Hukum Jijah.docx

 TUJUAN ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS Secara spesifik analisis aspek hukum pada aspek hukum dan legalitas bertujuan untuk : •

Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan

•

Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan

•

Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan

•

Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman

 1. 2. 3. 4. 5.

Faktor-faktor pada aspek hukum dan legalitas Pengertian Bentuk Badan Hukum Identitas Pelaksana Bisnis Jenis-Jenis Izin Usaha Contoh Surat Izin 1. Pengertian Hukum Dan Legalitas

Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Legalitas suatu badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. 2. Bentuk Badan Hukum a. Bentuk Badan Hukum Proyek bisnis yang akan dibangun dapat merupakan suatu bagian atau divisi baru dari suatu perusahaan, atau dapat juga merupakan suatu perusahaan yang baru berdiri sendiri. Setelah disesuaikan dengan visi dan misi dan rencana rencana yang akan dilaksanakan, maka bentuk badan usaha yang legal pun perlu segera ditentukan. Dalam pemilihan bentuk badan usaha faktor pengawasan harus diperhatikan. Bentuk badan usaha ada kaitannya dengan pengelolaan, pembagian laba serta pengawasan/kontrol terhadap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan proyek.Setelah disesuaikan dengan visi dan misi dari rencana-rencana yang akan dilaksanakan, maka badan usaha yang dipilih yaitu yayasan. Yayasan (foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan ber-sifat sosial,keagama-an dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang

Undang-Undang yang mengatur mengenai pendirian suatu Yayasan adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004. Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untukmencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

b. Dasar Hukum : 1. Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 2. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. c. Tujuan Yayasan Secara kuantitatif 

pencapaian laba maksimum



penguasaan pangsa pasar



pertumbuhan organisasi



produktifitas

Secara kualitatif 

efensiensi dan efektivitas organisasi



manajemen organisasi yang tangguh



moral karyawan yang tinggi



reputasi organisasi



stabilitas pelyanan kepada masyarakat



citra perusahaan

Tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Setiap tujuan kegiatan disebut sebagai “sasaran” atau “target”. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat seperti berupa:  Wakaf  Hibah

 Hibah Wasiat  Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kedudukan Hukum Yayasan dalam Sistem Hukum Indonesia Legalisasi badan hukum menurut UU Yayasan adalah saat akta pendiriannya, yang dibuat dihadapan Notaris, disahkan oleh menteri Hukum dan Perundang-undangan dan HAM.

3. Identitas Pelaksana Bisnis a. Kewarganegaran Kewarganegaraan pendiri yayasan perlu diketahui, hal itu ada hubungannya dengan peraturan yang berbeda antara warga negara dengan negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu yayasan. b. Informasi Bank Keterlibatan debitur pada bank lain. Jika ya, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain misalnya terdapat kemacetan pembayaran kredit, cek kosong, maupun jaminannya. Karena jumlah kekayaan awal yayasan berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri sehingga diperlukan informasi tersebut. c. Keterlibatan Pidana Perlu juga diketahui apakah pembina, pengawas, dan terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan ataupun tuntutan.

pengurus

d. Hubungan Keluarga Jika terdapat hubungan suami-istri atau orang tua-anak sebagai individu-individu yang terlibat dalam rencana pendirian yayasan , perlu diselidiki bagaimana mengatur kebijakan hartanya.

4. Jenis Izin Usaha Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Adapun Jenis izin usaha yg dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha a. b. c. d. e. f. g.

Akta Notaris Pendirian Yayasan SK Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kelurahan dan Kecamatan Surat Keterangan Terdaftar/NPWP Yayasan dari kantor Perpajakan Tanda Daftar Yayasan (TDY) Surat Izin Operasional Yayasan Lembaran Berita Negara RI

-

Surat Keterangan Domisili merupakan dokumen legalitas yang menjelaskan alamat dan domisili yayasan. Dokumen ini dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) kelurahan setempat dimana kantor sekretariat yayasan akan berdomisili. Jangka waktu pengurusan dokumen ini jika dokumen persyaratan telah lengkap dan benar adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja.

-

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan dokumen legalitas yang berisikan nomor yang diberikan untuk mengidentifikasi yayasan Anda dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan sebagai wajib pajak, yayasan berkewajiban melakukan pelaporan dan membayar pajak penghasilan badan secara rutin. Pada saat Anda mengaju-kan permohonan NPWP, Anda juga akan mendapatkan dokumen legalitas berupa Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak (SKT).

-

Tanda Daftar Yayasan (TDY) merupakan dokumen legalitas yang menyatakan bahwa yayasan Anda terdaftar. Dokumen ini dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) kecamatan setempat sesuai domisili kantor sekretariat yayasan. Jangka waktu pengurusan dokumen ini jika seluruh persyaratan telah lengkap dan benar adalah sekitar dua hingga tiga minggu.

-

Izin Operasional merupakan dokumen legalitas yang menyatakan bahwa yayasan Anda telah diperkenankan untuk menjalankan operasional yayasan. Jangka waktu pengurusan Izin Operasional kurang lebih sama dengan pengurusan Tanda Daftar Yayasan. Dokumen ini juga diajukan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) setempat sesuai domisili kantor sekretariat yayasan sehingga mekanismenya juga kurang lebih sama dengan Tanda Daftar Yayasan.

-

Syarat dan Dokumen yang diperlukan :  Fotocopy KTP Pendiri/Pengurus  Fotocopy NPWP Pribadi khusus ketua Yayasan  Fotocopy bukti kepemilikan kantor yayasan ( berupa sppt pbb/surat perjanjian sewa )  Alamat lengkap kantor yayasan (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan No. Telp Kantor)  Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili Yayasan (jika diperlukan)  Bukti Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan  Daftar Hadir Rapat Pendirian Yayasan  Susunan Pengurus Yayasan  Uraian kegiatan Yayasan dan Jumlah Modal Yayasan.  Syarat lainnya jika diperlukan

-

Mendaftarkan Produk ke Lembaga-Lembaga

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) BPOM berwenang melakukan audit terhadap keamanan produk dipandang dari sisi kesehatan. Sehingga produk yang telah memiliki izin dari BPOM dapat dipastikan merupakan produk yang aman untuk digunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyata-kan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

-