47381_tugas Hukum Bisnis Baru.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dimasa sekarang ini, hukum sangat diperlukan untuk melindungi seluruh asset perekonomian. Hukum diperlukan sebagai wadah para ekonom untuk menjaga kestabilitasan perekonomian. Disamping itu semua landasan dari berdirinya perekonomian selain adanya konsumen dan produsen ada juga perjanjian, kontrak, dan perikatan. Hukum tidak hanya membahas tentang kasus kasus perdata dan pidana melainkan hukum juga membahas tentang hukum perdagangan, hukum bisnis, dan hukum ekonomi. Dibahasnya materi ini karena ingin mengetahui apa itu hukum perdagangan, hukum bisnis dan hukum ekonomi selain itu kita juga akan membahas tentang pengertian perjanjian, kontrak, perikatan. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak kepentingan masyarakat1 . Tampaknya, hukum bisnis kita makin tertinggal. Ini terbukti bahwa ketentuan dan perundangan kita sering kali tidak realistis dengan keadaan bisnis. Misalnya saja, Hukum Amerika lebih adil yaitu tidak memperlakukan pihak lain sewenang-wenang. Sehingga hukum bisnis di Indonesia boleh dikatakan tertinggal cukup jauh ketimbang perkembangan bisnis itu sendiri2 . Berkaitan dengan kegiatan bisnis para pelaku usaha, banyak didirikan Department Store yang tersebar di perkotaan, terutama di kota Malang. Sebagai contoh yaitu Matahari Department Store Pasar Besar, Ramayana Department Store Aloon-Aloon dan masih banyak lagi. Dengan adanya supermarket tersebut, dapat mempengaruhi perilaku manusia kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup masyarakat terutama kelas menengah dan kelas atas untuk 1 Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari. 2004. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal.4 2 Informasi Peluang Dan Bisnis Swasembada. 1993. Tim Desain Swa. Hal.108 2 berbelanja dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya di supermarket yang tersebar di perkotaan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa belanja di supermarket akan dapat meningkatkan gengsi mereka. Di samping itu, faktor kenyamanan merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat beramai-ramai untuk berbelanja ke supermarket.

Masalah Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang disadari dan 1

tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting dalam hukum perjanjian. Mengacu juga pada ketentuan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. 1 Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak terkecuali bagi orang orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti halnya transaksi jual beli. Umumnya kita tidak benar benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang kita lakuan dalam jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya. 1Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pada pokoknya substansi perjanjian itu merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. 2 Dengan demikian susbtansi perjanjian dapat mencakup objek, hak dan kewajiban para pihak dan lainnya. Setelah itu dalam Pasal 1315 KUH Perdata memberikan kita suatu pedoman terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian hanyalah untuk para pihak sendiri. 3 Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik perjanjian secara lisan dan tertulis. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, artinya hukum perjanjian adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi seperti jual beli. Pendapat ini mengkaji hukum perjanjian dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi hak yang timbul dalam pembuatan konsesus antara para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalan Pasal 1320 KUH Perdat 3 penawaran (acceptance) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu perjanjian yang terutama untuk perjanjian bisnis seperti Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang dilakukan secara tertulis. Fungsi perjanjian jika dilihat dari aspek yuridis adalah pertama mengatur hak dan kewajiban para pihak, kedua mengamankan transaksi bisnis, ketiga mengatur tentang metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian hak atas rumah dalam disiplin yang memadai (adequate housing) yang memiliki arti begitu penting karena tidak hanya mencakup sebuah bangunan beratap melainkan pemenuhan prinsip affordability, habitability, acessbility. Akan tetapi mencakup standar nasional HAM yaitu berupa material, fasilitas dan infrastruktur rumah itu sendiri. standar nasional juga menyatakan legal security of tenure yang menyatakan prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas rakyar atas rumah tersebut. 4 Perjanjian Pengikat Jual Beli merupakan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di mana para pihak dapat menentukan secara bebas keinginannya lalu dituangkan dalam 2

klausula perjanjian. Dalam perkembangannya asas ini dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi para pihak yang 4 Patra M Zein, 2004, Hak Rakyat atas Perumahan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 20. 4 lemah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan campur tangan pengadilan melalui putusan-putusannya. Perjanjian Pengikat Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat syarat formal bagi kepastian hukum (Jack Beatson dan Daniel Friedman) sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang tegas dalam menangani hal ini. Negara yang menganut sistem common law, seperti di Amerika Serikat yang menerapkan doktrin promissory estoppels untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (reasonably relied) terhadap janji janji yang diberikan lawannya. 5 Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaian antara brosur dengan realita yang diterima pembeli dan memposisikan pembeli sebagai kelompok yang lemah daripada pengembang dan tidak jarang pula menyesatkan (mislead information) atau tidak benar serta salah satu oknum seperti developer yang tidak jarang dalam sebuah PT melakukan penggelapan dan penipuan. Padahal pembeli sudah terlanjur menandatangani PPJB dengan perusahaan pengembang. 6 Menyangkut perjanjian pengikat jual beli rumah ini menimbulkan permasalahan atau problematika yang merugikan konsumen/pembeli misal dalam cara pemasaran rumah baik pra jual atau saat transaksi itu sendiri. Sejumlah kendala banyak ditemukan dikarenakan tidak ada peraturan 5 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Prenada Media, hal 2. 6Yusuf Shofie, 2005, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 86. 5 perundang undangan yang signifikan dalam mengatur tentang perlindungan oleh pembeli rumah. Adanya praktek jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan diakomodasikan dalam dokumen hukum Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah, dasar pemikiran PPJB harusnya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menjalankan prestasi nya setelah itu baru disahkan oleh Notaris. Keadaan ini sering mengecewakan konsumen dan seringkali penyelesaian complaint itu tidak wajar bagi pembeli yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan keluhan itu yaitu PPJB yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pembeli atau bisa dikatakan klausula dalam PPJB terlalu berat sebelah karena kepentingan penjual lebih diutamakan. Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti perlindungan untuk mengajukan sebuah tuntutan keadilan kepada pihak lainnya. 7 Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli juga disertakan dengan akta autentik sebagai bentuk perlindungan hukum atau bisa disebut sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para 3

pihak bahwa apa yang tertulis menjadi tujuan dan keinginan para pihak, sebagai bukti sebagai kehendak para pihak. Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan yang termuat dalam akta notaris dalam pelegalan suatu perjanjian. Sedangkan fungsi utama kontrak adalah dapat memberikan perlindungan dan kepastian 7Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: PT CitraAditya Bakti, hal 3. 6 hukum bagi para pihak secara nyata. Dengan demikian pentingnya perlindungan hak hak konsumen dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah perlu diintensifkan secara spesifik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sehingga memilih judul: “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah (Studi Kasus di PT. Fajar Bangun Raharja Kota Surakarta).” B. Rumusan Masalah : 1. Apa pengertian Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi, perjanjian, kontrak, dan perikatan? 2. Apa contoh-contoh Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi, perjanjian, kontrak, dan perikatan? 3. Apa perbedaan perbedaan Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi serta perjanjian, kontrak, dan perikatan? C. Tujuan : 1. Mengetahui pengertian Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi, perjanjian, kontrak, perikatan. 2. Mengetahui contoh contoh Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi, perjanjian, kontrak, perikatan. 3. Mengetahui perbedaan perbedaan Hukum perdagangan, Hukum bisnis, Hukum ekonomi, perjanjian, kontrak, perikatan.

4

BAB II ISI A. Hukum Dagang  Pengertian Hukum Dagang Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatanperikatan dalam urusan dagang. 

Sejarah Hukum Dagang

Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus Iulis Civilis), namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit. Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandelbaru berlangsung sejak 1 Mei 1848.

5

Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari Wetboek van Kopphandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia. 

Sumber Hukum Dagang

Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek(BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nompr 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata. 

Subjek hukum

Pendukung hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga meninggal dunia dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Definisi lain menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum (rechtbevoegheid) Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan, baik perseorangan ataupun telah memiliki badan hukum. Ada 8 jenis badan usaha, yakni : a. Perusahaan Dagang/Usaha Dagang(PD/UD) b. Firma (fa) 6

c. d. e. f. g. h.

Commanditaire Vennotschap (CV) Perseroan Terbatas Koperasi Perseroan Perum Holding Company/Grup/Concern

B. Hukum Bisnis 

Pengertian Hukum Bisnis

Pengertian hukum bisnis selalu saja disamakan dengan hukum ekonomi. Pengertian keduanya tidaklah jauh berbeda, namun terdapat sisi-sisi yang membedakannya. Hukum ekonomi selalu diartikan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.[2]Hukum ekonomi meliputi bidang hukum privat (hukum yang mengatur kepentingan antar-pribadi yang biasa disebut dengan hukum perdata) dan juga hukum publik (hukum yang mengatur kepentingan umum). Secara lebih tegas bahwa hukum ekonomi mengatur hukum ekonomi dalam artian sistem ekonomi secara luas (baik perdata maupun publik). Sedangkan hukum bisnis hanya mengatur kepentingan pribadi atau keperdataan saja. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah bagian dari hukum privat. Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan usaha diatur dalam kitab UU Hukum Dagang (KUHD) dan kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHD adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex spesialis) dan KUHPerdata adalah ketentuan yang bersifat (lex generalis). Istilah hukum bisnis diambil dari terjemahan “business law” yang terkadang disamakan dengan hukum dagang (trade law) dan hukum perniagaan (commercial law). Namun, ketiga istilah itu (hukum bisnis, dagang dan perniagaan) tidaklah sama. Hukum dagang dan perniagaan hanya mencakum hukum yang terdapat dalam kitab hukum dagang (KUHD). Sedangkan hukum bisnis mencakup hukum dagang “yang diperluas” dari mulai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger, akuisis, konsolidasi, kredit, HAKI, pajak dan sebagainya.[3] Pada hukum ekonomi, cakupannya lebih luas yakni menyangkut ekonomi secara makro, mikro, ekonomi pembangunan, sosial, manajemen, akutansi dan seterusnya. Dengan demikian, hukum bisnis berarti sekumpulan norma dan asas-asas yang berkenaaan dengan suatu bisnis (Munir Fuady, 1996: 2). Dengan kata lain, hukum bisnis diartikan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Secara umum hukum bisnis meliputi : 1) Pelaku bisnis Pelaku bisnis dapat berupa orang perorang atau dan badan hukum usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan. Berdasarkan pelaku bisnis mencakup berbagai bidang hukum yakni: a. Hukum Perseroan Terbatas 7

b. c. d. e.

Hukum Tentang BUMD, BUMN Hukum Tentang Yayasan Hukum Tentang Koperasi Hukum Tentang Firma, CV, Perseroan Perdata

2) Perbuatan Pelaku Bisnis Dari segi pelaku bisnis meliputi: a. Hukum Kontrak ‘ b. Hukum Ekspor-Import c. Hukum Lingkungan d. Hukum Tentang Perizinan e. Hukum Tentang Perpajakan f. Hukum Tenaga Kerja g. Hukum Persaingan Usaha (Anti Monopoli) h. Hukum Penanaman Modal i. Hukum Perlindungan Konsumen j. Hukum Pasar Modal 3) Aset (Harta Kekayaan) Pelaku Bisnis Aspek ini meliputi bidang hukum: a. Hukum Benda b. Hukum Agraria c. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) d. Hukum Jaminan 4) Permodalan (Pembiyaan) Aspek permodalan atau pembiyaan meliputi bidang hukum: a. Hukum Perbankan b. Hukum pembiayaan non-perbankan a. Hukum Leasing-sewa-beli b. Hukum Tentang modal ventura c. Hukum Tentang factoring 

Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum adalah tempat ditemukannya aturan-aturan yang dapat dijadikan hukum. Sumber hukum terbagi atas: 1. Sumber Hukum Materil Sumber hukum yang berdasarkan materi yang menjadi hukum. Berbicara sumber hukum sesungguhnya sangatlah luas, sebab segala sesuatu yang menjadi materi atau bahan baku hukum dapat disebut dengan sumber hukum. Pakar ekonomi mengatakan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sumber hukum secara materil. Peristiwa sehari-hari sebagai hasil interaksi manusia satu dengan lainnya adalah sumber hukum materil. 2. Sumber Hukum Formil Sumber hukum yang dilihat dari cara pembentukannya yang terdiri atas: a. Undang-undang 8

UU dalam artian materil adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat. UU dalam artian formil adalah UU yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) yang bekerjasama dengan DPR (legislatif). Selain itu, beberapa sumber hukum yang tidak disahkan oleh DPR yakni Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel (WuK) Belanda. Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW)Belanda. Beberapa UU yang telah dibuat oleh DPR yang menjadi sebagian KUHD dan KUHPerdata tidak berlaku lagi, seperti: i. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria ii. UU No. 4 Tentang Hak Tanggungan iii. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas iv. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi b. Kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Namun tidak semua kebiasaan dapat dijadikan hukum kebiasaan. Suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam waktu yang lama terhenti (longa-constituedo) c. Traktat Traktat adalah perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional maupun yang bersifat multilateral. d. Yuriprudensi Memutuskan satu perkara hukum dengan merujuk kepada putusan hakim terdahulu pada kasus yang sama. e. Doktrin Pendapat para ahli tentang satu kasus hukum yang diakui kepakarannya secara academik maupun scientifik. Dalam hukum bisnis misalnya pendapat Richard Postner, Thomas Ulen, Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, Prof. Erman Rajagukuk dan lain-lain. 

Asas-Asas Hukum Bisnis

Banyak pendapat ahli hukum tentang asas hukum. Kata “asas” diambil dari bahasa arab “asasun” yang berarti dasar. Beberapa pendapat ahli hukum barat dalam mengartikan asas hukum antara lain. CW. Paton mengartikan asas hukum “adalah alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar adanya norma hukum positif.” Bellefrod mengartikan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat. Van Eikema Hommes berpendapat asas hukum bukanlah hukum yang konkrit tetapi adalah dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

9

The Lieng Gie mengartikan asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaanya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. P. Scolten mengatakan asas hukum adalah kecendrungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, namun harus tetap ada. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa asas hukum yang juga disebut dengan “prinsip hukum” bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang masih bersifat “umum” yang merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi hukum positif. Beberapa karakter dan sifat asas hukum: Asas hukum merupakan fikiran dasar atau latar belakang yang terdapat dalam peraturan konkrit. Asas hukum bersifat sangat umum dan luas. C. Hukum Ekonomi 

Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity). Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu: a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal) b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan). 

Contoh hukum ekonomi :

1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. 2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar. 3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. 4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.

10

5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Demikianlah penjelasan tentang hukum ekonomi secara keseluruhan semoga kita semua mengerti dan dapat megimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. D. Perjanjian / Kontrak 

Pengertian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Dalam pengertian lain, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

Syarat kontrak

Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: -Kesepakatan para pihak -Kecakapan para pihak -Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas -Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum. Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain : 1. Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat 2. Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian 3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku 4. Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum 5. Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan 6. Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian 7. Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undangundang bagi para pembuatnya 8. Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk

11

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 9. Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian.

E. Perikatan 

Pengertian

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum. 

Unsur-unsur perikatan:

1. Hubungan hukum. 2. Harta kekayaan. 3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak. 4. Prestasi. 

Dasar Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undangundang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut : a. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian ) b. Perikatan yang timbul dari undang-undang c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ) . 

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

-Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) Perikatan yang lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 12

-Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. -Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undangundang sebagai akibat perbuatan orang. ● Azas-azas Dalam Hukum Perikatan 1. Asas Kebebasan Berkontrak : Ps. 1338: 1 KUHPerdata. 2. Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata. 3. Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata. Pengecualian : 1792 KUHPerdata 1317 KUHPerdata Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata. Asas Pacta Suntservanda® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.

13

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Hukum Ekonomi (Economic Law) dan Hukum Bisnis (Bussiness Law) serta Hukum Dagang (Trade Law) adalah kaidah - kaidah atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Hanya saja, jika ditelaah lebih lanjut maka ketiganya memiliki perbedaan terutama soal cakupan. a. Hukum Ekonomi Hukum ekonomi memiliki cakupan yang terbilang sangat luas. Kajiannya meliputi semua peraturan dan pemikiran hukum yang berkaitan dengan ekonomi baik itu yang sifatnya publik maupun privat, mulai dari perencanaan, penataan, perlindungan, pembangunan hingga kepentingan ekonomi dari masyarakattermasuk aspek aspek bisnisnya. Contoh hukum ekonomi: Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. b. Hukum Bisnis Hukum Bisnis adakah kaidah hukum yang di dalamnya mengatursegala macam tata pelaksanaan kegiatan dagang, kegiatan industri dan ataukeuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang atau produksi. Hukum bisnisberkaitan dengan tata dagang yang lebih modern dengan sifat open transactionbaik itu yang menyangkut pertukarang barang atau pun jasa. Contoh hukum bisnis: Contoh cakupan hukum bisnis antara lain Jual Beli,Pasar Modal, Likuidasi dan epailitan, Investasi Modal, Hak KekayaanIntelektual, dll. c. Hukum Dagang Hukum dagang adalah kaidah hukum ekonomi yang cakupannya tradisional dansempit karena hanya meliputi persoalan dagang atau jual beli saja. Hukum dagang tidak melingkupi apa - apa yang ada di luar dunia usaha atau bisnis dalam lintas perdagangan. Contoh hukum dagang: Ada Seorang Pengusaha Sepatu Lokal Yang Memberi Nama Produk Yang Mereka Hasilkan Dengan Nama Merek Terkenal. Hal Tersebut Dilakukan Untuk Mendongkrak Angka Penjualan Karena Merek Tersebut Sebenarnya Yaitu Sebuah Brand Internasional Yang Sudah Sangat Terkenal. 14

2. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.

B. SARAN Sebaiknya kita sebagai insan yang hidup di negara hukum harus mengikuti segala prosedur prosedur yang ada tentang hukum bisnis, hukum perrkonomian dan hukum dagang. Karena dengan kita mengetahui apa peraturan peraturan yang tertera di dalam psal pasal mengenai hukum ekonomi, hukum perdagangan dan hukum ekonomi. sehingga kita dapat lebih berhati hati dalam melakukan beberapa usaha yang bergerak dibidang perekonomian. Dibalik itu kita sebagai pemegang modal ( pembisnis ) harus tau apa yang dimaksud dengan perjanjian,kontrak dan perikatan. karena ke 3 konponen itu usaha dapat menjalin kerjasama bilateral, selain itu dengan adanya perjanjian,perikatan dan kontrak akan terjalinnya sinergitas antara pengusaha satu dan pengusaha lainnya. Dibalik itu perjanjian,kontrak dan perikatan dapat memajukan profit yang sangat signifikan terhadap usaha yang sedang kita bangun.

15