Perda_3_1991_pemberian Izin Usaha Bukan Ho

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR NOMOR : 3 TAHUN 1991 T E N T A N G PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA (SKITU) BUKAN H.O DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR Menimbang

: a.

b. Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bahwa dengan perkembangan pembangunan dunia usaha dewasa ini serta memberi kesempatan kepada pengusaha untuk dapat berkembang dan lebih berperan dalam pembangunan Daerah ini, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) bukan H.O dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordenantie) Tahun 1926 No.226 setelah dirobah dengan STBL Tahun 1940 No.14 dan 450 ; Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ; Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ; Instruksi Menteri Dalaiu Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1987 tentang Penunjukan/ Pemberhentian PPNS pada Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur. M E M U T U

S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA BUKAN H.O DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ; b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur ; d. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha bukan H.O adalah izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruangan-ruangan tempat bekerja dan jasa, yang untuk mendirikannya tidak memerlukan izin gangguan (H.O) ; e. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pekerjaan, pembelian, penjualan, dan jasa-jasa lainnya yang membuka / mempergunakan tempat usaha serta berdomisili dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ; f Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. BAB II P E R I Z I N A N Pasal 2 Setiap pendirian tempat-tempat usaha/ jasa dalam Daerah, wajib Keterangan Izin Tempat Usaha bukan H.O dan Bupati Kepala Daerah.

mendapat

Surat

Pasal 3 Bagi jenis usaha yang untuk mendirikannya berlaku ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Gangguan (H.O) STBL 1926 No. 226, sebagaimana telah dirobah dan ditambah terakhir dengan STBL 1940 No.14 dan 450, diwajibkan memperoleh Surat Keterangan Izin Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha bukan H.O diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu selama 3 ( tiga ) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun serta dapat diperpanjang kembali setelah masa izin terakhir. (2) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Bukan H.O dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dan Bupati Kepala Daerah. Pasal 5 Permohonan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Bukan H.O ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 6 Surat permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sehingga oleh Bupati Kepala Daerah telah dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan izin segera diproses dan selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

Pasal 7 Bupati Kepala Daerah dapat menolak permohonan pemberian Izin Tempat Usaha Bukan H.O apabila lokasi/ tempat dimohonkan izin untuk suatu kegiatan/ usaha tidak sesuai dengan lokasi/ tempat kegiatan usaha jenis dari kegiatan/ usaha yang dimohonkan. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 8 Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Bukan H.O dipungut Retribusi untuk kegiatan : 1. Usaha hasil bumi yang berbadan hukum..................... Rp.25.000,2. Usaba Hasil bumi perorangan.. . ......................... Rp.10.000,3. Usaha apotik .. . ....................................... Rp.25.000,4. Usaha Depot Obat.. . .................................... Rp.15.000,5. Usaha Angkutan dan lain sejenisnya.. . .................. Rp.20.000,6. Kontraktor, Leveransir Golongan C .. . .................. Rp.15.000,7. Kontraktor, Leveransir Golongan B.. . ................... Rp.25.000,8. Kontraktor, Leveransir Golongan A .. . .................. Rp.50.000,9. Usaha Import Eksport dan sejenisnya .. . ................ Rp.15.000,10. Usaha Pertokoan dan sejenisnya........................... Rp.15.000,11. Usaha penginapan/losmen dan sejenisnya .................. Rp.15.000,12. Usaha tempat praktek dokter ......... ...... ............ Rp.25.000,13. Usaha perjalanan/travel biro............................. Rp.25.000,14. Usaha Konsultan.......................................... Rp.25.000,15. N o t a r i s ........................................... Rp.25.000,16. Usaha Pengacara ......................................... Rp.15.000,17. Usaha restoran dan sejenisnya............................ Rp.15.000,18. Usaha kedai kopi......................................... Rp. 5.000,19. Usaha katering........................................... Rp.10.000,20. Pedagang grosir.......................................... Rp.25.000,21. Kios – kios.............................................. Rp.10.000,22. Penggilingan kopi........................................ Rp.15.000,23. Usaha foto copy, lightdruk dan pers...................... Rp.30.000,24. Usaha foto copy.......................................... Rp. 5.000,25. Industri pakaian jadi.................................... Rp.30.000,26. Usaha genteng, batu bata tegel keramik dll............... Rp.15.000,27. Tukang jahit............................................. Rp. 5.000,28. Industri kerajinan lainnya............................... Rp.10.000,29. Salon kecantikan......................................... Rp.10.000,30. Optik kaca mata.......................................... Rp.15.000,31. Praktek bidan............................................ Rp.15.000,32. Photo studio............................................. Rp.20.000,33. Reparasi radio/ TV/ kulkas/AC dll........................ Rp.15.000,34. Tukang pangkas per kursi................................. Rp. 3.000,35. Toko/reparasi sepeda/becak............................... Rp.10.000,36. Laboratorium I balai pengobatan/Klinik................... Rp.25.000,37. Biro jasa................................................ Rp.10.000,38. Lain-lain (gudang/ ruang penyimpan) : a. 1 s/d 20 M2........................................... Rp.10,000,b. 20 s/d 50 M2.......................................... Rp.20.000,c. 50 s/d 100 M2......................................... Rp.30.000,d. diatas 100 M2 tiap-tiap M2 ditambah .................. Rp. 500,BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah merupakan tindakan pidana pelanggaran. BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10 (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertalna pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda atau surat ; e. mengambil sidik jan dan memotret seseorang ; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cuku bukti atau peristiwa tersebut bu kan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu kan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah mi maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah mi dinyatakan tidak berlaku lagi ; Pasal 12 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Daerah. Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA (SKITU) BUKAN H.O. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II ACEH TIMUR Ketua, H. SAYED ALWY Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Aceh Timur No. 2 tanggal 30 – April -1991 Seri B Nomor 2 Sekretaris Wilayah /Daerah d.t.o (DRS. ARSYAD HUSIN) NIP: 010020169

Langsa, 27 Februari 1990. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II ACEH TIMUR M. N 0 E H AR Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 188.342/132/1991 tanggal 13April -1991