Ekonomi Dalam Pandangan Islam.docx

Ekonomi dalam pandangan Islam Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5.

Memenuhi

kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana Memenuhi kebutuhan keluarga Memenuhi kebutuhan jangka panjang Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil, misalnya menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan yang adil. Riba dalam Islam tidak diperbolehkan. Dalam aktifitas perbankan, penerapan ajaran Islam tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah.

B.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok yang ditetapkan memuat antara lain: 1. Kegiatan usaha dan produk-prduk bank berdasarkan prinsip syariah 2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah 3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiata usaha secara konvensional untuk mekakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Secara umum dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas daras prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undangundang. Bank umum yang melakukan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui: 1.

Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru; atau

2. Pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum yang sejak awal unit kegitannya berdasarkan prinsip syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan

melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

C.

Pengertian

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi: 1. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. 2. Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan riba. Perbedaan utama bank berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah tidak menggunakan sistim bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Sampai sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah kantor bank syariah di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR. Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah dan 1 unit usaha syariah.

Bank Umum Syariah: 1. 2. 3.

Bank Bank Bank

Muamalat Syariah Syariah

Indonesia Mandiri Indonesia

(BMI) (BSM) (BSI)

Unit Usaha Syariah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bank Bank

IFI Danamon BRI

Bank Bank

Niaga Permata BNI

Bank

Riau

Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bank BPD

Jabar Sumut BII

BPD BPD BPD BPD

DKI Lombok Aceh Kalsel HSBC

Syariah Syariah Syariah Syariah NTB Syariah Syariah Syariah

BTN Syariah

Peta penyebaran bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dewasa ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pola pemilihan lokasi pendirian bank masih berpegang pada pola pendirian bank konvensional, yaitu pertumbuhan ekonomi dan sentra perdagangan.

D.

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank

Syariah Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain: 1. Perbedaan falsafah Bank syariah dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan sistem bunga sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal ini yang mnjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Semua jenis transaksi dalam perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga. 2. Konsep pengelolaan dana nasabah Dalam system bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara penitipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat liquid. Liquiditas yang tinggi ini membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, semakin besar pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabah. 3.

Kewajiban mengelola zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan menyalurkannya. 4.

Struktur organisasi

Di dalam struktur organisasi bank syariah diharuskan adanya Dewan Pegawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. DPS dibawahi oleh Dewan pengawas Nasional. Berdasarkan laporan dari DPS, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti BI dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional No.

1.2. 3. 4. 5. 6.

Bank syariah Berinvestasi pada usaha halalAtas dasar bagi hasil, margin keuntugan dan fee Besaran dan bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha Profit dan falah oriented Pola hubungan kemitraan Ada Dewan Pengawas Syariah

Bank konvensional

Bebas nilaiSistem bunga Besarnya tetap Profit oriented Hubungan debitur-kreditur Tidak ada lembaga sejenis

Table perbandingan sistem bagi hasil dengan sistem bunga No. Sistem bunga Sistem bagi hasil Penentuan suku bunga dibuat pada waktu Penentuan besarnya resko bagi hasil dibuat pada akad dengan pedoman harus selalu waktu akad dengan berpedoman pada 1. untung untuk pihak bank kemungkinan untung dan rugi. Besarnya persentase didasarkan pada Besarnya risiko (nisbah) bagi hasil berdasarkan 2. jumlah uang (modal) yang dipinjam pada jumlah keuntungan yang diperolah. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah berlipat ganda saat keadaan ekonomi pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan 3. sedang baik peningkatan jumlah pendapatan. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya Tidak ada agama yang meragukan keabsahan 4. oleh semua agama termasuk Islam bagi hasil. Pembayaran bunga tetap seperti yang Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak yang dijalankan oleh pihak nasabah mendapatkan keuntungan maka kerugian akan 5. untung atau rugi ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

E.

Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tetang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992, dan SK Dir. BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksaakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN. Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagi berikut: 1. Tidak termasuk dalam orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan BI. 2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. 3. Menurut penilaian BI yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yan baik diartikan sebagai: 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat 4. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank. Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga Negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan dewan direksi. Diantara anggota-anggota dewan komisaris dan dewan direksi bank, sekurang-kurangynya terdapat 1 anggota dewan komisaris dan 1 anggota dewan direksi berkewarnenegaraan Indonesia. Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang. Anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan: 1. Sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 bank lain atau BPR, atau 2. Sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 perusahaan lain bukan bank atau bukan BPR. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggungjawab langsung kepada direksi. Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain. Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. Anggota direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Diantara anggotaanggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Direksi bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh direksi bank kepada direksi BI sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi diberikan selambat-lambatnya 15 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, BI melakukan: 1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen 2. Wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris atau direksi Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan oleh direksi bak kepada BI selambat-lambatnya 10 hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.