Hukum-tata-negara-htn.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Untuk mempelajari Hukum Tatanegara suatu Negara, kiranya akan lebih mudah memperoleh kejelasannya apabila terlebih dahulu dipelajari sejarah ketatanegaraan daripada Negaranya yang bersangkutan. Demikian pula dengan Hukum Tatanegara kita, akan mudah diperoleh kejelasannya apabila kita mempelajari terlebih dahulu sejarah ketatanegaraannya sebelum mulai dengan mempelajari aturan-aturan ketatanegaraannya. Apalagi kalau mengingat bahwa dari perjalanan ketatanegaraan kita, yang masih menyelesaikan revolusinya, ternyata penuh mengalami pasang surut sesuai dengan dinamikanya revolusi Bangsa Indonesia, sehingga mempelajari sejarah ketatanegaraannya adalah mutlak perlu. Setiap negara tentunya memiliki sejarah tentang ketatanegaraan dalam negaranya. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dapat di bagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi. Secara formal, periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci sebagai berikut : 1. Masa berlakunya UUD 1945 ( 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 ) 2. Masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) 3. Masa berlakunya UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 juli 1959 ) 4. Masa berlakunya kembali UUD 1945 (5 juli 1959-Sekarang ). Pada periode ini pun terbagi menjadi beberapa periode, yaitu : a. Masa Order Lama ( 5 juli 1959-11 Maret 1966 ) b. Masa Order Baru ( 11 Maret 1966-21 Mei 1998 ) 5. Masa Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang ) Tentunya sebagai warga Negara Indonesia kita di harapkan untuk mengetahui bagaimana Sejarah Bangsa Indonesia dalam membangun hukum maupun tata kenegaraan yang berlaku dari masa penjajahan sampai pada masa sekarang ini.

1

B. Rumusan Masalah Sesuai dengan judul yang akan dibahas, maka timbul permasalahan diantaranya: 1. Jelaskan tentang Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Tata hukum dan Negara Republik Indonesia ? 2. Jabarkan tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui hakikat proklamasi kemerdekaan Indonesia 2. Untuk mengetahui sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia

2

BAB II PEMBAHASAN A. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Tata hukum dan Negara Republik Indonesia Pada 6 Agustus 1945 jatuhlah bom atom Amerika Serikat dikota Hirosima. Pemimpin-pemimpin jepang mengetahui, bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Berhubung dengan itu Jendral Terauchi, Panglima Angkatan perang Jepang untuk Asia tenggara, yang berkedudukan di Saigon pada 7 Agustus 1945 mengeluarkan pernyataan dan berjanji, bahwa Indonesia di kemudian hari akan diberikan kemerdekaan. 1. Untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan itu, Ir.Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat diminta datang ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Tetapi ketika bom Atom yang kedua meledak di Nagasaki Jepang tak ada kesempatan dan tak punya kekuasaan lagi untuk memikirkan nasib bangasa lain. 2. Pada tanggal 15 Agustus 1945 menyerahlah Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Lenyaplah

“janji

kemerdekaan”

dari

Jendral

Terauchi.

Dengan

penandatanganan penyerahan Jepang tanpa syarat pada tanggal 12 September 1945 di geladak kapal perang Amerika Serikat “Missouri” lenyap pulalah cita-cita Jepang untuk membentuk Kemakmuran Bersama AsiaTimur Raya di bawah pimpinannya. 3. Pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sampailah perjuangan rakyat Indonesia mengantar rakyat dan bangsa Indonesia kem “Jembatan Emas Kemerdekaan”, namun kemerdekaan itu harus dibela dan dipertahankan. Adapun secara khusus proklamasi kemerdekaan RI memiliki arti : 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh tahun sejak 20Mei 1908;

3

3. Titik tolak dari pada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Searah pemerintahanIndonesia

bermula

semenjak

bangsa

Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannyapada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi (waktu Jawa), di bagian muka rumah jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di jakarta, dibacakan sebuah “ProklamasiKemerdekaan Bangsa Indonesia” oleh Bung Karno yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Naskah selengkapnya daripada Proklamasi tersebut berbunyi sebagai berikut : PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan

cara

saksama

dan

dalam

tempo

yang

sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno – Hatta Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Tata hukum Negara Republik Indonesia adalah Negara merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya keluar terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun didalam suatu tatanan-hukum,oleh karena itu seperti dikemukakan di atas, maka saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya tata hukumnya. Lahirnya Pemerintah Indonesia Pada 29 April 1945 saat Pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama “ Dokuritso Junbi Cosakai” atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK).Badan ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalambadan itu duduk sejumlah pemimpin Indonesia, yang walaupun menggunakan siasat bekerjasama dengan Jepang, namun tetap pada cita-citanya untuk membelokkan tindakan-tindakanpemerintah Jepang ke arah yang mereka cita-citakan.

4

Selama didirikan BPPK mengadakan sidang dua kali, yakni: tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 10-16 juli 1945. BPPK membentuk suatu panitia kecilyang ditugaskan untuk merumuskan hasil-hasil perundingan badan itu. Panitia perumusan ini mempunyai 9 orang anggota, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh.Hatta, Mrs. A. A Maramis, Abikusuno Tjokro Sujoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim,Mr. Ahmad Subardjo, K.H. A. Wahid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia itu pada22 Juni 1945 berhasil menyusun Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, BPPK telah pula berhasil menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada 16 Juli 1945. Setelah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia BPPK kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya pada 9 Agustus1945 dibentuk sebuah badan baru yang disebut Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta menjadi wakilketuanya. Para anggota PPKI adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal.

Merekamewakili

daerah

dari

seluruh

Indonesia.

Pada

waktu

pendiriannya PPKI mempunyai 21 orang anggota. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada Sekutu PPKI ditambah anggotanya 6orang sehingga menjadi 27 orang dan dijadikan sebuah panitia nasional. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 disaksikan juga oleh PPKI. Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka PPKI mengadakan beberapa kali sidang, yaitu: 1. Sidang Pertama, 18 Agustus 1945 menetapkan: a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia c. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

5

2. Sidang Kedua, 19 Agustus 1945 menetapkan : a. Pembentukan 12 departemen pemerintahan b. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerah Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya. B. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia 1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1949 - 1950 Republik Indonesia serikat (RIS) berdiri tanggal 27 desember 1949, dan sesuai dengan perjanjian KMB maka Negara RI hanya merupakan bagian dari RIS , demikian pula UUD 1945 hanya berlaku untuk Negara bagian RI, dan wilayahnya sesuai dengan Pasal 2 KRIS adalah daerah yang disebut dalam Persetujuan Renville 17 Januari 1948. Kekuasaan Negara RIS dilakuakan oleh pemerintah berasama-sama dengan DPR dan senat (Pasal 1 ayat 2 KRIS). Lembaga Perwakilan Rakyat menurut KRIS menganut sisitem bicameral yang terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Kekuasaan perundang-undangan federal menurut pasal 127 KRIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. Bentuk Negara federasi dan system parlementer yang di anut KRIS tidak sesuai dengan jiwa proklamasi maupun kehendak sebagian besar rakyat di beberapa daerah/Negara bagian, karena itu kemudian di adakan persetujuan antara pemerintah RI dengan RIS, untuk merubah bentuk Negara Federal menjadi bentuk Negara Kesatuan. 2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1950 – 1959 UU Federal No. 7 Tahun 1950 terdiri atas 2 pasal yaitu: a. Berisi ketentuan perubahan KRIS menjadi UUDS dengan diikuti naskah UUDS selengkapnya. b. Tentang UUDS berlaku Tanggal 17 Agustus 1950 dan

6

Tentang Aturan Peralihan; bahwa alat-alat perlengkapan Negara sebelum pengundangan undang-undang ini tetap berlaku. UUDS sifatnya adalah sementara, hal ini dapat dilihat dari pasal 134 UUDS

yang

menentukan

bahwa;

konstituante

bersama-sama

pemerintahsecepatnya menetapkan UUD RI. Konstituante di beri tugas untuk menetapkan UUD yang tetap namun tidak mampu dicapai karena tidak pernah mencapai quorum, 2/3 dari jumlah anggota seperti yang ditentukan[9]. Dan akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya: Pembubaran Konstituante, UUD1945 berlaku kembali,dan pembentukan MPRS/DPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. 3. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1959 – Sekarang Periode berlakunya UUD 1945 pada masa ini akan dibagi menjadi tiga bagian yakni: a. Masa antara 1959 – 1966 Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka asas ketatanegaraan dan system pemerintahan mengalami perubahan, yaitu dari asas Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Inti dari Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan tetapi suatu permusyarawatan yang “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” bukan oleh perdebatan dan penyiksaan yang di akhiri dengan pengadaan kekuatan dan peerhitungan suara pro kontra[10]. Dengan sistim presidensiil yang di anut oleh UUD 1945, maka presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah) tertinggi (concentration of power and responsibility upon president), yang dalm pelaksanaan kekuasaan dibantu oleh wapres dan mentri-mentri (Pasal 4 dan 17 UUD 1945) Kemudian meletuslah TRI TURA akibat dari stabilitas politik dan keamanan yang tidak baik yang isinya: 1) Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekwen UUD 1945 2) Pembubaran PKI 3) Penurunan harga barang

7

b. Masa antara 1966 – 1999 Pada masa ini presiden soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 untuk menanggapi TRI TURA, yang memberi wewenang kepada Jendral Soeharto, Panglima Komando Staf Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi. Yang mana dengan keluarnya Supersemar dan ketetapan lainnya mengangkat Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden berdasarkan TAP MPRS No> XLIX/MPRS/1968. TAP MPRS No> XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Tata Urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia, yang terdiri dari: 1) UUD 1945 2) Ketetapan MPRS/MPR 3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 4) Peraturan Pemerintah 5) Keputusan Presiden dan, 6) Peraturan Pelaksana Lainnya Seperti: a) Peraturan Mentri b) Instruksi Mentri c) dan lain-lainnya Dalam Perkembangan sejarah ketatanegaraan pada masa Soeharto berkuasa dikeluarkan pula keputusan DPR GR tanggal 16 Desember 1967 yang isinya: 1) Adanya anggota MPR/DPR yang diangkat, disamping yang dipilih melalui pemilu 2) Yang diangkat adalah perwakilan ABRI dan Non ABRI, untuk Non ABRI harus Non Massa 3) Jumlah anggota yang di angkat untuk MPR adalah 1/2dari seluruh jumlah anggota. Dikatakan pada pemerintahan Soeharto Asas Kedaulatan Rakyat sebagaimana di tentukan dalam UUD 1945 tidak pernah dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah kedaulatan penguasa.

8

c. Masa 1988 – sekarang Pemerintahan Habibie disebut sebagai permerintahan Tradisional, yang menurut mulyoto Mulyosudarmo terdapat dua pemahaman tentang pemerintah transisi. Pertama, pemerintahan transisi digunakan untuk “merujuk pemerintahan sementara” yang masa jabatannya di batasi sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Kedua, pemerintahan transisi merupakan pemerintahan otoriter dan sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik dan demokratis. Pemerintahan KH. Abdurachman Wahid tuntutan reformasi berjalan lambat dan gejolak disintegrasi bangsa berbagai daerah belum berhasil di atasi, terakhir adalah terjadinya skandal Bulloggate dan Bruneigate, yang berakibat

pada

tanggal

1

Februari

Tahun

2001

DPR

mengeluarkan memorandum I dan di ikuti Memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Konflik antara Presiden dan DPR berlanjut, dan Presiden pada akhirnya mengeluarkan Maklumat yang berisi: 1) Pembekuan MPR/DPR 2) Mengembalikan kedaulatan rakyat dan melaksanakn pemilu dalam waktu satu tahun 3) Membekukan Partai Golkar Pemilu 2004 menunjukan terjadinya perubahan dominasi dan pemerataan kekuatan, misalnya PDIP dan Golkar hanya menguasai 20% dan 23% kursi. Hal tersebut di akibatkan karena: 1) Pertambahan kursi di DPR, dari 500 pada pemilu Tahun 1999 menjadi 550 kursi tambahan di perebutkan 2) Dikosongkannya kursi ABRI di DPR, hal ini berarti ada 38 kursi yang diperebutkan dalam pemilu 2004 3) Merosotnya perolehan suara PDIP dalam pemilu 2004 dimana kehilangan44 kursi di DPR, hal ini berarti bahwa 132 kursi yang akan di prebutkan.

9

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Proklamasi Indonesia tentunya adalah awal dari kemerdekaan Indonesia, arti proklamasi itu sendiri bagi Indonesia adalah sebagai lahirnya negara kesatuan, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan dan menjadi titik tolak dari pada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Dengan demikian, lahirya pemerintahan Indonesia diawali dengan didirikannya BPPK dan PPKI, dari masa ke masa Indonesia telah mengalami beberapa masa dalam penyusunan ketatanegaraannya dan masa yang paling penting yaitu ketika Ir.Soekarno membacakan teks proklamasi Indonesia untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan berpatokan peraturan yang berlaku dalam UUD 1945 sebagai acuan dalam menyusun peraturan yang akan berlaku di masyarakat, inilah awal perkembangan dari sejarah ketatanegaraan Indonesia yang sampai saat ini telah memberi pengaruh besar dalam ketatanegaraan Indonesia. Sekarangpun, Indonesia telah memasuki Masa Reformasi. Pada masa ini, Indonesia telah banyak melakukan perubahan yang telah berlaku sejak dulu yaitu dengan membuat peraturanperaturan yang baru dan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali . B. Saran : Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi makalah yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

10

DAFTAR PUSTAKA Tutik, Triwulan Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD1945,Kencana, Jakarta, 2010. CST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,1986. Syafiie, Inu Kencana,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta,1996. Zaini, H. Abdullah,Pengantar Hukum Tata Negara,Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 1991.

11