Jawaban Soal Take Home (mursahid)edit .docx

NAMA

: MURSAHID

NO. ABSEN : 21

JAWABAN SOAL TAKE HOME MATA KULIAH KONSEP DASAR KEPERAWATAN DOSEN : Christina T. Setiawan, S.Kp., M.Kes.

A. Pilihan Ganda 1. E

11. B

2. A

12. C

3. B

13. E

4. D

14. B

5. B

15. C

6. C

16. A

7. D

17. B

8. E

18. D

9. C

19. B

10. E

20. B

B. ESSAY 1. Beberapa hal yang menjadikan keperawatan sebagai profesi adalah sebagai berikut : 1) Landasan ilmu pengetahuan yang jelas (Scientific

Nursing).

Landasan ilmu pengetahuan keperawatan yang dimaksud itu adalah diantaranya cabang ilmu keperawatan klinik, ilmu keperawatan dasar, cabang ilmu keperawatan komunitas , cabang ilmu penunjang. 2) Mempunyai kode etik profesi. Satu hal bahwa keperawatan adalah profesi salah satunya mempunyai kode Kode etik keperawatan pada tiap negara berbeda-beda akan tetapi pada prinsipnya adalah sama yaitu berlandaskan etika keperawatan

yang

dimilikinya, dan di negara Indonesia memiliki kode etik keperawatan yang

telah ditetapkan pada musyawarah nasional dengan nama kode etik keperawatan Indonesia. 3) Pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Perawat sebagai profesi karena Di Indonesia berbagai jenjang pendidikan keperawatan telah dikembangkan dengan mempunyai standar kompetensi yang berbeda-beda mulai dari jenjang D III Keperawatan sampai dengan S3 akan dikembangkan. 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi. Keperawatan dikembangkan sebagai bagian integral dari Sistem Kesehatan Nasional. Oleh karena itu sistem pemberian asuhan keperawatan (askep) dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdapat di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Pelayanan / askep yang dikembangkan bersifat humanistik/menyeluruh didasarkan pada kebutuhan klien, berpedoman pada standar asuhan keperawatan dan etika keperawatan. 5) Mempunyai perhimpunan Organisasi Profesi. Perawat dikatakan sebagai profesi karena keperawatan memiliki organisasi profesi sendiri yaitu PPNI. Profesi perawat diakui karena memang keperawatan harus memiliki organisasi profesi yakni yang disebut dengan PPNI. organisasi profesi ini sangat menentukan keberhasilan dalam upaya pengembangan citra keperawatan sebagai profesi serta mampu berperan aktif dalam upaya membangun keperawatan profesional dan berada di garda depan dalam inovasi keperawatan di Indonesia. 6) Pemberlakuan Kode etik keperawatan. Profesi perawat dikatakan sebagai sebuah profesi karena dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat profesional selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku profesional keperawatan sesuai kode etik keperawatan. 7) Otonomi. Keperawatan memiliki kemandirian, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan profesi, mencakup otonomi dalam memberikan askep dan menetapkan standar asuhan keperawatan melalui proses keperawatan, penyelenggaraan pendidikan, riset keperawatan dan praktik keperawatan dalam bentuk legislasi keperawatan ( KepMenKes No.1239 Tahun 2001 )

2. Berdasarkan Undang Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 pengertian Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat 3. Syarat-syarat profesi : 

Memiliki spesialisasi ilmu



Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi



Memiliki organisasi profesi



Diakui masyarakat



Sebagai panggilan hidup



Dilengkapi kecakapan diagnostik



Mempunyai klien yang jelas

4. Lima standar Praktik Keperawatan 1) STANDART I : Pengkajian keperawatan Kriteria Proses : a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang (pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan mempelajari catatan klien lainnya. b. Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang terkait, tim kesehatan, rekam medis dan catatan lain. c. Data yang dikumpulkan, difokuskan untuk mengidentifikasi: a) Status kesehatan klien saat ini b) Status kesehatan klien masa lalu c) Status fisiologis- psikologis- sosial- spiritual d) Respon terhadap terapi e) Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal f)

Resiko – resiko tinggi masalah

2) STANDART II : Diagnosis keperawatan Kriteria Proses : a. Proses diagnosis terdiri dari analisis, interpretasi data, identifikasi masalah klien dan perumusan diagnosis keperawatan. b. Komponen diagnosis keperawatan terdiri dari: Masalah (P), Penyebab (E), dan tanda atau gejala (S) atau terdiri dari masalah dan penyebab (PE).

c. Bekerja sama dengan klien, dekat dengan klien, petugas kesehatan lain untuk memvalidasi diagnosis keperawatan d. Melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnosis berdasarkan data terbaru. 3) STANDART III : Perencanaan Kriteria Proses : a. Perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, tujuan dan rencana tindakan keperawatan. b. Bekerjasama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan. c. Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien d. Mendokumentasikan rencana keperawatan 4) STANDART IV : Implementasi Kriteria Proses : a.

Bekerja sama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan

b.

Kolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan status kesehatan klien

c.

Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan klien.

d.

Melakukan supervisi terhadap tenaga pelaksana keperawatan di bawah tanggung jawabnya.

e.

Menjadi koordinator pelayanan dan advokasi terhadap klien untuk mencapai tujuan kesehatan

f.

Menginformasikan kepada klien tentang status kesehatan dan fasilitasfasilitas pelayanan kesehatan yang ada

g.

Memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep, ketrampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakannya

i.

Mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien

5) STANDART V : Evaluasi Kriteria Proses : a.

Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, tepat waktu dan terus menerus.

b.

Menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur perkembangan ke arah pencapaian tujuan

c.

Memvalidasi dan menganalisis data baru dengan sejawat dan klien

d.

Bekerja sama dengan klien, keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan keperawatan

e.

Mendokumentasikan hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan

5. Fungsi hukum dalam praktik keperawatan : a. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum b. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain c. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri d. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum. 6. Bagan tata hukum kesehatan di Indonesia UUD 1945

UU Tenaga Kesehatan No. 36/2014

UU Keperawatan No. 38/2014

UU No. 23/1992 ttg Kesehatan

PRAKTIK KEPERAWATAN

Kepmenkes 1239/2002 ttg registrasi praktik keperawatan

UU No. 29/2004 ttg Praktik dokter

PERMENKES 148/2010

PERMENKES 17/2013

Praktik keperawatan di Indonesia berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu: a. UUD 1945 Ini merupakan aturan tertinggi yang ada di Indonesia.Dalam UUD 45 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, jadi semua sendi kehidupan harus berdasarkan hukum.

b. UU No.23/1992 Tentang Kesehatan, dalam UU ini terdapat pasal yang krusial yang mengatur tentang praktik keperawatan, yaitu:  Pasal 32 ayat 4: Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.  Pasal 53, ayat 1: Tenaga

kesehatan

berhak

memperoleh

perlindungan

hokum

dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.  Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. c. UU NO.29/2004 mengatur tentang praktik kedekteran d. Permenkes 148/2010 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Perawat harus mempunyai izin selama melakukan kegiatannya yaitu mempunyai SIP, SIPP. Jika perawat yang bersangkutan tidak mempunyai izin dapat dilakukan teguran oleh dinas kesehatan kota / kabupaten. Selain itu selama bekerja harus tetap menghormati hak dari klien. e. Permenkes 1239/2002 tentang registrasi praktik keperawatan, disini menjelas bahwa perawat harus mempunyai surat registrasi. Dengan surat registrasi ini, perawat baru bias mengajukan untuk permohonan SIP, SIPP. f. UU 38/2004 tentang keperawatan.didalam UU ini diatur semua tentang keperawatan baik dari pendidikan, regitrasi sampai pada sangsi.

7. Sanksi bagi perawat yang melanggar ketentuan hukum saat menjalankan praktik perawat adalah : a.

Pelanggaran ringan , pencabutan izin selama-lamanya 3 bulan

b.

Pelanggaran sedang , pencabutan izin selama-lamanya 6 bulan

c.

Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 tahun

d.

Penetapan pelanggaran didasarkan pada motif pelanggaran serta situasi setempat

8. 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat home care adalah : 1) vital sign 2)

memasang nasogastric tube

3) memasang selang susu besar 4)

memasang cateter

5) penggantian tube pernafasan 6) merawat luka decukbitus 7) suction 8) memasang peralatan O2 9) penyuntikan (IV,IM, IC,SC) 10) Pemasangan infus maupun obat 11) Pengambilan preparat 12) Pemberian huknah/laksatif 13) Kebersihan diri 14) Latihan dalam rangka rehabilitasi medis 15) Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan diagnostik 16) Penkes 17) Konseling kasus terminal 18) konsultasi/telepon 19) Fasilitasi ke dokter rujukan 20) Menyaipkan menu makanan 21) Membersihkan tt pasien 22) Fasilitasi kegiatan sosial pasien 23) Fasilitasi perbaikan sarana klien. 9. Yang dimaksud dengan advocacy adalah kegiatan memberitahukan dan mendukung individu guna membuat keputusan yg terbaik bagi dirinya.Merupakan komitmen moral guna meningkatkan otonomi Sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan klien 10. Tujuan Advocacy adalah : a. Membantu agar klien diperlakukan secara manusiawi. b. Perawat melindungi klien agar diperlakukan dg baik dan terpenuhi kebutuhan fisik, emosi dan budaya c. Terutama klien dlm keadaan tidak sadar dimana diperlukan pengambilan keputusan (spokesperson) d. Perawat tdk dpt bertindak secara efektif sebagai akvokat apabila tdk ada kerjasama diantara anggota tim e. Perawat yg berperan sebagai advokat terjadi konflik dengan anggota tim (Profesional kepentingan klien)