Jiptummpp-gdl-s1-2011-hadisubekt-21954-bab+i.pdf

1   

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dirasakan masih belum bisa diberantas secara tuntas. Hal ini dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah sosial yang kompleks.1 Penyalahgunaan narkotika berhubungan dengan kejahatan dan perilaku sosial lain yang mengganggu ketertiban dan keamanan, perusakan barang dan peningkatan kejahatan yang lain.2 Peredaran narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkotika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) khususnya anak, yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Seperti misalnya kasus narkotika yang terjadi di Malang, yakni Rizky Anugrah Gautama yang masih berumur 17 tahun, warga Jalan Selorejo Malang yang ditangkap Kamis (13/5/2010) malam, kasus

                                                             1

Joewana, Satya, 2001, Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, Media Pressindo, Yogyakarta, hal. 50 2 Pribadi, Harlina, 2007, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba: Pedoman Bagi Orangtua, Guru, dan Penyuluh Masyarakat, Cakra Media, Jakarta, hal. 22

1

2   

kepemilikan narkotika jenis ganja.3 Dari kasus tersebut, hal ini sudah memberikan gambaran bahwasanya peredaran narkotika sudah merata dan korban serta pelakunya pun bahkan ada anak yang masih dibawah umur. Tentunya masih banyak lagi kasus narkotika yang dilakukan oleh anak, tidak hanya yang menimpa Rizky saja tapi tentunya masih banyak anak lainnya yang terkena kasus narkotika ini. Dengan adanya realita kasus yang terjadi, ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak benar - benar ada. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas lebih jauh tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka belajar dan bermain dengan anak-anak lain sebaya dengan mereka, pada zaman sekarang sudah banyak yang mengenal barang haram sejenis narkotika tersebut. Selain itu juga, dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melakukan tindak pidana. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, karena secara logika jika penerus bangsa kia sudah mengenal barang haram sejenis narkotika tersebut tentunya akan membawa dampak negatif baik bagi individu anak tersebut maupun bagi kelangsungan perkembangan kualitas sumber daya manusia bangsa kita.

                                                             3

 

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11853:katagorianak-penyidikan-rizky-dipercepat&catid=48:kriminal&Itemid=74, 28 Oktober 2010, pukul 23.10 wib

3   

Pada hakikatnya zat narkotika bermanfaat bagi kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Oleh karena itu dalam ketentuan perundangundangan mengenai narkotika, penggunaannya diatur secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter atau apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak menyebabkan efek samping yang membahayakan pasien, karena seorang dokter sudah mengetahui dosis yang diperlukan oleh tubuh saat tubuh membutuhkan obat bius untuk menyembuhkan suatu penyakit.4 Akibat penyalahgunaan narkotika baik berupa penderitaan terhadap pemakainya (pecandu) maupun akibat sosialnya telah menjadi problem serius diberbagai negara di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika ini sudah sangat memprihatinkan karena serbuk, asap dan cairan narkotika sudah mendapat tempat dihati para masyarakat yakni para pemuda dan pemudi diseluruh dunia yang pada akhirnya mengancam eksistensi suatu negara, karena generasi penerusnya sudah teracuni oleh barang haram tersebut, apa lagi dewasa ini peredaran narkotika telah merambah keseluruh wilayah sampai penggunanyapun bisa merambah hingga usia anak dibawah umur. Hal ini memang sangat disayangkan, karena jika anak-anak dibawah umur saja sudah mengenal dan menjadi korban dari narkotika, maka tentunya Negara ini pun akan menjadi hancur karena generasi penerus sudah kehilangan akal sehatnya dampak dari penggunaan narkotika.

                                                             4

Pribadi, Harlina, Op.cit, Hal. 2

4   

Tindak pidana narkotika dapat diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Akan tetapi apabila yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah anak seperti pada contoh kasus yang terjadi terhadap Rizky diatas, ancaman hukuman tidak semata-mata dilihat berdasarkan Undang - Undang No. 35 tahun 2009 saja, namun tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ini dalam tiap proses peradilannya terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa, dimana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hakhak daripada anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 3/1997 tentang peradilan anak dan KUHP, kecuali terhadap hak-hak tersangka anak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya yang belum dilaksanakan. Sedangkan implementasi hak tersangka anak dalam proses penahanan harus dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual anak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, penyalahgunaan narkotika di klasifikasikan ke dalam tiga kategori : 1. Pengguna Pengguna narkotika berarti orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika yang tanpa hak atau secara melawan hukum. 2. Pengedar Pengedar narkotika berarti orang yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai

5   

tindak pidana narkotika, tentunya dengan adanya pengedar ini narkotika bisa sampai ketangan konsumen. 3. Produsen Produsen merupakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Seorang penderita narkotika sebaiknya dianggap sebagai “Korban” dari sistem sosial yang patologis.5 Terpidana perkara narkotika baik pemasuk/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan mereka semua itu merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka

adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka

meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.6 Misi atau tujuan dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan                                                              5

6

Hakim, M.Arief, 2004, Bahaya Narkoba Alcohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan, nuansa, Bandung, hal. 94 Makarao , Moh.taufik, 2003, Suhasril dan Moh.Zakki A.S, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 74-75

6   

upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.7 Dalam konsideran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya. Dengan demikian diharapkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 ini bisa efektif mencegah dan memberantas

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

narkotika,

termasuk

menghindari wilayah Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya diatas, bahwasannya peredaran narkotika ini sudah merata. Hal ini dapat kita lihat baik dari segi pengguna maupun dari segi wilayah peredarannya dimana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak terbatas lagi pada kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan ataupun ibukota provinsi saja. Akan tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah jauh merambah ke kota-kota kecil atau seluruh pelosok-pelosok Indonesia, hal ini dapat dicontohkan di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Malang dimana tidak sedikit masyarakat muda mudi yang menjadi korban dari narkotika, dari anak yang dibawah umur (seperti contoh kasus Rizky diatas), pelajar SMA, Mahasiswa, dan                                                              7

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

7   

masih banyak strata pengguna lainnya, karena korban dari penyalahgunaan narkotika sekarang ini sudah hampir merata kesemua masyarakat. Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hakhak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sisem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tindak pidana narkotika yang terjadi pada anak di wilayah Hukum Polresta Malang, Kesemuanya melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG ( Studi di Polresta Malang )”. B. Perumusan Masalah Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis dalam hal ini akan menetapkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Tindak pidana jenis narkotika apa yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang? 2. Bagaimana modus operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang?

8   

3. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani tindak pidana narkotika terhadap anak di wilayah hukum Polresta Malang? C. Tujuan penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui tindak pidana jenis narkotika apa yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang. 2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang. 3. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani tindak pidana narkotika terhadap anak di wilayah hukum Polresta Malang. D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : a. Secara Teoritis 1. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya terhadap hukum pidana. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembagan ilmu pengetahuan serta perundang-undangan terutama dalam

9   

menangani masalah bentuk-bentuk pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. b. Secara Praktis 1. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan dan wacana agar memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 2.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan bagi aparat penegak hukum atau lembaga lainnya yang bertugas/membantu sebagai pemberantas tindak pidaan narkotika khususnya dikalangan anak di wilayah hukum Polresta Malang sehingga bangsa kita mempunya generasi penerus yang benar-benar bersih dari pengguna Narkotika.

3.

Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas, khususnya anak dimana diharapkan masyarakat dan anak-anak dibawah umur mengetahui tentang bagaimana bahayanya narkotika serta modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian sasaran dari pengetahuan itu mudah-mudahan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pemberantasan/menekan tindak pidana narkotika.

10   

E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana dalam penelitian ini, dilakukan penulis dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya. Alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung kondisi atau keadaan yang terjadi di lokasi penelitian tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dimana didalam penggunaan pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti ingin mengetahui apakah secara yuridis sosiologis anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperlakukan sama didepan hukum oleh Satuan Reskoba Polresta Malang, ataukah ada pembedaan antara anak dari golongan orang kaya dan dari golongan orang tidak mampu. Serta penggunaan pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan judul penulisan hukum, sehingga dari data yang diperoleh tersebut dapat diuraikan secara jelas kedalam penulisan hukum ini. Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterprestasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat,8 dalam hal ini

                                                             8

Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Maju, Bandung , Hal. 61

Mandar

11   

adalah fakta mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang. 2. Lokasi Penelitian Penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif ini merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang tindak pidana jenis apa yang terjadi, bagaimana modus operandinya, serta memberikan gambaran bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah Hukum Polresta Malang dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat yakni dilakukan di kota Malang tepatnya di Polresta Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto Nomor 19 Malang, Terletak di wilayah timur Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Utara SDK Mardi Wiyata I, selatan Hotel Kartika Graha. 3. Jenis Data Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah : a.

Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2010, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang berhubungan dengan

12   

masalah yang dihadapi sesungguhnya.9 Data primer ini diperoleh dari Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Malang, yakni data tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang terjadi mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010. b.

Data sekunder Data sekunder yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara pencatatan/inventarisasi, dan pengklasifikasian. Data sekunder ini berupa data hukum sekunder yakni berupa bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan juga bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.10

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Sampling, yakni terdiri dari : a. Populasi dan sampel 1. Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.11 Adapun yang menjadi populasi disini adalah Anggota Polisi

Satuan Reskoba Polresta Malang

                                                             9

Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hal. 62 Ibid 11 Waluyo, Bambang,2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44 10

13   

sejumlah 6 (enam) anggota, dan 1 (satu) anngota Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yaitu : a) Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riono menjabat sebagai Kasat Unit Reskoba. b) Iptu Elisabeth Polnaya menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anank (Kanit PPA). c) Iptu Didik Suharmadi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops). d) Brigadir Agung Hartawan,SH sebagai Penyidik. e) Briptu Riri Nofianto sebagai Penyidik. e)

Briptu Indra Atma Wijaya sebagai Penyidik.

f)

Aiptu Astutik menjabat bagian Administrasi Satuan Reskoba.

Serta tersangka pelaku tindak pidana narkotika, dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana narkotika yakni sejumlah 3 ( tiga) tersangka yaitu : a) Dody Nazirwan (16 Tahun ) b) Frengki Rizal (16 tahun) c) Ade Pangki (17 tahun) 2. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.12 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, dimana dalam penggunaan teknik purposive sampling                                                              12

Ibid, Hal. 45

14   

tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan sudah ada tujuannya dan sudah tersedia rencana sebelumnya.13 Teknik purposive sampling ini ditujukan untuk Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Malang. Berdasarkan penggunaan teknik purposive sampling tersebut maka data yang diperoleh adalah data langsung dari informasi aparat penegak hukum yakni dari kepolisian Satuan Reskoba Polresta Malang di wilayah hukum Polresta Malang mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Namun untuk data anak yang melakukan tindak pidana narkotika, penulis menggunakan teknik random sampling, artinya adalah mengumpulkan data tentang besaran sekelompok orang

yang sedang disurvei (anak yang

melakukan tindak pidana narkotika) dalam hal ini tidak perlu melakukan survei terhadap seluruh populasi, tetapi hanya memilih sampel secara acak dari populasi.14 Hal ini berdasarkan kebijakan pihak Satuan Reskoba Polresta Malang yang menyatakan bahwasannya untuk perolehan data primer dari tersangka tindak pidana narkotika anak tidak memungkinkan untuk diambil keseluruhan dengan dalih untuk menjaga privasi tersangka anak tindak pidana narkotika tersebut. Sampel tersebut baik yang dimaksudkan mewakili Anggota Polisi Polresta Malang yaitu sejumlah 3 (orang) Anggota Satuan Reskoba Polisi Polresta Malang yang masingmasing adalah :                                                              13 14

Sugiono, Op.cit, Hal. 53 Ibid

15   

a) Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riono menjabat sebagai Kepala Satuan Unit Reserse Narkoba (Kasat Unit Reskoba). b) Iptu Elisabeth Polnaya menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anank (Kanit PPA). c) Iptu Didik.S menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops). d) Brigadir Agung Hartawan,SH sebagai penyidik. Serta yang mewakili para tersangka yaitu sejumlah 2 (dua) tersangka tindak pidana narkotika yang masing-masing tersangka adalah masuk dalam kategori anak, yaitu : a) Dody Nazirwan (16 Tahun ); b) Ade Pangki (17 tahun) b. Pengumpulan data primer Pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.15 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.16 Dalam                                                              15 16

Ibid, Hal. 72   Ibid, Hal. 74 

16   

hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) Polisi Satuan Reskoba Polresta Malang, 1 (satu) anggota Polisi bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang, dan 2 (dua) anak pelaku tindak pidana narkotika, yang masing-masing namanya adalah sebagai berikut : -

3 (tiga) Polisi Satuan Reskoba Polresta Malang, yaitu : 1) Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riono menjabat sebagai Kepala Satuan Unit Reserse Narkoba (Kasat Unit Reskoba) 2) Iptu Didik Suharmadi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops); 3) Brigadir Agung Hartawan,SH menjabat sebagai Penyidik;

-

1 (satu) anggota Polisi bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang yaitu Iptu Elisabeth Polnaya menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

-

2 (dua) anak pelaku tindak pidana narkotika, yaitu : 1) Dody Nazirwan (16 Tahun ); 2) Ade Pangki (17 tahun ).

c. Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penulisan hukum ini menggunakan studi dokumen yang merupakan data-data atau dokumen-dokumen yang menjadi faktor pendukung dari penelitian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang diperoleh dari Satuan Reskoba

17   

Polresta Malang yaitu berupa data jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. 5. Metode Analisa Data Metode analisa data adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan - bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.17 a. Proses Analisa Data Proses yang dilakukan dalam analisa data yang diperoleh dari Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Malang ada 3 ( tiga ) tahap, yaitu : 1) Reduksi data Reduksi data adalah perolehan data dari lapangan dalam jumlah yang cukup banyak yang selanjutnya perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan terperinci.18 Dari perolehan data yang didapat selama penelitian di Satuan Reskoba Polresta Malang, maka perlu segera dilakukan analisa data oleh peneliti melalui reduksi, dalam hal ini sama halnya dengan memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal - hal yang penting , merangkum, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan

                                                             17 18

Sugiono, Op.cit, Hal.92 Ibid

18   

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2) Pengolahan data Pengolahan data merupakan tindak lanjut dari reduksi data. Dimana data yang diperoleh adalah data dari lapangan, yakni dari Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Malang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh secara kualitatif, sehingga tanpa menggunakan rumus dan angka.19 3) Penarikan kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian kualitaitf adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, karena kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam peneltian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.20 Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

                                                             19 20

Ibid, Hal.95 Ibid, Hal. 99

19   

b. Tahap - Tahap Penelitian 1) Persiapan Persiapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) Survey pendahuluan Merupakan langkah awal untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Langkah awal ini dilakukan oleh penulis yakni dengan mengunjungi langsung Polresta Malang yakni bagian Satuan Reskoba guna menanyakan apakah ada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polresta malang, survey langsung ke Polresta tersebut juga sekaligus meminta izin yakni apakah penulis nanti diperbolehkan melakukan penelitian di Polresta Malang guna mendapatkan data untuk dituliskan dalam tugas akhir nantinya guna melengkapi tugas akhir dalam rangka menuju pada perolehan gelar kesarjanaan. (b) Surat pengantar dari fakultas hukum Setelah

melakukan

selanjutnya yang

survey

pendahuluan,

maka

langkah

dilakukan oleh penulis adalah meminta surat

pengantar dari pihak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang ditujukan kepada Kapolresta Malang guna diarahkan kebagian mana penulis nantinya akan melakukan penelitian, hal ini juga

20   

dilihat berdasarkan proposal yang diajukan oleh penulis kepada pihak Polresta Malang. 2) Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2010 yang bertempat di Satuan Reskoba Polresta Malang. 3) Analisis Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Satuan Reskoba Polresta Malang tidak semata-mata langsung dituangkan kedalam penulisan hukum ini, karena data yang diperoleh masih merupakan data mentah yang kemudian oleh penulis akan dianalisis secara sistematis sesuai dengan judul dan rumusan masalah penulisan hukum dengan tetap memperhatikan sistematika penulisan hukum. 4) Tahap penulisan laporan Dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, data yang diperoleh tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif yakni menggambarkan tentang hasil penelitian dengan tetap mencantumkan semua hal tentang hasil penelitian yang nantinya akan dipadukan dengan hasil pemikiran penulis dan diperkuat oleh literatur - literatur yang dapat menunjang penulisan hukum ini. F. Sistematika Penulisan Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

21   

BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, kegunaan penulisan , Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini mengandung tiga unsur yakni uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam berhubungan dengan penelitian, dasar konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti yakni teori tentang tindak pidana, narkotika, tindak pidana narkotika, teori tentang anak, penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, dan teori tentang penangkapan dan penahanan.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yakni tentang Tindak pidana jenis narkotika apa yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang, Bagaimana modus

22   

operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang, dan Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani tindak pidana narkotika terhadap anak di wilayah hukum Polresta Malang. BAB IV

: PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak

yang

bersangkutan

sesuai

kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

dengan

hasil