Hukum Dan Islam.docx

HUKUM DAN ISLAM DOSEN PENGAMPU:

Drs. Ramli, M.A

OLEH: SILVIA FAUZIAH NASUTION ( Nim. 6173510025 ) CINDI CHAIRANI LUBIS (Nim. 6173510005 ) IKOR C 2017

ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIMED 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. Islam sebagai Agama telah berkembang selama empat belas abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti, baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Hukum Islam, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan makalah di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Medan, Februari 2019

Penyusun Kelompok 3

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Pada dasarnya manusia meskipun berbeda jenis, suku bangsa dan ras, di hadapan Allah dan muka hakim semuanya sama. Sebagai orang Islam yang taat, kita tidak hanya menerapkan syariat agama pada kehidupan sehari-hari kita, tapi kita juga harus mengetahui, mencermati, dan menerapkan agama di dalam lingkup hukum. Dalam kesempatan ini, kami menulis makalah ini dengan alasan agar para pembaca dapat mengenal lebih dalam apa itu hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana menumbuhkembangkan kesadaran untuk taat hukum? 2. Bagaimana peran agama dalam perumusan dan penegakkan hukum yang adil? 1.3.Tujuan Masalah Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. mengetahui bagaimana cara menumbuhkembangkan kesadaran untuk taat pada hukum. 2. Mengetahui pengertian dan maksud dari hukum Islam tersebut. 3. Mengidentifikasi hubungan antara hukum Allah serta fungsing dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengidentifikasi peran agama dalam perumusan hukum. 5. Mempelajari cara agama mengajarkan keadilan dan fungsi profetik agama dalam hukum.

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Konsep Hukum Dalam Islam Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Kerena tidak bisa dibayangkan jika hukum, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat. Hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian : 

Bidang Ibadah (ibadah mahdah) Ibadah mahdah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.



Bidang Mu’amalah ( ibadah ghairu mahdah ) Mu’amalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtiad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Dengan adanya hukum ibadah mahdah dan muamalah ini jika diamalakan

oleh manusia akan dapat terpelihara Agama, jiwa, dan akalnya.

2.2. Sumber Hukum Islam Pembahasan sumber-sumber syariat Islam, termasuk masalah pokok (ushul) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang qath’i (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (dzanni). Berikut sumber hukum islam : 1. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai

kebenaran

agar

dijadikan

hujjah(argumentasi)

dalam

hal

pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Sebagaimana dalam ayat 105 surat An-Nisa

Al-Qur’an diriwayatkan dengan cara tawatur (mutawatir) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur’an. Orangorang yang memusuhi Al-Qur’an dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Qur’an adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

Al-Qur’an tetap menjadi mu’jizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia. 2. As-Sunnah Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqrir (ketetapan / persetujuan / diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur’an karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu. Berikut ini sebagaimana yang terdapat pada surat Al-hasyr ayat 7

3. Al-Ijtihad Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada QS. 4 : 59

yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadits) serta taat mengikuti ketentuan-ketentuan Ulil Amri (Ijtihad).Berikut ini potongan surat yang menjelaskan tentang ijtihad

Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur’an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada AlQur’an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah.Ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishab, Mashalah Mursalah, ‘Urf (tradisi). Syarat Mujtahid:



 





Umum: Islam, baligh dan berakal



Pokok: mengetahui  al-Qur’an, sunnah, maqasid syar’iyah dan qawaid al- fiqhiyah Penting: menguasai bahasa Arab, ushul fiqh dan logika,  mengetahui khilafiyah dan masalah-masalah yang sudah diijma’kan.

2.3. Tujuan Hukum Islam 1.)

Menjaga agama (hifdz ad-din). Agama wahyu diturunkan Allah SWT melalui malaikat sejak Nabi Adam As sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun demikian, dalam penyampaiannya tidak boleh ada paksaan. Sebab merupakan hak manusia untuk memilih atau tidak memilik agama dan keyakinannya itu.

2.) Menjaga

jiwa (hifdz an-nafs). Hak hidup sangat dijamin dan dijunjung

tinggi dalam Islam. Karenanya, ada hukum qishos yang membunuh orang yang telah membunuh orang lain, kecuali keluarganya memaafkan dan membayar denda. Untuk bisa hidup, maka manusia

harus mampu mencukupi sandang, pangan dan papan, sehingga dapat hidup layak dan berkesinambungan. 3.)

Menjaga akal (hifdz al aql). Hal yang membedakan manusia dengan binatang adalah akalnya. Tanpa akal maka manusia sama saja dengan binatang. Akal harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tetap sehat dan kuat. Akal yang sehat terletak pada jiwa sehat. Karena itu, hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan akal wajib dihindari, seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan lain-lain.

4.)

Menjaga keturunan (hifdzan nasb). Salah satu kebahagian hidup adalah manakalah memiliki keturuan dari hasil perkawinan legal / sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga menjadi keturunan yang indah dipandang mata (qurrota a’yun). Sebab ia akan menjadi generasi penerus, dan yang akan mendoakan kedua orang tuanya setelah wafat.

5.)

Menjaga harta (hifdzalmaal). Harta yang kita miliki, sesungguhnya adalah milik Allah, karena itu hanyalah titipan saja. Namun demikian, kita wajib untuk menjaganya agar tidak hilang atau rusak, apalagi sampai menimbulkan kemudharatan. Bahkan, kalau harta kita dirampok, kemudian melakukan perlawanan dan sampai terbunuh, maka matinya syahid. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan dari mana harta itu diperoleh dan menggunakannya dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat bagi orang lain. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan maslahah bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dengan perantara segala yang bermanfaat serta menolak yang medarat atau tidak berguna bagi kehidupan manusia.

2.4. Menumbuhkan Kesadaran Untuk Taat Hukum Menurut ahli ushul fiqih, hukum Islam adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan yang mukallaf yang mengandung suatu tuntunan, pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Menurut ahli fiqih, hukum syari’i (Islam) adalah akibat yang timbul dari perbuatan orang yang mendapat beban Allah SWT., dan ini dibagi menjadi 2 bagian: Hukum taklifi, dan Hukum wad’i a.

Hukum Taklifi Hukum Taklifi adalah ketentuan Allah yang mengandung

ketentuan untuk dikerjakan oleh mukallaf atau ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum Taklifi dibagi menjadi 5 macam: 1) Ijab, adalah ketentuan Allah yang menuntut untuk dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti, disebut wajib. 2) Nadb, adalah ketetntuan Allah yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Sedangkan kerjaan yang dikerjakan secara sukarela disebut sunah. 3) Tahrim, adalah ketentuan Allah yang menuntut untuk ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan tegas. Perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan disebut haram. 4) Karahah, adalah ketentuan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tidak tegas untuk ditinggalkannya, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkannya dusebut makruh 5) Ibahah, adalah ketentuan Allah yang mengandung hak pilihan orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Pekerjaan yang diperkenankan untuk dikerjakan dan ditinggalkan disebut mubah b.

Hukum Wad’i Hukum Wad’i adalah ktentuan Allah yang mengandung pengertian

bahwa terjadinya sesuatu itu sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Misalnya: 1) Sebab sesuatu, menjalankan sholat menjadi sebab kewajiban wudhu. 2) Syarat sesuatu, kesanggupan mengadakan perjalanan ke Baitullah menjadi syarat wajibnya menunaikan haji.

3) Penghalang sesuatu, berbeda agama menjadi penghalang harta pusaka-mempusakai. Kesimpulannya, hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-Qur’an dan dipertegas oleh Nabi Muhammad melalui sunah-Nya yang kini terhimpun dengan baik dalam hadist.

2.5. Konstribusi Umat Islam dalam Perumusan Hukum Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebeas dan merdeka, karena inggin memperkuat kedudukan pribadinya untuk memenuhi keinginan dan kegemarannya, mereka tidak sanggup menghadapi tantangan alam untuk menyatukan diri dengan sodara sesama manusia dan menyatakan usahanya dengan orang lain.Untuk mengatasi itu tidak ada cara lain. Ada 3 program yang harus dicermati dan difahami, yaitu: 1. Terwujudnya masyrakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang diilhami dan disinari firman ajaran agama Allah. 2. Terhindarnya perilaku radikal , ekstrim, tidak toleran, dan eksklusif dalam kehidupan beragama. 3. Terbinanaya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaraj-ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghargai

HAM

dan

menghormati

perbedaan

melalui

internalisasi ajaran agama. Aspek kehidupan sosial keadaanya selalu berubah-ubah mengikuti perubahan waktu, tempat ,keadaan, maka syariat atau hukum yang merupakan salah satu aspek sosial dengan sendirinya antara kehidupan sosial dengan hukum mempunyai aspek yang saling mempengaruhi, maka kita akan mendapatkan sebab perbedaan diantara berbagai hukum karena perbedaan waktu dan tempat dan adanya bermacam- macam

hukum yang diwarnai oleh faktor kebangsaan dan faktor khusus dan sifatnya tradisional. Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional kita di Indonesia selama ini dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh padasistem hukum nasional kita. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci AIquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya.

1. UUD 1945 Hukum Islam dalam bentuk peraturan khusus yang berlaku bagi umat Islam misalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang penyebarluasannya dilakukan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sedangkan Hukum Islam dalam hukum nasional yang berlaku umum misalnya ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria khususnya yang mengatur tentang perwakafan tanah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

1979

tentang

Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang yang berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta

beberapa undangundang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari’ah dengan prinsip syari’ahnya, atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-undang Perkawinan Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah : a. Kesukarelaan, b. Persetujuan kedua belah pihak, c. Kebebasan memilh, d. Kemitraan suami-istri, e. Untuk selama-lamanya, f. Monogami terbuka.

3. Undang-undang Peradilan Agama Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orangorang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Untuk menegakkan hukum islam yang berlaku secara yuridis formal dalam negara republik indonesia, pada tanggal 8 desember 1988 presiden Republik Indonesia menyampaikan rancangan undang-undang peradilan agama kepada dewan perwakilan rakyat untuk di bicarakan dan di setujui sebagai undang-undang menggantikan semua peraturan

perundang-undangan tentang peradilan agama yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang tentang pokokpokok kekuasaan kehakiman 1970. Pada hari kamis tanggal 14 desember 1989, rancangan undangundang peradilan agama itu di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Pada tanggal 29 desember 1989, oleh presiden republik Indonesia dalam lembaran negara nomor 49 tahun 1989. Pemeluk agama Islam yang telah menjadi bagian penduduk indonesia, dengan undang-undang itu di beri kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya, sesuai dengan jiwa pasal 29 undang-undang dasar 1945 terutama ayat 2-nya. Undang-undang peradilan agama yang telah di sahkan dan di undang-undang kan itu terdiri atas VII bab dan 108 pasal dengan sistematika dan garis besar isinya sebagai berikut : 1. Bab I : memuat kententuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 2. Bab II : mengatur susunan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. 3. Bab III : mengatur kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 4. Bab IV : mengatur tentang hukum acara. 5. Bab V : menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi pengadilan, pembagian tugas para hakim dan panitera dalam melaksanakan tugas nya masing-masing. 6. Bab VI : mengenai ketentuan peralihan. 7. Bab VII : tentang ketentuan penutup. Dengan disahkannya undang-undang peradilan agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Diantaranya sebagai berikut :



Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

 

Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

 

Perlindungan terhadap wanita lebih di tingkatkan dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.

 

Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan



pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi. 4. Undang-undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Hukum Islam ialah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Syariat Islam menyamaratakan hukum dan keadilan antara sesama umat Islam.Islam mengerahkan kekuatan manusia kepada tujuan besar, yaitu kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan segala bentuk kebajikan yang disumbangkan setiap individu. 3.2. Saran 1. Kami menyarankan agar pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang makalah yang kami sajikan. 2. Kami menyarankan agar pembaca bisa menambah wawasan dengan menerapkan ajaran Islam didalam lingkup hukum.

Daftar Pustaka http://femimelinda.blogspot.com/2017/03/makalah-agama-islam-tentang-hukumislam.html http://3x05.blogspot.com/2009/09/normal-0-false-false-false.html file:///D:/Kuliah/Agama/Ecko%20File_%20Menumbuhkan%20Kesadaran%20Un tuk%20Taat%20Terhadap%20Allah%20SWT.pd http://parepai.blogspot.com/2014/10/materi-iii-konsep-hukum-dalam-islam.html https://uliyasiwi.wordpress.com/2011/10/11/makalah-pendidikan-agama-islam/