MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “INTEGRASI NASIONAL”
Dosen Pembimbing PRAYETNO, S.IP., M.Si.
Disusun Oleh: KELOMPOK 2 CINDI CHAIRANI LUBIS
( 6173510005 )
SILVIA FAUZIAH NASUTION
( 6173510025 )
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ILMU KEOLAHRAGAAN 2019
KATA PENGANTAR Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidika Kewarganegaraan. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendalakendala yang penulis hadapi teratasi. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Integrasi Nasional, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan makalah di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.
Medan, Februari 2019 Penyusun Kelompok 2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan kenekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai ”Bhinneka Tunggal Ika” . Namun seiring berjalannya waktu, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban
bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang
sumbernya berbau kemajemukan, saat ini makna bhineka Tunggal Ika semakin luntur. Sudah tampak kecondongan terpecah belah. Semangat “Bhinneka Tunggal Ika” perlu untuk disosialisasikan lagi. Saat ini pula bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu di wujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Dewasa ini masih banyak masyarakat yang belum mempunyai toleransi yang baik dengan banyaknya perbedaaan yang ada. Mereka masih belum menerima perbedaan tersebut. Padahal untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, masyarakat harus menempatkan dan menerapkan sistem integrasi nasional tersebut. Semoga dengan makalah ini, kita lebih bisa memahami tentang pentingnya integrasi nasional dan toleransi dalam mengatasi masalah yang memicu perpecahan. kita bisa bersikap lebih apresiatif terhadap integrasi dan mempertahankan ciri khas kebudayaan masing-masing daerah/suku, serta berusaha untuk dapat bereksplorasi akan keilmuwan yang menunjang dalam segala aspek pendidikan.
1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah ada, maka rumusan permasalahan yang terkait dengan Integrasi Nasional diantaranya : 1. Apakah definisi dari Integrasi Nasional ? 2. Pentingnya integrasi dalam masyarakat indonesia yang plural ? 3. Apa Maksud dari Pluralitas Masyarakat Indonesia ? 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional? 5. Strategi integrasi yang tepat bagi bangsa indonesia ? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Pengertian Integrasi Nasional. 2. Untuk mengetahui Pentingnya Integrasi Nasional. 3. Untuk mengetahui Maksud dari Pluralitas Masyarakat Indonesia. 4. Untuk mengetahui Proses dalam Integrasi Nasional. 5. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong Integrasi Nasional. 6. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam membangun integrasi. 1.4 Manfaat Penulisan Manfaat penulisan makalah ini diantaranya : 1. Memperluas cakrawala berfikir kita mengenai masalah-masalah yang ada di
Indonesia. 2. Sebagai media informasi Mahasiswa dalam dunia pendidikan kewarganegaraan 3. Memperluas Cakrawala berpikir kita mengenai masalah-masalah yang ada di
Indonesia. 4. Memnumbuhkan sikap kritis dalam menghadapi keadaan di lingkungan sekitar,
lebih luas lagi di wilayah kesatuan Republik Indonesia. 5. Membentuk Individu yang memahami dan memiliki sikap mental, pengetahuan,
nilai-nilai, dan perilaku yang menjungjung tinggi demokrasi, Hak Asasi Manusia, dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Integrasi Nasional Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. Integrasi
berasal
dari
bahasa
inggris,
Integrate artinya
menyatu
padukan,
menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. a) Secara Politis Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. b) Secara Antropologis Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan,hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Intergasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan
berbagai aspek
perbedaan sosial budaya yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian
dan keselarasan secara nasional dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa.. Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Tentang integrasi, Myron Weiner (1971) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu: 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budayadan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional,membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan padaikatan-ikatan yang lebih sempit. 2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakankelompokkelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintahdengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yangdiperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yangditerima demi mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan definisi tersebut, Myron Weiner membedakan 5 (lima) tipe integrasi : 1. Integrasi nasional 2. Integrasi wilayah 3. Integrasi nilai 4. Integrasi elit-elit massa 5. Integrasi tingkah laku(tindakan integratif) Kelima pendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: 1. Adanya ancaman dari luar 2. Gaya politik kepemimpinan
3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi Hampir senada dengan pendapat di atas, Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila: 1) Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama 2) Masyarakat
terhimpun
dalam
unit
sosial
sekaligus
memiliki
“croos
cuttingaffiliation” sehingga menghasilkan “croos cutting loyality” 3) Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 2.2 Pentingnya Integrasi Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan belum terupaya dengan baik untuk mengintegrasikan masyarakat. Seperti halnya pada era reformasi tahun 1998, berbagai macam perbedaan suku,budaya dan agama bahkan kepentingan pribadi membuat Indonesia tidak dapat mencapai tujuannya sehingga dengan adanya integrasi usaha untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dapat dilakukan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaanpebedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaraganm suku,budaya dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat upaya
integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalilasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempattempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya bhinneka tunggal ika. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyrakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional Di dalam Integrasi Nasional memiliki berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Integrasi Nasional itu sendiri, berikut faktor-faktor integrasi nasional : 1. Faktor Pendorong Integrasi a) Ada beberapa faktor pendorong integrasi nasional yaitu sebagai berikut: b) Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah c) Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 d) Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. e) Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. f) Kesepakatan
atau
konsensus
nasional
dalam
perwujudan
Proklamasi
Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. g) Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika h) Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun.
i) Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. j) Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan Bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. k) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanyadan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan Bangsa Indonesia 2. Faktor Penghambat Integrasi a) Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional yaitu sebagai berikut: b) Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya c) Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. d) Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. e) Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) , gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. f) Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. g) Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. h) Kurangnya toleransi antargolongan
3. Faktor Pendukung Integrasi a) Ada beberapa faktor pendukung integrasi nasional yaitu sebagai berikut: b) Penggunaan bahasa Indonesia. c) Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa, Bahasa dan Tanah Air Indonesia. d) Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. e) Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. 2.4 Problematika dan Solusi dalam integrasi nasional 1. Problematika Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elite politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM serta kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut : a) Geografi Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah. b) Demografi Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM. c) Kekayaan Alam
Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan. d) Ideologi Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara berkesinambungan. e) Politik Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum f) Ekonomi Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN. g) Sosial Budaya Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu
tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. h) Pertahanan Keamanan Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung didalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. 2. Solusi Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut : a) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. b) Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. c) Meningkatkan
ketahanan
rakyat
dalam
menghadapi
usaha-usaha
pemecahbelahan dari ancaman luar. d) Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butirbutir Pancasila, dalam rangka mele starikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.
e) Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. f) Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.
2.5 Strategi Integrasi Masalah
integrasi
nasional
merupakan
persoalan
yang
dialami
oleh
semuanegara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (nation state), ikatan antara kelompokkelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melawati batas-batas kekelua rgaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh,yaitu: 1. Stategi Asilmilasi 2. Strategi Akulturasi 3. Strategi Pluralis Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat.Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. 1. Strategi Asimilasi Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang
ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa
upaya mewujudkan
integrasinasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. 2. Strategi Akulturasi Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadaryang
tidak terlalu besar.
Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi strategi pemerintah negara dalam
bagian dari
mengintegrasikan masyarakatnya. Dihat dari
perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional karena masih menunjukan pengharhaan terhadap unsur kelompok budaya lokal.
3. Strategi Pluralis Paham Pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham Pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatran pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dnegan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. Baik suku, agama, buaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi Integrasi nasional diwujudkan dengan tetap ,menghargai terdapatnya perbvedaanperbedaan dalam msyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masingmasing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. 2.6 Pluralitas Masyarakat Indonesia Masyarakat indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama di mengerti. Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri,dalam mana masing-masing sub sistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial Sedangkan menurut Pierre L.Van den Berghe memiliki karakteristik: a) Terjadinya sigmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. b) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer. c) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotannya terhadap nilainilai yang bersifat dasar. d) Secara relatif sering kali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. e) Secara relatif integrasi sosial tumbh di atas paksaan(coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi f) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain
Dalam dimensi horizontal kemajemukan masyarakat indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku bangsa jawa, suku bangsa sunda, suku bangsa batak, suku bangsa minangkabau, suku bangsa dayak, dll. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara para ahli tentang indonesia. Hildred geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Sedangkan skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di indonesia dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, dapat dikatakan bahwa masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa melayu, bangsa jawa, bangsa bugius dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asalusul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal. (bachtiar, 1992: 12). Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana dikemukakan diatas adalah keragaman adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di indonesia masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di indonesia, setidak-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya serta bahasa daerah indonesia. Disamping suku-suku bangsa tersebut, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di indonesia juga terdapat kelompok-kelompok warga mayarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga cina, arab, dan india. Kelompok warga masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaanya sendiri, yang tidak mesti sama dengan budaya suku-suku alsi di indonesia, sehingga muncul budaya
orang-orang china, budaya orang-orang arab, budaya orang-orang india. Dan lain-lain. Kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga dikota-kota besar di indonesia dijumpai adanya sebutan kampung pecinan, kampung arab, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa di indonesia sebagaimana diuraikan diatas terutama disebabkan oleh keadaan geografis indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya yang saling berjauhan. Dalam kondisi yang demikian nenek moyang bangsa indonesia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang dari daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah tiongkok selatan, mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Karena ionisasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masingmasing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. Disitulah secara perlahan-lahan identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-masing berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain. 2.7 Toleransi 1. Pengertian Toleransi Kata toleransi dalam bahasa Belanda adalah “tolerantie” dan kata kerjanya adalah “toleran”. Dalam bahasa Latin, “tolerare” artinya menahan diri, bersikap sabar membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-or ang yang memiliki pendapat berbeda. Toleran mengandung pengertian bersikap mendiamkan, adapun toleransi adalah suatu sikap tenggang rasa kepada sesamanya. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacammacam suku yang mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, memeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda akan tetapi mereka tetap satu bangsa memiliki satu tanah air dan memiliki bahasa persatuan. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sifat dasar bangsa Indonesia yang amat menonjol adalah sifat-sifat kekeluargaan, musyawarah, percaya dan taat beriba dah kepada Tuhan, sifat ramah tamah, gotong royong, suka menolong, dan toleransi adalah sifat yang harus kita miliki macam-macam Toleransi.
Kebahagiaan dalam kehidupan manusia akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sikap hormat menghormati antarpemeluk agama perlu dikembangkan sehingga keruku nan antarumat beragama dapat terjalin dengan baik. Macam-macam toleransi, antara lain sebagai berikut : 1.1 Toleransi dalam pluralisme beragama Agama merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, diperuntukkan bagi kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan umat beragama. Pluralitas adalah kenyataan yang diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian, umat manusia harus menyadari dan menerima kenyataan ini untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hidup rukun adalah tidak bertengkar namun saling mengho rmati. Suasana seperti ini sangat kita butuhkan dalam masyarakat dan menghindari sikap menang sendiri. 1.2 Toleransi dalam pluralisme budaya Kebudayaan menunjuk kepada sederetan sistem pengetahuan yang dimiliki bersama, kebiasaan, nilai-nilai, peraturan, dan simbol yang berkaitan dengan tujuan seluruh anggota masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Interaksi antara seni dan agama sudah lama menjadi kenyataan. Agama merupakan sumber etika dan moralitas, seni adalah salah satu wahana yang paling tepat untuk mempromosikan kehidupan beragama 1.3 Toleransi dalam pluralisme suku Pluralisme dapat dikatakan merupakan pengejewantahan moto Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan pluralisme terbantahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak pula subsuku pedalaman. Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia jika kedepannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum dan lain-lain ditetapkan seksama tanpa perduli asal dan warna terutama solidarita s terhadap mereka yang lemah. 1.4 Toleransi mayoritas melindungi minoritas Masyarakat kita sejak dulu biasa hidup dalam alam yang memiliki aneka ragam kepercayaan. Sejak awal perkembangan peradabannya sudah tumbuh kepercayaan kepada Tuhan, secara berturut-turut datanglah agama-agama yang sekarang banyak kita kenal. Kedatangan agama tersebut tidak berarti kepercayaan dan agama yang sudah ada
sebelumnya hilang, tapi masih terus hidup dan berkembang. Semua agama dan kepercayaan mengajark an kebaikan supaya mereka saling menghormati dan mencintai. 1.5 Toleransi manusia dalam hidup bermasyarakat Manusia hanya akan mempunyai arti apabila bersama-sama dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup sendiri tanpa orang lain. Secara kodrati manusia disamping mempunyai kekuatan juga dilengkapi dengan kelemahan manusia juga memiliki sifat yang baik dan kurang baik. Demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya manusia perlu mendapat bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, manusia perlu hidup bermasyarakat. 2. Perilaku Toleran Sebagai Bentuk Nilai (Jati Diri) Kebangsaan Perilaku toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan kelompok lain. Empati adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain.
Sikap toleransi dan empati
ini sangat penting
ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia multikultural. Dengan pengembangan sikap toleransi dan empati sosial, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman sosial budaya akan dapat dikendalikan, sehingga tidak mengarah pada pertentangan sosial yang dapat mengancam disintegrasi n asional Adapun cara untuk menerima dan menghargai orang lain atau suku bangsa lain yang berbeda latar belakang budaya dapat dilakukan sebagai berikut: a) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai dari bangsa Indonesia b) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial c iptaan Tuhan Yang Maha Esa c) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam hal-hal tertentu. d) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai manusia yang memiliki persamaan kedudukan, harkat, martabat, dan derajat, serta hak dan kewajiban asasi. e) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai pemilihan dan penghuni tanah air Indonesia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
f) Kita perlu menerima dan menghargai orang lain/suku bangsa lain sebagai manusia yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda dalam ras, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, profesi, golongan politik dan sebagainya. 2.8 Ancaman, Tantangan, dan Gangguan 1. Ancaman Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nonmiliter A. Ancaman militer adalah Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata serta terorganisir dan sangat berbahaya. Bentuk ancaman militer :
Perang saudara Agresi wilayah Sabotase untuk merusak instalasi militer Pemberontakan militer Pelanggaran wilayah oleh negara lain B. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak bersenjata tetapi jika dibiarkan itu akan membahayakan bangsa. Bentuk ancaman nonmiliter : Penyalahgunaan narkoba Korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) Perusakan lingkungan Kemiskinan Kebodohan Lunturnya kesatuan dan persatuan bangsa Selain itu ancaman juga dibedakan menjadi ancaman yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. A. Ancaman dari dalam negeri berupa: kerusuhan pemaksaan kehendak
pemberontakan bersenjata
keinginan untuk mengubah ideology B. Ancaman dari luar negeri berupa
Penguasaan wilayah indonesia Pencurian kelayaan alam Penyelundupan barang Masuknya pesawat asing ke wilayah indonesia 2. Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara illegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya. Dengan demikian, berdasar tantangan tersebut di atas, maka sebagai masyarakat yang berada dalam NKRI wajiblah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa. Sedangkan dalam perumusannya, kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara dan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku Penasehat Presiden RI. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara, yang ditempuh dengan tiga strata pendekatan yaitu pertama, strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia ; kedua, strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan (SARA), penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ; dan ketiga, strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumberdaya TNI yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas
keamanan nasional tetapi jika input SDM secara intelektual, moral dan mental lemah akan sangat kesulitan untuk mewujudkannya. Kita kesulitan merekrut para sarjana muda untuk menjadi anggota TNI, yang dibutuhkan misal 10 orang, terkadang yang mendaftar dua pun sudah syukur. Kemudian kalau para sarjana sudah menjadi anggota TNI hendaknya berperilaku disiplin dan bekerja dengan baik, khususnya sebagian dokter muda yang menjadi anggota TNI terkadang tidak disiplin bekerja. Hal inilah yang menjadi kajian khusus TNI di masa depan, perlunya perekrutan SDM yang unggul untuk mencapai hasil maksimal. TNI tidak bisa berjalan sendirian dalam mewujudkan visi dan misi pertahanan negara. Saat ini, sedang dalam pembahasan DPR RI, RUU Keamanan Nasional dan RUU Komponen Cadangan agar diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai komponen cadangan dan turut serta dalam mewujudkan keamanan nasional bersama. Semoga input SDM yang baik bisa menyelesaikan masalah keamanan nasional dan pertahanan NKRI lebih baik dan mengawalnya agar tetap utuh dan bersatu. 3. Gangguan Integrasi Nasional a. Geografi Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah. b. Demografi Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM. c. Kekayaan Alam Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan. d. Ideologi
Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah
agama
dan
komunikasi
antar
pimpinan
umat
beragama
secara
berkesinambungan. e. Politik Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik
antar masyarakat yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan
bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum. f. Ekonomi Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN. g. Sosial Budaya Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. h. Pertahanan Keamanan
Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek asta gatra itu sendiri. Dilain pihak turunnya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan dimasa lalu dimana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. 2.9 Potensi Konflik Dalam Masyarakat Indonesia Dalam
kondisi
masyarakat
Indonesia
yang
diwarnai
oleh
berbagai
keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar yaitu konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal.Konflik vertikal dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat termasuk konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Hans Kelse, 2007 dalam buku General Theory of law and State, penyebab konflik kedaerahan adalah : 1) Krisis pemerintahan nasional,baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. 2) Kegagalan lmbaga-lembaga negara menengahi konflik,baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat mauoun lembaga-lembaga negara. 3) Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. 4) Ketidakakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. 5) Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. 2.10 Upaya Pembangunan Integrasi Sosial Menurut Liddle, suatu integrasi nasional yang tangguh hanya dapat berkembang apabila : 1. Sebagian besar anggota Masyarakat bangsa bersepakat tentang batas – batas territorial dari Negara sebagai suatu kehidupan politik dimana mereka menjadi warganya.
2. Sebagian anggota masyarakat bangsa bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari pada proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat diatas wilayah Negara. 3. Kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa. 4. Konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Konsensus nasional mengenai bagaimana kehidupan bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan untuk sebagian harus kita temukan dalam proses pertumbuhan pancasila sebagai dasar falsafah atau ideology Negara. Secara yuridis-formal, pancasila sebagai dasar falsafah Negara. Pada tingkat yang sangat umum telah diterima sebagai kesepakatan nasional serta lahir bersamaan dengan kelahiran Negara republic Indonesia sebagai Negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Di dalam kenyataan, pancasila menjadi akar dalam sejarah pertumbuhan gerakan nasionalisme. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integrative seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik (ideology nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, Sedangkan partai etnik tidak berhasil) harus tetap dilaksanakan dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building. Adapun uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut : 1. Birokrasi Sipil dan Militer Lembaga integrative yang paling dominant dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer (TNI), yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan (alat peralatan perang – alat utama sistem persenjataan) untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional bahkan gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir (mean of the last resort)
mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan (primodialisme). Selain birokrasi militer, proses state building juga mencakup birokrasi sipil yang mempunyai tugas utama menarik pajak dan menyediakan bahan Pokok khususnya bahan Makanan (aparatur pajak sebagai bentuk yang paling tradisional dari demokrasi). Penyediaan bahan Makanan harus tersedia dengan cukup untuk mencegah terjadinya “huruhara kelaparan pangan” atau food riots. Indonesia juga pernah mengalami food riots yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan orde baru tahun 1998 akibat krisis moneter Sejak tahun 1997. Krisis pangan dan moneter juga meruntuhkan pemerintahan di Muangthai dan Korea Selatan, Sedangkan yang selamat hanya Malaysia di bawah PM Mahathir Mohammad. Birokrasi militer dan sipil di Indonesia sudah berkembang pesat dan mengalami kemajuan baik dari segi jumlah, kualitas, jenjang pangkat maupun penempatan jabatan eselon Pimpinan serta sumber etnik rekrutmen. Dari segi etnik, baik TNI maupun Polri dan PNS baik Pusat maupun daerah sudah meliputi semua etnik group yang ada, sehingga melambangkan Bhineka Tunggal Ika. 2. Partai Politik Dalam sejarahnya Partai Politik merupakan alat mobilisasi vertical yang lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi nasional baik birokrasi sipil maupun militer. Dengan sistem Pemilu di Indonesia sekarang merupakan gabungan dari sistem distrik dan sistem proposional, sehingga perwakilan daerah dan etnik terwakili. Maka partai politik mampu menjadi alat integrasi bangsa untuk menekan perlawanan etnik yang minoritas). 3. Sistem Pendidikan Nasional Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifatnya yang menciptakan elite nasional yang kohesif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasiional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa, mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Dalam suasana otonomi daerah sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang berstandar nasional, demikian juga walaupun ada ide untuk menambah muatan kurikulum lokal/kedaerahan, namun tetap kurikulum inti mengajarkan ilmu sosial dan humaniora yang bersifat integratif dan nasional.
Sifat integratif lainnya adalah pemakaian bahasa pengantar yakni bahasa Indonesia sebaga bahasa nasional disamping penggunaan bahasa lokal/daerah yang diberlakukan untuk pendidikan tingkat SD/SLTP. Cara ini akan memudahkan integrasi ke dalam sistem nasional dan sosialisasi yang sama untuk seluruh warga negara. Sedangkan alat integrasi yang lain adalah rekrutmen siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar yang bersifat nasional dan multi etnik, sehingga terjadi proses komunikasi, sosialisasi, asimilasi dan kulturasi dari berbagai etnik di kalangan siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar. 4. Kemajuan Komunikasi dan Transportasi Peranan media masa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media masa lainnya yang terbit di Jakarta tetapi penyebarannya menjangkau sampai ke seluruh kabupatenkabupaten, begitu juga koran lokal yang mampu menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon, yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang. Perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografis penduduk dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Bentuk mobilitas penduduk dapat transmigrasi, migrasi maupun turisme baik antar daerah, nasional, regional bahkan global. Meningkatnya kegiatan mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan. 2.11 Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkukuh Integrasi Bangsa a) Membangun dan menghidupkan komitmen yang menjadikan perjalanan panjang Indonesia untuk menyatukan dirinya. Dimulai dari Kebangkitan Nasional pada 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 harus terus dihadirkan hakikat dan maknanya dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa Indonesia. b) Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk membangun konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa demokrasi. Penghormatan dan pengakuan terhadap mayoritas diperlukan, tetapi perlindungan terhadap minoritas tetap tidak boleh diabaikan.
c) Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelembagaan itu diharapkan mampu
membangun
mekanisme
peleraian
konflik
untuk
mencegah
kecenderungan tindakan represif dalam menyelesaikan konflik. d) Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret. Tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, juga semua wilayah. e) Pentingnya memiliki kepemimpinan yang arif dan efektif dalam pembinaan integrasi nasional. 2.12 Kebhinekaan Bangsa Indonesia Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika Adalah Berbeda-Beda Tetapi Satu Jua. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling
menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa,agama,bahasa,adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Seperti di ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat,bahasa,aturan,kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa perduli kepentngan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu marilah kita jaga bhineka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga. 2.13 Membangun Integrasi dalam Bhineka Semboyan bhinneka tunggal ika dalam membangun integrasi nasional Dalam pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yakni “persatuan indonesia” yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan indonesia merupakan syarat terpenting untuk menjadi indonesia negara yang kaya akan potensi dan meningkatkan semangat bhinneka tunggal ika. Implementasi prinsip bhinneka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: a) Mengakomodasi sifat pluralistik b) Tidak mencari menangnya sendiri c) Membudayakan musyawarah untuk mencapai mufakat d) Mengembangkan rasa kasih sayang dan rela berkorban e) Senantiasa toleran terhadap setiap perbedaan f) Mengembangkan semangat kekeluargaan kebiasaan sederhana yang perlu kita lakukan setiap hari untuk mengembangkan semangat kekeluargaan adalah membudayakan bertegur sapa dengan teman, tetangga, atau yang lainnya. 2.14 Strategi yang Digunakan untuk Menciptakan Integrasi Bangsa Indonesia
a) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan supaya tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. b) Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, sehingga mencegah terjadinya KKN. c) Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari pihak luar dan kaki tangannya. d) Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butirbutir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. e) Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi 2.15 Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Peran serta
rakyat dalam keutuhan NKRI dapat dilakukan diberbagai
lingkungan kehidupan, baik lingkungan keluarga , masyarakat dan juga sekolah dengan cara berbacam-macam dari yang paling mudah diterapkan hingga yang paling sulit untuk diterapkan. 1. Di lingkungan keluarga Contoh partisipasi di lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut: a) Melaksanakan kegiatan sehari-hari secara tertib dan teratur b) Senantiasa rajin belajar bagi anggota keluarga yang masih bersekolah c) Ikut menjaga harta benda keluarga d) Patuh dan taat terhadap tata krama dan aturan keluarga 2. Di lingkungan masyarakat Contoh partisipasi di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut: a) Melaksanakan kerja bhakti yang diadakan oleh kampung sesuai kemampuan b) Melaksanakan kegiatan ronda malam bagi warga yang sudah dewasa c) Membuang sampah pada tempatnya d) Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dalam lingkungan keluarga 3. Di lingkungan sekolah Contoh partisipasi di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut: a) Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah
b) Menggalang kerjasama antar teman tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras dan golongan c) Hidup rukun dengan warga sekolah d) Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatifmuda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang didalamnya terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik atar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yangberlatarbelakang kesukuan, konflik antar pemeluk agama, konflik karenakesalahpahaman budaya, dan semacamnya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional Indonesia sejauh ini masih belum tuntas perlu terus dilakukan pembinaan. Walaupun harus juga disadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan, dan konflik di antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tulisan ini akan memaparkan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan dan upaya mewujudkan integrasi nasional dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaanperbedaan tersebut.
Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia yaitu agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme 3.2 Saran Bagi pembaca diharapkan agar mengetahui apakah Integrasi Nasional serta berbagai faktor yang mempengaruhi dan pentingnya Integrasi Nasional Bagi Bangsa Indonesia. Dengan mengetahui pentingnya Integrasi Nasional Bagi Bangsa Indonesia., diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan proses pemersatuan perbedaan perbedaan yang ada pada negara kita sehingga terciptanya keserasian dan tidak adanya konflik dalam negara ini.
DAFTAR PUSTAKA Wibowo, I, 2000, Negara dan Mayarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, gramedia, Jakarta. Winarno. 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Bumi aksara, jakarta. Buku Panduan Kewarganegaraan Tahun 2014. Universitas Sriwijaya. UPT Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Nikolas, (2007). Pentingnya integrasi nasional indonesia. (http://www.educationpenteingnya-integrasi-nasional.org/wiki) Wibowo, I, 2000, Negara dan Mayarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, gramedia, Jakarta. Winarno. 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Bumi aksara, jakarta. Buku Panduan Kewarganegaraan Tahun 2014. Universitas Sriwijaya. UPT Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Bohlan, (2005). Integrasi nasional. (http://www.basic-integrasi-nasional.org) Nikolas, (2007). Pentingnya integrasi nasional indonesia. (http://www.educationpenteingnya-integrasi-nasional.org/wiki)