Jkn_rama Krishna.docx

Jaminan Kesehatan Nasional Oleh : I Gusti Ngurah Rama Krishna

A. Latar Belakang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat Badan Pelaksana Jaminan Sosial ( BPJS) yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.Dimana dalam pelaksaan program tersebut masih banyak permasalahan yang di temukan seperti misalnya, masih ada kasus pasien BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan kamar perawatan penetapan kuota peserta JKN yang dilayani rumah sakit, peserta harus membeli obat, hingga menanti berbulan-bulan untuk mendapat tindakan medis. B. Penjabaran Masalah  Banyak pasien yang tidak mendapatkan kamar perawatan  Kouta peserta JKN yang dilayani Rumah Sakit  Peserta harus membeliaan obat C. Pembahasan Ombudsman Republik Indonesia menemukan banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan ruangan penuh. Setelah ditelusuri Ombudsman, ternyata hal itu sengaja dilakukan rumah sakit lantaran membutuhkan dana tunai untuk operasionalnya. Dimana sering sekali Rumah Sakit tidak dapat mencairkan dana opersionalnya tepat pada waktunya ( 14 hari dari ketentuan),selain itu kurangnya jumlah kamar yang sesuai aturan di mana jumlah kamar kelas III telah diatur yaitu 20 persen dari total ruangan di rumah sakit, juga menjadi salah satu faktor kenapa kurangnya kamar untuk pasien yang kurang mampu. Aturan untuk kamar kelas I,II,VIP,VVIP yang tidak ada juga membuat permasalahan tersebut menjadi ruyam, dan juga peningkatan peserta bpjs juga berpengaruh pada keserdiaan kamar. Penetapan sisitem kouta di rumah sakit membuat banyak warga yang tidak mendapatkan pelayanan,seperti Kamis, 26 Oktober lalu, Nur sudah berada di RS Murni Teguh sejak pukul 09.00 WIB. Ia ingin mendaftar sebagai pasien BPJS Kesehatan untuk kemoterapi dan konsultasi terkait kanker payudara yang ia idap. Namun menunggu hingga pukul 10.00 WIB, Nur ditolak mendaftar sebagai pasien BPJS. Alasan pihak rumah sakit kala itu, kuota layanan untuk peserta BPJS sudah habis. Padahal, Nur pasien rujukan dari RSUD Pandan, Tapanuli

Tengah.Tapi, saat mendaftar sebagai pasien umum, Nur boleh berobat dan berkonsultasi dengan dokter. Sejumlah pasien peserta BPJS Kesehatan cabang Metro mengeluhkan ketiadaan stok obat di apotek, yang bekerja sama dengan BPJS.Alhasil, mereka harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli obat Dimana apotek yang bekerja sama dengan BPJS mengatakan bahwa tidak ada stok obat yang tersedia,sehingga pasien harus mengeluarkan uang pribadi untuk mendapatkan obat tersebut di apotek yang tidak bekerja sama dengan BPJS. D. Solusi Permasalahan Kekurangan kamar sudah sering kali terjadi, dimana banyak rumah sakit yang menolak pasien degan alasan bahwa sudah penuhnya kamar untuk merawat pasien, dimana kurangnya komitmen dari pihak rumah sakit dalam melayani pasien BPJS, maka disini perlu dibuatkan membuat nota kesepahaman atau MoU agar pelayanan bagi pasien BPJS tidak lagi terabaikan dan tidak dibatasi oleh pihak Rumah sakit. Seperti contoh yang dilakukan oleh anggota DPRD Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan melakukan hearing dengan BPJS, serta pihak RS swasta untuk mengatur kesepakatan tersebut, dimana melalui hearing nantinya, dapat mencari tahu, apa saja kelamahan BPJS di RS swasta selama ini, mengapa ada limit dan batasan bagi pengguna BPJS.Jika mengikuti regulasi yang ada, seharusnya seluruh rumah sakit sudah menjalankan kewajibannya untuk melayani seluruh masyarakat tanpa dibatasi, sebab sudah diatur dalam undang-undang untuk wajib melayani pasien BPJS tersebut. Selain itu juga pihak BPJS harus membayar uang klaim Rumah Sakit tepat pada waktunya, karena tidak semua Rumah Sakit memiliki modal cukup untuk operasionalnya. Dengan pembatasan kouta yang diterapkan rumah sakit banyak pasien yang tidak dapat berobat tepat pada waktunya,selain itu juga pembatasan tersebut juga menimbulkan kesan diskriminatif kepada pasien BPJS, dimana sebenarnya BPJS dengan pihak rumah sakit telah membuat kesepakatan bahwa tidak adanya pembatasan pelayanan kepada pasien namun seperti pada khasus diatas dimana karena kouta pasien BPJS sudah penuh, pasien tersebut tidak dilayani namun ketika pasien tersebut tidak menggunakan BPJS ( menjadi pasien umum ) baru pasien tersebut di layani. Dengan pelaporan tersebut mempermudah BPJS dalam melakukan peninjauan terhadap rumah sakit, sehingga pihak BPJS dapat memberikan teguran pertama, kedua, ketiga hingga pemutusan kerjasama dengan rumah sakit yang bersangkutan, jika pasien menemukan hal seperti maka maka pasien bisa melapor ke center BPJS di rumah sakit, ke kantor BPJS, dan juga melalui BPJS Center 1500 400 . Sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti diatas. Banyak pasien BPJS tidak mendapatkan obat di apotek dengan alasan bahwa obat sudah habis, sehingga sering sekali pasien mengeluarkan biaya atau mencariapotek yang tidak bekerjasama dengan BPJS untuk mendapatkan obat yang diperlukan, dimana pihak apotek sering sekali melakukan pembatasan kouta anatara pasien BPJS dan pasien umum ( tidak menggunakan BPJS ), dimana biasanya kouta obat untuk pasien yang mengunakan BPJS lebih

sedikit dari pada pasien umum, cara itu dilakukan apotek dengan alasan baiaya operasional, untuk mengatsi hal tersebut pasien dapat meminta salinan resep dan surat keterangan kehabisan stok dari apotek tersebut, kemudian bawa berkas tersebut ke loket atau petugas BPJS yang ada di RS tersebut. Setelaah itu sampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Petugas BPJS. Petugas BPJS akan megeluarkan surat dan pastikan surat sudah di tandatangani dan diberi stempel. Bawa berkas tersebut ke Apotek lainnya yang bertanda menerima resep Obat BPJS dengan mambawa Kartu BPJS Asli dan Fotokopi. Selain itu juga pasien dapat melaporkan ke Care Center BPJS. E. Daftar Pustaka 1.

Indra Simanjuntak. Pasien Peserta BPJS Tak Bisa Tebus Obat di Apotek Akibat Stok Habis.2018. http://lampung.tribunnews.com/2018/01/10/pasien-peserta-bpjs-tak-bisatebus-obat-di-apotek-akibat-stok-habis?page=all. 02 September 2018. 2. Salomo Tarigan. Kasihan, Pasien Penderita Kanker Ditolak Berobat, Alasan RS Murni Teguh Kouta Sudah Habis.2017.http://medan.tribunnews.com/2017/11/16/kasihanpasien-penderita-kanker-ditolak-berobat-alasan-rs-murni-teguh-kouta-sudahhabis?page=all. 02 September 2018. 3. Agoes Sumarwah. Terbongkar! Inilah Alasan Sebenarnya Kenapa Pasien BPJS "Miskin" Sering Kehabisan Kamar RS!.2017. http://batam.tribunnews.com/2017/10/25/terbongkarinilah-alasan-sebenarnya-kenapa-pasien-bpjs-miskin-sering-kehabisan-kamarrs?page=all. 02 September 2018.