Hukum Pemda.docx

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan sayang-Nya sehingga makalah tentang “STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DEMI TERJAMINNYA OTONOMI DAERAH” dapat terselesaikan. Adapun materi dari makalah ini merupakan tugas mata kuliah yang diberikan oleh ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H selaku dosen mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah maka penulis berusaha menjadikan materi tersebut sebagai makalah. Selanjutnya penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan, waktu serta sumber kepustakaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki makalah ini.

Jember, 24 Mei 2017

Penyusun

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... 1 DAFTAR ISI .................................................................................................. 2 BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 3 A. LATAR BELAKANG ....................................................................... 3 B. RUMUSAN MASALAH ................................................................... 5 C. DASAR HUKUM ............................................................................... 5 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................... 6 A. Permasalahan yang mempengaruhi Pembangunan Otonomi Daerah .............................................................................................................. 6 B. Strategi atau cara mengatasi permasalahan dalam Pembangunan Otonomi Daerah............................................................................... 8 BAB III PENUTUP ....................................................................................... 14 A. KESIMPILAN ................................................................................... 14 B. SARAN ............................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana otonomi daerah sendiri sudah sejak lama didambakan oleh bangsa Indonesia dan diharapkan akan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Namun, dengan melihat perjalanan sejarah menunjukkan bahwa hingga kini pun harapan tersebut belum dapat terwujud dengan sempurna. Hal ini juga sangat terlihat pada masa Orde Baru, dimana berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin sentralistiknya dengan tanpa melihat undang-undang sebagai landasannya. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi Orde Baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Sehingga ditengah gejolak tuntutan dari berbagai daerah inilah, yang melahirkan suatu kebijakan otonomi daerah. Otonomi sendiri adalah kata yang berasal dari outonomous, dimana outonomous tersebut merupakan bahasa Yunani yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dalam hal ini, pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok, antara lain adalah kewenangan untuk membuat hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Dari pernyataan seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang, 2000). Dalam hal ini yang dimaksud hak atau wewenang tersebut meliputi

pengaturan

pemerintahan

dan pengelolaan

pembangunan

yang

diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pemda. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan guna mencegah disintegrasi bangsa, pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia menyatakan secara resmi tentang dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

3

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan setelah sepuluh tahun berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah dan DPR akhirnya mengambil kebijakan untuk mengubahnya dan dipecah menjadi tiga undang undang dengan substansi masingmasing mengatur tentang pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan pemerintahan desa. Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukannya suatu otonomi dalam suatu daerah. Yang pertama adalah Political Equality, yang dalam berfungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting, karena dengan kata lain adalah untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan suatu negara. Yang kedua adalah Local Accountability, yang dalam hal ini berarti meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di suatu daerah tersebut. Dalam hal ini dianggap sangat penting, karena memiliki pengertian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah yang ada. Sedangkan yang ketiga adalah Local Responsiveness yaitu meningkatkan repons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. dalam hal ini, unsur ketiga tersebut dapat dikatakan pula sangat penting terutama bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah. Maka melalui otonomi sendiri diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, baik dalam pengaturan maupun juga dalam menyusun suatu rencana pembangunan demi menunjang terlaksananya otonomi di suatu daerah tersebut.

4

B. Rumusan Masalah 1. Masalah apa saja yang dapat mempengaruhi pembangunan Otonomi Daerah? 2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pembangunan Otonomi Daerah? C. Dasar Hukum 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

.

5

BAB II PEMBAHASAN

A. Permasalahan yang mempengaruhi Pembangunan Otonomi Daerah Hakikat otonomi daerah adalah suatu pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Dalam hal pelaksanaan otonomi pemerintah daerah selalu dihadapkan pada suatu kendala, baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Membahas tentang masalah dalam pembangunan daerah itu pada dasarnya terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang serasi dan berkeadilan di seluruh daerah tersebut antara lain adalah belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana ke keseluruh daerah dan kawasan yang menyebabkan kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih adanya daerah dan kawasan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan akibat lebih lanjut adalah adanya konsentrasi pembangunan yang cenderung terjadi di pusatpusat wilayah maju. Dalam hal ini yang menyebabkan suatu wilayah suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain, bahwa : 1. Secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya atau faktor geomorfologis; 2. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi atau terbatas sumberdaya alamnya;

6

3. Tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; 4. Keterbatasan prasarana dan sarana yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; 5. Terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi akibat keterisolasian daerah secara fisik, seringnya mengalami konflik sosial dan bencana alam. Dilanjut dengan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komparatif dalam bidang agraris, belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pengembangan wilayah, serta belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan wilayah. Selain itu juga terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat yang dalam hal ini sebagai subjek dari otonomi daerah sendiri. Permasalahan dari masyarakat tersebut terbagi dalam beberapa aspek, antara lain : 1. Aspek Ekonomi  Kurang berkembangnya sistem kelembagaan berskala kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,  Kurangnya akses masyarakat kepada input sumberdaya ekonomi berupa modal usaha, informasi pasar, dan teknologi,  Lemahnya kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah dalam hal membangun organisasi ekonomi masyarakat atau perusahaan yang memiliki posisi tawar (bargaining power) dan daya saing dalam menghadapi perusahaan besar. 2. Aspek Sosial  Kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat berada dalam kondisi kemiskinan yang struktural,

7

 Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta informasi, yang digunakan untuk mencapai kemajuan masyarakat,  Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi sosial serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami musibah,  Belum mantapnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah di luar kemampuannya (misal fakir miskin, korban bencana alam, kejahatan, ataupun kerusuhan sosial, dan lain sebagainya). 3. Aspek Politik  Kuatnya peranan pemerintah dalam kehidupan organisasi politik yang tidak disadari telah berdampak menekan hak dan kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan,  Terbatasnya

masyarakat

dalam

menyampaikan

hak

dasar

mengeluarkan pendapat dan hak dasar berpolitik.  Kurangnya akses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, sehingga seringkali keputusannya bertentangan atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

B. Strategi atau cara mengatasi permasalahan dalam Pembangunan Otonomi Daerah Karena dalam era otonomi, campur tangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan dengan diberikannya wewenang pada daerah yang lebih besar dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah yang pada awalnya lebih bersifat sektoral, kemudian berubah menjadi lebih bersifat regional. Pembangunan Daerah sendiri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam

terlaksananya

Otonomi

Daerah.

Dengan

adanya

permasalahan8

permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya dalam terlaksananya Otonomi Daerah, maka diperlukan adanya solusi atau strategi dalam Pembangunan suatu Daerah tersebut. Strategi dalam Pembangunan Daerah dalam hal ini didasarkan pada aspek Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakatnnya. Dimana untuk mewujudkan pengembangan perekonomian yang berdasar atas karakteristik potensi, geografis, dan kebutuhan daerah, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah : 1. Meningkatkan aksebilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah satu sama lain yang saling mendukung. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam mengembangkan jaringan Prasarana dan Sarana antarwilayah. Dalam hal ini Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan daerah, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung daya saing daerah. Sehingga perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini dukungan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dan dapat pula diwujudkan diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. 2. Mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah memanfaatkan sumberdaya alam yang belum tergali di suatu daerah yang tertinggal. Yang dapat diartikan pula sebagai Pengembangan terhadap Kawasan Tertinggal dan yang relatif belum tersentuh oleh program pembangunan dengan menggali potensi sumberdaya alam. Sedangkan dalam hal menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru diantaranya dapat dilakukan dengan Trasmigrasi. Dimana sasaran dalam program tersebut adalah

9

meningkatnya kapasitas kawasan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, kepulauan/pulau terpencil, kawasan terisolir, dan kawasan tertinggal lainnya serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk masyarakat asli yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, dengan tetap memperhatikan keserasian dan daya dukung lingkungan. 3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentrasentra produk di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya dalam kerangka perekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah. Selain Pemerintah Daerah dimmaksudkan untuk memberikan peluang dalam berkembangnya suatu kegiatan usaha yang ada, hal ini juga dimaksudkan untuk menjalin kemitraan yang ditujukan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Karena dalam hal ini selain berguna sebagai andalan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, Kemitraan yang dijalin juga berfungsi dalam memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan yang selanjutnya diharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Kemitraan dalam hal ini diharap akan menimbulkan dampak positif yang antara lain adalah menumbuhkembangkan peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan aliran investasi, kelancaran distribusi dan pemasaran, aksebilitas dan mobilitas penduduk, peningkatan keterkaitan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial antara daerah/wilayah. 4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lokasi geografisnya. Dalam hal ini bertujuan dalam hal pengembangan kawasan strategis yang dimiliki oleh suatu daerah. Yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam meningkatnya arus investasi, proses produksi dan perdagangan atau kerjasama subregional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan dukungan pemerintah daerah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah mempercepat pembangunan

10

ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi pada suatu daerah, pelaksanan penataan ruang secara komprehensif, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Membicarakan tentang masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat tidak lebih hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan. Hingga ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Maka dengan masyarakat yang sebagai subjek pembangunan maka diperlukan adanya cara dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dimana konsep pemberdayaan masyarakatnya sendiri adalah konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran serta aktif dan pelibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari aspek Ekonomi. Pemberdayaan Masyarakat dari aspek Ekonomi adalah dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Yaitu dengan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendorong berkembangnya pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan memberikan bantuan modal dengan bunga rendah, dengan memberi kesempatan dan kemudahan dalam mengembangkan usaha, serta membekali pengetahuan atau

11

keterampilan yang dibutuhkan, serta menyediakan informasi pasar dan teknologi yang sangat bermanfaat, maka diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif dalam masyarakat. Dimana jika kegiatan ekonomi produktif tersebut mengalami perkembangan yang signifikan maka akan meningkatkan produksi dan produktivitas juga. Dan tidak hanya itu, dalam hal meningkatnya kegiatan ekonomi produktif juga akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang berarti meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. 

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek sosial. Pemberdayaan Masyarakat dari aspek Sosial dapat dilakukan dengan membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dan dengan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan pengembangan masyarakat di bidang sosial, maka diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat yang mengalami kesulitan, musibah, atau bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah meningkatkan semangat kegotong-royongan dan meningkatkan rasa kepedulian untuk saling tolong menolong di antara anggota masyarakat. Karena dalam hal ini pemberdayaan masyarakat sendiri adalah konsep pendekatan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sejak lama, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam lingkup suatu daerah maupun antardaerah. Maka dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui sosial ini harus tetap dipelihara, dikembangkan, dan ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan otonomi daerah secara efektif dan dinamis.



Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari aspek Politik Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang politik sangatlah penting, karena suara rakyat dalam hal terlaksananya pembangunan Otonomi itu sangat

12

dibutuhkan. Suara rakyat yang direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyar (Lembaga Legislatif) seringkali tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan banyaknya keputusan dan Undang-undang yang dihasilkan tidak secara aspiratif, yang selanjutnya berdampak pada harus direvisinya ulang pada keputusan dan undang-undang tersebut.

13

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini permasalahan yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah sendiri terbagi menjadi dua aspek, yaitu dari Ekonomi dan Masyarakat. Dimana permasalahan dari segi ekonomi sendiri antara lain adalah belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana ke keseluruh daerah dan kawasan yang menyebabkan kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih adanya daerah dan kawasan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan akibat lebih lanjut adalah adanya konsentrasi pembangunan yang cenderung terjadi di pusatpusat wilayah maju, belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komparatif dalam bidang agraris, belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis dan sumberdaya

intelektual

lokal

sebagai

basis

ekonomi

dalam

pengembangan wilayah, serta belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan wilayah. 2. Dalam hal ini cara mengatasi atau strategi yang dilakukan dalam hal pembangunan daerah itu dilakukan dari dua segi, yaitu dari segi Ekonomi dan Segi Pemberdayaan Masyarakatnya. Dimana jika dalam segi Ekonomi itu mencakup pada Peningkatan aksebilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah satu sama lain yang saling mendukung, mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentrasentra produk di daerah yang relatif maju, hingga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masingmasing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya 14

manusia, dan lokasi geografisnya. Sedangkan jika dari segi Pemberdayaan Masyarakatnya sendiri itu dilaksanakan berdasar atas tiga aspek, yang antara lain jika ditinjau dari segi Ekonomi, Sosial, dan Politiknya dari masyarakat tersebut. B. Saran Dan dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberi pemahaman kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa untuk lebih memberikan perhatiannya kepada pemerintah khususnya dalam keuangan termasuk transparasi kebijakan dan keuangan daerah, dan kami sadar makalah ini belum mencapai kata sempurna. Maka dalam hal ini kami berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan sarab terhadap makalah kami.

15

DAFTAR PUSTAKA



Adisasmita Rahardjo, Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.



Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.



Widjaja, H.A.W., Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

  

http://www.bappenas.go.id/files/5213/5227/0290/bab-7--sarpras2010093012323327727__20110128112920__2926__7.pdf http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/PEMBERDAYA AN+MASYARAKAT.pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8 &cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9PzmjozUAhUHu48KHVBjD3gQF ghLMAc&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfil e%2F68653%2Fpotongan%2FS2-2014-343837chapter1.pdf&usg=AFQjCNF_ODlJTOvjxblVDC5v_AEmP4OkXQ&sig2 =4bbtqX1A4y__aDATiMPiBg

16