Hukum Bisnis

Oleh : Devi Dwi Octafianti 0851393 AK-F

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA JL.Prof.Drg. Suria Sumantri,MPH No.65

Bandung 1. Pengenalan hukum, Kaidah hukum, Norma hukum Definisi Hukum Menurut Kamus Besar Indonesia, hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Beberapa definisi hukum menurut beberapa pakar : - Tullius Cicerco (Romawi) dalam “ De Legibus”: Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. - Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625: Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar. - J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH mengatakan bahwa : Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. - Thomas Hobbes dalam “ Leviathan”, 1651: Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. - Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” 1877-1882: Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara - Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15): Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai tertib hukum, kepastian hukum dan ketentraman sosial serta keadilan hukum. Penggolongan hukum a. Hukum menurut isinya : • Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan negara dan warganya. Contohnya : UU Lalulintas, UU Pemilu, UU Pajak • Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, Contohnya : UU PT b. Hukum menurut kekuatan yang mengikatnya : • Hukum yang mengatur dapat dikesampingkan atau dipilih. Misalnya ketika melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan dari negara lain, pihak yang

•

bersangkutan bebas menentukan dasar hukum negara mana yang dipilih dengan tanpa menyalahi aturan yang ada. Hukum yang memaksa dan tidak dapat kebebasan memilih. Misalnya ketika melakukan pembunuhan, pelaku akan dijerat hukuman sesuai UU tanpa kecuali.

c. Hukum menurut wujudnya : • Hukum objektif ialah hukum yang berlaku umum di suatu negara tertentu. • Hukum subjektif ialah hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang. d. Hukum menurut tempat berlakunya : • Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku di suatu negara tertentu • Hukum internasional ialah hukum yang berlaku secara internasional. Misalnya : hukum perang. e. Hukum menurut waktu berlakunya : • Hukum positif (ius constitutum) hukum yang berlaku di negara dan waktu tertentu, berlaku saat ini. • Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) hukum yang diharapkan di masa yang akan datang. f.

Hukum menurut bentuknya : • Hukum tertulis, hukum yang memiliki bentuk fisik dan tertulis seperti UU, KUHP. • Hukum tidak tertulis, hukum yang tidak memiliki bentuk fisik tapi juga diterapkan di dalam masyarakat seperti hukum adat.

g. Hukum menurut penerapannya : • Hukum konkrit ialah hukum yang sudah diterapkan di suatu kasus atau perkara. • Hukum abstrak ialah hukum yang masih hanya berupa UU yang belum diterapkan pada suatu perkara. h. Hukum menurut pemeliharaanya : • Hukum materil ialah hukum yang ditulis dalam UU. • Hukum formil ialah ketentuan dan tata cara menjalankan hukum. Hukum dan Sumber Hukum Hukum disebut juga norma/kaidah. Dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa tanpa kecuali demi tercapainya tertib hukum dan keadilan. Terdapat dua jenis style hukum yakni, style hukum Eropa yang menggunakkan unifikasi dan kodifikasi dan style hukum Amerika yang berasal dari custom/kebiasaan, dimana style hukumnya menawarkan budaya baru kepada masyarakat dan hukumnya tidak tertulis. Style hukum di Indonesia mengikuti style hukum Eropa. Unifikasi adalah pengelompokan/inventarisasi hukum yang sejenis ke dalam

suatu kelompok. Kodifikasi adalah penjilidan/undang-undang tertulis yang sejenis ke dalam satu kitab.

Sumber-sumber hukum Secara materil, sumber hukum dapat berasal dari para ekonom, sosiolog, rohaniawan, sejarawan, dan lainnya. Misalnya ekonom memandang hukum dari hukum permintaan dan penawaran. Sosiolog memandang hukum sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat. Rohaniawan memandang hukum berasal dari kitab suci. Secara formil, o UU : dibuat presiden dan disetujui oleh DPR. o Kebiasaan : kebiasaan yang ada di masyarakat yang dijadikan landasan. o Yurisprudensi : keputusan hakim terdahulu yang dijadikan landasan suatu perkara. o Traktat : perjanjian yang telah disetujui yang dijadikan landasan suatu perkara. o Doktrin : pendapat sarjana terkemuka yang dijadikan landasan suatu perkara. 2. Transaksi konsumen, Hukum konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menurut pasal 1 ayat 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen tersebut diasumsikan bahwa konsumen hanya menggunakan barang/jasa untuk konsumsi atau konsumen akhir. Adapula konsumen perantara, yakni konsumen yang membeli barang bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk dijual kembali Transaksi konsumen adalah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang/ jasa dari penyedia barang kepada konsumen. Peralihan tersebut terjadi bisa karena jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau bisa juga karena pemberian hadiah atau sumbangan. Tahap-tahap transaksi konsumen a. Tahap pra-transaksi konsumen Pada tahap ini, konsumen mencari masih informasi mengenai barang/jasa yang diinginkannya. Berapa harganya, bagaimana mendapatkannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan mempertimbangkan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Informasi dapat didapatkan konsumen dengan secara aktif mencarinya. Tapi sumber utama informasi suatu barang/jasa diperoleh dari pengusaha atau produsen. Karena produsen yang lebih mengetahui barang buatannya sendiri. Selain itu juga informasinya dapat diperoleh dari organisasi-organisasi konsumen dan pemerintah. b. Tahap transaksi konsumen Pada tahap ini, konsumen sudah melakukan transaksi dan barang pun sudah didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jika transaksi tunai mungkin tidak

menimbulkan masalah yang berkepanjangan, berbeda halnya jika transaksi dengan kredit, biasanya konsumen tidak memperhatikan atau tidak memahami perjanjian yang disetujuinya. Umumnya, perjanjian sudah disediakan pengusaha yang sifatnya baku atau biasa juga disebut klausula baku atau kontrak standar. Pengusaha sudah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi konsumen jika ingin memiliki barang/jasa tertentu. Jika disetujui maka konsumen menandatanganinya, jika tidak maka konsumen dapat meninggalkannya (take it or leave it). Maka dari itu dari perjanjian ini tidak ada proses tawar-menawar dan memberatkan satu pihak yakni konsumen. c. Tahap purna-transaksi konsumen Pada tahap ini, konsumen dapat menilai manfaat dari barang yang diperolehnya. Jika konsumen merasa puas maka akan menyebabkan konsumen menjadi setia dan tidak beralih ke merek lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan langganannya. Batasan dan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen. Batasan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan : a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen. d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. d. Pendidikan konsumen. e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Kemungkinan terjadinya wanprestasi Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya. Hal-hal yang termasuk kategori lalai : - jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali - jika memenuhi sebagian kewajiban - jika memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat memenuhinya. Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPerdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (wanprestasi) maka bisa mendapatkan perlindungan atas dasar pasal 1243 KUHPerdata tentang penggantian biaya,rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dalam menyelesaikan sengketa bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau berbuat hal tertentu untuk menjamin hal tersebut tidak akan terulang kembali. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan 3. Bentuk-bentuk badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum

Unsur-unsur perusahaan : -

-

Dilakukan secara terus-menerus (kontinyu). Terbuka untuk umum. Mencari profit. Terdaftar menurut UU no.3 Memiliki pembukuan

Unsur-unsur badan hukum : - Memiliki harta kerakyatan, artinya kekayaan terpisah antar perusahaan dan pemilik modal. Kekayaan diinventarisasi terpisah. - Memiliki struktur kepengurusan yang jelas - Tujuan perusahaan termuat dalam anggaran dasar dan akta pengesahan dan dimohonkan kepada kejaksaan.

Contoh perusahaan yang berbadan hukum : BUMN, Koperasi, PT, dan lainnya. Contoh perusahaan yang tidak berbadan hukum : Firma,CV, Perserikatan Dagang.

Perusahaan Perseorangan/Dagang Merupakan usaha pribadi yg memikul resiko secara pribadi pula atau perseorangan. Perusahaan dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula di mungkinkan sebagai one man corporation atau een manszaak. Persekutuan Perdata Adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Ketentuan mengenai persekutuan perdata diatur dalam buku III, bab 8 pasal 1618 sampai dengan 1623 KUHPerdata. Ciri dari persekutuan perdata: - Ada pendapatan. - Ada pembagian keuntungan. - Ada perjanjian antara 2 orang atau lebih. Firma Perseroan firma diatur dalam KUHDagang Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Perseroan Firma merupakan suatu maatschaap (persekutuan perdata) khusus seperti yang ditetapkan oleh pasal 1623 KUHPerdata dan juga dapat melakukan perbuatan perusahaan. Ketentuan mengenai persekutuan perdata menurut Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata diberlakukan juga terhadap perseroan firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal dalam KUHDagang. Pendirian Firma diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam akta Firma sekurang-kurangnya terdapat : - Nama sero-sero nya. - Tempat dan kedudukan. - Maksud dan tujuan. - Direktur dan sekutunya. - Jangka waktu . - Sifat umum/khusus. - Ketentuan khusus dan ringkasan resminya. CV Persekutuan Komanditer pada dasarnya pengaturannya adalah sama dengan perseroan firma yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHDagang khususnya pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHDagang dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata. Ciri khusus CV adalah terdapat 2 jenis sero yakni sero aktif, yang menjalankan perusahaan dan sero pasif yang hanya melepas modal. Pendirian CV diajukan ke Pengadilan negeri.

PT Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat 1 UUPT). Perseroan modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham Tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbats pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Nama PT: diatur dalam PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT. Pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan pada Menteri Kehakiman guna mendapatkan persetujuan (diajukan bersama-sama atau terpisah dgn permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan akta perubahan AD. Pendirian PT Harus dgn akta notaris berbahasa Indonesia. Akta pendirian perseroan tersebut memuat AD dan keterangan lain sekurang-kurangnya: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraaan pendiri Susuanan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. UUPT mewajibkan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Anggaran Dasar perseroan yang dimuat dalam akta pendirian perseroan sekurang-kurangnya memuat: - Nama dan kedudukan perseroan - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan perat. Per.uu.an yg berlaku -Jangka waktu pendirian perseroan - Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor - Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham bila ada

- Susunan, jumlah dan nama direksi dan komisaris - Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS - Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris - Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Agar mendapat status BH mk para pendiri bersama-sama kuasa mengajukan permohonan tertulis pada Menteri Kehakiman dengan melampirkan akta pendirian PT. Persroan memperroleh status BH setelah akta pendirian perseroan disahkan oleh menteri. Dalam waktu 30 hari setelah akta pendirian tersebut disahkan menteri atau setelah tanggal penerimaan laporan, direksi wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan meneteri ke dalam daftar perusahaan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran mengumumkan ikhtisar akta pendirian yang telah disahkan dalam tambahan Berita Negara RI. Modal : Modal dasar: keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 20 juta namun untuk bidang usaha tertentu jumlah minimum modal dapat diatur berbeda. Modal yang ditempatkan: modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan yang pada saat perseroan didirikan. UUPT menentukan bahwa pada saat prndirian paling sedikit 25% dari modal harus telah ditempatkan. Sisa saham yang belum diambil dinamakan saham simpanan atau saham portepel, maksudnya sewaktu-waktu perseroan memerlukan tambahan modal, dapat dikeluarkan saham simpanan Modal yang disetor: modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan. UUPT menentukan bahwa setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan Organ PT : -

RUPS Memegang kekuasan tertinggi dalam perseroan dan memgang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris Wewenang RUPS: -

Mengubah Anggaran Dasar. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan kecuali RUPS menyerahkan kembali kepada organ lain, yakni direksi atau komisaris. Menambah modal perseroan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada komisaris.

-

Mengurangi modal perseroan. Memberikan persetujuan Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan Tahunan.

-

Menggunakan laba bersih, termasuk penentuan jumlah yang disihkan untuk cadangan. - Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. - Mengangkat anggota direksi. - Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi dn besar serta jenis penghasilan direksi, kecuali jika dilimpahkan kepada komisaris. - Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan - Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Negeri. - Sewaktu-waktu memberhentikan anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. - Mengangkat komisaris - Memberhentikan komisaris secara tetap atau sementara - Menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan perseroan - Memberikan persetujuan pengambilalihan - Memberikan keputusan pembubaran perseroan - Menerima pertanggungan jawab likuidator atau likuidasi yang dilakukannya. Bentuk-bentuk RUPS: a. RUPS tahunan, dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan penilaian dan

pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Minimal dihadiri ½ +1 pemegang saham. b. RUPS untuk membuat perubahan anggaran dasar, minimal dihadiri 2/3 pemegang saham. c. RUPS untuk melakukan penggabungan/pembubaran/take over dihadiri minimal ¾.

pemegang saham. - Direksi Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan AD Direksi memiliki weweang ganda yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah ditentukan AD Pengangkatan direksi untuk pertama kalinya tidaklah memalui RUPS tetapi dengan mencantumkan susunan dan nama direksi dalam akta pendirian perseroan. Kemudian untuk

pengangkatan selanjutnya harus oleh RUPS. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali Masa tugas direksi: sangat tergantung pada pengaturan akte pendirian atau AD perseroan ybs. Bila RUPS memberhentikan direksi atau anggota direksi sebelum masa tugasnya berakhir maka pemberhentian tersebut harus disertai alasannya. -

Komisaris

Komisaris: organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secra umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Kewenangan komisaris: Berdasarkan alasan tertantu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus Pengangkatan dan masa tugas komisaris Pengangkatan pertama kalinya dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian perseroan ybs sedangkan selanjutnya harus oleh RUPS. Mengenai jumlah sangat tergantung pada kepetingan atau kebutuhan perseroan ybs. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali Yayasan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai keuntungan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pengaturannya terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2004. Organ Yayasan: - Ketua pendiri yayasan - Pengurus yayasan - Pengawas yayasan Koperasi Koperasi diatur dalam suatu perundang-undangan terdiri dengan Stb. 1927 No. 91, kemudian Stb. 1949 No. 179 pada jaman Nederland Indie. Sesudah Indonesia merdeka digunakan UU Koperasi tahun 1958 No. 79 yang kemudian diganti dengan UU Koperasi No. 14 tahun 1965 dan selanjutnya pada tahun1967 diganti dengan UU Koperasi No. 12 tahun 1967, dan terakhir dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Organ Koperasi : -

Rapat Anggota Koperasi Pengurus Koperasi Anggota Koperasi