Hukum Dan Ham.docx

ABSTRAK A. Saskia Khaerunnisa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gorontalo. Dalam jurnal ini kami telah melakukan praktek lapangan dan memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Kami meneliti pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan tentang hak anak berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam hal ini kami mengambil Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III hak dan kewajiban anak. dalam pasal ini menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembanggan diri” Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam hukum, dimana dalam hukum tersebut mencangkup hak hak yang harus dimiliki atau diberikan kepada anak ataupun kewajiban seorang orang anak. Dan kedua hal tersebut tidak akan lepas dari kehidupan anak bangsa khususnya sebagai penerus generasi. Hak dan kewajiban anak saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang seimbang dan tak dapat dipisahkan, untuk itu perlu adanya kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kata kunci : Pelanggaran HAM di Gorontalo, hak dan kewajiban anak A. Pendahuluan Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya perang dunia I sebagai reaksi dari penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awalnya ide hak anak bermula dari gerakan aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini,

agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaikbaiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai permasalah sering terjadi di sekitar masyarakat. Salah satunya permasalahan mengenai pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap hak anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meliris catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak. Dari catatan Komnas PA, kasus pelanggaran terhadap hak anak meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus pada tahun 2015 kurang lebih sejumlah 2.726, dan tahun 2016 sejumlah 3. 739 kasus. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Banyak yang menjadi faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah kurangnya pemahaman keluarga, orangtua, masyarakat terhadap hak anak itu sendiri. Untuk itu perlu ada keselarasan pemikiran terhadap orangtua dan anak dalam kehidupan berkeluarga.

B. PERMASALAHAN 1. Pelanggaran hak asasi manusia khusunya pelanggaran tentang hak dan kewajiban anak. 2. Undang-Undang yang memenuhi unsur dari kasus pelanggaran tesebut.

C. METODE PENELITIAN Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder, dan data primer. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data data Primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, sedang data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dari data primer diperoleh Undang Undang yang digunakan dalam penelitian ini serta informasi dari narasumber.

D. HASIL PENELITIAN 1. Data korban Nama

: Ismail Ahmad

Tempat lahir

: Gorontalo

Tanggal lahir

: 14 Oktober 2006

Alamat

: Jl. Ahmad Dalan, kel. Limba B, Kec. Kota Selatan

Data Orangtua Nama Ayah

: Asih Ahmad (Almarhum)

Nama Ibu

: Suriati Malaika

Pekerjaan Ayah

:-

Pekerjaan Ibu

: Ibu Ruma Tangga

Alamat

: Jl. Ahmad Dalan, kel. Limba B, Kec. Kota Selatan

2. Analisis Masalah

Di daerah kota Gorontalo banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, tetapi dalam penelitian ini, kami mengambil satu kasus tentang pelanggaran hak dan kewajiban anak. Kasus ini terjadi pada seorang anak yang bernama Ismail Ahmad. Ia adalah anak dari Asih Ahmad dan Suriati Malaika. Ismail Ahmad berusia 11 tahun dan duduk disekolah dasar, ia sekarang telah berada di kelas lima. Ismail Ahmad adalah anak yang mempunyai budi pekerti, ia membantu ibunya dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, karena ia sudah tidak memiliki seorang ayah. Hal yang hampir dilakukannya setiap hari yaitu membantu ibunya dalam mencari uang dengan cara mengamen di jalanan. Hal ini membuat dirinya tidak bebas dalam melakukan kegiatan yang lain, ia akan sulit mengembangkan dirinya. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, hal ini termasuk dalam pelanggaran hak dan kewajiban anak. Dalam kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III hak dan kewajiban anak. Pasal ini menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembanggan diri” Ahmad Ismail tidak menggunakan waktunya untuk beristirahat ataupun mengembagkan dirinya melainkan mencari sumber kehidupan untuk keluarga mereka, dan bukan hanya Ahmad Ismail tetapi juga adik perempuannya melakukan hal yang sama dengan dirinya. Dalam kasus ini Ahmad Ismail melakukan hal yang bernar dengan membantu ibunya yang memiliki kekurang dari segi ekonomi, tetapi hal ini juga sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 10 kebebasan manusia.