KEMBALI KEPADA AJARAN AGAMA “ SYARAK MANGATO, ADAIK MAMAKAIKAN”, DAN DENGAN SEMANGAT BERNAGARI, KITA JALIN KERJASAMA UNTUK MEWUJUDKAN “NAGARI SEJAHTERA DAN MANDIRI”, MENUJU NAGARI MADANI Nagari, adalah satu sistem pemerintahan terendah, dalam struktur masyarakat Minangkabau, Sifatnya multi dimensi dan multi fungsi. Nagari mempunyai aspek formal dan informal. Secara formal dia adalah bahagian yang integral dari pemerintahan nasional. Secara informal dia adalah unit kesatuan adat dan budaya Minangkabau. Wilayah Nagari adalah suatu aset dalam pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari harus fokus menyiasati babaliak ka Nagari sebagai suatu sistim berpemerintahan dan melaksanakan kehidupan anak Nagari dalam adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Analisis Nagari yang paling utama adalah mengelola pemerintahan. Bagaimana Nagari diatur dan dibangun. Nagari adalah jamak, bukan tunggal. Perbedaan sistem dalam Nagari membuat setiap Nagari mempunyai dinamika tersendiri. Dari sisi adatnya, adaik salingka nagari.
Masyarakat Madani, adalah sebuah masyarakat demokratis. Anggota masyarakatnya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya. Pemerintahannya memberi peluang seluasluasnya bagi kreatifitas warga untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Masyarakat madani menjunjung nilai-nilai kemananan (sekuriti). Memikili tanggung jawab dan kebersamaan (responsibility) yang menjadi modal utama dalam mewujudkan program bernagari dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rambu-rambu yang perlu di waspadai • • • • • • • •
Mesti dijaga, nilai kearifan budaya basilang kayu dalam tungku, di sinan api mangko ka iduik, Penghormatan pada perbedaan dalam masyarakat yang menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas. Menjauhi prasangka dan permusuhan. Kebersamaan dalam ikatan adaik salingka nagari, kearifan budaya dan potensi besar mengembangkan program bernagari, Mewujudkan berat sepikul ringan sejinjing. Elitisme dan ‘ujub mesti diganti dengan musyawarah yang menjadi modal utama merebut prestasi. Masyarakat madani adalah masyarakat integratif (menyatu) secara sosial, politik maupun ekonomi. Ajaran agama dan adat di tengah masyarakat berperan mengatasi problematika sosial yang berlaku di dalamnya.
Agama Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dlm kehidupan bermasyarakat, ketika benar dipahami, dihayati dan diamalkan secara kaffah.
“ Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS.2,AlBaqarah: 208)
Konsep pemerintahan harus mampu menaungi masyarakatnya. masyarakatnya Pemerintahan Nagari dibingkai UUD’45 dlm NKRI, dan Perda tentang Pemerintahan Nagari. Pelaksanaan hubungan berpemerintahan di Nagari, harus berdasarkan adat yang berlaku. Maka, adat harus benar-benar dikuasai oleh semua aparat pemerintahan Nagari. Adat tidak semata sebagai kekayaan sains (ilmu pengetahuan) ke-Minangkabau-an. Adat harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan dan hubungan bermasyarakat.
Menampilkan program masyarakat madani tidak dapat dilepaskan dari menerjemahkan pesan Kitabullah, dan menjaga lingkungan yang sehat, dalam ulayat yang kaya.
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S 47;7)
Menghimpun potensi dari bawah,
ْصهِم ِ َلتِهِمْ و إخْل َ َ بِدَعْ َوتِهِمْ و ص:ضعَفَا ِئهَا ُ ِإ ّنمَا ُتنْصَُر هَذِهِ ْالُمّةُ ب Sesungguhnya umat ini ditolong oleh kaumnya yang lemah dengan do’a, shalat dan keikhlasan mereka. (HR. Bukhari dan Nasa’I)
• • • • • •
• •
Hakikat berpemerintahan Nagari = mematuhi UU Negara. Menghidupkan jati diri beradat, berNagari. Melahirkan kepeloporan dalam berbagai bidang. Menguatkan musyawarah anak Nagari yang dikuatkan oleh Wali Nagari dalam nilai keteladanan. Pemimpin Nagari adalah putra terbaik atau penghulu. Perlu dijaga nilai kesetaraan dan keterwakilan, dari ninik mamak, alim ulama,cadiak pandai, angkatan muda, dan tokoh – tokoh adat di dalam Nagari, Urusan Nagari adalah urusan bersama seluruh warga masyarakat Nagari. Kerjasama antar generasi, sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Nagari.
• • • • • • • •
BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari, yang ditetapkan Anak Nagari, Semestinya perwujudan dari tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Nagari, menjadi pelopor di dalam melaksanakan adat Minangkabau yang berfalsafah Adaik basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. BAMUS di Nagari adalah perwujudan prinsip demokrasi berpemerintahan, untuk melaksanakan pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari (Kepala Nagari). Semestinya, semua perangkat itu beragama (Islam). Karena, tidak dapat disebut Minangkabau jika tidak beragama dengan Islam. Mengaktualisasikan fungsi dan peran tungku tigo sajarangan, melalui keteladanan, terutama dalam pelaksananan agama dan adat. Bamus Nagari dan seluruh perangkat adat di Nagari, adalah satu bentuk otonomi penuh pada Nagari untuk mengatur rumah tangga Nagari dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Wali Nagari bersama tokoh masyarakat dalam BAMUS akan menyusun program-program pembangunan Nagari.
– Memelihara identitas dengan ketaatan. Ikatan kuat sikap kemajemukan. – Rumah tangga harus menjadi benteng akidah dan menghormati hak privacy lingkungan. – Agama Islam menekankan budi pekerti dan persaudaraan sebagai karunia Allah. – Menghormati prinsip “kalimatin sawa”. – Mesti membangun saling menghargai, dengan mendidik sifat dan mengembangkan cita-cita sesuai akhlaq rahmatan lil-‘alamin. – Hilang rasa hormat >> kemajemukan lenyap. – Penindasan hak-hak asasi, dan pemaksaan akan merusak kesatuan bangsa yang hidup dengan beragam budaya (multi kultur/religi).
Perubahan dalam kehidupan beradat telah merambah Minangkabau. Adat ndak dipacik arek, agamo ndak dipagang taguah. Fakta menunjukkan bahwa adat tidak berdampak banyak terhadap generasi muda itu. Tempat bertanya tidak ada, Banyak yang tidak mengerti adat. Generasi muda di Nagari mulai kebingungan. Solusinya, harus ada kegiatan kembali ke surau, menjadi upaya pendidikan dan pembinaan karakter anak nagari. Memang telah terjadi krisis identitas pada generasi muda Minagkabau, akibat perubahan dalam nilai – nilai adat. Karena itu, adat tidak memberi pengaruh yang banyak terhadap generasi muda Minangkabau. Generasi tua tidak pula memberikan suri teladan. Akibatnya, generasi muda menjadi bersikap apatis terhadap adat itu sendiri. Solusi ; kembali ke surau dengan cara membuatnya menjadi suatu pendidikan informal.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Hubungan Kerabat di Nagari mesti berlangsung Harmonis dan Baik Karena ada perasaan malu, bila tidak membina hubungan dengan baik. Seseorang akan dihargai, apabila ia berhasil menyatu dengan kaumnya. Hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau yang kompleks terjaga dengan ”nan tuo di hormati, nan ketek di sayangi, pandai ba gaul samo gadang”. Nilai-nilai ideal kehidupan ini, mesti dihidupkan terus dalam kehidupan bernagari. rasa memiliki bersama, kesadaran terhadap hak milik, kesadaran terhadap suatu ikatan, kesediaan untuk pengabdian, Menjaga hubungan positif pernikahan. Pembangunan Nagari harus memakai pola keseimbangan dan pemerataan. Peningkatan usaha ekonomi Nagari dipacu dengan mengkaji potensi Nagari. Kekekrabatan dijaga oleh ninik mamak dan penghulu yang dihimpun dalam KAN; • satu pandangan dalam banagari, • cinta kepada Nagari yang sama dipunyai, • kegiatan pembangunan yang dipersamakan.
1. Umat Islam wajib memelihara solidaritas sesama, bahwa seluruh manusia adalah keluarga Allah. 2. Setiap diri wajib mempertahankan damai dan menyelesaikan setiap perselisihan secara damai. 3. Umat Islam menyadari tugaspendukung risalah, mewujudkan kemashalahatan umat banyak. 4. Umat Islam berkewajiban mulai dari diri sendiri. 5. Kewajiban mesti harus lebih dahulu sebelum hak menjadi tuntutan. 6. Wajib pelihara diri dan keluarga dari terjerumus ke dalam kekufuran.
Ringkasnya, 2. Menghidupkan suasana berpemerintahan Nagari, membangun kembali masyarakat hidup beradat sopan santun, dengan cara meminta pemerintah Nagari mengeluarkan peraturan bagi tiap suku untuk melengkapi kembali perangkat sukunya. 3. Memperkuat perangkat nagari yang memiliki kualifikasi keilmuan, kejujuran, kesetiaan kepada negara, serta keahlian mengelola nagari dalam pemerintahan nagari. • Mengusahakan lahirnya peraturan Nagari, bahwa ada kewajiban bagi para perantau satu Nagari untuk membantu mengembangkan kampung halamannya melalui sumbangan, bantuan, pemikiran dan lainnya, termasuk dalam penguatan perangkat pemerintahan Nagari.