkat tingkat Pondok Pesantren sebagai berikut:

pusat

sampai

A. Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat 1. Struktur Organisasi Tim Manajemen BOS Pusat ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Adapun struktur organisasi terdiri dari: a. Pengarah Direktur Jenderal Pendidikan Islam b. Penanggungjawab 1). Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam 2). Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam c. Tim Pelaksana 1). Ketua Tim 2). Wakil Ketua 3). Sekretaris 4). Anggota 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Pusat a. Menyusun rancangan program; b. Menetapkan alokasi dana dan sasaran BOS tiap Provinsi; c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program BOS; d. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS; Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

26

e. Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Provinsi; f. Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk teknis pelaksanaan program BOS; g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; i. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi atau Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ; j. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait. B. Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi 1. Struktur Organisasi TIM Manajemen BOS Provinsi Tim Manajemen BOS Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Adapun struktur organisasi terdiri dari: a. Pengarah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b. Penanggungjawab 1). Kepala Bidang PD. Pontren/Pakis/TOS Kanwil Kemenag Provinsi 2). Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi c. Tim Pelaksana 1). Seksi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi BOS 2). Seksi Data 3). Seksi Monev BOS pada Pondok Pesantren (bagi Provinsi yang membina Pondok Pesantren Penyelenggara Wajib Belajar) 4). Seksi Humas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Struktur organisasi di atas adalah struktur standar yang diperlukan. Bila Tim Manajemen BOS Provinsi dan merasa perlu pengurangan atau penambahan unsur, maka hal itu diperkenankan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Bagi Provinsi yang memiliki tipologi Bidang Pendidikan Agama Islam, maka Tim Manajemen yang menangani pencairan dan pertanggungjawaban dana BOS pada Pondok Pesantren dapat disatukan dengan Tim Manajemen yang menangani BOS pada Madrasah. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

27

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Provinsi a. Membentuk dan menerbitkan SK Tim Manajemen BOS Provinsi; b. Mengangkat pejabat khusus yang berwenang mencairkan dana BOS (jika DIPA dana BOS di Kantor Wilayah Kementerian Agama); c. Menetapkan alokasi dana BOS pada tiap Kabupaten/Kota; d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOS di tingkat provinsi; e. Melakukan pendampingan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota; f. Melakukan pendataan penerima bantuan; g. Dalam hal anggaran BOS ada pada Kanwil Kemenag Provinsi, segera menyalurkan dana BOS ke pesantren sesuai dengan kebutuhan; h. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran dana BOS ke lembaga Pondok Pesantren penerima BOS i. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; j. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; k. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat provinsi; l. Melaporkan realisasi dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Pusat; m. Melaporkan penggunaan dana safeguarding kepada Tim Manajemen BOS Pusat; C. Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota 1. Struktur Organisasi Tim BOS Tingkat Kabupaten/Kota Tim Manajemen BOS Kab/Kota ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Adapun struktur organisasi terdiri dari: a. Pengarah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

28

b. Penanggungjawab 1). Kasi PD. Pontren/Kasi PAKIS/TOS Kantor Kementerian Agama Kab/Kota 2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c. Tim Pelaksana 1). Seksi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi BOS 2). Seksi Data 3). Seksi Monev 4). Seksi Humas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Struktur organisasi di atas adalah struktur standar yang diperlukan. Bila Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan merasa perlu pengurangan atau penambahan unsur, maka hal itu diperkenankan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki tipologi Seksi Pendidikan Agama Islam, maka Tim Manajemen yang menangani pencairan dan pertanggungjawaban dana BOS pada Pondok Pesantren dapat disatukan dengan Tim Manajemen yang menangani BOS pada Madrasah. 2. Tugas dan Kab/Kota

Tanggungjawab

Tim

Manajemen

BOS

a. Menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap Pondok Pesantren penerima BOS; b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Pondok Pesantren penerima BOS; c. Melakukan pendataan Pondok Pesantren penerima BOS; d. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajamen BOS Provinsi dalam rangka penyaluran dana; e. Dalam hal anggaran BOS ada pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, segera menyalurkan dana BOS ke pondok pesantren sesuai dengan kebutuhan; f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; h. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten/Kota; Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

29

i. j.

Melaporkan realisasi pelaksanaan program BOS kepada Tim Manajemen BOS Provinsi; Melaporkan penggunaan dana safeguarding kepada Tim Manajemen BOS Provinsi;

D. Tim Manajemen BOS Tingkat Lembaga Pondok Pesantren 1. Struktur Organisasi Tim Manajemen BOS tingkat Pondok Pesantren ditetapkan dengan SK dari Pimpinan Pondok Pesantren. Adapun struktur organisasi sebagai berikut: a. Penanggungjawab Penanggungjawab Program Wajar Dikdas PPS/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/Pimpinan PDF. b. Pelaksana 1) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Penanggungjawab Pondok Pesantren untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS. 2) Satu orang dari unsur orang tua santri. 2. Tugas dan Tanggungjawab Pondok Pesantren a. Mengirimkan data santri penerima BOS pada tiap semester (Formulir BOS-02A/B/C); b. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data santri yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi; c. Mengidentifikasi santri miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran (Formulir BOS-03); d. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab; e. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS pada Pondok Pesantren menurut komponen dan besar dananya; f. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan Pondok Pesantren; g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS pada Pondok Pesantren secara lengkap; Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

30

h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di pondok peantren; i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapih.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

31

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. Pengendalian KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS Pondok Pesantren B. Pengawasan Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Pondok Pesantren. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pondok Pesantren penerima BOS. 2. Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga atau atas permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS. Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

32

5. Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di tingkat Pondok Pesantren, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di Pondok Pesantren penerima BOS, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, dapat segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

33

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis BOS pada Pondok Pesantren 2018 disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Tim Manajemen BOS Pondok Pesantren dalam mengelola BOS Pondok Pesantren mulai dari tingkat pusat hingga pesantren penyelenggara Program Wajar Dikdas/Satuan Pendidikan Mu’adalah/Pendidikan Diniyah Formal.

DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN

Draft Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2017

34

LAMPIRAN BOS

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

39

Formulir BOS–01 Ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

KOP SURAT SATKER

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI………. / KANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA ……….. NOMOR : TENTANG PENETAPAN PONDOK PESANTREN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren dan upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren diperlukan dana operasional pendidikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun2017;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

39

2.

3. 4.

7.

8.

9.

Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan PresidenNomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PMK. 05/2016 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENETAPAN PONDOK PESANTRENPENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2018.

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

40

KESATU

: Menetapkan Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018, dengan susunan terlampir;

KEDUA

: Pondok Pesantren sebagai penerima dana BOS Tahun 2018 mempunyai kewajiban : a. Penggunaan dana BOS sesuai ketentuan pada Petunjuk Teknis BOS; b. Memperkuat akuntabilitas pelaporan dana BOS; c. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS kepada PPK;

KETIGA

: Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan ke dalam DIPA ................. Tahun 2018;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DISAHKAN OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....................................................

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

Ditetapkan di ......................... Pada tanggal .................. 2018 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANWIL KEMENAG PROVINSI.... /KANTOR KEMENAG KAB/KOTA ...............

................................................... NIP. ............................................

41

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NOMOR : ............................................ TENTANG PENETAPAN PONDOK PESANTREN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2018

NO

NAMA PONDOK PESANTREN

ALAMAT

NILAI NOMOR BANTUAN REKENING

NAMA BANK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . . . . . Dst

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DISAHKAN OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....................................................

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

................................................

42

Formulir BOS 02A Dibuat oleh Pondok Pesantren Dikirim ke PPK Provinsi atau Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN JUMLAH SANTRI PPS ULA/SEDERAJAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Penanggungg Jawab Program Wajar Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF *)

Dikdas/Pimpinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Pondok Pesantren NSP Alamat Pondok Pesantren Semester/T. Pelajaran Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : : :

Memiliki jumlah santri Ula sebagai berikut: Jenjang Kelas Jumlah Santri

1 Lk

2 Pr

Lk

3 Pr

Lk

4 Pr

Lk

5 Pr

Lk

Jenis Kelamin

6 Pr

Lk

Pr

Lk2

P

Usia <7 Th

7-12 Th

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Materai 6000

*) coret yang tidak perlu Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

43

13 - 15 Th

Formulir BOS 02B Dibuat oleh Pondok Pesantren Dikirim ke PPK Provinsi atau Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN JUMLAH SANTRI PPS WUSTHA/SEDERAJAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Pondok Pesantren NSPP Alamat Pondok Pesantren Semester/T. Pelajaran Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : : :

Memiliki jumlah santri Wustha sebabagi berikut:

Jenjang Kelas Jumlah Santri

7 Lk

8 Pr

Lk

Jumlah Jenis Kelamin

9 Pr

Lk

Pr

Laki2

Pr

Usia
13-15 Th

16 - 20 Th

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Materai 6000 *) coret yang tidak perlu

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

44

Formulir BOS 02C Dibuat oleh Pondok Pesantren Dikirim ke PPK Provinsi atau Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN JUMLAH SANTRIPPS ULYA/SEDERAJAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Penanggungg Jawab Program Wajar Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF*)

Dikdas/Pimpinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Pondok Pesantren NSPP Alamat Pondok Pesantren Semester/T. Pelajaran Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : : :

Memiliki jumlah santri Ulya sebabagi berikut: Jenjang Kelas Jumlah Siswa

X LK

XI Pr

LK

Jumlah Jenis Kelamin

XII Pr

LK

Pr

LK

Pr

Usia (tahun)
16-18 Th

19 - 25 Th

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Materai 6000

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

45

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

46

N IP

… … … … … … … … ..,ta n g ga l… … … … … … … … … .

A lam a t O ra ng T u a

…………………………………………………………

P e ke rja a n O ran g T u a

… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

N am a O ran g T ua

N IP .

K ela s

… … … ...(P ) … … … … … … … … … ..(L )

D ik irim ke T im M an a jem en B O S K a b /K ota

P en a ng g u n g J aw a b P ro g ra m W aja rd ik da s /P im p in an S a tu a n P en d idika n M u 'a d a la h /P D F

T ota l

N am a S a n tri

:

:

F O R M U L IR B O S 0 3 D ib u at o le h P on do k P e s a ntre n

P im p in an P o n do k P es a n tre n

No

J u m la h S a n tri

R a ta-ra ta Iuran S a n ri T iap B u lan R a ta-ra ta N ila i U N /U A: S

: A lam at P o n d ok P e sa n tren : K ec a m ata n : K ab u p a te n /K ota : P ro vin s i :

N a m a P on d ok P e s a ntren :

D A F T A R S A N T R I Y A N G D IB E B A S K A N D A R I S E G A L A JE N IS P U N G U T A N

Formulir BOS – 04 Dibuat oleh Pondok Pesantren Dikirim ke PPK Provinsi atau Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN NOMOR REKENING PONDOK PESANTREN

Pada hari ini, tanggal ..........……………................ kami kirimkan salinan halaman pertama Buku Tabungan Bank ................................. alamat Bank ....................................................... atas nama Pondok Pesantren : Nama Ponpes NSP Alamat Ponpes

No Rekening Atas Nama

: .................................................................................................................................................. : .................................................................................................................................................. : Jalan ........................................................................................................................................ Kel/Desa .................................................................................................................................. Kecamatan ............................................................................................................................... Kab/Kota .................................................................................................................................. : .................................................................................................................................................. : 1. Jabatan .................................................................................................................................. 2. Jabatan ...................................................................................................................................

Nomor telepon yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan kurang jelas : 1. No.................................................................Telp............................................................................................................ 2. No. ...............................................................Telp............................................................................................................ 3. No. ...............................................................Telp............................................................................................................

Yang Mengirimkan

( ........................................ )

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

47

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

48

Nama Rekening

………………………………………………………………………… NIP

………………………………………………………………..

NIP.

2

1

2

1

2

1

Penandatangan (2 orang)

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota……………..

Nomor Rekening

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota……………

Boleh Rekening Pribadi)

(Nama Lembaga tidak

Kepala Seksi PK.Pontren

Bank Cabang

………..tanggal,…………………..

Nama Pondok Pesantren

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi

Kepala Subbagian Tata Usaha

NSP

:

FORMULIR BOS-05 Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Mengetahui,

No

Provinsi

Kabupaten/Kota :

REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING PONPES PENERIMA DANA BOS TINGKAT KAB/KOTA

Formulir BOS–06 Ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Pondok Pesantren

KOP SURAT SATKER PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DENGAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJAR DIKDAS/ SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NOMOR : ................................................ NOMOR : ................................................ Pada hari ini ………. tanggal ……… bulan……… tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: ……………………. : ……………………. : Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. ….. tanggal ……….. : …………………….

Bertindak untuk dan atas nama Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi ………. / Kantor Kementerian Agama Kabupaten ………. / Kota ……….., selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. Nama Jabatan

Alamat

: ……………………. : Penanggung Program Wajar Dikdas Ula/Wustha/Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah/ Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren …………..berdasarkan Surat Ketua Yayasan / Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang Berdasarkan Hukum No : ,,,,,,,, Tanggal ………. : …………………….

Bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren …………………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

49

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemabran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355); 13. Peraturan Pemerintah Noa. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 /PMK. 05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 15. Akte Pendirian Pondok Pesantren ……… beserta perubahannya : 16. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ……… tanggal ………. Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah; 17. DIPA Satker ……… Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA : ………….. tanggal ………. PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Program Menengah Universal 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Palaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pondok Pesantren; 2. PIHAK KEDUA menerima tugasyang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud butir 1 di atas; 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini : a. Addendum Kontrak; b. Perubahan RKAM. PARA PIHAK sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan syaratdan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) (2)

Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang dananya berasal dari DIPA Satker ………Tahun Anggaran 2018. Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pasal 2 NILAI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(1) (2)

Nilai Bantuan Operasional Sekolah yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. ……… (….. dengan huruf ……). Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satuan kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

50

Pasal 3 PEMBEBANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dibebankan pada DIPA Satker Tahun Anggaran 2018 dengan kode pembebanan ………. Pasal 4 TATA CARA PENYALURAN (1)

(2)

(3)

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN …….. oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan langsung kepada rekening PIHAK KEDUA melalui Bank … Rekening No. … atas nama Pondok Pesantren………….. Pencairan pembayaran dilakukan dua tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat penyaluran kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri : 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (PKAP) dalam satu tahun anggaran; 2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penanggungjawab program Wajar Dikdas/kepala Satuan Mu’adalah/PDF; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pada pencairan tahap dua. PIHAK KESATU memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1)

(2)

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU meliputi : a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan periodik mengenai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana bantuan; Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi : a. PIHAK EKDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, setelah dipenuhinya seluruh syarat dan ketentuan penyaluran dana bantuan kepada PIHAK KESATU; b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah TAhun 2018 pada Pondok Pesantren; b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Secara Periodik kepada PIHAK KESATU; c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana bantuan Operasional Sekolah yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 31 Desember 2018; d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU. Pasal 6 PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk : 1. Menggunakan Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren; 2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Pasal 7 SANKSI Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK KESATU akan mengenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi lainberupa penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun berikutnya, termasuk dan tidak terbatas melaporkan kepada pihak berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

51

Pasal 8 LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkanpenggunaan dana Bantuan Operasional sekolah setiap tahap kepada PIHAK KESATU. Pasal 9 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertangunggjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 kepada PIHAK KEDUA paling lambat pada tanggal 8 Januari 2018. Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA (1) (2)

(3)

Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2018. Surat perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu kondisi antara lain : a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan perintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan b. Salah Satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini. PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut : a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; b. Tidak memberitahukan hak, kewajiban dan tanggunjawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; c. PARA PIHAK sepakat dan setuju utnuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengandalan; dan d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) (2) (3)

PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, Para Pihak menetapkan Pengadilan Negeri …..sebagai tempat penyelesaian perselisihan. Pasal 12 PENUTUP

(1) (2) (3) (4)

PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Perjanjian ini dibuat dalam rangka2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterial cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

52

Ditetapkan di : …………… Tanggal : …………. 2018 Untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ….. / Kantor Kementerian Agama Kabupaten ….. / Kota PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Untuk dan atas nama Pondok Pesantren ………… PENANGGUNGJAWAB PROGRAM /PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN MU’ADALAH/PDF

………………………… Nip …………………..

…………………………

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

53

Formulir BOS07 Penanggungjawab Program Wajardikdas/Kepala Satuan Mu’adalah/PDF Dikirim Ke PKK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Pondok Pesantren : …………………………………………………… Nama Penanggungg Jawab : …………………………………………………… Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Mu’adalah/PDF Alamat Pondok Pesantren : …………………………………………………… …………………………………………………… Nama Bantuan : Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor …………………………….dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ………………….. mendapat kan Bantuan Operasional sekolah sebesar Rp. ………………… (…..dengan uruf……). Dengan ini menyatakan bahwa : d.

e. f. g. h. i.

sampai dengan bulan ………………….. telah menerima pencairan Tahap ke ……….. dengan nilai nominal sebesar Rp. ………………………… (…..dengan huruf……),dengan perincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) c. Jumlah total sisa dana : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) Persentase jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah digunakan adalah sebesar ………..% Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. ………….... , ………………......... 2018 Penanggungg JawabProgram Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF

Materai Rp. 6.000, ……………………………………

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

54

Formulir BOS–08 Dibuat oleh Penanggungjawab Wajar Dikdas/Pimpinan

Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Dikirim Ke PPK

KOP SURAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pondok Pesantren : …………………………………………………… Nama Penanggungg Jawab : …………………………………………………… Program Wajar Dikdas/kepala Satuan Mu’adalah/PDF Alamat Pondok Pesantren : …………………………………………………… Nama Bantuan : Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ………………. dan Perjanjian Kerja sama Nomor …………… telah menerima Bantuan Operasional Sekolah dengan nilai nominal sebesar Rp. ……………… (…..denagn huruf…..). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut : 1. Laporan penggunaan jumlah dana : a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) c. Jumlah total sisa dana : Rp. ………. (…..dengan huruf…..) 2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan perjanjian Kerja Sama tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dnegan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : i. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. …………. (……dengan huruf……) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pangawas fungsional. ii. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. ………..(…..dengan huruf…..) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. iii. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia di tuntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan pertanggunjawaban Bantuan Operasional Sekolah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab . …………. , ……………… 2018 Penanggungg JawabProgram Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF materai Rp. 6.000,00 ……………………………………

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

55

Formulir BOS–09

……………………………………

Dibuat oleh Penanggungjawab Wajar

Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Dikirim Ke PPKFormulir BOS–07

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor : ……………………

Sudah terima dari

: Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen Satker

Jumlah Uang

: Rp. …………………………………………………………………...

Terbilang

: …………………………………………………………………..........

Untuk Pembayaran : Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerima Dana BOS No. ………………….. Tanggal ………………. Tempat, ……….tanggal…………. Penanggungjawab Wajar Dikdas/ Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF Tanda Tangan, stempel di atas Materai Rp. 6.000 (Nama Jelas……………………..)

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Tanda Tangan dan Stempel (Nama Jelas………………..) NIP. ………………………..

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

56

FORMULIR BOS-10 Diisi oleh Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kab/Kota atau Pondok Pesantren LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Identitas Pengadu a. Nama : ........................................................................................................................................................ b. Alamat : ......................................................................................................................................................... 2. Tanggal Terima Pengaduan : ................................................................................................................................... 3. Lokasi Kejadian a. RT/RW/Dusun b. Desa/Keluarahan c. Kabupaten/Kota d. Provinsi 4.

: ...................................................................................................................................... : ...................................................................................................................................... : ...................................................................................................................................... : .......................................................................................................................................

Uraian Pengaduan : ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

5.

Tanggal Penyelidikan Dilakukan :

6.

Penyelidik : ...........................................................................................................................................................

7.

Temuan : .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 8. Keputusan/Rekomendasi : .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 9. Pelaksanaan Keputusan : .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan : ............................ 11. Dokumen yang diterima: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .....................................................20__ Kanwil Kemenag Prov. Kankemenag Kab/Kota/Pondok Pesantren,

.......................................................................

Petunjuk Teknis Bos Pondok Pesantren 2018

57

LAMPIRAN KEUANGAN BOS

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

52

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

58

:

2

1

… … … … … … … … … … … … … … ..

I 5

……………………………………………

Ju m la h d a la m (R p ) 4

M e n ye tu ju i, P e n a n g gu n gja w a b W a ja rd ikd a s/ P im p in a n S a tu a n P e n d id ik a n M u 'a d a la h /P D F

3

U ra ia n

FORMAT BOS K-1

Tahap

II 6

Diisi oleh Pondok Pesantren Dikirim ke PPK

P im p in a n P o n d o k P e sa n tre n

M e n ge ta h u i,

N o. Kode

:

:

N o . U ru t

P ro v in si

K a b u p a te n / K o ta

:

D e sa / K e c a m a ta n

N a m a P o n d o k P e sa n tre n

TAHUN ANGGARAN … ……… …………

R E N C A N A K E G IA T A N D A N A N G G A R A N P O N D O K P E S A N T R E N (R A K P )

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

59

3

… …… … … …… … …… … …… … …… …

Penanggungjawab Program W ajar Dikdas/Pim pinan Satuan Pendidkan M u'adalah/PDf

M engetahui,

2

1

4

No. Bukti

: …… … …… … …… … …… … … …… … …… … .

Provinsi

N o. Kode

: …… … …… … …… … …… … … …… … …… … .

Kabupaten/Kota

Tanggal

: …… … …… … …… … …… … … …… … …… … .

Desa/Kecam atan

N o.

: …… … …… … …… … …… … … …… … …… … .

Nam a Pondok Pesantren

BUKU KAS U M U M

5

U raian Penerim aan (Debet) 6

FORMAT BOS K-2

8

Saldo

… …… … … …… … …… … …… … …… … …… .

… …… … … …… … …… … …… … …… … …, 20… … ….. Bendaharan BOS Pondok Pesantren

Pengeluaran (Kredit) 7

Diisi oleh Pengelola Keuangan Pondok Pesantren Disimpan di Pondok Pesantren

FORMULIR BOS K-3 Dibuat oleh Bendahara Ponpes

BUKU PEMBANTU KAS Nama Ponpes NSPP Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

Tanggal

No. Kode

No. Bukti

Uraian

1

2

3

4

Mengetahui Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu'adalah/PDF

(………………………..) NIP.

Penerimaan (Debit) 5

Pengeluaran (Kredit) 6

Saldo 7

…………,…………..20…… Bendahara BOS Pondok Pesantren

: : :

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

(………………………..) NIP.

60

FORMULIR BOS-K4 Dibuat oleh Bendahara Ponpes

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : Nama Ponpes NSPP Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. Uraian

Tanggal No. Kode No. Bukti 1

2

3

Mengetahui Penanggungjawab Program Wajardikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu'adalah/PDF

: : : : :

(………………………..) NIP.

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

4

Penerimaan (Debit) 5

Pengeluaran (Kredit)

Saldo

6

7

…………,…………..20…… Bendahara BOS Pondok Pesantren

(………………………..) NIP.

61

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

62

6

7

8

PPh 22

10

Jumlah

………………………………………………, 20………..

9

PPh 23

………………………………………………….

Jumlah Penerimaan

5

PPh 21

……………………………………………

4

PPN

Bendahara BOS Pondok Pesantren

3

Uraian

Diisi oleh Pengelola Keuangan Pondok Pesantren Disimpan di Pondok Pesantren

FORMAT BOS K-5

Penanggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu'adalah/PDF

Mengetahui,

2

1

No. Bukti

: ………………………………………………….

Provinsi

No. Kode

: ………………………………………………….

Kabupaten/Kota

Tanggal

: ………………………………………………….

Desa/Kecamatan

No.

: ………………………………………………….

Nama Pondok Pesantren

BUKU PEMBANTU PAJAK

FORMULIR BOS K-6 Diisi oleh Pondok Pesantren

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran Nomor Bukti Sudah terima dari Pondok Pesantren Desa / Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Uang Terbilang Untuk Pembayaran Sumber Dana

: …………………….. : ……………………..

: Pimpinan Pondok Pesantren : …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : Rp. .……………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : Dana BOS Tahun 2018 Periode Tahap .……….

Penerima Uang Tanda Tangan (Nama jelas

Menyetujui : Penannggungjawab Program Wajar Dikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Muadalah/PDF

Lunas dibayar tanggal ……… Bendahara BOS Pondok Pesantren

Tanda Tangan dan Stempel

Tanda Tangan

(Nama Jelas

(Nama Jelas

)

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

)

)

63

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

64

2

1

NIP. ………………………………….

(……………………………………………)

Pejabat Pembuat Komitmen

TOTAL

Nama Pondok Pesantren

No.

Provinsi

Periode Bulan

3

Alamat

: …………………………

4

Desa

: ……………………….. s/d …………………….

REKAPITULASI PENYALURANDANA BOS

Jumlah Penerimaan

5

Kecamatan

6

Kabupaten/Kota

7

Santri

Tahap II

8

Dana

9

Santri

Tahap II

10

Dana 11

Jumlah

Diisi oleh PPK

FORMAT BOS K-7

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN ………. PERIODE TANGGAL : ……… S/D ……… (Semester ke ………) Nama Ponpes NSP Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

No

Kode

1 I

2

; : ; :

Uraian Kegiatan

Jumlah

3

4

Rutin 5

Penggunaan Dana Per Sumber Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Bantuan Pusat Provinsi Kab/Kota Lain-Lain 6 7 8 9

Sumber Pendapatan Lainnya 10

Penerimaan

II

Penggunaan Dana

A

Program Wajar Dikdas/Mua'adalah/PDF Pengebangan Potensi Lulusan ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengambangan Standar Isi ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan Standar Proses ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan Pendidik dan Ketenaga Kependidikan ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan Sarana dan Prasarana ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan Standar Pengelolaan ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan Standar Pembiayaan ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Sub Total Penggunaan Dana I

1 1.1 . 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5 5.1. 5.2. 5.3. 6 6.1. 6.2. 6.3. 7 7.1. 7.2. 7.3. 8 8.1. 8.2. 8.3.

B 1 2 3

Penggunaan Dana Lainnya ……………………………… ……………………………… dst...……………………… Sub Total Penggunaan Dana B Total Penggunaan Dana (A + B) Sisa Dana = I - II

Penanggungjawab Prgram Wajardikdas/Pimpinan Satuan Pendidikan Mu’adalah/PDF .....................................................................

............................................... Bendahara BOS

...............................................

Mengetahui, Pimpinan Pondok Pesantren

.....................................................

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

65

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

66

TOTAL

KABUPATEN

NIP. ………………………………….

(……………………………………………)

Pejabat Yang Berwenang

Pagu

Realisasi

ULA/SEDERAJAT

: ……………………….. s/d …………………….

Tanggal, …………………………….. 20……….

dst.

6

5

4

3

2

1

NO.

Periode Bulan

REKAPITULASI REALISASI DANA BOS

Pagu

Realisasi

Wustha/SEDERAJAT Pagu

Realisasi

ULYA/SEDERAJAT Pagu

JUMLAH Realisasi

%

FORMULIR BOS K-9

SISA DANA

Diisi oleh TIM BOS PROVINSI

Petunjuk Teknis BOS Pondok Pesantren 2018

67

TOTAL

PROVINSI

NIP. ………………………………….

(……………………………………………)

Pejabat Yang Berwenang

Pagu

Realisasi

ULA/SEDERAJAT

: ……………………….. s/d …………………….

Tanggal, …………………………….. 20……….

dst.

6

5

4

3

2

1

NO.

Periode Bulan

REKAPITULASI REALISASI DANA BOS

Pagu

Realisasi

WUSTHA/SEDERAJAT Pagu

Realisasi

ULYA/SEDERAJAT Pagu

JUMLAH Realisasi

%

SISA DANA

Diisi oleh TIM BOS Pusat

FORMULIR BOS K-10