Etika Keperawatan.docx

HUKUM DAN ETIK PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Pengampu ; Siti Rochjani, S.kep.,Ns.M.Kes Disusun oleh : Candra Stefanus

PRODI DIII KEPERAWATAN AKADEMI KESEHATAN ASIH HUSADA SEMARANG 2017/2018

Macam pelayanan kesehatan di masyarakat Pengertian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan layanan secara terus menerus kepada publik dan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo, pelayanan kesehatan merupakan sebuah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya ialah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) mempunyai sasaran yaitu publik dan masyarakat. Menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan merupakan upaya untuk menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi kesehatan untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara, dan menyembuhkan penyakit dari seseorang, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat. Menurut Depkes RI (2009), pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan atupun publik masyarakat. Pelayanan

kesehatan

masyarakat (public

health

service)

pelayanan

dengan

cara

pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi. Yang bertujuan utama untuk menyembuhkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, sasarannya yaitu kelompok dan

masyarakat.

Skema Pelayanan Kesehatan Sistem: Skema

Pelayanan

kesehatan

Masyarakat

Berikut adalah sekema beserta contoh dan gambar pelayanan kesehatan masyarakat: 

Input merupakan sub-sub elemen yang dibutuhkan sebagai masukan.



Proses meruoakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang direncanakan.



p sistem. Output adalah hasil dari sebuah proses.



Dampak adalah akibat yang dihasilkan keluaran/output selang waktu setalahnya.



Umpan balik adalah hasil proses dan sekaligus sebagai masukan untuk sistem.



Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang dapat berpengaruhi terhada

Kriteria yang harus dimiliki seorang kesehatan masyarakat: 

Mempunyai jiwa Profesionalisme dan keterampilan (profesionalisme and skill)



Sikap serta perilaku (attitudes and behaviour)



Mudah dicapai serta fleksibel (accessibility and flexibility)



Reliabel serta terpercaya (reliability and trustwothiness)



Perbaikan (recovery)



Reputasi dan kredibilitas (reputations and credibility)

Tujuan Pelayanan Kesehatan Menurut A. A. Maulana, 2013, Sistem Pelayanan Kesehatan mempunyai tujuan yaitu: 

Promotif merupakan pemelihara dan peningkatkan kesehatan hal-hal ini sangat diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi.



Preventif merupakan pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit, terdiri dari :



Preventif primer terdiri dari program pendidikan, misalnya imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik.



Preventif sekunder, merupakan pengobatan penyakit tahap dini.



Preventif tersier, merupakan diagnosa penyakit, pembuatan diagnosa dan pengobatan.



Kuratif merupakan penyembuhan penyakit



Rehabilitasi merupakan pemulihan dan proses pengobatan

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Subspesialis terbatas 3. Perawat 4. Bidan 5. Petugas kesehatan lingkungan Jenis Pelayanan Kesehatan Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, Jenis Pelayanan Kesehatan Peyanan kesehatan masyarakat kepada pasiennya baik perorangan ataupun didalam suatu rumah sakit organisasi bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan masyarakat. Macam jaminan kesehatan dimasyarakat a) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diluncurkan pada masa pemerintahan SBY, yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh untuk seluruh warga negara indonesia agar dapat hidup

sehat,

sejahtera

dan

produktif.

Program ini sudah dipersiapkan sangat matang dan sudah mempertimbangkan berbagai faktor serta memiliki landasan hukum yang kuat. yaitu undang-undang No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional dan undang-undang No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan juga peraturan peresiden No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

b) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

BPJS adalah suatu badan penyelenggara jaminan sosial implementasi dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diimplementasikan tanggal 1 Januari 2014, program ini memberikan jaminan kesehatan dan sosial ekonomi melalui BPJS kesehatan

dan

juga

BPJS

ketenagakerjaan.

Khusus untuk BPJS kesehatan program ini memberlakukan seluruh warga negara indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dan harus membayar iuran bulanan yang besarnya sudah ditentukan. BPJS kesehatan menyediakan satu jenis kepesertaan PBI (Penerima bantuan iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah yang diperuntukan bagi warga miskin dan kurang mampu sehingga mereka tidak harus membayar iuran bulanan. c) KIS(Kartu Indonesia Sehat)

KIS adalah program yang diluncurkan pada masa pemerintahan jakowi, program ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan JKN untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin agar bisa mendapatkan pelayanan secara gratis, namun program ini sampai saat ini tidak punya dasar yang jelas, karena sebenarnya program ini adalah implementasi janji kompanye calon presiden Jakowi yang saat ini sudah menjadi presiden, padahal karakter dari program ini tidak jauh berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) yang lebih dulu diluncurkan tanggal 1 januari 2014.

KIS adalah Kartu identitas yang diperuntukan untuk warga miskin yang sudah terdaftar menjadi peserta JAMKESMAS atau peserta BPJS Penerima bantuan Iuran (PBI) yang biaya iurannya dibayarkan oleh pemerintah, kartu ini dananya disubsidi oleh pemerintah dan digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas

kesehatan yang telah ditentukan.KIS juga sebenarnya sangat berkaitan dengan BPJS kesehatan karena data pesertanya juga diambil dari data BPJS sehinga tidak akan terjadi tumpang tindih.

d) KJS (Kartu Jakarta Sehat)

KJS Adalah kartu identitas untuk warga miskin kota jakarta yang sebelumnya sudah terdaftar menjadi peserta Jamkesda, KJS dan KIS sangat berhubungan, keduanya diperuntukan untuk warga Miskin, namun KIS memiliki keunggulan sendiri karena bisa dimiliki oleh warga penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS) yang banyak tinggal dan menetap di suatu daerah namun tidak memililiki KTP setempat, dengan memiliki KIS mereka masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. KJS juga sangat berkaitan dengan BPJS, karena data peserta KJS diambil dari data BPJS untuk peserta BPJS Penerima bantuan iuran (PBI) sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara KJS dan peserta BPJS karena datanya masih sama dan berkaitan.

e) Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) & Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)

Jamkesmas dan jamkesda sebenarnya sama-sama program jaminan kesehatan yang diperuntukan untuk fakir miskin namun ruang lingkupnya berbeda.

-

JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten atau provinsi, untuk menyasar warga fakir miskin yang belum memililiki jamkesmas, sedangkan

-

JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukan untuk warga miskin di seluruh indonesia.

Peran pemberi pelayanan kesehatan terhadap kualitas tindakan pelayanan kesehatan pada masyarakat Lembaga pelayanan kesehatan merupakan tempat pemebrian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatakan status kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan ini sangat bervariasi berdasarkan tujuan pemebrian pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan dapat berupa : a) Rawat jalan Bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosa dan pengobatan pada penyakit akut atau mendadak dan kronis yang dimungkinkan tidak

rawat inap. Lembaga ini dapat dilaksanakan pada klinik klinik kesehatan seperti dokter spesialis , klinik perawatan spesialis , praktek dokter umum , praktek dokter gigi, puskesmas. b) Institusi kesehatan Merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam memberikan tingkat pelayanan kesehatan pusat rehabilitasi. c) Community based agency Merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti perawat keluarga dll. d) Hospice Bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang difokuskan kepada klien yaang sakit terminal agar lebih tenang dan melewati masa masa terminalnya dengan tenang. Lembaga ini biasanya digunakan dalam home care. Pemberi pelayanan kesehatan ( PPK) dibagi menjadi 3 klasifikasi : a) PPK tingkat 1 / primer : Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh : -

Dokter umum ( tenaga medis )

-

Perawat ( tenaga paramedis )

Pelayanan primer ini bersifat rawat jalan dan diperlukan untuk masyarakat sakit ringan dan masyarakat sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Sebagai contoh adalah puskesmas , puskemas keliling. b) PPK tingakt 2 / sekunder : Pelayanan yang bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan kesehatan subspesialis tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder adalah rumah sakit ,tempat dimana masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut. Di Indonesia terdapat beberapa tingkat rumah sakit,mulai dari tipe D sampai dengan tipe A. Pelayanan pada PPK tingkat 2 adalah : -

Dokter spesialis

-

Dokter subspesialis

Pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan mauoun rawat inap , dimana penyakitnya suda tidak adapat ditangani oleh PPK primer. Contoh pelayanan sekuder : rumah sakit tipe D dan C c) PPK tingkat 3 / tersier : Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis. Pelayanan kesehatan ini dapat bersifat rawat jalan maupun rawat inap. Contoh pelayanan tersier : rumah sakit tipe B dan A.

Rumah sakit

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki perat yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatakan kesehatan masyarakat menyelanggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peratura UU No.23 Tahun 1999 tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan tolak ukur kepuasan yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali pada instiusi yang memberikan pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien atau masyarakat sehingga dapat memperoleh kepuasan yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap rumah sakit melalui pelayanan prima. Untuk mewujudkan pelayana prima, maka diperlukan keungulan kompetitif dengan pelayanan mutu ,efisien , inovatif dan menghasilkan . a) Pengertian Menurut UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap ,rawat jalan maupun gawat darurat. b) Tugas Berdasarkan UU RI No. 44 Tahun 2009 Pasal 3 tentang rumah sakit. Rumah sakit mempunyai tugas memberika pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. c) Fungsi Berdasarkan UU RI No.44 tahun 2009, fungsi rumah sakit sebagai berikut : -

Penyelenggaran pelayanan pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

-

Pemerliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.

-

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

-

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidaang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Puskesmas

a) Definisi Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelengarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. b) Tujuan -

Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

-

Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu.

-

Hidup dalam lingkungan yang sehat.

-

Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu , keluarga , kelompok dan masyarakat.

c) Tugas -

Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di nwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

d) Fungsi -

Penyelenggaran upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya.

-

Penyelenggaran upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

e) Kewenangan puskesmas terkait penyelengaraan unit kesehatan masyarakat tingkat pertama -

Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

-

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.

-

Melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

-

Menggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait.

-

Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan unit kesehatan masyarakat.

-

Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM puskesmas.

-

Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.

-

Melaksanakan pencatatan , pelaporan , dan evalusi terhadap akses , mutu , dan cakupan pelayanan kesehatan.

-

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

-

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan , dan bermutu.

-

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif.

-

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga , kelompok dan masyarakat.

-

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien , petugas dan pengunjung.

-

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi.

-

Melaksanakan rekam medis.

-

Melaksanakan pencatatan , pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan.

-

Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

-

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di wilayah kerjanya dan melaksanakan persiapan rujuakan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

f) Bentuk pelayanan kesehatan dipuskesmas Dilaksanakan dlam bentuk : -

Rawat jalan

-

Pelayanan gawat darurat

-

One day care

-

Home care

-

Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Macam dan jenis hukum yang mengatur pelayanan kesehatan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Latar belakang terbentuknya JKN adalah a) Deklarasi HAM atau Universal Independent of Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdero dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan , pakaian,

perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menggangur , menderita sakit , cacat , menjadi janda atau duda , mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada diluar kuasanya. b) Resolusi WHA ke 58 tahun 2005 di Jenewa : setiap negara perlu mengembangkan UHC memalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. c) Pencapaian UHC melalui asuransi sosial agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Dasar hukum JKN

a) Undang Undang -

UU No.40 Th.2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

-

UU No. 36 Th.2009 tentang Kesehatan

-

UU No.20 Th. 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b) Peraturan Pemerintah -

PP No.101 Th. 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

c) Peraturan Presiden -

PERPRES No.105 Th. 2013 pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu

-

PERPRES No.106 Th. 2013 pemeriharaan kesehatan anggota DPR,DPD,MK,dan Hakim MA

-

PERPReS No.107 Th. 2013 YANKES tertentu berkaitan dengan KEMHAN,TNI,Kepolisian

-

PERPRES No.108 Th.2013 bentuk dan isi laporan pengelolaan program JAMSOS

-

PERPRES No.109 Th.2013 penahapan kepesertaan program JAMSOS

-

PERPRES No.110 Th.2013 gaji upah manfaat DEWAS dan direksi BPJS

-

PERPRES No. 111 Th. 2013 perubahan atas PERPRES No.12 Th. 2013 tentang JAMKES

d) Peraturan Menteri Kesehatan -

PMK No.69 tentang tarif pelayanan kesehatan program kesehatan

-

PMK No.71 th.2013 tentang pelayanan ksehatan pada JKN

e) Keputusan Menteri Kesehatan -

KMK No.326 tentang penyiapan penyelengaraan JKN

-

KMK No. 328 tentang formularium Nasional

-

KMK No. 455 tentang asosiasi fasilitas kesehatan