Hukum Ketenagakerjaan.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.

Pengertian ketenagakerjan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Pasal 1 (1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Pasal 1 (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Prof. Imam Soepomo, SH berpendapat bahwa Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perburuhan adalah yang bertalian dengan urusan, pekerjaan dan keadaan kaum buruh : Undang-undang.

1

1.2 Tujuan

Kunjungan industri ini bertujuan untuk memperdalam pembelajaran dan pemahaman mahasiswa mengenai materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan, mengetahui lebih lanjut implementasi Hukum Ketenagakerjaan di industry dan memberikan pengalaman serta wawasan tentang praktik pengelolaan Ketenagakerjaan di dunia nyata.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun dalam kunjungan ke PT Amerta Indah Otsuka, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan coba dibahas, yaitu sebagai berikit :

1. Bagaimana profil ketenagakerjaan perusahaan PT. Amerta Indah Otsuka ? 2. Adakah pelanggaran yang dilakukan PT. Amerta Indah Otsuka ?

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Profil Ketenagakerjaan Perusahaan

PT. Amerta Indah Otsuka merupakan anak perusahaan Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang farmasi yang sudah terkenal di Jepang. PT. Amerta Indah Otsuka bergerak di bidang bisnis minuman isotonik, perusahaan ini dulu belum sebesar

dan

berkembang

dibandingkan

saudaranya

PT.

Otsuka

Indonesia

yang lebih dulu masuk ke Indonesia yang bergerak di bidang farmasi. PT. Amerta Indah Otsuka merupakan sebuah perusahaan yang memasarkan produk minuman Pocari Sweat di Indonesia. Belakangan ini selain memproduksi minuman isotonik dengan merek Pocari Sweat, PT.Amerta Indah Otsuka juga memproduksi makanan ringan berbentuk bar yang terbuat dari tepung kedelai dan buah-buahan asli dengan merek Soyjoy. Pocari Sweat mulai diluncurkan ke pasar Indonesia pada tahun 1989 melalui PT. Otsuka Indonesia.pada tahun 1990 PT. Otsuka Indonesia melakukan penetapan kontrak pengemasan (peralatan pabrik). Pada tahun 1997 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd mendirikan PT. Amerta Indah Otsuka dengan membuka pabriknya di Lawang (Malang, JawaTimur) yang memproduksi Pocari Sweat dengan dipimpin presiden direkturnya Yoshihiro Bando. Pada awal tahun 2001 POCARI SWEAT meluncurkan kemasan sachet 15 gram. Setelah selama 13 tahun beroperasi dari tahun 1991 sampai 2004 pabrik di Lawang diputuskan untuk dipindahkan ke pabrik Sukabumi

pada

awal

tahun

2004..

Pada

pertengahan

tahun

2006,

pocari

sweat meluncurkan kemasan PET 500 ml, kemasan PET 350 ml diluncurkan pada bulan oktober 2007, dan pada tahun 2009 kemasan PET 2 L diluncurkan. Pada februari 2008 kantor Sukabumi & line produksi pocari sweat kemasan PET resmi dibuka. Bulan april tahun 2009 pocari kembali meluncurkan kemasan PET 2 liter, masih dibulan april 2010 soyjoy rasa strawberry diluncurkan. Dalam menjalankan proses produksinya PT Amerta Indah Otsuka lebih banyak menggunakan tenaga mesin daripada SDM. Pabrik ini menggunakan peralatan yang berteknologi canggih serta bahan baku plastik yang lebih ringan serta proses produksi di suhu ruang dalam lingkungan pabrik yang bersih ini akan menghasilkan eco bottle yang ramah lingkungan 3

karena dapat mengurangi emisi karbon ke lingkungan. Pabrik ini juga dilengkapi dengan ruang perkantoran, sebuah Amphitheater dan koridor tempat dimana pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan Pocari Sweat. Fasilitas Amphitheater ini adalah fasilitas ruang serbaguna di area pabrik yang nantinya akan dibuka bagi masyarakat umum sebagai sarana edukasi tentang Pabrik Kejayan yang memproduksi Pocari Sweat secara canggih dengan teknologi tinggi dari Jepang dan tenaga kerja yang berkualitas sehingga menghasilkan Pocari Sweat sebagai produk minuman yang berkualitas tinggi.

Perkembangan bisnis PT Amerta Indah Otsuka dapat dikatakan berkembang baik. Pasalnya mereka turut mensponsori sejumlah kejuaraan olahraga di Indonesia. Selain itu pada tahun ini, PT Amerta Indah Otsuka juga telah membuka pabrik baru di Pasuruan, Jawa Timur.

Namun kemajuan itu tidak dibarengi dengan penerapan sistem ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setidaknya demikian pandangan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

OPSI setidaknya mencatat ada enam pelanggaran yang dilakukan perusahaan, yaitu masalah penerapan sistem outsourcing, sistem kontrak dan masalah pekerja harian. Selain itu sebagian pekerja tidak menerima Jamsostek dan tidak menerima THR. Serta ada beberapa pekerja pria yang tetap bekerja pada Jumat siang hingga kerap tidak dapat menunaikan Sholat Jumat bagi yang beragama Islam.

Dengan menggandeng PT Muhasatama Perdana, PT Amerta Indah Otsuka mempekerjakan ratusan karyawan kontrak. Menurut OPSI, para pekerja kontrak itu bekerja di unit-unit inti produksi atau core business. Padahal, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang hal itu. “Barang hasil produksi disimpenlah dua minggu di gudang. Ini masa inkubasi. (Setelah itu,red) dicek lagi, (produk,-red) dicek satu-satu. Bagian itu masuk core karena kalau itu tidak dilakukan barang nggak bisa dijual. Jadi kita mengatakan core itu adalah mulai dari awal produksi sampai sebelum masuk ke pasar. Artinya selama itu masih dalam proses yang berlangsung di pabrik dan kalau itu dihilangkan (produk,-red) tidak bisa dijual nah itulah yang kita bilang core business,” kata Presiden OPSI Saepul Tavip kepada hukumonline di PHI Jakarta, Senin (21/11). 4

Begitu pula yang terjadi pada sistem kontrak yang digunakan. Perusahaan mengontrak sebagian pekerja dengan sistem kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Padahal pekerja mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Bahkan, ada pekerja yang telah bekerja selama enam tahun dan berstatus kontrak. Perpanjangan kontraknya dilakukan lebih dari satu kali.

Soal pekerja harian, lanjut Tavip, lagi-lagi perusahaan melakukan pelanggaran karena telah mempekerjakan ratusan pekerja harian dengan jumlah hari kerja melebihi 23 hari dalam sebulan dan berlangsung lebih dari tiga bulan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No 100 tahun 2004 yang mengakibatkan status para karyawan harian lepas berubah menjadi karyawan tetap.

Lain lagi masalah Jamsostek. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan OPSI terdapat sebagian pekerja yang tidak mendapat Jamsostek sejak awal bekerja. Padahal ada ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tak mengikutkan karyawannya dalam program Jamsostek. Demikian juga dengan tunjangan hari raya (THR). Ada pekerja yang telah bekerja lebih dari setahun tapi tak mendapatkannya.

Lebih ironis lagi, ada pekerja pria beragama Islam yang bekerja di divisi produksi yang kerap kali tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal jika pekerjaannya itu ditinggal sebentar tidak membahayakan atau menimbulkan kerugian.

Berapa kali aksi unjuk rasa dan perundingan dilakukan oleh para karyawan yang tergabung di Serikat Karyawan Peduli Amerta (SKPA). Pada 13 September 2011 terjadi perundingan antara pekerja, PT Amerta Indah Otsaka dan PT Muhasatama Perdana. Hasilnya terdapat tujuh kesepakatan yaitu sistem kerja harian dihapuskan, pekerja didaftarkan Jamsostek dan tidak ada PHK sebelum berakhirnya masa kontrak. Selain itu sistem outsourcing akan ditinjau kembali dan pekerja kontrak diangkat menjadi tetap. Serta tidak melarang atau memaksa pekerja berserikat dan memberi kesempatan sholat Jumat.

Hasil kesepakatan itu ditandatangani oleh Manager HRD PT Amerta Indah Otsaka Sudarmadi Widodo dan Manager Operasional PT Muhasatama Perdana, Erik Syamsuri.

5

Turut menandatangani sebagai saksi dari Disnaker Kab. Sukabumi, Polsek Cicurug, dan Koramil Cicurug.

Namun pekerja menilai pihak perusahaan tak kunjung melaksanakan hasil kesepakatan. Malah 500 lebih karyawan outsourcing bagian inspeksi di-PHK. Sedangkan pekerja yang diperpanjang kontraknya, diminta menandatangani pernyataan untuk tidak ikut unjuk rasa di kemudian hari.

Disamping itu OPSI juga mencatat bahwa Petugas Pengawas dari Disnakertrans Sukabumi telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem kontrak dan outsourcing. Maka diterbitkanlah nota pemeriksaan yang menyatakan PT Amerta Indah Otsaka melakukan pelanggaran ketenagakerjaan yaitu penerapan sistem outsourcing, sistem kontrak kerja, penerapan kerja saat sholat Jumat, THR dan kepesertaan Jamsostek. Namun lagi-lagi perusahaan dinilai tidak menghiraukan hal tersebut.

Head of HRD Department PT Amerta Indah Otsaka, Sudarmadi Widodo mengaku menerapkan sistem outsourcing dan kontrak pada pekerja yang ditempatkan pada bagian penunjang misalnya bagian gudang dan sortir. Pekerjaan ini menurutnya tidak dikategorikan sebagai bagian inti produksi. Sedangkan untuk inti produksi dikerjakan oleh pekerja tetap.

Mengenai proses PHK atas ratusan pekerja kontrak, Widodo menyebutkan hal itu terjadi karena kebetulan pekerja yang bersangkutan habis masa kontraknya. Dengan demikian tidak ada hak-hak pekerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini, lanjutnya, adalah kesepakatan antara perusahaan outsourcing dan pekerja.

Untuk pengurus serikat pekerja (SP) yang terkena PHK menurut Widodo itu adalah para pekerja kontrak yang dipekerjakan lewat perusahaan outsourcing. Ia menduga bahwa PHK itu terkait kegiatan SP yang mengganggu bisnis dari perusahaan outsourcing tersebut. Ia tidak memungkiri sedikitnya ada empat orang pekerja tetap PT Amerta menjadi pengurus SP. Namun mereka tidak di-PHK seperti yang dialami para pengurus yang bekerja secara kontrak. Terkait PHK ini, Widodo mengaku ikut dalam mediasi yang difasilitasi Disnakertrans Sukabumi.

6

Ia bertutur bahwa PT MP akan membayar sisa kontrak pekerja dan membayar Jamsostek yang belum dibayarkan. Ia juga tidak menampik bahwa belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak pada pertemuan yang berlangsung 6 Desember 2011 itu. Oleh karenanya pihak perusahaan menunggu anjuran yang akan diterbitkan Disnakertrans Sukabumi. ”Mediasi itu kita hanya sekali dan sepakat menunggu anjuran yang akan dikeluarkan sepuluh hari kerja dari tanggal 6 Desember 2011,” pungkasnya.

7

BAB III KESIMPULAN

Dengan demikian, saya pribadi menarik kesimpulan bahwa PT. Amerta Indah Otsuka memiliki barang hasil/barang jadi yang sangat higienis tetapi dalam hal Hukum Ketenagakerjaan, Perusahaan mengontrak sebagian pekerja dengan sistem kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Padahal pekerja mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Bahkan, ada pekerja yang telah bekerja selama enam tahun dan berstatus kontrak. Perpanjangan kontraknya dilakukan lebih dari satu kali.

Soal

pekerja

harian,

lagi-lagi

perusahaan

melakukan

pelanggaran

karena

telah

mempekerjakan ratusan pekerja harian dengan jumlah hari kerja melebihi 23 hari dalam sebulan dan berlangsung lebih dari tiga bulan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No 100 tahun 2004 yang mengakibatkan status para karyawan harian lepas berubah menjadi karyawan tetap. Hal ini sungguh disayangkan mengigat PT. Amerta Indah Otsuka merupakan perusahaan asing besar yang yang pencapaian produksi dan penjualannya diatas rata-rata.

8

DAFTAR PUSTAKA

http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/sumber-hukum-ketenagakerjaan-indonesia.html

9