Hubungan Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Di Negara Perancis.docx

Hubungan kepala negara dan kepala pemerintahan di negara perancis Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dicalonkan oleh partai mayoritas di Majelis Nasional dan dilantik oleh presiden untuk masa jabatan yang tidak dibatasi. Dalam pasal 21 konstitusi perancis, menyebutkan bahwa “The Prime Minister shall direct the actions of the Government.”. Hal ini menjelaskan bahwa tugas perdana menteri mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, akan tetapi apabila berurusan langsung dan berdampak pada masyarakat luas, presiden sebagai kepala negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur. Tugas perdana menteri juga memastikan keselarasan dan koordinasi internal pemerintah serta mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung munculnya tindakan yang bertentangan dari menteri yang lain. Apabila terdapat pelanggaran dari beberapa pihak, perdana menteri bukan sebagai eksekutor dalam pemberian sanksi, tetapi perdana menteri memberikan laporan kepada presiden agar dilakukan pemecatan terhadap menteri yang melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu, dalam pengimplementasian undang-undang, perdana menteri memiliki kewenangan untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap implementasi tata aturan yang berlaku. Akan tetapi, perdana menteri juga harus tunduk dengan peraturan ataupun kebijakan yang telah disetujui oleh presiden dalam rapat dewan menteri. Perdana menteri dapat menggantikan posisi presiden sebagai ketua dewan apabila terdapat keadaan yang terbilang mendesak. Pedoman umum atau peraturan tentang pertahanan ditetapkan oleh presiden, akant tetapi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah perdana menteri hal ini juga tertera pada pasal 21 kontitusi perancis. Perdana menteri sebagai kepala pemerintah juga memiliki tugas untuk mengajukan atau mengusulkan nama-nama calon-calon menteri yang akan mengisis setiap departemen dalam pemerintahan. Sedangkan presiden sebagai kepala negara berwenang untuk melantik para menteri yang telah diusulkan oleh perdana menteri.