Izin Usaha Pertambangan Pert 4.pdf

Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia Created by: Izma fahria

A. Bentuk Kerjasama Usaha Pertambangan Peroses dan Bisnis Pertambangan

Legalitas Keg Usaha Pertambangan Legalitas Keg Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967 1. Kontrak Karya 2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 3. Kuasa Pertambangan

Bentuk Kerjasama Usaha Pertambangan Kontrak Karya Kontak karya merupakan suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. (Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia)

Kontrak Karya bidang pertambangan dapat dilakukan dengan persyaratan: 1. Kerja sama dengan pemerintah; 2. Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor; 3. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR (Dhaniswara K Harjono, Hukum penanaman modal,)

Bentuk Kerjasama Usaha Pertambangan 2.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PKP2B merupakan  suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batu bara  3. Kuasa Pertambangan, merupakan kuasa yang diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan

B. Syarat dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan

Bentuk Pelaksanaan Usaha Pertambangan: 1. Izin Usaha pertambangan (IUP) 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (UU minerba No.4 thn 2009)

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh: (UU no 4 thn 2009, pertambangan minerba) a. Bupati/Walikota, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

IUP diberikan kepada: a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, BUMD b. Koperasi; dan c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer (PP RI No. 23 thn 2010, Pelaksanaan keg usaha Minerba)

IUP diberikan melalui tahapan: a. Pemberian WIUP, terdiri atas: 1) WIUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang; 3) WIUP mineral bukan logam & batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah (PP RI no. 23 thn 2010, pertambangan minerba)

b. Pemberian IUP IUP terdiri atas dua (2) Tahap, yaitu: 1) IUP ekplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan a. Mineral logam, jangka waktu IUP delapan (8) tahun b. Batu bara & non logam, jangka waktu IUP tujuh (7) tahun c. Batuan, jangka waktu IUP tiga (3) tahun

(2). IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. a. Mineral logam dan batu bara, jangka waktu IUP operasi produksi 20 tahun b. Mineral non logam, jangka waktu IUP operasi produksi 10 tahun c Batuan, jangka waktu IUP operasi produksi 5 tahun.

Untuk mendapatkan IUP eksplorasi , pemohon harus memenuhi: a. Persyaratan administratif b. Persyaratan teknis c. Persyaratan lingkungan dan c. Persyaratan finansial

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin Kegiatan pertambangan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang meliputi tambang mineral, logam, non logam, batuan dan batubara. IPR diberikan kepada: •

Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat

•

Koperasi,

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
 IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: a. Persyaratan administratif b. Persyaratan teknis dan c. Persyaratan finansial

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diberikan melalui tahapan: a. Pemberian WIUPK Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas

b. Pemberian IUPK IUPK terdiri atas: 1) IUPK Eksplorasi terdiri atas : a. Mineral logam (dengan luas 100.000 Ha, jangka waktu 8 thn) atau, b. Batubara (dengan luas 50.000 Ha, jangka waktu 7 thn)

b. Pemberian IUPK IUPK terdiri atas: 2) IUPK Operasi Produksi terdiri atas : a. Mineral logam (dengan luas 25.000 Ha, jangka waktu 20 thn) atau, b. Batubara (dengan luas 15.000 Ha, jangka waktu 20 thn)

Persyaratan IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi harus memenuhi: 1) Persyaratan administratif 2) Persyaratan teknis 3) Persyaratan lingkungan 4) Persyaratan finansial

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni: a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

“Have a nice weekend”

Thanks