Indo Vietnam.docx

1. INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara di Asia Tenggara yang

dilintasi

benua Asia dan Australia,

garis khatulistiwa dan serta

antara Samudra

berada

di

antara

Pasifikdan Samudra

daratan Hindia.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi Hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Berbentuk sebagai

negara

kesatuan dan

dengan

bentuk

pemerintahannya

republik,

dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini di Pulau Papua, Malaysia di Pulau Kalimantan dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia. Memiliki ideologi Pancasila dan Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Sejarah Indonesia pun telah dipengaruhi oleh beberapa bangsa lainnya. Kepulauan- kepulauan di Indonesia sendiri telah menjadi wilayah perdagangan penting dimulai sejak abad ke-7, dimana sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yaitu

sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berlokasi di Palembang. Dan kerajaan tersebut telah menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India,

juga

dengan

Arab.

Kerajaan-kerajaan

lainnya

yang

beragama Hindu atau Buddha mulai tumbuh di awal abad ke-4 hingga ke-13 Masehi, lalu diikuti para pedagang dan ulama yang berasal dari jazirah Arab yang membawa agama Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-16, selanjutnya datanglah bangsa Eropa di akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Indonesia berada dibawah penjajahan Belanda sekitar 3,5 Abaddan

Indonesia yang saat itu

bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya pada akhir Perang Dunia II, di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka. Selanjutnya, Indonesia memiliki banyak tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, juga modernisasi yang berkembang pesat di era ini. Indonesia juga merupakan anggota PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965, lalu Indonesia bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia. Selain PBB, Indonesia merupakan negara anggota dari organisasi yang ada di dunia seperti ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20.

1.1 Poltik Domestik Indonesia Pasca reformasi, konfigurasi politik di Indonesia menjadi berubah-ubah secara dinamis. Perkembangan politik semakin berliku-liku sesuai dengan kepentingan elit

di masanya. Partai politik memegang peranan yang sangat signifikan dalam hal membangun sistem kenegaraan yang sehat. Sebuah tata pemerintahan yang baik akan tercipta, jika atmosfer politik turut mendukung sebagai sebuah komponen yang baik pula. Ibarat putaran roda, siklus pergantian penguasa di negeri ini pun sudah terjadi. Peralihan dari penguasa menjadi oposisi ataupun sebaliknya. Seharusnya hal tersebut dapat diartikan bahwa memang saat ini suasana perpolitikan nasional sangat dinamis. Bagaimana tidak, Partai Politik sebagai perangkat demokrasi kemudian terlibat dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam sebuah “ring” dan regulasi yang sudah ditentukan. Kontestasi yang secara otomatis menuntut Partai Politik untuk terus berstrategi. Koalisi, barangkali cara yang dianggap efektif guna menghimpun kekuatan yang berujung perebutan kekuasaan. Di Indonesia pasca reformasi, sistem koalisi menjadi tren yang efektif digunakan karena memang pada dasarnya sudah disahihkan dalam Konstitusi. Frasa “gabungan partai politik” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 begitu menunjukan bahwa koalisi memang merupakan cara yang sah dan konstitusional. Apabila menilik pada era awal reformasi, fenomena “Poros Tengah” di MPR yang digawangi oleh Amien Rais. Saat itu kekuatan koalisi yang bernama “Poros Tengah” mampu menghantarkan Gus Dur sampai ke istana. ‘Poros Tengah” yang notabene merupakan gabungan partai-partai “medioker” mampu menumbangkan partai-partai besar kala itu. Kemudian di era Pemerintahan Presiden SBY, terbentuknya koalisi besar pendukung pemerintah, Partai Demokrat waktu itu didukung oleh Partai Golkar, PKB, PKS dan PAN membentuk koalisi politik bahkan sampai dengan membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Setgab menjadi sebuah laboratorium strategi yang mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden saat itu berasal dari setgab. Terakhir, yang terjadi pasca Pemilihan Umum Presiden 2014, sangat penuh dinamika dan intrik. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisi partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan gabungan partai-partai koalisi. Parlemen menjadi sangat sibuk dengan hiruk pikuk perdebatan kedua belah pihak. Mulai dari format pemilihan pimpinan di DPR, ataupun persoalan dukungan dan kritikan terhadap setiap

kebijakan Presiden. Apabila diperhatikan dengan seksama kesemua rangkaian historis mengenai koalisi partai politik di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa koalisi yang dibangun di Indonesia adalah koalisi berbasis kepentingan, bukan ideologi. 871 Koalisi hanya sekedar menjadi cara pemenuhan “threshold” belaka. Partai politik hanya berfikir bagaimana syarat “gabungan partai politik” terpenuhi ketika mengusung pasangan calon. Hal yang demikianlah sebenarnya yang menjadi permasalahan. Sistem koalisi di Indonesia justru menimbulkan paradoksal. Di sisi elit, pertentangan KMP dan KIH begitu terlihat kental dan seolah tidak ada titik temu, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di daerah-daerah. Pada 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pilkada serentak, dan dapat diamati bahwa fenomena duel sengit KMP versus KIH tidak terjadi di level daerah. Berdasarkan data KPU di beberapa daerah yang pasangan calonnya diusung dari gabungan partai KMP dan KIH di pusat. Sebagai contoh di Kota Semarang misalnya, salah satu calon diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kota Magelang salah satu calon diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), kemudian yang menarik adalah koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Surabaya. Hal demikian semakin menunjukkan apa yang menjadi dasar koalisi partai politik di Indonesia. Koalisi menjadi tidak linear dari pusat dan daerah dan secara otomatis pula muncul pertanyaan lantas dimana konsistensi perwujudan visi misi parpol dengan praktik yang demikian. Menjadi nyata bahwa “kepentingan” adalah faktor utama dari koalisi yang dibangun. Lantas yang menjadi permasalahan kedua adalah sulitnya menemukan kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Inkonsistensi koalisi ini yang menjadikan adanya perbedaan sudut pandang , misalnya Gubernur Provinsi A dan Walikota di bagian provinsi tersebut, walaupun berasal dari partai yang sama, namun tidak diusung oleh partai koalisi yang sama, dan sudah barang tentu pula dalam pembentukan kebijakan politik pasti akan mengutamakan kepentingan koalisinya terlebih dahulu. Namun demikian, ini adalah konsekuensi dari pilihan sistem yang sudah disepakati, demokrasi memang tidak pernah diamini bersamaan oleh seluruh masyarakat, karena demokrasi memang

memiliki ruang hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, paradoks ini mungkin tidak hanya terjadi hari ini saja, tapi di masa datang juga. Maka dari itu, Penulis mencoba mengamati dan meneliti bagaimana sesungguhnya sistem politik di Indonesia ini sudah memasuki era oligarki yang kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan birokratis antara pusat dan daerah. Sumber: Jurnal ( Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi Di Indonesia Political System Shifting and Its Implication to Legal and Bureaucratic System In Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016 ) 1.2 Politik Luar Negeri Indonesia Politik luar negeri Indonesia dikenal dengan politik yang bebas aktif dengan memiliki landasan yang kuat dan kokoh.Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan ke-4 Pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 yang termasuk didalamnya. Dalam aline pertama tersebut menyebutkan, “penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sedangkan dalam alinea ke-4 menyatakan, “ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sedangkan pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Dimana keadaan pada saat itu, negara-negara dunia terpecah ke dalam dua blok yang saling berperang (perang dunia ke-2). Dan Indonesia memproklamirkan posisinya tidak memihak pada blok manapun. Sifat bebas-aktif Indonesia tersebut tetap diabadikan sampai saat ini untuk mencapai 22 kepentingan dan tujuan nasional dari bangsa Indonesia sebagaimana termaktum dalam pembukaan UUD 1945. Agar prinsip bebas-aktif tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional Politik Luar Negerinya yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Pada masa Orde Lama, landasan operasional politik luar negeri sebagian besar dinyatakan dalam maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno, antara lain maklumat politik pemerintah yang dikeluarkan pada 1

November 1945, Pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)‟ pada tanggal 17 Agustus 1960, serta pernyataan Presiden Soekarno dalam “Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”, yang ditetapkan sebagai garis-garis besar Politik Luar Negeri Indonesia, dengan keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/kpts/Sd?I/61 tanggal 19 Januari 1961. (Wuryandari,Ed 2008)

Pada masa Orde Baru, landasan operasional Politik Luar Negeri Indonesia semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya : ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, ketetapan MPRS tanggal 22 Maret 1973, petunjuk Presiden 11 April 1973, petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta keputusan-keputusan Menteri 12 Reni Windiani, (2007), Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. Jurnal. Hal.2 23 Luar Negeri. Setelah reformasi digulirkan, dua kabinet yaitu Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasikan Politik Luar Negeri Indonesia melalui : ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no. 37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU no. 24 tentang perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasioan, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal, khusus untuk hubungan luar negeri perubahan ada pada pasal 13. Pada kabinet selanjutnya yakni Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional Politik Luar negeri pada tiga rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004- 2009 yang isinya: 1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.

2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri Indonesia. 3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Politik luar negeri Indonesia di atur dalam UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang dilaksanakan melalui diplomasi aktif. UU ini mengatur aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang meliputi sarana, mekanisme pelaksanaan hubungan luar negeri, perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk perwakilan dan konsulat diluar negeri. Pada pasal tiga UU no 37 tahun 1999 menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia diabadikan untuk kepentingan nasional.Politk luar negeri juga dilaksankan dengan diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. ( UU RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri). 1.3 Ekonomi Indonesia Perekonomian Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia dan termasuk anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo

hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitan kembali ekonomi, ekonomi Indonesia

yang

ditopang

dari

kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspormenggerakkan

ekonomi

Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990an, di mana

Indonesia

mampu

menciptakan

stabilitas

politik,

sosial

dan

pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. Indonesia telah berhasil melewati masa-masa sulit saat diterpa krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 1998. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah itu kemudian merontokkan bangunan ekonomi yang telah dicapai lebih dari tiga dasa warsa. Setelah lebih dari satu dasawarsa pemulihan ekonomi dari krisis, kini kondisi perekonomian telah bangkit menuju kemajuan. Bahkan saat datang krisis di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat, perekonomian nasional tetap mampu bertahan dari dampak krisis tersebut. Meski masa-masa suram telah berlalu, tetapi berbagai ganjalan dalam perekonomian masih muncul.Tantangan pembangunan nasional kita adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati secara merata

sehingga

tidak

menimbulkan

ketimpangan

distribusi

pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi pada satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, tetapi di sisi lain memunculkan ketimpangan yang masih cukup tinggi. Beranjak dari keterpurukan ekonomi, tantangan serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menyongsong datangnya MEA 2015 yang dipercepat dari tahun 2020, Indonesia harus berperan aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan memperkuat informasi dan teknologi. (Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI ASEAN, Volume 8, Nomor 01, April 2018) Parimin, M. Umar Maya Putra. 1.4 Budaya Indonesia

Di Indonesia terdapat sekitar 300 kelompok etnis, dan tiap etnis tersebut memiliki warisan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad, hal tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Misalnya ada ttarian Jawa dan Bali tradisional yang memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti Wayang Kulit yang menampilkan

kisah-kisah

tentang

kejadian

mitologis

Hindu Ramayanadan Baratayuda. Terdapat banyak seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam.

Diantaranya

ada

beberapa

yang

dapat

ditemukan

di

daerah Sumatera seperti tari Ratéb Meuseukat dan tari Seudati dari Aceh. Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain. Indonesia mempunyai bangunan bersejarah seperti candi – candi yg mempunyai ciri khas budaya dari daerahnya masing – masing. Contohnya candi Borobudur yg sudah dipercaya jadi 7 keajaiban dunia. Setiap daerah Indonesia ini mempunyai beragam lagu tradisional dan dalam industri permusikan Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dikarenakan musik dangdut yg cuma dipunyai oleh Indonesia and sudah dipercaya dunia lewat UNESCO. Pada umumnya tiap suku di Indonesia mempunyai bahasa lokal atau bahasa ibu yang berbeda-beda. Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 30 suku bangsa, maka tak heran di Indonesia memiliki sekurangnya 655 bahasa lokal atau bahasa ibu. Jumlah bahasa lokal di Indonesia menempati peringkat ke dua dari 25 negara di dunia yang memiliki bahasa lokal di dunia yang memiliki keanekaan bahasa lokal endemik setelah Papua Guinea. (Maffi 1999: 24).

1.5 Pariwisata Pembangunan pariwisata di Indonesia terus dilakukan dengan mendayagunakan sumberdaya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan

ekonomi

yang

dapat

diandalkan.

Perkembangan

yang

pesat

dari

komponen-komponen pariwisata yang berperan dalam membangun berbagai kegiatan pariwisata, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa komponen diantaranya

ekonomi pariwisata pengeluaran

yang

wisatawan

mempengaruhi pendapatan nusantara

pengeluaran

nasional wisatawan

mancanegara, investasi dari pemerintah atau swasta di sektor pariwisata, pengeluaran promosi pariwisata, dan pengeluaran usaha bidang pariwisata (Hermawan, 2012). Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pariwisata nasional, baik fasilitas wisata maupun destinasi wisata nasional, terus mengalami perkembangan. Wisatawan dari berbagai daerah dan negara dapat memperoleh informasi terkait pariwisata nasional dari berbagai event promosi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dengan membawa brand pariwisata Indonesia yaitu Wonderful Indonesia. Upaya ini dilakukan supaya dapat menarik minat kunjungan dari para wisatawan untuk berwisata ke Indonesia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia adalah hal penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, dan garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung di Sumatera merupakan Indonesia.

Rinjani di Lombok, contoh

dan tujuan

berbagai wisata

taman alam

nasional di

Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau,

Taman Nasional Komodo dan Bali adalah beberapa contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Provinsi yang paling sering dikunjungi oleh turis mancanegara adalah Bali.

2. Vietnam

Vietnam adalah negara yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam merupakan negara yang paling timur di Asia Tenggara. Disebelah utara Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, di sebelah Barat Laut berbatasan dengan Laos, di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kamboja dan disebelah Timur Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Memiliki populasi sekitar 84juta jiwa yang termasuk ke dalam urutan 13 negara penduduk terbanyak di dunia. Vietnam saat ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) Vietnam pada 2013 mencapai 5,3% dan terus meningkat. ( CIA (Central Intelligence Agency), The World Factbook, Vietnam GDP-Real

Growth

Rate.

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>, diakses pada 02 Maret 2019) Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis. abad

10 Masehi mayoritas

Vietnam

berada

Sejak abad 11 SM sampai di

bawah

kekuasaan

kekaisaran Tiongkok. Lalu di tahun 939 M, Vietnam telah merdeka secara politis, dan mulai menggunakan Champa sebagai nama negaranya. Masa setelah ini disebut sebagai masa pembangunan identitas kebangsaan Vietnam. Sejarah awalnya Vietnam adalah sebuah negara, lalu Vietnam terpecah menjadi dua yaitu dibagi menjadi Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan berhaluan nonkomunis. Pada November 1975 konferensi diadakan sebagai penyatuan kembali Vietnam. Konferensi tersebut menyetujui penyatuan kembali Vietnam. Lalu, sehubung dengan hal ersebut tanggal 12 Juli 1976 mulai ditetapkan berlakunya

Vietnam menjadi satu negara yaitu Republik Sosialis Vietnam, dan Hanoi ditetapkan sebagai ibu kotanya. Vietnam adalah negara ketujuh dari organisasi ASEAN yang masuk pada tanggal 28 juli 1995. Vietnam berbentuk republik sosialis. Vietnam dikepalai oleh seorang kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri, sedangkan di tingkat provinsi dan distrik pemerintahan dijalankan oleh komite pemerintahan yang dipilih oleh dewan rakyat dan penguasa tertinggi di pemerintahan tingkat daerah. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. 2.1 Politik Domestik Vietnam Vietnam merupakan negara dengan partai tunggal. Ada sebuah konstitusi baru yang disahkan pada April 1992 menggantikan versi lama tahun 1975. partai Komunis terdahulu memiliki peran utama yang disertakan kembali pada semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama dan didukung oleh Partai Komunis yang diizinkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Yaitu Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), yang merupakan partai serikat pedagang dan pekerja. Walaupun negara Vietnam tetap secara resmi telah janji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, namun makna dari ideologi tersebut telah berkurang secara nyata sejak tahun 1990. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal merupakan panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Vietnam itu sendiri yang mengepalai kabinet yang terdiri dari 3 deputi perdana menteri dan kepala dari 26 menteri dan perwira. Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) merupakan badan pembuat undang-undang yang memegang hak legislatif, yang berjumlah 498 anggota. Majelis ini merupakan yang memiliki posisi lebih tinggi daripada lembaga judikatif dan eksekutif. Keseluruhan anggota kabinet adalah berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam) dan memiliki kewenangan hukum yang paling tinggi di

Vietnam, sekaligus bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat yaitu ada Pengadilan Daerah Vietnam dan Pengadilan Kotamadya Provinsi. Di Pengadilan Militer Vietnam memiliki cabang adjudikatif sangat kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Secara keseluruhan organ-organ pemerintah Vietnam dikontrol oleh Partai Komunis. Kebanyakan orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jenderal Partai Komunis merupakan salah satu pemimpin politik yang terpenting

di

Vietnam,

untuk

mengatur

organisasi

nasional

partai

dan

perjanjian-perjanjian negara, sekaligus untuk mengatur undang-undang. Tentara Rakyat Vietnam atau TVR merupakan tentara nasional Vietnam, TVR ini dirancang untuk mencontoh organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam, Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam dan Penjaga Pantai. Dilihat dari sejarah TVR secara aktif sering dilibatkan dalam pembangunan dalam hal mengembangkan ekonomi Vietnam. Hal tersebut dilakukan untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi Vietnam. TRV juga diterjunkan di bidang lain seperti bidang industri, telekomunikasi, pertanian, perikanan dan perhutanan . Sekarang ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara.

2.2 Politik Luar Negeri Vietnam Dalam politik domestiknya vietnam merupakan negara di Asia Tenggara yang berideologi Komunis. Ideologi komunis ini juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Vietnam mengejar komitmen internasional dibawah aturan Marxis-lenin seperti gerakan komunis internasional serta aksi melawan kapitalis dan imperialis. Vietnam mengidentifikasi lawan dan kawan berdasarkan ideologi.berdasarkan pemisahan dunia ke dalam “two poles” (dua kutub) dan “two sides” (dua sisi),3 Berdasarkan hal ini Vietnam memilih kebijakan luar negeri yang tertutup bagi negara-negara kapitalis barat terutama Amerika Serikat dan lebih mendekatkan diri pada negara-negara komunis seperti Uni Soviet. (Gareth Porter, The Transformation

of Vietnam’s Worldview: From Two Camps to Interdependence, Contemporary Southeast Asia Vol.19, no.1, Juni 1990)

2.3 Ekonomi Vietnam Pada perang Vietnam ternyata telah menyisihkan kehancuran dimana-mana dan berdampak ke krisis ekonomi di Vietnam. Lalu keterpurukan makin menjadi setelah Amerika Serikat melakukan embargo Ekonomi. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mencetuskan reformasi ekonomi yang bernama Doi Moi. Doi Moi ini dibentuk tahun 1986 yang artinya Renovasi. Lalu kebijakan Vietnam tersebut berkembang menjadi keinginan Vietnam untuk membuka diri ke arah ekonomi pasar. Sejak dikeluarkan nya Doi Moi Vietnam telah secara konsisten mengejar integrasi ekonomi internasional yang lebih luas dan dalam sebagai upaya untuk mendukung ekonominya yang telah tertuang dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh CPV yang menekankan pentingnya integrasi internasional sebagai alat untuk membangun negara. ( Le Hong Hiep, “The TPP’s Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment”, Yusof Ishak Institute. Singapore, November 2015, Hal 3 ) Lalu terus digenjot dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Dalam satu pihak, Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan GDP tahunan sebesar 8% dari tahun 1990 hingga 1997 dan berlanjut sekitar 7% dari tahun 2000 hingga 2005, hal tersebut membuat Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia. Pada saat itu juga investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan domestik tumbuh empat kali lipat. Manufaktur, teknologi informasi dan industri teknologi yang canggih tumbuh dengan cepat daripada ekonomi nasional. Vietnam secara relatif adalah pemain baru dalam bisnis perminyakan, tetapi sekarang Vietnam adalah produser minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai produksi 400.000 barel per hari. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka. Vietnam secara umum masih tergolong negara miskin. Namun daya beli publik meningkat dengan pesat. Kemiskinan di Vietnam berdasarkan jumlah

penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari, telah menurun secara drastis dan sekarang lebih sedikit daripada di Tiongkok, dan Filipina. Selanjutnya dari hasil reformasi tanah (land reform), saat ini Vietnam adalah produsen kacang cashew terbesar dengan pangsa 1/3 dari kebutuhan dunia dan eksportir beras kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Vietnam memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok tanam permanen.

Vietnam

juga

mengimpor

bahan-bahan

seperti

beras, kopi, teh, karet dan produk-produk perikanan. Rezim perdagangan bebas yang ingin diikuti oleh Vietnam adalah WTO. Vietnam mendaftar menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 dan baru diresmikan untuk menjadi anggota pada tahun 2007. Proses yang lama ini disebabkan oleh proses transisi ekonomi yang sedang dilakukan oleh Vietnam yang pada saat itu yang harus menyesuaikan sistem ekonominya terutama perdagangan yang sangat liberal. Prinsip-prinsip dan syarat-syarat juga harus dipenuhi oleh Vietnam agar dapat bergabung dengan WTO yang akan membantu untuk meliberalisasi perdagangan Vietnam.

2.4 Budaya Vietnam Vietnam adalah masyarakat kolektivis di mana kebutuhan kelompok sering ditempatkan di atas individu. Kebutuhan masyarakat akan hampir selalu datang sebelum kebutuhan bisnis atau individu. Keluarga secara khusus memainkan peran penting dalam masyarakat Vietnam. Anda akan melihat bahwa hubungan dekat antara keluarga besar dan masyarakat dapat memiliki pengaruh besar pada perilaku individu dan seringkali ada beberapa generasi yang hidup di bawah satu atap. ( Jurnal IKON Prodi D3 Komunikasi Massa – Politeknik Indonusa Surakarta Vol. 2 No. 4 Desember 2016: KOLEKTIVISME TERCERMIN DALAM IKLAN TELEVISI VIETNAM )

Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga, yaitu China. Kebudayaan Vietnam tetap kuat berpegang teguh kepada Konfusianisme yang

menekankan pada tugas-tugas yang kekeluargaan. Pendidikan dihargai sangat tinggi. Sejarahnya di Vietnam, lulus ujian Mandarin kerajaan merupakan satu-satunya cara bagi orang Vietnam untuk maju secara sosial. Di Vietnam, pakaian tradisional wanita disebut Ao

Dai yang

dipakai

pada

momen-momen

tertentu

seperti

pernikahan, Tahun Baru Imlek atau festival-festival. Ao Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria tetapi sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Di Vietnam musiknya sedikit berbeda berdasarkan tiga wilayah. Musik klasik di Utara adalah musik yang tertua di Vietnam dan secara tradisional lebih formal. Sepak bola juga merupakan olahraga paling populer di Vietnam. Olahraga dan permainan lainnya seperti bulu tangkis, tenis, ping pong dan catur juga populer.

2.5 Pariwisata Vietnam Vietnam merupakan negara ASEAN yang melakukan pengembangan sektor pariwisatanya mengusung brand pariwisata, yaitu “Vietnam Timeless Charm”. Slogan tersebut merupakan sebuah bentuk pembaharuan dari slogan sebelumnya yaitu Vietnam The Hidden Charm yang menjelaskan tentang Vietnam memiliki daya tarik wisata dengan keindahan dan pesona tanpa batas. Vietnam juga mengkategorikan ibukota ke wilayah yang telah terkenal dengan keindahan pantai-pantai dan tour kapalnya yang bagus. Selain itu, staf hotel dan pemandu wisata dapat berbicara dalam Bahasa Inggris dengan baik. Pada situs resmi pariwisatanya Vietnam juga memiliki berbagai detinasi wisata alam dan kota, seperti Nguyen Hue walking street, , Ha Long Bay, Complex of Hue Monument, Citadel of The Ho Dynasty, Trang An Lanscape Complex dan lainnya dengan menargetkan pasar utamanya adalah negara-negara di Asia Timur seperti Wisatawan China dengan jumlah wisatawan sebesar 26,66% pada tahun 2016, Korea Selatan sebesar 15,42%, Jepang sebesar 7,40%, Amerika Serikat sebesar 5,52%. Serta negara- negara lain seperti Rusia, Australia, Malaysia, Thailand dan Singapura.

(Vietnam

National

Administration

of

Tourism,

2016:

Vietnam

National

Administration of Tourism, 2016, International Visitor to Viet Nam, diakses melalui http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/11311.)

Daftar Pustaka: Jurnal Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi Di Indonesia Political System Shifting and Its Implication to Legal and Bureaucratic System In Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

Ganewati Wuryandari; Pusat Penelitian Politik Indonesia; Jakarta : P2P-LIPI ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI ASEAN, Volume 8, Nomor 01, April 2018. Parimin, M. Umar Maya Putra.

Gareth Porter, The Transformation of Vietnam’s Worldview: From Two Camps to Interdependence, Contemporary Southeast Asia Vol.19, no.1, Juni 1990,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>, diakses pada 02 Maret 2019

Maffi, L. (1999). Linguistic Diversity. Dalam Posey, D. (ed), Cultural and Spiritual Values of Biodiversity. London: Intermediate Technology Publications. Pp 21-35.

Hermawan B. 2012. Analisis Kontribusi transaksi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata. Wahana Informasi Pariwisata: Media Wisata. 7(1): 11-29.

Jurnal IKON Prodi D3 Komunikasi Massa – Politeknik Indonusa Surakarta Vol. 2 No. 4 Desember 2016: KOLEKTIVISME TERCERMIN DALAM IKLAN TELEVISI VIETNAM

Le Hong Hiep, “The TPP’s Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment”, Yusof Ishak Institute. Singapore, November 2015, Hal 3

Vietnam

National

Administration

of

Tourism,

2016:

Vietnam

National

Administration of Tourism, 2016, International Visitor to Viet Nam, melalui http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/11311.) diakses pada 02 Maret 2019