Investigasi

INVESTIGASI Pendahuluan: Perjalanan Program Pengembangan Kecamatan PPK sampai saat ini masih menyisakan ratusan masalah implementasi program yang harus difasilitasi penanganannya sampai tuntas. Kasus yang terjadi sebagaian besar merupakan tindak pidana dengan modus operandi “Penyalahgunaan/penyimpangan/ penyelewengan dana” oleh pelaku – pelaku PPK. Berkaitan dengan hal itu, kita akan selalu berhadapan dengah upaya klarifikasi dan investigasi terhadap masalah yang dihadapi. Untuk itu leaflet ini akan menyajikan beberapa point penting tentang investigasi sebagai referensi yang dianggap relevan bagi kita dalam menindaklanjuti temuan/laporan/pengaduan tentang adanya masalah implementasi program (PPK). Pengertian Investigasi: Istilah Investigasi lebih lazim dikenal dalam terminologi jurnalistik, namun dalam perkembangannya istilah Investigasi lebih diperluas pengertiannya. Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Dalam konteks penanganan masalah PPK, investigasi merupakan lanjut yang dilakukan dalam rangka untuk mengungkap fakta yang dengan indikasi adanya penyalahgunaan/penyelewengan penyimpangan prinsip dan prosedur PPK, intervensi negatif ataupun yang terjadi dalam pelaksanaan PPK.

upaya tindak berkaitan erat dana PPK, force majeure

Investigasi dalam konteks penanganan masalah implementasi PPK, didasarkan pada kebutuhan akan data/informasi/bukti/fakta yang diyakini kebenarannya untuk kepentingan pembuktian suatu kasus. Siapa yang dapat Melakukan Investigasi Terhadap Masalah – Masalah Implementasi PPK? Secara internal, yang dapat melakukan investigasi terhadap masalah implementasi program (PPK) adalah Konsultan dan Aparat pemerintah yang berwenang secara berjenjang, Penlok, Tim Khusus yang dibentuk oleh masyarakat baik dalam forum MD maupun MAD. Sedangkan secara eksternal, pihak yang dapat melakukan investigasi terhadap masalah implementasi program (PPK) adalah Banwas kecamatan, Bawasda, BPKP serta aparat Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kasus kasus - litigasi. Informasi selengkapnya, silahkan Download Leaflet PPK