Igo Tgas.docx

Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila adalah dasar negara indonesia yang lahir melalui proses dan digali dari budaya bangsa sehingga dijadikan sebagai idoelogi nasional. Istilah pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan yang dibuat oleh Empu Tantular bahwa Sejarah pembuatan pancasila dalam bukunya tertulis istilah pancasila mempunyai dua pengertian yaitu : 1.Berbatu sendi, yang lima. 2. Pelaksanaan lima kesusilaan , yaitu dilarang berbuat keras, tidak boleh mencuri, jangan berjiwa dengki, berbohong, mabuk/minuman keras. Pancasila merupakan dasar dari negara indonesia yang merupakan filosofi, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau dasar. Perumusan Pancasila pada tanggal 29 April tahun 1945, Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang bernamakan dalam bahasa jepang Dokuritsu Jumbi Choosakai dan dalam bahasa indonesia merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI ) yang beranggotakan 62 anggota BPUPKI , yang diangkat pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyoningrat dan Wakilnya R. Panji Soeroso dan Ichibangase (orang jepang). BPUPKI mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. dengan tugasnya membuat rancangan dasar negara dan membuat rancangan UUD. Sidang Pertama BPUPKI (29-31 Mei 1945 dan 1 juni 1945 ) memiliki berbagai masukan-masukan tentang dasar Negara Indonesia. Terdapat beberapa usulan rumusan dasar negara di antaranya sebagai berikut.

1. Muhammad Yamin ( 29 Mei 1945 )

Dalam Usulan Muhamad Yamin dengan tampa teks yang langsung saja dengan lisan, yaitu sebagai berikut. a. Peri Kebangsaan b. Peri kemanusiaan c. Peri ketuhanan d. Peri Kerakyatan e. Kesejahteraan Sosial ( keadilan Sosial )

Setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis dalam UUD yang dirancang.. Dalam Rancangan Pembukaan Undang-undang dasar itu. memiliki lima rumusan tentang asas negara merdeka yang berisi yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

2. Soepomo ( 31 Mei 1945 )

Menyampaikan lima asas untuk Negara Republik Indonesia,antara lain : a.Persatuan b. Kekeluargaan c. Keseimbangan lahir dan batin d. Musyawarah e. Keadilan rakyat.

3. Soekarno ( 1 juni 1945 )

Dalam memberi masukan tentang asas negara indonesia, Ir. Soekarno juga menyumpang masukan , sebagai berikut. a. Kebangsaan Indonesia b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan c. Mufakat atau demokrasi d. Kesejahteraan Sosial e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sidang BPUPKI (29 Mei 1945 - 1 juni 1945 ) belum dapat menetapkan ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut menjadikan sebuah dasar dalam negara indonesia, lalu Pada saat itu pula dibentuk Panitia yang beranggotakan Sembilan orang (9) yang dikenal sebutan Panitia sembilan. Anggota anggotanya yaitu Sebagai berikut. 1. Ir. Soekarno, Ketua merangkap anggota 2. H. Agus salim, anggota 3. Mr. Ahamd Soebardjo, anggota 4. Mr Muhammad Yamin, anggota 5. Drs. Mohammad Hatta, Anggota 6. Mr. AA. Maramis, anggota 7. Kyai Hadi Wachid Hasyim , anggota 8. Abdul Kahar Muzakkir, anggota 9. Abikusno Tjokrosujoso, anggota Pada tanggal 22 juni 1945 Anggota dari Panitia Sembilan, berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD, yang kemudian dikenal sebagai Piagam jakarta ( Djakarta charter ) yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Perintah Presiden No. 12 tahun 1968 tanggal 13 april tahun 1968, mengenai Rumusan Dalam dasar negara Indonesia dan Tata cara dituliskan. Rumusan pancasila yang benar (shohih) dan sah adalah yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI tanggal 18 agustus 1945 yaitu Pancasila,dan rumusan dari Pancasila yaitu : 1. Ketuhanan Yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru. Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah mulai bengolak, serta memperlihatkan gejala-gejala separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Dewan Lambung- Mangkurat dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat, bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutaan konstitusional. Undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya kabinet berkaki empat (yang terdiri dari empat partai terbesar seperti PNI, Masyumi NU, dan PKI) dan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua dewan dijabat oleh presiden sendiri. Konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen antara pro dan kontra muncul. Pihak yang menolak konsepsi itu menyatakan, perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksakanakan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang menerima konsepsi itu beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan. Pada tanggal 22 April 1959, di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menanggapi pemyataan itu, pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante

mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undangundang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante, seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat). Untuk menghindari terjadinya bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut. 

Pembubaran Konstituante.



Beriakunya Kembali UUD 1945.



Tidak berlakunya UUDS 1950.



Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden.

Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Politik Globalisasi politik merupakan pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya. Para pelaku globalisasi dibidang politik adalah: 1.

Negara-negara besar dan negara-ngara kecil, negara-negara maju dan negara-negara

berkembang, negara-negara yang kuat dan yang inilah secara ekonomi, negara yang kuat dan yang lemah secara militer, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain. 2.

Organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti ASEAN, SARC, NATO, European

Community, dan sebagainya. 3.

Perusahaan internasional yang dikenal dengan nama Multinational Corporations (MNC).

4.

Perusahaan internasional atau transnasional yang non pemerintah, seperti Palang Merah

Internasional, Working Men's Association dan International Women's League For Pence and Freedom. Sedangkan yang bersifat konvensional, seperti Vatikan, Dewan gereja-gereja sudia, Rabiyatul Islamiyah. Untuk yang modern, antara lain : Amnesty International, Green-Peace International, World Conference on religion ang peace, Word Federation of United Nations Associations, Transparency International, Worlddwatch, Human Rights Watch, dan Refuge International. Pengaruh globalisasi politik di Indonesia yaitu terjadinya dinamika ketatanegaraan sistem politik yang mula-mula berbentuk demokrasi liberal, kemudian menjadi demokrasi terpimpin dan akhirnya menjadi demokrasi pancasila yang dianut hingga sekarang ini. Globalisasi mempengaruhi aplikasi kekuasaan, hubungan internasional, kedaulatan negara, dan organisasi internasional. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan antar negara tetangga atau bentuk perjanjian-perjanjian / traktat internasional. Contohnya hubungan Indonesia dan Malaysia yang semula bersahabat, sempat berselisih paham karena masalah TKI ilegal, penyelundupan kayu illegal oleh warga Malaysia, serta lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia yang kini menjadi bagian wilayah Malaysia.

Pengaruh positif globalisasi politik bagi Indonesia yaitu pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi politik bagi Indonesia, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Sosial Budaya Globalisasi membawa pengaruh bagi kehidupan sosial dan budaya bangsa. Globalisasi menyebabkan banyaknya nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif . Salah satu contoh perubahan di bidang sosial yaitu dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (instan) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat berpengaruh negatif maupun positif. Dampak positif globalisasi dalam bidang sosial budaya diantaranya: 1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan 2. Mudah melakukan komunikasi 3. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi) 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri 6. Mudah memenuhi kebutuhan Dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya diantaranya: 1. Informasi yang tidak tersaring

2. Perilaku konsumtif 3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit 4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk 5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat 6. Disorientasi, dislokasi atau krisis social-budaya dalam masyarakat. 7. Berbagai ekspresi social budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya. 8. Semakin merebaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Ekonomi Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorian negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Kekuatan globalisasi ekonomi atau globalisasi kapitalisme adalah liberalisme ekonomi. Ilmuan menyebutkan kapitalisme pasar bebas. Berbeda dengan kapitnlisme kesejahteraan, yaitu kapitalisme yang diregulasi dan direformasi, kapitalisme ini tidak membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya tanpa kendali, tapi perlu diatur agar kapitalisme memberikan keuntungan dan keadilan sampai orang-orang dibawah tingkat kesejahteraan. 1. Kapitalisme Suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Ciri-cirinya : sebagian besar sarana produksi dimiliki individu, barang dan jasa diperdagangkan dipasar bebas (free market) yang kompetitif (terbuka untnk siapa saja) dan modal diinvestasikan dalam usaha intik hasilkan laba.. 2. Kenyataan

Abad kc-19, kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan Negara kaya. Banyak orang yang semakin miskin karena kapitalisme ini. Kapitalisme ini telah melampaui kesederhanaan dan tenaga kerja menjadi roda dan mesin kapitalis raksasa. Pada akhir abad 20, kapitalisme mengendalikan hampir seluruh perekonomian internasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kapitalisme pasar bebas. Wujud nyata globalisasi ekonomi terjadi pada aspek : a. Aspek produksi ; Perusahaan dapat berproduksi diberbagai Negara dengan sasaran agar biaya produksi lebih rendah. b. Aspek pembiayaan akses perolehan investasi. c. Aspek tenaga kerja ; perusahaan global punya manfaat tenaga kerja dari seluruh dunia. d. Aspek jaringan informasi; dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi. e. Aspek perdagangan ; penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tarif. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Hankam (Pertahanan dan Keamanan) Hankam merupakan upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya. Globalisasi bidang hankam yang pernah dirasakan masyarakat dunia, yaitu dengan dibentuknya pakta pertahanan NATO, SEATO, WARSAWA, dan sebagainya. Dalam bidang hankam, negara Indonesia selain memperkuat berbagai sistem persenjataan di darat, udara dan laut juga melakukan upaya-upaya keamanan rakyat semesta dan kedaulatan nasional. Negara Indonesia dalam partisipasi menjaga keaman internasional, juga pernah mengirim Pasukan Garuda kebeberapa negara atas mandat Dewan Keamanan PBB. Pengaruh globalisasi dibidang hankam sangat tampak terutama pada industri-industri pertahanan sebagai tatanan segenap potensi industri nasional baik milik pemerintah ataupun swasta, yang mampu secara sendiri atau kelompok, untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan peralatan hankam serta jasa pemeliharaan guna kebutuhan pertahanan keamanan negara. Bidang-bidang industri pertahanan dan keamanan, khususnya negara Indonesia, telah berupaya melakukan kerja sama dengan negara-negara lain baik untuk kepentinngan TNI darat, laut, udara

maupun kepolisian negara sebagai berikut : 1. Sistem senjata meliputi platform, senjata dan bahan peledak. 2. Sistem Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3J). 3. Untuk platform udara. Selain itu, pengaruh globalisasi di bidang hankam adalah semakin menguatnya supremasi rofe, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Menguatnya regulasi rofe dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak rofe (polisi, jaksa, dan hakim) yang lebih rofessional, transparan dan akuntabel. Namun, globalisasi dalam bidang hankam juga membawa pengaruh negative / kurang baik. Peran masyarakatt dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketertiban Negara semakin berkurang karena hal tersebut telah menjadi tanggung jawab tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola piker masyarakat secara global. Sering kali masyarakat mengajukan tuntutan pada pemerintah, dan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga menganggu ketertiban, bahkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN D I S U S U N OLEH: NAMA: FRIGO VALERY LOPPIES KELAS: XII IPS 2