Integrasi Siak Dan Sikda

  • Uploaded by: Anis Fuad
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Integrasi Siak Dan Sikda as PDF for free.

More details

  • Words: 762
  • Pages: 27
Integrasi SIAK dan SIKDA: mungkinkah dan bagaimana? Anis Fuad Minat Simkes Prodi S2 IKM FK UGM http://anisfuad.blog.ugm.ac.id anis[dot]fuad[at]gmail[dot]com

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) •

• •

• •

adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan

UU 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP 37 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tujuan SIAK (ps 70) Pengelolaan SIAK bertujuan: • a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; • b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; • c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan

Pasal 32 (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil. (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: – – – – – – – – – – – – –

kelahiran; kematian; lahir mati; perkawinan; perceraian; pengakuan anak; pengesahan anak; pengangkatan anak; perubahan nama; perubahan status kewarganegaraan; pembatalan perkawinan; pembatalan perceraian; dan peristiwa penting lainnya.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Induk Kependudukan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya Pasal 37 (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas: – – –

6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar. Pasal 38 (1)NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Sistem Informasi Kesehatan • Gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan dalam program kesehatan untuk mengumpulkan, mengolah, mengirimkan dan menggunakan data untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian (pengambilan keputusan). • Melekat pada sistem dan budaya (Lippeveld & Sauerborn, 2000)

Sistem Informasi Kesehatan Daerah • • • • • • • •

SIK di tingkat kabupaten, yang merupakan bagian dari SIKDA prov dan SIKNAS Bagian dari SI-Kab (E-Gov) utk mendukung pembangunan kesehatan (pemkab) Dasar penilaian masalah kesehatan, pembuatan kebijakan & penjaminan masalah kesehatan (dinkes) Pelayanan primer(puskesmas) dan sekunder (rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta Tidak hanya memuat data individu yang sakit (capil/bapenduk), tetapi juga perempuan kelompok usia reproduktif, PUS (PWS KIA) dan kelompok anak-anak (diknas) Termasuk yang cedera di jalan (kepolisian) Memuat data faktor risiko lingkungan (peta wilayah dari Bappeda) Termasuk fasilitas kesehatan, keuangan serta sumber daya kesehatan

Berbagai sumber informasi dalam SIKDA

Census

Administrative record system

Vital registration

Service record system

Pop based surveys

Population-based Sumber: Healthmetrics, WHO

Health status record system & surveillance

Health services-based

Hirarki status kesehatan masyarakat Mati, Cacat sembuh

terdiagnosis gejala

Faktor risiko

Keseluruhan populasi

g

Sebaran kasus DHF di kota Jogja (Jan-April)

Cluster DHF di utara stasiun Tugu : Januari : Februari : Maret : April

Stasiun Tugu

Sebaran kasus TB di kota Jogja (Juli – Desember 2004)

Kasus TB dengan buffer zone 200 m dari sungai

Diagram Alir Data SIMPUS

Wireless Wide Area Network

Inovasi apa lagi utk meningkatkan kualitas pelayanan?

STRATEGI PENGEMBANGAN SIKNAS DI ERA OTONOMI DAERAH MANAJER & PENGAMBIL KEPUTUSAN

PENGEMBANGAN PELAYANAN DATA & INFORMASI UTK MANAJEMEN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI & SUMBERDAYA

FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM2 INFORMASI KES DAERAH

PENETAPAN & PELAKSANAAN SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN BARU

Slide BAMBANG H, Pusdatin

INTEGRASI & SIMPLI FIKASI PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA

MASYARAKAT

PENGEMBANGAN PELAYANAN DATA & INFORMASI UTK MASY

Strategi • (1)Mengembangkan kebijakan, regulasi dan peraturan terkait dengan permasalahan dan penerapan SIK • (2)Analisis sistem (rancangan SIK, set up dan pemeliharaan) • (3)Mempromosikan mutu data • (4)Menerapkan teknologi informasi kesehatan secara tepat • (5)Mendorong mekanisme komunikasi, kerjasama dan koordinasi

• (6) Mengembangkan dan mengalokasi sumber daya pendukung SIK (SDM, infrastruktur, pembiayaan); • (7) Penguatan sharing data, analisis dan penggunaan data di seluruh tingkatan • (8) Memperkuat pengumpulan dan penggunaan data di sistem yang terdesentralisasi; • (9) Pemasaran produk SIK secara efektif • (10) Memperkuat keterkaitan (linkage) antara SIK dan penelitian kesehatan

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=166903&actmenu=44

Diskusi • Mungkinkah mengintegrasikan? • Bagaimana batas kerahasiaan, privacy, keamanan dan interoperabilitasnya? • Bagaimana prakteknya? Teknologinya? • Legalitas dan keabsahannya?

Related Documents


More Documents from "Prof. DR. H. Imam Suprayogo"