[g-02] Kuliah Adats1_reguler Kurikulum 2011.ppt

PROGRAM STUDI S-1 REGULER SEMESTER GANJIL TA 2012/2013 FAKULTAS HUKUM - UGM

1.

2.

3.

Pengantar Kontrak perkuliahan Pengantar Hukum Adat : a) Istilah Hukum Adat b) Pengertian Hukum Adat c) Ciri Hukum Adat Sistem dan Sumber hukum adat : a) Sistem Hukum Adat b) Sumber Hukum Adat Dasar berlakunya hukum adat a) Dasar Filosofis b) Dasar sosiologis c) Dasar berlaku secara Sosiologis

4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

Pola Dasar Organisasi Masyarakat

MID TEST Hukum Badan Pribadi Hukum Tanah Adat Hukum Delik Adat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum FINAL TEST

2

KEPUSTAKAAN HUKUM ADAT Hilman Hadikusuma: 1) 2)

Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat Hukum Pidana Adat

Yahya Harahap: Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat

3

Iman Sudiyat:

<>Asas-Asas Hukum Adat <>Hukum Adat Sketsa Asas

Soerjono Soekanto: Hukum Adat Indonesia Soemarman, Anto:

Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang

Surojo Wignjodipuro:

Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat

Syahrizal:

Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia

C. Dewi Wulansari : Pengantar Hukum Adat Indonesia 4

1.

2.

3.

4.

Presensi 15 % Batas maksimal tidak kuliah 4 kali dari total 14 kali pertemuan. Apabila tidak hadir lebih dari 4x kuliah tatap muka maka tidak boleh ikut ujian. Apabila dosen tidak hadir, maka mahasiswa dianggap hadir semua. Quiz 25 % Total nilai dari quiz adalah 25, dengan pembagian penilaian: a. Nilai maksimal sebelum Mid Semester: 10. b. Nilai maksimal setelah Mid Semester: 15 Ujian Tengah Semester 30 % Nilai tertinggi dari ujian mid adalah 30 (bukan huruf), maksimal nilai per item soal adalah 5 Total soal setiap ujian adalah 6 (enam) soal. Ujian Akhir Semester 30% Nilai tertinggi dari ujian akhir adalah 30 (bukan huruf), maksimal nilai per item soal adalah 5, dengan total 6 soal setiap ujian.

5

PENGANTAR

6

Kebiasaan ?

Kebudayaan ?

Adat ?

7

?

KEBIASAAN

?

ADAT

?

HUKUM ADAT

8

Wujud kebudayaan: 1. Kompleks idee, gagasan. nilai2, norma, peraturan dll. 2. Kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dlm masyarakat 3. benda-benda hasil karya manusia (sumber: Kuntjaraningrat) <>Budhaya budhi: hasil cipta, rasa, karsa manusia

9

Hukum  refleksi pandangan hidup masy. / bangsa Hukum Adat: 1- religies, komunal <>religies: 1. Syarat pengangangkatan anak di Bali: a. pemerasan (Widi Wedana) b. penyiaran di Banjar (ptsn MA,12-1-1977) 2. Harta peninggalan belum dpt dibagi sebelum jenazah diaben (MA,10-4-1971) UUP Ps 2(1): Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing2 agama & kepercayaanya itu

<>Komun: Hukum Warissistem kolektif, mayorat

10

Hukum Barat: 2- individualis I. Ps 26 BW: Perkawinan hanya hub. Perdata II. Ps. 28 BW: larangan uapacara agama sblum dilakukan perkwinan di muka Pejabat Catatan Sipil III. Ps. 530(1)KUHP: Petugas agama diancam pidana jika melanggar Ps.28 BW <>Individualis: Ps. 1066 BW: tuntutan pembagian warisan yg terbuka oleh seorang waris harus dikabulkan

11

ISTILAH HUKUM ADAT <>Adat-Recht (Snouck Hurgronje / Van Vollenhoven) Contoh istilah setempat: <>Odot (Gayo) <>Ngadat (Jateng)

<>Lembaga/Adat Lembaga (Minang) <>Adat kebiasaan (Minahasa / Maluku)

12

13

Pengertian Hukum Adat Van Vollenhoven: Aturan tingkah laku yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan. 2. Ter Haar: Keputusan2 para fungsionaris hukum beslissingenleer Pengaruh pandangan John Chipman Gray: 1.

All the law is judge made law (Common Law System)

14

Teori Receptie in complexu <>Snouck Hurgronje: Hukum Islam yg diresepsi ke dalam Hk. Adat: Hk. Kelurga, Hk. Perkawinan, dan Hk. Waris (bagian dari

hidup manusia yg sangat pribadi, erat dgn kepercayaan dan hidup batin <>van Vollenhoven: Hukum Keluarga, Hk. Perkawinan, Hk. Waris dan Wakaf dipengaruhi Hk. Islam. <>Ter Haar: Hukum Waris adalah Hukum Adat asli. Contoh: di Minangkabau. Atas rekomendasi Ter Haar, Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan S. 1937:116 yang mengeluarkan Hukum Waris dari kewenangan Pengadilan Agama.

15

<>Hazairin: Hukum Adat adalah sesuatu yg berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampuradukkan dgn Hk. Islam, sehingga keduanya mesti terpisah. Hukum Adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam

16

3. Kusumadi Pudjosewojo: Adat  menebal / menipis sesuai perkembangan jaman

Jika: hukum itu tertulis: per-undang2-an hukum itu tidak tertulis: Hk Adat 4. R.Soepomo:

Hukum Adat sinonim dgn hukum: (1) non statutory law; (2) konvensi; (3) judge made law; (4) customary law.

17

5. Hazairin: Semua lapangan hokum berhubungan dgn kesusilaan. Sistem hokum yg sempurna jk selaras dgn kesusilaan. Hk. Adat berhubungan langsung (adat = renapan kesusilaan) Hk Adat: hukum yg timbul sendiri dari hubungan2 hidup bersama dlm masyarakat.

18

6 Satjipto Rahardjo: <>Hukum Negara: menyatakan diri dlm bentuk perumusan yg jelas dan terperinci formal (hukum yg dilahirkan melalui proses birokrasi dan tahap2 yg definitip) <> Hukum Adat / Hukum Kebiasaan: menyatakan diri sbgai rangkaian prbuatan 7. M.M.Djojodigoeno: Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan (perundangundangan).

19

8. Muh. Koesnoe: Hukum Adat: hukum rakyat yg mengatur kehidupan masyarakat, terus menerus berubah dan berkembang, pembuatnya adalah rakyat sendiri. Karena itu perkembangannya melalui tahapan keputusan atau penyelesaian yg dikeluarkan masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Setiap perkembangan yg terjadi diusahakan mendapat tempat dalam tata hukum adat. Hal2 lama

yang tdk dipakai diubah / ditinggalkan secara tidak mencolok

20

9. Seminar Hk. Adat & Pembangunan Hk. Nasional di Fak. Hk. UGM, 1975:

“Hukum Adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dlm bentuk perundang2-an RI, yang di sana-sini dipengaruhi unsure agama.”

21

KESIMPULAN DOSEN DEFINISI HUKUM ADAT 1. SEBAGAI FOLK LAW LAWAN DARI STATE LAW, ARTINYA: HUKUM YANG DIBUAT OLEH RAKYAT BERLAKU UNTUK RAKYAT DAN DIPERTAHANKAN OLEH RAKYAT SEHINGGA MERUPAKAN THE LIVING LAW. 2. HUKUM ADAT BENTUKNYA TIDAK TERTULIS DALAM PER-UU-AN.

22

23

1.Religiues <> upacara perkawinan, pembukaan tanah, dll UUP Ps 1, Ps 2(1) UUPA, Ps 5, dlm konsideran huruf a berbunyi: “… bumi, air, dan ruang angkasa, sbg karuniaTuhan YME adalh hukum adat yang telah disanner..…”

2.Kebersamaan / kekeluargaan

Kepentingan bersama yang diutamakan diatas kepentingan individu (bermuatan publik) Contoh: penggunaan tanah pusaka (Minang), tanah dati (Ambon),Tanah karang desa / ayahan desa (Bali) 24

3. Tradisional Berasal dari kata tradisi. Menurut Myron Wemer, tradisi adalah: “the beliefs and practices handed down from the past, as we reinterpret our past, the tradition change”. Jadi tradisi tidak statis, karena akan selalu diinterpretasikan kembali oleh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya yg sesuai dengan perkembangan jaman

25

4. Konkrit,

terang dan tunai

Hubungan2 hukum dilaksanakan secara konkrit. Misalnya : lembaga panjer (dlm jual beli)

5. Dinamis dan plastis dinamis: dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat  Plastis: dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada 

26

6. Tidak dikodifikasi Kodifikasi = pembukuan sistematis suatu daerah / lapangan / bidang hukum tertentu sebagai kesauaan secara bulat, lengkap dan tuntas. Contoh: KUHP, KUHPerdata, KUHD 7. Mementingkan keadilan <> M.M. Djojodigoeno: Hk Adat lebih memen-tingkan keadilan.

27

8. Musyawarah dan mufakat Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dlm pembentukan / hubungan hukum (dlm keluarga/kerabat/masyarakat) bahkan dlm penyelesaian sengketa

28

29

Sistem Hukum

Sistem Hukum Barat (Belanda): 1. zakelijk recht & persoonlijk recht 2. hukum privat & hukum public 3. pelanggaran  perdata & pidana

30





Hukum Adat tidak membuat pembedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dan acara pemeriksaan di muka hakim cukup sederhana: penyewa dapat langsung menggugat di muka hakim terhadap pengganggu. Dengan berlakunya UUPA (UU No. 5/1960 dicabutlah Buku II BW sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, sehingga yg berlaku Hukum Adat (Ps. 5).

31

Hukum Adat: <> Berpusat pada masyarakat. <>Tidak memisahkan antara hukum privat dan hukum public. Dalam Hukum Adat: hak privat / perorangan sering dilingkupi / ada muatan hak masyarakat / public. <> membagi hak2 berdasarkan obyek yang diatur (secara induktif), misalnya: hak milik, hak tanggungan, hak gadai, hak sewa, hak pakai, dsb

32

33

Sumber hukum (M.M. Djojodigoeno): 1. Kekuasaan Pemerintah / salah satu sendinya, wujudnya: a. Peraturan (pernyataan kekuasaan legislative) b. Putusan2 pejabat2 lainnya (eksekutif, yudikatif) c. Perjanjian internasional & pernyataan perang

34



Kekuasaan masyarakat sendiri: a. Perbuatan rakyat dalam hub. pamrih-nya, yg menebal menjadi adat kebiasaan b. Putusan rakyat dlm peragaan tertentu, mis. Putusan Kamer van Koophandel, RT, RK/RW, perhimpunan kematian dsb c. Pemberontakan trhdp penguasa yg ada

 Hukum Adat adalah hukum yg ber sumber pada 1.b, c. dan 2. a-c.

35

36

A. Masa Hindia Belanda - Dasar hukum: Indische Staatsregeling (IS), sistem hkm pluralisme, Pasal 131 ayat (2) huruf a “bhw utk hkm perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi,, artinya bagi org eropa pd asasnya hkm perdata yg berlaku di negeri belanda akan dipake sbg pedoman dg kemungkinan penyimpangan2 berhubung keadaan yg istimewa (Politik Penjajahan) Pasal 131 ayat (2) huruf b - intinya bg gol indonesia asli & timur asing berlaku hkm adat masing2 dg kemungkinan penympangan dlm hal : a. kebutuhan masyarkt menghendakinya, mk akan ditundukkan pd perUU yg berlaku bagi gol eropa b. kebutuhan masyarkt menghendaki ato berdsr kepentingan umum, mk pembentuk ordonansi DAPAT mengadakn hkm yg berlaku bg org indonesia & timur asing atau bagian2 tersendiri dr gol2 itu, yg bkn hkm adat bkn pula hkm eropa MELAINKAN hkm yg diciptakan oleh Pembntuk UU sndiri

Jd: ada delegasi kewenangan / perintah utk mengkodfikasi hkm bg indo + TA Realita tak pernah terwujud. So berlaku Ketentuan Peralihan Psl 131 ayat (6) ykni “bhw slm & sekedar ordonansi2 dimaksud ayat (2) huruf b blm terbentuk, bagi org2 yg bkn org EROPA tetap berlaku hkm adat mereka ykni hkm yg berlaku pd saat berlakunya IS 37

B. Masa Penjajahan Jepang - Poin ptg Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi: “Semua bdn2 pmrnth & kekuasaannya, hkm & UU dr pmrth yg dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tdk bertentangan dg peraturan militer” - hakikatnya hnya ktntuan Peralihan krn masanya pendek C. Masa Pasca Kemerdekaan (18-8-1945) - Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Sgala badan neg & peraturan yg ada masih berlaku selama belum diadakan yg baru menurut UUD ini” - Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 “Sgla kputusan pengadilan hrs berisi alasan2nya & dlm perkara hukuman menyebut aturan2 UU & aturan2 hkm adat yg dijadikan dasar hukuman itu” - Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 juli 1959 Ranah Undang-undang - UU No 19 Tahun 1964 ttg Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman “Hkm yg dipake oleh kekuasaan kehakiman adlh hkm yg berdasarkan pancasila ykni yg sifatnya berakar pd kepribadian bangsa ( Pasal 3 ) Pasal 17 ayat (2)  berlakuny hkm yg tertulis & hkm yg tdk tertulis Pertanyaanya Apakah hkm yg tdk tertulis itu hkm adat ??? 38

Utk mnjwb: Lihat Penjelasan Umum UU No 19/1964 disebutkan: “….bhw peradilan adl peradilan neg. Dg dmikian tdk ada tempat bg pradilan Swapraja & peradilan adat. Apabila peradilan2 itu msih ada, mk selekas mungkin mrk akan dihapuskan spt yg scr berangsur2 tlh dilaksanakan”. Ketentuan ini tdklah bermaksud utk mengingkari hkm tdk tertulis (hkm adat, penulis) melainkan hny akan mengalihkan perkmbngan & penetrapn hkm itu kpd Pengadilan2 neg. Dg ketentuan bhw hakim wajib menggali, mengikuti & memahami nilai2 hkm yg hidup dg mengintegrasikan diri ke dlm masyrkt, tlh terjamin spnuhnya bhw perkmbngan & pnerapn hkm tdk tertulis itu akan berjaln sjajar, shg turut serta scr aktif merealisasikan pnyatuan & kesatuan hkm di slrh indonsa NAMUN UU ini mjd absurd krn ada psl 19 yg memberi wewenang kpd Presiden dlm “beberapa hal dpt turun atau campur tangan dlm soal pengadilan” MENGAPA? Demokrasi terpimpim..konfigurasi politiknya tdk demokratis 39

Perkmbangn dasar hkm slnjutnya UU No. 14 Tahun 1970 - Pasal 23 ayat (1) “ Sgl putusan pengadilan selain hrs memuat alasan2 & dasar2 putusan itu, jugahrs memuat pula pasal2 tertentu dr peraturan2 yg bersangkutan atau sumber hkm tak tertulis yg dijadikan dasar utk mengadili “ - Pasal 27 ayat (1) “ Hakim sbg penegak hukum & keadilan, wajib menggali, mengikuti & memahami nilai2 hkm yg hidup dlm masyarakat ” Scr yuridis ada dasar berlaku tetapi daya berlakunya lbh rendah, Why ??? 1. Desain yuridisnya. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Th 1970 : “Hakim sbg organ pengadilan dianggap memahami hkm. Pencari keadilan dtg kepadanya utk mhn keadilan. Andaikata ia tdk mnemukan hkm tertulis, ia wajib menggali hkm tdk tertulis utk memutus berdasarkan hkm sbg seorang yg bijaksana & bertanggungjawab penuh kpd Tuhan Yg Maha Esa, diri sendiri, masyarakt, bangsa & negara” So hanya suplemen, pelengkap ada hierarki 2. Politik centralisme negara.. hkm absolut negara 3. Proses transformasi masyarkat industri  membutuhkan jaminan kpastian hkm (prdictability) dipengaruhi phm instrumentalisme hkm 4. Perbandingan kemampuan hkm nas vs hkm adat. Mulai lmbga pmbuat hkm nas hingga penegakannya jelas hkm adat bukanlah tandingannya 40

Dsr hkm yg berlaku skr UU No. 4 Tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman  

  

Pasal 25 ayat (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Penjelasan cukup jelas) Pasal 28 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertanyaan ??? Stl hilang klausula…Andaikata hakim tdk mnemukan hkm tertulis, ia wajib menggali hkm tdk tertulis utk memutus berdasarkan hkm sbg seorang yg bijaksana & bertanggungjawab penuh kpd Tuhan Yg Maha Esa, Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Th 1970…sdh tdk ada lg dlm UU Np.4 Th 2004

Apakah hukum adat akan masih dianaktirikan??

41

D. Masa Pasca Reformasi, Dasar konstitusional dlm Konstitusi  Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)  Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)  Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)  Pasal 32 ayat (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)  Pasal 36A “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **) Dari ke-5 dasar hkm tsb menarik utk dianalisis, silakan? Ada 3 teori keberlakuan hukum - Socialogisch gelding - Filosofisch gelding - Juridisch gelding Apakah eksistensi (keberadaan) hkm adat memerlukan ketiganya ? Ato dg kata lain apakah Juridisch gelding diperlukan utk memayungi berlakunya hkm adat ???

42

Filosofis • Nilai-nilai dan sifat hukum adat terkandung dalam butir-butir Pancasila (religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan). • Jadi Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat, dan sesuai dengan cita-cita hukum.

Sosiologis

Yuridis

Secara empiris berlakunya • Dasar Berlakunya hukum adat telah diterima Hukum Adat Ditinjau dan dilaksanakan oleh Secara Yuridis dalam masyarakat dan Berbagai Peraturan merupakan the living law. Perundang-undangan • Apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen) atau terbentuk menurut cara yang telah ditentukan ( W. Zewenbergen)

43

Satjipto Rahardjo: <>Melalui pendekatan sosiologis, anthropologis dan fungsional cenderung mendekati teori sosiologinya Talcott Parson, Hukum Adat adalah hukum yg hidup (living law), yaitu hukum yg mencerminkan pikiran dan cita2 hukum Indonesia. <>Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yg sesuai dgn living law yg sebagai “inner order” dp masy. mencermin-kan nilai2 yg hidup di dalamnya (Eugen Ehrlich)

44

45

Masyarakat hukum : kelompok manusia yg hidup bersama dalam tata hukum yang sama (Rechtsgemeenschap) sehingga merupakan satu kesatuan. Ciri lain: punya wewenang hukum (Rechtsgezag), punya upaya pemaksa hukum (Rechtsdwang), & punya kekayaan. Masyarakat hukum adat : kelompok manusia yg bersikap sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar baik lahir batin, punya tata susunan tetap & kekal, warganya menghayati kehidupan secara wajar/ kodrati, harta benda cita yang dipertahankan bersama, punya kewibawaan dan daya paksa hukum

MASYARAKAT HUKUM

RECHTSGEMEENSCHAAP (PERSEKUTUAN HUKUM, DESA) “kelompok teratur yg bersifat tetap dg tata urusan sendiri dan harta benda serta harta cita sendiri“ (ter Haar) Di Bali masyarakat hukum (adat) disebut desa adat,. Di samping itu ada desa dinas, yg banyaknya 564 buah.

47

Pengertian Organisasi Desa Menurut Hukum Adat: “Suatu desa ialah suatu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yg organisasinya didasarkan atas tradisi yg hidup dlm suasana rakyat dan mempunyai suatu badan urusan pusat yg berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya.”

Dalam Hukum Adat, desa memiliki nama /istilah setempat yang satu dengan yang lainnya berbeda.  ex: Desa, nagari, kuria, marga, gampo dll.

Fungsi masyarakat hukum: Selaku bingkai yg turut menentukan kepribadian kesatuan Hukum Adat setempat yg dipagarinya, ataupun selaku peta denah dari halaman kerjanya (Ter Haar, Vollenhoven) 48

Ciri2 masyarakat hukum: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Adanya suatu kelompok manusia Antara anggota terdapat solidarita besar Mempunyai wilayah, kekayaan dan pemerintahan sendiri (yg dpt bertindak sebagai subyek hukum / penguasa yg diberi otorita terhadap warganya, untk mewujudkan, memelihara dan mempertahankantata hukum sendiri) Terjadi secara spontan Orang luar yg bukan warga dianggap sebagai “orang asing” / orang luar Orang luar tdk dpt mengambil manfaat tanah wilayah kesatuan itu, kecuali dg ijin dan membayar

(recognisi, retribusi, dsb) kpd kesatuan tsb

49

UNSUR PEMBANGUN MASY.HUKUM 1. 2.

3.

Organisasi desa Ketunggalan silsilah (lineage) dan Kewangsaan kalau ada Paguyuban hidup (leben gemeinschaft) / omah (household)

Ad 1. Jenis desa (menurut bentuknya): 1) Bersentralisasi (dorpsgemeenschap / persekutuan setempat) Desa2 di Jawa, Madura, Bali 2) berdesentralisasi (streekgemeenschap / persekutuan wilayah) desa2 di Angkola & Mandailing: Kuria dan huta2-nya 3) serikat desa2 (dorpenbond / gabungan desa2 Batak bagian tengah

50







Persekutuan setempat (desa bersentralisasi)= kebulatan masyarakat atas dasar ketunggalan wilayah, terdapat perurusan kekuasaan di pusatnya. Persekutuan daerah (desa berdesentralisasi)= satu wilayah desa dibagi menjadi beberapa bagian/ daerah. Tiap daerah punya badan pemerintahan kecil yang berkuasa di daerahnya sendiri, namun untuk sebagian menerima kekuasaan dari pemerintah pusat.

Federasi/ Perserikatan desa (dorpenbond)=

bergabungnya beberapa desa yang saling berdekatan/ berbatasan untuk suatu kepentingan & kemanfaatan bersama.

51

Persekutuan Hukum Adat dalam studi hukum adat dibedakan atas: 1.

Genealogis

 (1) Patrilineal; (2) Matrilineal & (3) Parental

2.

Teritorial  (1) Persekutuan Desa; (2) Persekutuan Daerah; (3) Perserikatan Desa

3.

Genealogis – Teritorial (campuran)  masy. Kuria – Huta-hutanya (Tapanuli); marga – dusun-dusun (Sum-Sel); Marga – tiyuh-tiyuh (lampung) dll

Fungsi Desa: 1. Sebagai Subyek Hak Ulayat 2. Sebagai masyarakat Hukum yang paling utama 52

Ciri-cirinya:

Ketunggalan Silsilah (Clan)  Suku bangsa yang mendasarkan perhubungan darahnya kepada kewangsaan dengan dasar adanya ketunggalan leluhur/ keturunan darah











Dilacak melalui satu orang leluhur yang mulia (founding ancestor, yg menunjuk-kan berbagai kelebihan). Ia dipangkalkan dari seorang terkemuka tanpa pembatasan berapa generasi jauhnya. Biasanya dilacak hingga 7 atau 8 generasi patrilineal: Batak, Bali, Buru, Seram Timor; matrilineal: Minangkabau Dilacak secara unilateral

53

Makna dan konsekuensi: 



Ketunggalan silsilah menggabungkan warganya dalam suatu kolektifitas yang lazim mempunyai nama tertentu [Nasution, Lubis] menimbulkan rasa berkita (Wirgefuhl), pendukung berbagai nilai bersama, a.l. pemujaan leluhur. Masing2 lineage berfungsi selaku kesatuan exogami Masing2 lineage mempunyai cabang2 di berbagai desa. <> Di Batak: clan marga tanah bermartabat lebih tinggi daripada clan lain. <>Di Indonesia Timur : clan asal memiliki kele-bihan dlm hal tanah, clan pendatang dlm hal peme-rintahan desa. 54

Kewangsaan (Blood Relationship)

Pengertian: 1. 2.

3.

Ia dipangkalkan kepada siapapun di antara para leluhur baik mulya maupun tidak Ia hanya diakui adanya antara orang2 yang masih diketahui hubungan darahnya (3-4 generasi) Ia ditentukan secara parental / bilateral.

Makna dan konsekuensi: 1.

2.

Ia meminta perhatian dan solidaritas ke berbagai individu (tepecah ke dua jurusan). Solidaritas bersifat perorangan. 55

Ad 3. Paguyuban Hidup:

Suatu kesatuan kemasyarakatan yang dominan hub. guyup, bukan hub. pamrih. Masing2 anggotanya merasa at his case and at his home, karena mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidup yg sepadan menurut kemungkinan yg ada. Jenis2-nya: 1. Brayat mandiri (selfstandig gezin; independent nuptial family, nuclear family) 2. Somah seperut (uterine family) 3. Brayat besar patriarchal 4. Brayat diliputi clan laki2

56



UU No. 5 Tahun 1979

◦ Pasal 1a; Pasal 3 ayat (1); Pasal 17 ayat (1)



UU No. 22 Tahun 1999

◦ Pasal 1a; Pasal 94; Pasal 95 ayat (1); Pasal 99; Pasal 101 E; Pasal 105 ayat (1), (3); Pasal 106



UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

◦ Desa sebagai organisasi pemerintahan administratif terendah dalam susunan pemerintahan NKRI yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

57

UUD ’45 Ps. 18B: (1)Negara mengakui dan menghormati satuan2 pemerintahan daerah yg ber-sifat khusus atau bersifat istimewa dg undang2 (2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dg perkem-bangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yg diatur dg undang2

58

UUD ’45, Ps. 18 B: (1)Negara mengakui dan menghormati satuan2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus yg diatur dg uu. (2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masy. hukum adat beserta hak2 tradisionalnya …

59

UU No 5 Tahun 1979:  Desa: kesatuan masy. organisasi pemerintahan terendah di bawah camat berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri  Pemerintah Desa: Kades & LMD UU No. 22 / 1999:  Desa atau nama lain: kesatuan masy. hk yg wenang mangatur dan mengurus kpntingan masy. stempat berds. hak asal usul dan adat istiadat setempat di daerah kabupaten  Pemerintahan Desa: Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa 60

Istilah desa disesuaikan dg sosial budaya masy. setempat seperti: nagari, kampung, marga (Penjelasan Ps. 93)  Istalah Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dpt disesuaikan dg kondisi sosial budaya masy. setempat (Penjelasan Ps. 85(1), 94). 



B.P.Des. Bersama Kades tetapkan PERDES, tdk perlu pengesahan Bupati (cukup dilaporkan dlm wktu 2 minggu stlh dittapkan dg tembusan kepada camat, Ps.105 (1) ).

61

UU NO.32/2004 Ps 216: (1)Peraturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dg PERDA berpedoman pd Peraturan Pemerintah (2)PERDA sebagaimana dimaksud pd ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak asal usul dan adat istiadat desa Ps. 209: Bd. Permusy. Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepa-la desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

62

Ps. 210: (1)Anggota badan permusy. Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yg ditetapkan dg cara musyawarah dan mufakat. (4)Syarat dan tatacara penetapan anggota dan pimpinan badan permusy. Desa diatur dlm PERDA yg berpedoman pada PP. -------------------------------

Penjelasan Ps. 210 ayat (1): Yang dimaksud dg “wakil” dlm ketentuan ini adalah penduduk desa yg memangku jabatan seperti ketua RW, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya 63

DESA (MARGA) DI SUMATERA SELATAN

Kabupaten Lahat I. Pemerintahan Marga: 1, Pasirah: Kepala Marga merangkap Ketua Adat / Ketua Pembina Adat istiadat Marga 2. Pembarap: Kerio di dusun tempat tinggal Pasirah, sbgai Pembantu Utama Pasirah 3. Penghulu: Pembantu Pasirah bidang Agama Islam 4. Juru tulis Marga 5 Kemit: Petugas keamanan 64

II. Dewan Marga (sebagai pendamping /mitra Pemerintahan Marga), bertugas a.l.: 1.

2. 3.

Membuat peraturan2 marga menurut Hukum Adat Mengawasi jalannya Pemerintahan Marga Menetapkan / mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Marga

Marga terdiri atas dusun2 (dipimpin Kerio)

65

DESA DI BALI Desa Adat : 1456 buah. Desa Dinas: 564 buah Struktur Organisasi Desa Adat: 1. 2. 3.

4. 5.

Bendesa (Kepala Desa Adat) Petajuh Bendesa (Wakil Bendesa) Penyarikan (Juru tulis Bendesa) Kasinoman Desa (Juru Arah) Pemangku (urusan upacara Agama)

66

Perangkat Banjar pada Desa Adat yg

terdiri atas beberapa banjar (mis. Desa Tajem Kab. Tabanan):

1. 2. 3. 4.

Kelian Banjar (Kepala Banjar) Petajuh Kelian (Wakil Kelian Banjar) Panyarikan (Juru Tulis Kelian Banjar Kasinoman Banjar (Juru Arah)

67

 

C. van Vollenhoven  Adatrecht Wilayah Indonesia dibagi kedalam 19 lingkaran wilayah hukum Adat ◦ Aceh, ◦ Daerah Gayo, Alas dan Batak ◦ Nias dan Batu ◦ Daerah Minangkabau ◦ Mentawai (orang-orang Pagai)

       

      

 

Sumatera Selatan Enggano Daerah Melayu Bangka dan Belitung Kalimantan Minahasa Gorontalo Daerah Toraja Sulawesi Selatan Kepulauan Ternate Maluku Ambon Irian Barat Kep. Timor Bali dan Lombok Jawa Tengah dan Timur serta Madura Daerah2 Swapraja di Jawa Jawa Barat

68

9. 10.

11. 12.

Hukum Badan Pribadi Hukum Tanah Adat Hukum Delik adat Hukum Adat Dalam Pembangunan

69

9.

10.

Hukum Badan Pribadi 9.1. Status orang sebagai subjek hukum 9.2. Kepurnaan seseorang dan cara mencapainya (kecakapan bertindak menurut hukum adat) 9.3. Kecakapan bertindak menurut hukum lainnya Hukum Tanah Adat 10.1. Pengertian hukum tanah Adat 10.2. Hak ulayat 10.3. Hak individu atas tanah 10.4. Hukum tanah adat dalam peraturan perUndangundangan

11.

12.

Hukum Delik Adat 11.1. Pengertian Delik Adat 11.2. Perbandingan Sistem Delik Adat dengan KUHP Kasus 11.3. Delik-delik tertentu Kasus 11.4. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi) Hukum Adat dalam Pembangunan 12.1. Peran dalam masyarakat dan dalam pembentukan peraturan perundangundangan 12.2. Fungsi dan manfaat

70

71

 



KUH Pdt Hk Islam

ukuran umur & peristiwa hk ukuran peristiwa biologis

UU 1/1974 (UU Pkwnan) ukuran umur



Psl 47 ay (1) jo Psl 50 ay (1)

UU 4/1979 (UU Kesejahteraan Anak) ukuran umur



Psl 330

Psl 1.2

UU 23/1997 (UU Peradilan Anak)

ukuran umur & peristiwa hk



 

UU 23/2002 (UU Perlindungan Anak) KHI HK Adat

ukuran umur ukuran umur

(Psl 1.1) (Psl 98)

ukuran kemandirian (fakta sosial)

Psl 4 ayat(2)

Ps 26 (1). Ortu berkwjban & bertg jwb : a. mengasuh, memelihara & melindungi anak b. menumbuh kembangkan anak sesuai dg kemampuan, bakat & minatnya c. mencegah terjdnya pkwnan pd usia anak2

UU 1/74 Ps 49 (1). Slh sorg a’ ke2nya dpt dicbt atas pmtaan slh st ortu, klg grs lrs keatas, sdr kd yg dws atau pjbt bwng dlm hal ; a. sgt melalaikan kwjbn thd anak b. berkelakuan buruk skl (2). Ortu yg dicbt kksaannya thd anak tetap wjb mbr biaya pemeliharaan kpd anak



Tujuan : - meneruskan grs keturunan keturunan



Akibat Hk - pd kekrbtan patrilineal & matrilineal memutus hub hk dg ortu kd - pd kekrbtan parental tdk memutus hb hk dg ortu kd

akibat hk ini berhub erat dg pewarisan









Hk Adat dikenal disemua sistem kekerabatan Stb 129 Th 1917 disebut adopsi UU 23/02 jo PP 54/07 mengatur ttg pengangkatan anak KUH Pdt & Hk Islam tidak mengenal pengangkatan anak

Apa Persamaan & Perbedaan

Lihat UU No. 23 Th 2002 jo PP No.54 Th 2007 !

Ps 39 UU 23/02 ayat (1) Berdskan Hk Adat & pert perUUan yang berlaku Ps 9 ayat (1) PP 54/07 berdskan HA

Ps 10 ayat (1) perat perUUan, dg penetapan pengadilan



Ortu angka - min 30th, max 55 th -



beragama sama berstatus kawin, min 5 th blm punya anak atau hanya memp 1 anak mampu ekonomi & sosial

Anak angkat - anak tertentar, dlm asuhan klg/lbg,memerlukan perlindungan - krg 6 th ; 6 th sd krg 12 th ; 12 th sd krg 18

84

 

Unsur esensial bagi negara agraris. Masyarakat: kelompok atau individual tanah penopang kehidupan. Tanah sbg modal utama khdpn, tempat tinggal, tumbuh-berkembang dan usaha, konflik tanah hal yg biasa, sak dumuk

batuk sak nyari bumi ditohing saktumekaning pati pecahing dada luntaking ludira. Barang 



ekonomis = vital tapi terbatas. Hak persekutuan / masyarakat hk adat disebut hak purba (Djojodigoeno), hak pertuanan (Soepomo) dan hak ulayat (UUPA). Van Vollenhoven, beschikkingsrecht. Ambon: patuanan, Jawa: wewengkon, Kalimantan: pawatasan, Sulawesi: limpo dan Bali: prabumian.

85





Hubungan persekutuan dg tanah ulayat bersifat religio-magis: memanfaatkan, memungut hasil dan berburu. Hak Ulayat hak yg dipunyai oleh persekutuan/ masyarakat hk adat (MHA) utk menguasai tanah isinya dalam suatu wilayah.

86

Ciri-cirinya: ◦ MHA dan anggota berhak memanfaatkan tanah ◦ Pihak luar dibolehkan memnfaatkan asal ada ijin ◦ Warga boleh mengambil sebatas utk keperluan keluarganya. ◦ MHA bertanggungjawab atas segala hal ◦ Hak tersebut tidak dapat diperalihkan

Hak ulayat: Mengikat baik keluar dan kedalam.

87

◦ ◦ ◦ ◦

Tanah Air Tumbuh-tumbuhan Binatang

Cara MHA mempertahankan hak ulayat a. b. c.

Meletakkan tanda batas (sawen) Adanya pejabat yg mengawasi Bukti tertulis (surat pikukuh, piagam, kekancingan)

88







Pasal 3, pelaksanaan hak ulayat sepanjang masih ada harus sesuai kepentingan nasional-negara dan tidak boleh bertentangan dg UU dan peraturan lain yg lebih tinggi. Ps 5, Hukum agraria yg berlaku atas bumi, air dan ruang-angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional-negara dan peraturan perundangan lainnya. Memasukkan kambing ke dalam kandang macan (H. Adat disaneer, disesuaikan, dibatasi = aanvullend adatrecht).

89

Semakin maju dan bebas penduduk dalam usaha pertaniannya, maka semakin lemah hak ulayatnya. Jika hak ulayat ini lemah, maka hak perorangan (hak milik) akan berkembang/ kuat.  Hak ulayat dan hak perorangan itu bersangkut paut dalam hubungan kempis-mengembang, desakmendesak, batas-membatasi tiada henti. Jawa 

◦

sistem bluburan, matok galeng-gilir wong, matok galeng matok wong, dapat diwariskan hak menggarap, tanah gogolan/pekulen (tanah jasa) menjadi milik/ yasan.

90

Suatu hak yg diberikan kepada warga persekutuan atau orang luar atas tanah di wilayah ulayat. Jenis Hak Perorangan: a. Hak milik, yasan. b. Hak wenang pilih (mendahulu) c. Hak menikmati hasil (sau atau beberapa panen) d. Hak imbalan jabatan (Batak: saba na bolak, Ambon: dusun dati raja, Bali: bukti dan Jawa: tanah bengkok/ lungguh). e. Hak wenang beli (pemilik tanah berbatasan, anggota kerabat, warga persekutuan). 91

1. 2. 3.

Pengaruh Raja Pengaruh Pemerintah Penjajah Hukum Tanah Adat dalam UUPA

92



Pada kenyataannya raja-raja juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan Hukum Tanah, pengaruh tersebut dapat berupa dua kemungkinan, yaitu : ◦ Merusak pengaturan Hukum Tanah ◦ Memperkuat pengaturan Hukum Tanah.

93



Pengaruh pemerintahan kolonial dalam Hukum Tanah yang cukup penting adalah sebagai berikut:

◦ Pajak bumi atau landrent dari Raffles ◦ Cultuurstelsel dari Gubernur Jenderal Van den Bosch ◦ Agrarisch Wet, Agrarisch Besluit, Domein

Verklaring ◦ Vervreemdingsverbod (S. 1875 No. 179)

94

1.

2.

3.

Hak-hak yang ada di dalam UUPA sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 UUPA. Cara perolehan hak perorangan khususnya hak milik menurut UUPA dibandingkan dengan cara perolehan dalam Hukum Adat Fungsi sosial di dalam hak milik menurut UUPA dibandingkan dengan yang ada dalam Hukum Adat.

95

1. 2. 3. 4.

Pengertian Delik Adat Perbandingan Sistem Delik Adat dengan KUHP Delik-delik tertentu Peradilan Adat

96

Hk delik adat ISTILAH HUKUM PIDANA ADAT DARI TERJEMAHAN BAHASA BELANDA “ADAT DELECTEN RECHT” / “HUKUM PELANGGARAN ADAT “  Aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

PENGERTIAN TER HAAR : PERBUATAN SEPIHAK YANG OLEH PIHAK LAIN DENGAN TEGAS ATAU SECARA DIAM-DIAM DINYATAKAN PERBUATAN YANG MENGGANGGU KESEIMBANGAN VAN VOLLENHOVEN : PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN WALAUPUN MERUPAKAN KESALAHAN KECIL HILMAN: PERBUATAN (BERUJUD ATAU TIDAK BERUJUD APAKAH DITUJUKAN THDP MANUSIA ATAU YG GHAIB) YANG TELAH MENIMBULKAN KEGONCANGAN ATAU MENGGANGGU KESEIMBANGAN MASYARAKAT HARUS DIPULIHKAN DGN HUKUMAN DENDA ATAU DENGAN UPACARA ADAT 97

1.

2. 3.

4.

Ada perbuatan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pengurus (pimpinan/Pejabat) adat sendiri; Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat; Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat; Ada reaksi dari masyarakat  sanksi adat 98

SIFAT HUKUM PIDANA ADAT 1. MENYELURUH DAN MENYATUKAN, YANG DIJIWAI SIFAT KOSMIS  TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA PELANGGARAN YANG BERSIFAT PIDANA DENGAN YANG BERSIFAT PERDATA 2. KETENTUAN YANG TERBUKA UNTUK SEGALA PERISTIWA ATAU PERBUATAN YANG TERJADI

3. MEMBEDA-DEDAKAN PERMASALAHAN  JIKA TERJADI PELANGGARAN DILIHAT BUKAN SEMATA PERBUATAN DAN AKIBAT TETAPI JUGA LATAR BELAKANG DAN SIAPA PELAKUNYA. 4. PERADILAN DENGAN PERMINTAAN  BERDASARKAN ADANYA PERMINTAAN ATAU PENGADUAN, ADANYA TUNTUTAN ATAU GUGATAN DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL 5. TINDAKAN REAKSI ATAU KOREKSI TIDAK HANYA TERHADAP PELAKU TETAPI PERTANGGUNGAN JAWAB TERHADAP KELUARGA ATAU KERABAT ATAU MASYARAKAT ADAT 6. LAPANGAN BERLAKUNYA TERBATAS PADA LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT

Aturan Hukum mengenai pelanggaran adat pada umumnya bersifat:

1. DIUTAMAKAN RASA KEADILAN KEKELUARGAAN UNTUK PENYELESAIAN YANG MEMBAWA KERUKUNAN DAN KESELARASAN

2. SISTEM PELANGGARAN ADALAH TERBUKA ,TIDAK TERIKAT PADA PASAL 1 PUH PIDANA 3. PERBUATAN SALAH TIDAK DILIHAT KARENA DOLUS ATAU CULPA TETAPI DILIHAT AKIBATNYA [BERAT ATAU RINGAN] HUKUM PIDANA BARAT DILIHAT PERBUATAN DOLUS ATAU CULPA 4. DIJIWAI PANCASILA DAN BERSIFAT TRADISIONAL – MAGIS - RELIGIUS

•PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KESALAHAN TIDAK MEMBEDAKAN PELAKU WARAS ATAU GILA ,YANG DILIHAT AKIBATNYA

•DIMUNGKINKAN PERSEORANGAN, KELUARGA, KERABAT YANG MENDERITA KERUGIAN DAPAT BERTINDAK SENDIRI DALAM PENYELESAIAN, TANPA MENUNGGU KERAPATAN ADAT •TIDAK MENGENAL PERBUATAN YANG BERSIFAT MEMBANTU BERBUAT ATAU MEMBUJUK BERBUAT

DELIK-DELIK TERTENTU

YANG TERMASUK DELIK BERAT YAITU MENGGANGGU KESEIMBANGAN DUNIA LAHIR MAUPUN GAIB, CONTOH: PENGKHIANATAN,PEMBAKARAN KAMPUNG, INCEST, HAMIL TANPA NIKAH, MELARIKAN GADIS ZINA, PEMBUNUHAN, PENGANIAYAAN, PENCURIAN, DST.

PERADILAN ADAT MERUPAKAN ACARA UNTUK MEMERIKSA, MEMPERTIMBANGKAN, MENYELESAIKAN PERKARA: PEMERIKSAAN PERKARA YANG BERHAK MEMERIKSA SAKSI-SAKSI DAN SUMPAH

10 3