Edisi September 07

  • Uploaded by: lp3y.org
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Edisi September 07 as PDF for free.

More details

  • Words: 6,472
  • Pages: 12
Edisi: 005/September 2007

foto by dedi

Berkaitan dengan itu fungsi radio dalam hal memberikan SEPTEMBER ini tepatnya pada tanggal 11, negara kita informasi penting, tergambar pada saat gempa melanda memperingati hari radio. Mengapa sampai ada hari Radio? Apa Yogyakarta, 27 Mei 2006 lalu. Gempa yang berkekuatan 5,9 skala pentingnya hari radio? Richter mengakibatkan kondisi Yogyakarta kala itu sangat Radio mempunyai beberapa kekuatan, di antaranya: cepat “kritis”. Jaringan listrik padam dalam beberapa hari, sehingga (informasi bisa disampaikan secara cepat, bahkan bersamaan orang tidak bisa melihat dengan berlangsungnya televisi yang biasanya kejadian), murah, mudah menemani. dipahami, akrab, mudah Namun informasi melalui dibawa, tidak perlu radio dengan berbekal baterai, meluangkan waktu khusus, karena kekuatan radio tadi, dan interaktif. informasi tentang isu-isu Selain itu, adapun yang saat itu mampu kelemahan radio yaitu membuat warga panik dapat selintas, sulit diingat dan langsung didengar melalui tidak bisa disimpan atau informasi radio swasta. didokumentasikan oleh Katidakbenaran adanya isu pendengar. tsunami itulah salah satunya D a l a m diperoleh warga melalui perkembangannya radio siaran radio yang pada saat terbagi dalam radio swasta itu sebagai salah satu alat komersial dan radio 08.20, 27 Mei 2006. Pengungsi panik tsunami Bantul memantau informasi yang benar-benar memantau komunitas. Menurut melalui radiao. situasi Yogyakarta terutama Wikipedia disebutkan rabagian selatan. dio komunitas adalah Informasi tentang benar tidaknya isu tersebut dapat stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, didengar di mana saja. Seperti disebutkan di atas, kekuatan lain diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana radio yakni mudah dibawa.. Seperti yang terlihat pada gambar, penyiaran radio komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran seorang warga mendengarkan informasi tentang tidak benarnya komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio isu tsunami sambil berjalan di tengah hiruk pikuknya warga sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio yang panik akan isu tsunami. komunitas adalah “dari, oleh, untuk dan tentang komunitas”. Berkaitan dengan itulah, Newsletter edisi September ini Sedangkan dalam perkembangannya, radio swasta pada rubrik Spesial Info menampilkan tulisan tentang keadaan komersial turut menjamur meramaikan jagat dunia informasi dan model radio jaringan yang berada di daerah dengan judul hiburan kita. Apapun bentuknya, baik radio komunitas maupun Mewaspadai Resentralisasi Radio Siaran. Untuk lebih jelasnya komersial, tentu memiliki fungsi, selain memberikan informasi, silakan membaca. juga memberikan hiburan kepada pendengarnya.

Edisi: 005/September 2007 | 1

Dapur Info

KEGIATAN LP3Y SELAMA SEPTEMBER

foto by dedi

Ketika tiba saatnya berpraktik membuat mading, hasil Pelatihan AIDS, Gender, dan Kesehatan Reproduksi parktek tersebut awalnya terlihat mading digunakan sebagai Untuk Pemuda Pengelola Mading Desa media bereskpresi ketimbang informasi. Terlihat dari desain Pada tanggal 9 September lalu, untuk kali kedua para pemuda yang dihadirkan lebih pada pengelola mading (majalah permainan warna dan dinding) di desa masingilustrasi yang mencolok. masing mengikuti Padahal mading selain Pelatihan AIDS, Gender sebagai media berekspresi, dan Kesehatan Reproduksi bisa digunakan sebagai medi Kampus LP3Y. dia informas. Sehingga Para pemuda besar teks dan gambar pengelola mading desa semstinya dapat membuat tersebut berasal dari 5 pembaca mudah dan tertarik dusun dalam Program untuk membacanya. Pemulihan Pasca Bencana Bantul yakni Warungpring, Diskusi Film Dokumenter Kedungpring, Klisat, Joho Pada 18 September dan Kadisoro. Setiap dusun lalu, tepatnya di ruang diwakili oleh 4 pemuda perpustakaan LP3Y yang dianggap mampu diselenggarakan diskusi film mengembangkan mading dokumenter. Film ini di desa atau dusunnya. merupakan bagian dari Rencananya, Didik (berjaket merah) dan Rabernir (Kaos hitam), nampak serius liputan untuk melihat pelatihan bagi pemuda ini pada saat pemutaran film perkembangan program akan di selenggarakan Pemulihan Pasca Gempa Bantul. selama 3 kali. Pelatihan pertama telah dilakukan pada 2 SepTujuan diskusi film ini sebenarnya untuk memberi tember lalu, dan pelatihan ketiga akan diselenggarakan 28 masukan kepada pembuatnya, agar film tersebut lebih sempurna. Oktober mendatang. Kebetulan, peserta film ini hanya dua yakni Didik Wirawan Pada pelatihan isu tersebut para pemuda diberi materi dan Rabernir. secara bertingkat yakni informasi seputar AIDS, dan yang kedua Hadir dalam diskusi tersebut teman-teman anggota Jejaring tentang kesehatan reproduksi dan pelatihan ketiga lebih FF (Ford Foundation), dan teman-teman jurnalis liputan dititikberatkan pada masalah gender. mendalam. Pada proses pelatihan, mereka diberi bekal singkat tentang Film Didik yang berjudul “Satu Fajar Untuk Selamanya” isu-isu tersebut serta materi jurnalistik yang berhubungan bercerita tentang kesenian tradisional di beberapa dusun yang dengan pembuatan mading. Setelah mereka menerima materi, menjadi wilayah program. Kesenian yang dianggap Didik dapat pada tiap pelatihan di sesi terakhir, mereka berlatih menyatukan warga menjadi guyup setelah gempa ini menjadi mempraktekkan apa yang mereka dapat. liputan menarik pada film tersebut. 2 | Edisi: 005/September 2007

Dapur Info

foto by dedi

Selain bercerita kegiatan (sebagai anggota pokmas) jika ingin berkesenian yang pada dana rekonstruksi kelompok tersebut puncaknya diperingati pada turun. hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus lalu, aktivitas Kritikan terhadap film kesenain itu juga dapat Pada diskusi berlangsung menjadi hiburan dan sarana beberapa kritikan bermunculan atas persatu warga setempat. film yang dibuat Didik antara lain Lain halnya dengan film pertama, durasi yang terlalu panjang dokumenter yang digarap (20 manit), sehingga seolah-olah Rabernir. Film yang diberi menjejalkan semua kegiatan kesenian judul “Setetes Embun di Atas tersebut. Disarankan diperpendek lagi. Reruntuhan” itu bercerita Kedua, pada wawancara bahasa tentang korban kekerasan jawa, sebaiknya dibuat teks artinya. dalam rumahtangga (KDRT) Ketiga, pada saat wawancara Peserta sedang berpraktik membuat mading yang tetap berjuang hidup dengan narasumber, gending sebagai demi anak dan keluarganya. back sound terus berbunyi padahal itu dapat menimbulkan kesan Lebih lanjujt film tersebut bercerita tentang keluarga yang monoton sehingga penonton jenuh. Sarannya, back sound origimendapat bantuan dan rekonstruksi rumah. Seorang perempuan nal seperti bunyi kicauan burung saat wawancara bisa masuk (istri) sebagai korban gempa juga sekaligus korban KDRT. Ia menghiasi film tersebut. harus rela menandatangani surat perjanjian untuk mengizinkan Lain halnya kritikan untuk film yang dibuat Rabernir, suaminya poligami kalau ia iangin mendapatkan uang dana karena sejak awal Rabernir tidak menggunakan narasi pada rekontruksi tersebut. filmnya, kelemahannya film tersebut sepertinya meloncat-loncat Permasalahan semakin meruncing, tidak hanya terkanan dan belum mampu menggambarkan apa yang dia maksud. Selain dari suaminya tetapi juga ia sebagai perempuan mengalami itu sama halnya dengan film Didik, tidak ada teks untuk kekerasan structural. Kekerasan tersebut yakni tekanan-tekanan mengartikan bahasa Jawa yang banyak mendominasi film dari tetangga atau RT setempat untuk menandatangani surat tersebut.(may)

Pada Newsletter edisi 004 Agustus lalu, pada hal 3 terdapat kekeliruan keterangan foto. Foto kedua tertulis Peserta karnaval di Dusun warungpring, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, yang benar adalah Peserta karnaval di Dusun Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul. Demikian kekeliruan telah diperbaiki.

Kompetisi Penulisan Populer HIV/AIDS Khusus Odha Kerjasama Yayasan Mitra INTI dengan SANDAR Persyaratan: 1. Peserta adalah orang dengan HIV &AIDS 2. Peserta dapat memilih salah satu dari tema penulisan berikut: a. Beban Ganda Perempuan Positif HIV b. Narkoba dan HIV dan AIDS c. Hidup dengan HIV dan AIDS d. Kesehatan Reproduksi dan HIV dan AIDS e. Pemberdayaan Orang dengan HIV dan AIDS f. Remaja dan HIV dan AIDS g. Stigmatisasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS h. LGBTQ dan HIV dan AIDS

i. j.

HIV dan AIDS di tempat Kerja Kanker Serviks, Perempuan Positif, dan HIV dan AIDS 3. Tulisan berupa artikel ilmiah, tinjauan pustaka, atau kisah hidup pribadi, keluarga, atau orang lain yang memiliki nilai inspirasi, pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS. 4. Untuk tulisan dengan kisah hidup pribadi, keluarga, atau orang lain ditulis dalam format narasi. 5. Karya tulis dibuat dengan gaya bahasa popular. Kisah yang diceritakan adalah kisah nyata, bukan rekaan, Bersambung ke halaman...9 Edisi: 005/September 2007 | 3

Analisis Info

BERITA PEMULIHAN EKONOMI PASCAGEMPA

BAGAIMANAKAH suratkabar melaporkan upaya pemulihan ekonomi pascagempa? Apakah berita suratkabar memberikan gambaran indikatif tentang kemajuan upaya pemulihan ekonomi pascagempa? Beberapa hari setelah gempa 27 Mei 2006, media massa melaporkan bahwa akibat gempa diperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta akan melambat. Dan yang paling berat dialami Kabupaten Bantul. Kerusakan paling parah akibat gempa terjadi di daerah tersebut. Selain dikenal sebagai daerah pertanian, di sana juga terdapat berbagai industri kerajinan. Kerusakan infrastruktur seperti pasar, pertokoan, sudah tentu menghambat transaksi jual - beli. Kerusakan bangunan pabrik, termasuk alat produksi dan bahan baku di dalamnya, menyebabkan kegiatan produksi berhenti. Sedang kerusakan jalan dan jembatan sudah tentu menghambat pengiriman barang dan pemasaran. Bagi pengusaha, ini merupakan pukulan berat. Produksi yang terhenti berakibat pada ketidakmampuan memenuhi order. Kerusakan jalan atau jembatan berakibat pada keterlambatan pengiriman barang. Dua hal yang berpotensi menyebabkan mereka kehilangan pembeli. Dengan kondisi itu, jelas mereka tak mampu menggaji karyawan, tak mampu membayar pajak, tak mampu mengangsur pinjaman ke bank. Berdasarkan survei Bank Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Ahamd Dahlan Yoyakarta, diperkirakan perlu waktu setahun untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Untuk dunia usaha, waktu pemulihan diperkirakan lebih cepat, sekitar 3 – 6 bulan. Perbedaan tersebut terjadi karena pengusaha lebih optimis. (Kompas, 6 Juni 2006).

Antara sebelum dan sesudah gempa Upaya pemulihan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Dengan demikian, sejauh mana upaya pemulihan pascagemp telah mencapai kemajuan, secara sederhana dapat digambarkan melalui perbandingan antara keadaan sebelum gempa dan kemajuan yang telah dicapai pada pascagempa.

4 | Edisi: 005/September 2007

Karena itu, jika kerusakan yang melumpuhkan ekonomi memerlukan pemulihan, tidak berlebihan untuk berharap bahwa kemajuan upaya pemulihan atas kerusakan tersebut muncul dalam laporan suratkabar. Pembaca misalnya ingin mengetahui apakah pemulihan dunia usaha bisa tercapai setelah 3 – 6 bulan sebagaimana diperkirakan. Keinginan pembaca tersebut bisa terpenuhi jika suratkabar melaporkan kemajuan upaya pemulihan dunia usaha semisal tiga bulan setelah gempa, atau enam bulan kemudian. Menyusun laporan semacam itu semestinya tidak lagi memusingkan jurnalis. Sebagaimana dapat disimak pada laporan berbagai suratkabar, tersedia data yang cukup tentang kerusakan di berbagai bidang, termasuk hasil survei sebagaimana dikutip di atas. Dengan demikian, tugas jurnalis selanjutnya adalah mengumpulkan fakta tentang apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut, seperti apa keberhasilan yang dicapai. Sebagai contoh, diberitakan bahwa di Provinsi DI Yogyakarta tercatat kerusakan di 12 ruas jalan dan 23 jembatan. Dari ruas jalan dan jembatan itu, 18 di antaranya berfungsi vital bagi kelancaran distribusi barang dan jasa. (Kompas, 29 Juni 2006). Itu berarti, kerusakan ruas jalan dan jembatan yang berfungsi vital itu akan melumpuhkan roda ekonomi. Bagi jurnalis yang hendak melaporkan kemajuan upaya pemulihan di bidang ekonomi, maka salah satu persoalan yang bisa diungkap adalah sejauhmana kerusakan ruas jalan dan jembatan yang berfungsi vital tersebut telah diperbaiki, serta apakah perbaikan itu telah mampu melancarkan kembali kelancaran distribusi barang dan jasa. Memang, upaya perbaikan ruas jalan dan jembatan bukanlah perkerjaan sim salabim ala tukang sulap. Perbaikan ruas jalan dan jembatan memerlukan waktu. Akan tetapi, bagi dunia usaha yang disebut lebih optimis itu serta ingin semua selesai serba cepat, kecepatan upaya perbaikan ruas jalan dan jembatan itu diharapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, jika dunia usaha diperkirakan memerlukan waktu pemulihan sekitar 3 – 6 bulan, maka ruas jalan atau jembatan diharapkan bisa selesai saat bersamaan atau bahkan lebih cepat.

Analisis Info Dalam konteks seperti itulah laporan periodik jurnalis yang menggambarkan kemajuan upaya pemulihan mempunyai arti penting. Dunia usaha memerlukan informasi itu agar dapat merencanakan kegiatan bisnisnya. Jika perbaikan belum juga selesai, mereka memerlukan penjelasan mengapa, dan seberapa lama harus menunggu. Laporan semacam itu sekaligus menjadi kontrol terhadap upaya pemulihan itu sendiri, entah karena terlalu lambat atau salah urus, atau terlalu terlalu terfokus ke hal lain. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah jurnalis tentang upaya pemulihan ekonomi pascagempa memenuhi kebutuhan seperti itu, dan muncul secara periodik untuk menggambarkan kemajuan yang telah dicapai?

Laporan Sporadis Menjelang peringatan setahun pasca gempa, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X diberitakan memberi penilaian bahwa pemulihan pascagempa terutama di bidang fisik berlangsung cepat. Bahkan dinyatakan bahwa dibanding upaya serupa di daerah lain seperti Aceh, pemulihan di DI Yogyakarta lebih cepat. Berita tersebut juga disertai keterangan Gubernur tentang upaya pemulihan non-fisik, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainya. Menyertai tulisan, ditampilkan tabel kemajuan pemulihan di berbagai bidang, ditunjukkan melalui angka kerusakan, anggaran, serta jumlah yang telah tertangani (Kompas, 23 Mei 2007). Salah satu hal yang menarik dalam tabel itu adalah angka yang menunjukkan jumlah pasar tradisional yang rusak akibat gempa di lima daerah tingkat II Provinsi DI Yogyakarta dan jumlah yang telah tertangani. Angka dalam tabel menunjukkan belum semua pasar tradisional yang rusak telah tertangani. Sebagian angka dikutip di sini sebagai berikut: Kabupaten Bantul, jumlah yang rusak sebanyak 22, tertangani 7; Gunung Kidul (rusak 22, tertangani 4); Yogyakarta (rusak 13, tertangani 3). Pasar adalah infrastruktur penting di mana kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung. Timbul pertanyaan, mengapa setelah setahun, hanya sebagian kecil pasar tradisional di ketiga daerah tersebut yang berhasil diperbaiki. Apakah upaya pemulihan ekonomi melalui perbaikan pasar, tidak mendapat prioritas? Mungkin karena dana kurang? Lantas, jika jumlah pasar yang rusak itu belum tertangani, apakah masyarakat masih menggunakan pasar tersebut sebagai kegian jual-beli? Jika ternyata tidak, apakah kegiatan pasar dialihkan ke tempat sementara, sampai pasar selesai diperbaiki? Apakah di tempat sementara, transaksi jual-beli telah pulih seperti semula atau belum, yang misalnya bisa dibandingkan melalu jumlah dan jenis barang, jumlah pedagang, serta omset ? Pertanyaan serupa juga bisa diajukan untuk pasar yang telah tertangani. Begitu pula untuk sektor lain di bidang ekonomi seperti usaha kerajinan, mengingat berbagai sentra kerajinan banyak terdapat di wilayah yang terkena bencana gempa. Di Bantul, sebagai contoh, terdapat berbagai sentra kerajinan kulit, keramik, dan sebagainya, yang ketika gempa mengalami kerusakan parah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang tidak terjawab secara tuntas melalui laporan jurnalis tentang pemulihan ekonomi

pascagempa. Sejumlah suratkabar memang terus menerus melaporkan kemajuan upaya pemulihan pascagempa, termasuk kemajuan upaya pemulihan ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan atas berita tiga suratkabar (Kompas, Kedaulatan Rakyat, dan Solopos) yang diterbitkan antara Juni 2006 – Mei 2007, laporan tentang kemajuan upaya pemulihan ekonomi pascagempa lebih bersifat sporadis. Sporadis dalam arti tergantung isu yang dianggap menarik. Sebulan pertama pascagempa, selain memberitakan kesulitan dunia usaha akibat gempa yang menyebabkan mereka menghadapi ketiadaan modal, tidak mampu mengangsur kredit serta membayar pajak, berbagai suratkabar melaporkan geliat ekonomi di daerah bencana. Sebagai contoh, diberitakan bahwa pengrajin di Kasongan, Bantul telah mulai giat kembali, begitu pula pengrajin perak di Kotagede, serta pengrajin di sentra kerajinan lainnya. Laporan periodik, semisal sengaja dimunculkan sekali tiga bulan, untuk menginformasikan seperti apa kemajuan upaya pemulihan ekonomi melalui angka perbandingan, tidak ditemukan. Gambaran yang lebih lengkap dan mendalam hanya muncul pada laporan menjelang setahun peringatan pascagempa. Karena itu, mengapa tiba-tiba muncul data yang menunjukkan bahwa pasar tradisional yang rusak akibat gempa dan sudah tertangani ternyata berjumlah cukup kecil seperti dikutip terdahulu, sedang berita tentang perbaikan pasar tidak pernah terbaca sebelumnya, bis dikatakan merupakan buah kecenderungan jurnalis yang menulis laporan secara sporadis. Ada penjelasan lain yang bisa digunakan untuk memahami kecenderungan jurnalis tersebut. Jika dicermati isi berita tentang pemulihan pasca gempa, persoalan yang dominan dalam pemberitaan suratkabar adalah tentang pemulihan di bidang kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Berita tentang persoalan sekitar dana rekonstruksi sebagai bantuan untuk membangun kembali rumah warga korban gempa, menghiasi halaman suratkabar hampir sepanjang tahun. Begitu pula berita tentang pemulihan di bidang pendidikan. Sedang persoalan utang pemerintah terhadap sejumlah rumah sakit yang merawat korban gempa, misalnya, diberitakan berulang kali bahkan hingga tahun 2007. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan, dan Koperasi Bantul Drs Yahya, pemerintah daerah Bantul mengutamakan penggunaan keuangan daerah untuk membantu perawatan korban terluka akibat gempa, perbaikan rumah warga, dan pendidikan (Kompas, 3 Juni 2006). Dana bantuan untuk pemulihan ekonomi baru dipikirkan kemudian, setelah masalah pokok di atas tertangani. Pemerintah daerah setempat tidak mampu apabila diminta mengeluarkan dana untuk pemulihan ekonomi, harus ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, ketika pemerintah daerah mengutamakan upaya pemulihan pascagempa terhadap tiga bidang (kesehatan, perumahan, dan pendidikan), jurnalis juga memfokuskan pemberitaan tentang pemulihan ketiga bidang tersebut. Berita tentang kemajuan upaya pemulihan ekonomi pascagempa menjadi laporan sporadis. Itu terjadi tak lain dan tak bukan karena pemerintah dijadikan narasumber utama. (ron)

Edisi: 005/September 2007 | 5

Sumber Info

ABORSI: TINJAUAN HUKUM ISLAM

Pengantar Redaksi: Pada tanggal 4 September lalu, LP3Y mengadakan diskusi buku “Reintepretasi Hukum Islam tentang Aborsi”. Sebagai pembicara, hadir Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu anggota tim penyusun buku tersebut, kali ini beliau juga mendiskkusikannya dalam rangka sosialisaisi buku tersebut yang berkaitan dengan fatwa MUI. Berikut intisari makalahnya dan sebagian kecil proses diskusi. KETIKA bicara aborsi, erat kaitannya dengan: Pertama, larangan membunuh manusia,sementara agama Islam mengharamkan (melarang) tindakan membunuh manusia. Kedua, Proses kelahiran manusia (sejak kapan disebut embunuh manusia) Larangan membunuh manusia (anak), dalam alquran terdapat pada surah Al-An am (6):151 dan Al-Isra (17):31. Sedangkan proses penciptaan manusia terdapat dalamal-quran Al-Hajj (22):5, Al-Sajadah (32):7-9, Al-Qiyamah (75):37-40 dan Al-Mu’minun (23): 12-14. Dalam proses penciptaan manusia, dalam sunnah nabi, menurut hadis R. Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa proses pencipataan dalamrahim ibu selama 40 hari berupa nutfah (dalam tafsir klasik diartikan potongan darah yang membeku), kemudian alaqah dalam waktu yang sama, kemudian mudgah (dalam tafsir klasik diartikan potongan daging seperti telur) juga dalam waktu yang sama. Kemudian malaikat diutus untuk meniup ruh kepadanya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, rizki, usia,amal perbuatan dan bahagia atau celaka. Selanjtnya apabila nutfah telah melewati 42 hari, Allah mengutuskan malaikat untuk membentuk rupanya,menjadikan pendengarannya,penglihatnnya,kulit, dagingserta tulangnya. Kemudian malaikat bertanya wahai tuhan apakah dijadikan lakilaki atau perempuan. Dari adanya pemikiran di atas, timbul pertanyaan sekaligus masalah, sejak kapan disebut manusia dan sejak kapan disebut malkukan tindakan pembunuhan terhadap manusia (anak)?

6 | Edisi: 005/September 2007

Menjawab pertanyaan di atas bisa merunut dari al-Quran dan hadis yang menjelaskan proses penciptaan manusia dikaitkan dengan teori embriologi. Ditemukan beberapa kata kunci sebagai berikut: - min main mahin = air mani hina = spermatozoa - min main dafiq = air yang terpencar = ejakulasi - min nutfathin amsyaj = bertemu sel sperma dengan ovum = zigot - nutfatin fi qararin makin = air mani disimpan ditempat yang kokoh = morula yang kelak menjadi blastosis - alaqah = segumpal darah = menggantung atau melengket atau melekat (dari sudut kedoktera tidak dikenal segumpal darah, tetapi fase pembentukan blastosis yang melekat di dinding rahim yang dikenal dengan nidasi atau implastasi) - Mudgoh= daging (masalah sebab dalam istilah al-Quran daging adalah lahma) - Izoma = membentuk tulang (fase pembentukan tulang - Lahma = daging (tulang dibungkus denga ndaging) - Khalqan akhar = manusia dengan cirri-ciri istimewanya = ditiupkan ruh - Nafkhi al-ruh (meniupkan ruh) Kata kunci nafkh al-ruh diperdebatkan pemikir (ulama). Dri sisi istilah diartiartikan bermulanya kehidupan pda janin yang sebelumnya hanya merupakan zat yang belum memiliki al-hayat. Pandangan umum tentang pembunuhan terhadap janin dalamkandungan sejak kehamilan adalah haram sebab masuk melakukan pembunuhan kepada manusia. Namun dalam pandangan kritis, dengan memadukan teori penciptaan (proses) kelahiran manusia dalam Islam (al-Quran dan hadis) denghan ilmu kedokteran (embriologi) ditemukan kata ‘nafkhi al-ruh’ sebagai kata kunci untuk menyatakan dan batas awal disebut sebagai manusia. Berarti diketahui pula kapan disebutmelakukan pembunuhan terhadap manusia yang dilarang agam, yakni sejak ditiupkan ruh atau disebut makhkuk lain (khalaqan akhar), 40 hari.

Sumber Info Kesimpulan dari pemikiran di atas dengan demikian hokum aborsi haram sejak ditiupkan ruh, kandungan 40 hari, dan ini sesuai dengan keterangan hadist tersebut di atas. Kemungkinan pengecualian, aborsi boleh dilakukan: - ada ayat al-Quran yang mengharapkan agar meneruskan generasi berkualitas, Q. S. Al-Nisa (4):9 - karena ada uzur (1) darurat, atau (2) hajat. Kondisi darurat seperti perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut misalnya atau dalam keasdaan dimana kehamilan mengancam nyawa ibu. Hajat yang boleh diaborsi yakni janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang jika lahir kelak sulit disembuhkan, dan kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang. - Aborsi boleh sebelum umur janin 40 hari. Proses tanya jawab Diskusi: realita yang terjadi, banyak aborsi dilakukan setelah usia janin di atas 40 hari. Disebabkan kesadaran perempuan akan kerepnya rendah. - Kasus aborsi, biasanya korban akan sadar jika usia janin sudah membesar. - Implementasi fatwa MUI tersebut sangat sulit, karena fatwa tersebut belum mengakomodir permasalahan aborsi yang tinggi. Sebagai contoh angka aborsi yang tinggi bagi pasangan usia subur yang gagal KB. -

Ditanggapi dengan pernyataan: - saat ini memang baru pada sosialisasi masalah ini. Sebagai langakah awal, MUI memulai ini dengna berbagai penelitian dari teks al-Quran dan hadis MUI berusaha mempertimbangkan hal itu. Sehingga sebagai langkah awal ini pun sudah sangat sulit, tapi kritikan dari peserta merupakan masukan untuk melihat realita dan langkah ke depan untuk perbaikan fatwa-fatwa yang dibuat MUI. Seperti salah satu adagium dalam bahasa arab yang artinya, “Ketika selesai satu masalah,maka kita baru malihat kekurangannya.” Untuk mengetahui lebih lanjut berikut ini sebagian lampiran Fatwa Majalis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Pada buku “Reintepretasi Hukum Islam tentang Aborsi” halaman 279 berbunyi MUI:

2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua : Ketentuan Hukum 1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi) 2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah: 1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadiuj lanjut, TBC dengan ceverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnyayang harus ditetapkan oleh Tim Dokter. 2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwewenang yang didalamnya terdapat anatara laian keluarga korban, dokter, dan ulama. c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 3. aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapata mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 12 Rabi’ul Akhir 1426 H 21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA,

MEMUTUSKAN Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI Pertama : Ketentuan Umum 1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

Ketua

K.H. Ma’ruf Amin

Sekretaris

Hasanudin

Edisi: 005/September 2007 | 7

Spesial Info

MEWASPADAI RESENTRALISASI RADIO SIARAN

MEMASUKI bulan September 2007, bulan yang diperingati sebagai hari radio di Indonesia, fenomena yang mirip RRI di zaman Orde Baru, kini mulai tampak menggejala di lingkungan radio siaran swasta (private stations) Indonesia. Di setiap pagi, siang hingga malam hari, siaran regular yang sebelumnya diisi dengan muatan lokal yang cukup kental sejak intonasi penyiar hingga interaksi pendengar, kini mulai hilang dan berganti dengan muatan interaksi radio model jaringan yang kental. Contohnya dapat kita simak berikut: “Profesional muda yang ada di Yogya, Semarang, Surabaya, Jakarta…….. saat ini waktu menunjukkan pukul… untuk Padang, Yogyakarta, Jakarta”. Atau “Oh ya, listeners, kita akan terima sms nih,…oh ya dari Bandung….,dari Yogya….” Semakin hari semakin sulit kita temukan suara khas yang kental dengan dialek lokal di radio-radio jaringan, yang beroperasi di luar Jakarta, misalnya di Yogyakarta. Di kota yang padat penggunaan frekuensi radionya ini, terdapat sedikitnya tujuh radio jaringan antara lain Trijaya, Female, I-radio, Sonora, dan Prambors. Sepanjang hampir 24 jam siaran, radio lokal yang berafiliasi mengurangi jam-jam siaran yang menampilkan sosok penyiar dan materi siaran lokal hingga ke titik kritis mencapai 80 persen. Ini fenomena yang secara bisnis dapat dianggap sebagai konsekuensi logis dari berpindahnya pengelola radio dari pengusaha lokal ke pengusaha nasional. Akan tetapi yang menjadi soal adalah ketika konsekuensi itu berdampak buruk kepada aspek kenyamanan publik, sebagai pihak yang secara sah memiliki frekuensi radio siaran. Lokalitas radio siaran terancam tergerus oleh sistem siaran sentral yang mulai dikembangkan oleh sejumlah radio jaringan yang berpusat terutama di Jakarta. Fenomena ini dapat disebut sebagai resentralisasi atau pemusatan kembali materi siaran yang membahayakan bagi kepentingan publik setempat. Konsep radio pada dasarnya adalah lokal sebelum kemudian ia dapat melakukan aliansi atau berjaringan. Konsep jaringan diamini berbagai pihak dan ditoleransi dalam konteks demokratisasi radio sebagai media yang menggunakan ranah 8 | Edisi: 005/September 2007

publik karena beberapa hal. Pertama, ia tetap merupakan kombinasi antara pengelola SDM lokal dan pusat jaringannya. Kedua, ia tetap merupakan kombinasi bahan siaran antara pusat jaringan dengan lokal bahkan terjadi peningkatan kualitas materi siaran. Ketiga, ia memiliki studio produksi, tidak sekadar relai siaran dan menggunakan pendekatan lokal untuk meraih atensi. Beberapa persyaratan tersebut agaknya mulai dilanggar oleh pengelola radio jaringan sehingga –jika tidak dikritisi— akan menggeser secara de-facto dari konsep radio jaringan menjadi radio nasional, suatu konsepsi yang tidak dikenal lagi dalam regulasi penyiaran. Secara historis, radio swasta tumbuh dan berkembang sejak Orde Lama ditandai radio-radio di kampus UI, UGM dan UII. Radio siaran sempat mengalami perkembangan bisnis yang signifikan tahun 1980-1990-an tetapi perannya dominan sebagai media hiburan. Lahirnya TV swasta di pertengahan tahun 1990-an hingga sekarang menyebabkan radio komersial “kelimpungan” dan mengambil strategi berjaringan dengan grup media yang lebih kuat, tutup atau dihentikan izinnya. Regulasi yang “kosong” sejak awal reformasi 1998 menyebabkan booming jumlah radio di Indonesia, dari 670-an menjadi 1700-an buah stasiun. Format radio komersial di Indonesia lebih dominan radio dengan segmentasi anak muda, orang dewasa dan radio dengan segmentasi umum. Dengan kata lain masih relatif terbatas, belum mencerminkan diversitas. Format radio anak, radio perempuan (female) atau radio religi baru berkembang setelah reformasi 1998 terutama sebagai respon atas makin banyaknya radio siaran lokal yang beroperasi dengan format yang monoton. Belakangan format radio anak muda dan dewasa produktif makin dominan bukan oleh permintaan publik atau konsumen ditingkat lokal, tetapi lebih disetir oleh prinsip efisiensi yang terkait pengelolaan radio jaringan. Format radio di pusat jaringan yang dinilai lebih mapan otomatis mengganti format radio anggota jaringannya. Dalam UU 32/2002 disebutkan, radio siaran komersial memang dapat melakukan sistem jaringan secara bisnis. Sistem

Spesial Info lebih sehat, menjadikan SDM lokal dihargai menjadi broadcaster yang lebih profesional dengan standar pusat jaringannya khususnya standar Jakarta. Fenomena radio jaringan swasta komersial di Indonesia, merupakan proses alamiah dari merosotnya radio-radio lokal secara performance bisnis. Banyak radio swasta lokal yang akhirnya gulung tikar, dijual atau dibiarkan terbengkalai tak terurus. Pengusaha radio yang bervisi kuat dan bermodal besar kemudian melakukan intervensi berdasarkan nilai-nilai perusahaan yang dimiliki sebelumnya. Radio lokal yang tadinya sakit menjadi sehat secara perlahan-lahan dengan model subsidi pembiayaan. Antara pemilik lama dengan pemilik baru terjalin kesepakatan jual beli penuh atau pembagian saham kepemilikan dan pemilik baru memiki jumlah mayoritas untuk memastikan penguasaannya atas manajemen radio. Keberadaan radio jaringan positif karena khalayak sasaran lebih tajam dan luas, biaya operasional radio lebih efisien, komunikasi dengan biro iklan “satu pintu”. Ia akan menjadi negatif karena minimnya diversitas program yang menjadi hak pendengar untuk memperolehnya. Dominasi pusat jaringan atas jaringan anggotanya dalam program dan pengelolaan laba periklanan akan mempersempit akses individu poengusaha dan publik lokal mendapatkan haknya atas radio. Oleh karena itu kita semua wajib waspada dan lembaga terkait seperti KPI perlu memberikan warning keras. (Masduki)

ini lebih baik daripada siaran yang berskala nasional karena memiliki beberapa persyaratan. Pertama, merupakan bentuk koalisi yang memberi peluang pusat dan anggota jaringan untuk saling mensupport dalam bisnis dan isi siaran dengan komposisi yang relatif berimbang antara siaran pusat jaringan dengan siaran lokal. Radio lokal adalah radio yang hanya beroperasi di satu wilayah dan dimiliki oleh individu yang tidak memiliki radio lain dalam jaringan bisnisnya. Sedang radio jaringan memiliki empat pengertian: (1) radio yang berjaringan dalam sistem telekomunikasi dan berafiliasi kepemilikan kepada pusatnya sdeperti ABC dan RRI. (2) radio berbentuk “rap network”, hanya berjaringan dalam pemasaran program. (3) radio yang berjaringan dalam sindikasi program yang dibuat bersama atau salah satu pihak. (4) radio yang berjaringan dalam semua aspek diatas. Radio jaringan umumnya lahir dari tuntutan efisiensi produksi dan distribusi program. Dalam kajian komunikasi disebut prinsip konsonansi (program yang sama didengarkan lebih banyak orang di beberapa wilayah) dan messages multiplier (efek pesan program yang lebih meluas). Fenomena yang terjadi saat ini memang masih bisa ditoleransi sepanjang masih cukup tinggi isi siaran lokalnya. Akan tetapi dalam jangka panjang jika tidak diantisipasi akan mengubah peta media radio dari media lokal menjadi media sentralistik yang berbahaya bagi distribusi dan akses informasi publik lokal. Awalnya radio jaringan merupakan perkembangan bisnis yang baik karena ia bisa mengkonversi manajemen radio lokal

sambungan dari halaman...3 ○





6. 7.

8.

9. 10. 11.

























































terjemahan, saduran, atau jiplakan dan merupakan hasil karya sendiri bukan orang lain. Karya yang dikirimkan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan. Naskah diketik dengan komputer sepanjang 5 s/d 10 halaman A4, jenis huruf Times New Roman 11, spasi 1,5, margin kiri, kanan, atas, bawah, 1 inchi. Naskah dikirimkan dalam bentuk print out dan file (dalam CD) disertai dengan formulir pernyataan asli yang dapat diambil di sekretariat SANDAR atau didownlood di www sandarmais.org dan foto kopi KTP/ identitas diri. Mencantumkan nama serta lampirkan fotokopi identitas diri dengan jelas. Peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 naskah. Naskah yang masuk sepenuhnya menjadi milik panitia dan tidak dapat diikutsertakan dalam lomba lainnya.





12. Keputusan juri mengikat, tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak diadakan surat menyurat 13. Para pemenang diharapkan dapat hadir untuk menerima hadiah dan penghargaan pada peringatan Hari AIDS Sedunia yang diadakan SANDAR pada bulan Desember 2007. 14. Enam karya terbaik akan diterbitkan dalam bentuk buku oleh Yayasan Mitra INTI. Naskah dikirim ke Panitia Kompetisi Penulisan Populer HIV/AIDS, SANDAR. Rumah Sakit Kanker Dharmais Lantai Basement. Jl. Letjen. S. Parman, Jakarta Barat. Telp/Fax. 6221-56940929. E-mail: [email protected] Naskah paling lambat diterima pada tanggal 31 Oktober 2007 (cap pos)

Edisi: 005/September 2007 | 9

Info buku

KETERLIBATAN FEMINIS GERAKAN HAM

DALAM

Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal DALAM perkembangannya, dinamika hak asasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal manusia (HAM) telah me-ngantarkan kesadaran, Declaration of Human Rights (UDHR). kelompok tertentu yang didiskriminasi dan ditindas Peristiwa pembentukan UDHR itu (the voiceless) rentan diabaikan dalam proses dianggap sebagai penanda babak baru wacana pembuatan sebuah kebijakan. Mereka terutama HAM internasional.Hal itu berkaitan dengan adalah perempuan. Gerakan perempuan (feminis) fakta bahwa sebagai sebuah instrumen HAM, telah menyadari hal itu dan menempatkan gerakan UDHR lahir dalam kerangka PBB pasca Perang HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu Dunia II, untuk mensistematiskan dan ranah perjuangannya. mengkerangkakan HAM dalam konteks Untuk itulah, para feminis terlibat dalam internasional kemanudiaan menjadi isu utama berbagai gerakan HAM untuk memas-tikan bahwa saat itu. Itulah mengapa kemudian tanggal 10 manusia tidaklah homogen, tidak laki-laki, tidak Desember kini biasa diperingati sebagai Hari dewasa; melainkan ada yang ber-tubuh perempuan, HAM Sedunia. anak, remaja, penyandang cacat, Adalah kenyataan, sejak berbeda warna kulit, berbeda ras dan Judul Buku : Pergulatan Feminisme dan HAM awal berdirinya PBB, wacana sebagainya. Dari semua itu, para Penulis : R.Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengenai masalah-masalah feminis bertanya, mengapa Penerbit : Institut Perempuan perempuan telah mengemuka. perempuan hilang dari HAM? Tahun : 2007 Misalnya dalam Pembukaan Demikianlan pintu masuk Tebal : vii + 175 (preambule) Piagam PBB pembahasan bagaimana sebenarnya akhirnya disetujui untuk kegelisahan fe-mi-nis terhadap HAM mencantumkan frasa “equal rights among men and women”. dalam buku ini, seperti dipaparkan sang penulis di halaman 3. Pencantuman kata women itu terjadi atas desakan dari kelompok Dari sana muncul pertanyaan lanjutan, sejauh manakah perempuan yang turut menandatangani Piagam PBB. pergulatan feminisme dan HAM? Apakah penegakan HAM Sebelumnya, frasa dalam pembukaan itu hanya berbunyi:”equal adalah tujuan akhir feminisme? Bagaimana sikap femi-nis rights among men” terhadap HAM termasuk instrumen HAM? Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1967 PBB Berawal dari sana, buku ini ditulis untuk menjawab mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi kegelisahan-kegelisahan itulah, buku ini ditulis dengan terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban perempuan penjelasan rinci berbagai proses dan sejarah lahirnya feminisme berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Enam tahun hingga pergulatan feminis dengan HAM. kemudian PBB membenuk tim khusus untuk menyusun rancangan Berbagai penjelasan dan pergulatan persoalan HAM dan sebuah konvensi. Bersamaan dengan itu kesadaran negara-negara perempuan itu, dalam buku ini disajikan dalam lima bagian, yakni dunia tentang diskriminasi terhadap perempuan mulai bertumbuh. pada Bab 1 berisi tentang CEDAW dan HAM, Bab 2 Feminisme Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi dan HAM, Bab 3 Penegakan Hak Asasi Perempuan di Indonesia, Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan atau ConvenBab 4 HAM untuk Perempuan: HAM untuk keadilan Sosial dan tion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Bab 5 berisi Kesimpulan. Disertai pula beberapa lampiran dokumen Women (CEDAW). Hingga 2 November 2006, terhitung 185 yang tentu saja berkaitan erat dengan HAM dan perempuan. negara, termasuk Indonesia, yang menjadi peserta CEDAW. Dalam kaitannya dengan sejarah, HAM dan perempuan, Dengan pemaparan seperti dicontohkan di atas, pembaca dipaparkan mulai dari dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa buku ini akan terus dibawa dalam kancah pemahaman bagaimana (PBB) 24 Oktober 1945 yang juga memaksudkan menjadi forum sebenarnya pergulatan dan keterlibatan feminisme terhadap dunia dengan kesetaraan posisi, suara dan kerempatan antar HAM selama ini. (awd) negara-negara di dunia, hingga ketika 10 Desember 1948 Majelis 10 | Edisi: 005/September 2007

Info buku

MENGGALI SUARA RAKYAT YANG TERSEMBUNYI tepat untuk berbagai persoalan yang dialami SELAMA lebih dari 30 tahun suara rakyat warga setempat. negeri ini terbungkam oleh rezim otoriter. Namun, sudah menjadi fakta sejarah, Ilustrasi yang ditampilkan pada bagian 2. misalnya, bukti nyata hal itu, yakni bagaimana bulan Mei tahun 1998 telah menjadi titik berawal dari persoalan ketersediaan air bersih balik bagi perjalanan bangsa ini. Suara rakyat tersalur melalui berbagai cara di di kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, masyarakat setempat –mayoritas adalah seantero Nusantara. Arus demokrasi nelayan— akhirnya sepakat membangun dan telah datang. Banyak yang terperangah, bagaimana mungkin kaum tertindas kini mengelola informasi yang dibutuhkan melalui radio komunitas. Keberhasilan masyarakat bisa kembali mendapatkan haknya dalam Kamal, dengan melahirkan semula buletin menyuarakan aspirasi mereka, Kamal Muara dan kemudian berkembang Dengan berbagai cara, rakyat dengan dibangunnya Radio Komunitas Kamal menyuarakan pendapatnya, mengelola, Muara, sebagai media yang beroritentasi pada mengorganisasi informasi sesuai kebutuhan pemenuhan kebutuhan informasi dan mereka. Salah satu yang dikerjakan komunikasi warga setempat. itu adalah dengan membangun ra- Judul Buku : Media Rakyat dio komunitas (rakom). Sebagai Pembentukan rakom di Kamal Mengorganisasi Diri Melalui Informasi Muara, ternyata belajar dari wadah suara rakyat, kini radio Editor : Akhmad Nasir, Ade Tanesia, Imam keberhasilan rakom di Desa komunitas telah tumbuh pesat di Prakoso, Mulya Amri berbagai daerah. Sesuai Penerbit : Combine Resource Institution bekerja Timbulharjo, Bantul yang lebih dulu ada pada awal tahun 2000. kebutuhan rakyat di daerah sama dengan The Ford Foundation tertentu, warga setempat Tebal Awalnya hanya buletin yang : viii + 184 mengelola institusi yang Tahun dicetak 75 eksemplar. Ternyata buletin : 2007 orientasinya jauh dari kepentingan disambut hangat warga state oriented dan market oriented itu. Timbulharjo.Warga bisa mengetahui informasi dan persoalan yang sedang Ada dua istilah yang begitu melambung keterkenalannya di terjadi di sekitarnya melalui buletin yang terbit seminggu sekali, diedarkan tiap Jumat itu. Untuk memenuhi kebutuhan warga di 16 dusun desa itu, muka masyarakat, yakni kata pemberdayaan dan teknologi informasi dan komunikasi, terutama sejak era reformasi menggelinding. Seperti padaAgustus 2000 rakom bernama RadioAngkringan resmi berdiri. ditulis dalam bagian pendahuluan buku ini, dua bagian itu Salah satu ciri khas Radio Angkringan adalah acara Obrolan Angkringan yang berbentuk sandiwara radio, disiarkan secara dipaparkan terutama ditinjau dari berbagai praktek dan inovasinya. Demikianlah, buku ini memaparkan perkembangan, persoalan langsung. Tema yang diangkat adalah isu yang sedang menjadi dan pengalaman terutama menyangkut radio komunitas, dengan perhatian kebanyakan warga, misalnya masalah pendidikan, berbagai contoh rakom di berbagai daerah. Buku ini terdiri atas pertanian, keamanan hingga padamasalah politik. Setting tempatnya tujuh bagian, yakni bagian 1 pendahuluan, bagian 2 berisi hal ikhwal berupa warung angkringan, disiarkan sekali dalam seminggu. Masih banyak contoh yang diangkat dari berbagai daerah di bagaimana menyelesaikan persoalan warga, bagian 3 membangun good governance di tingkat lokal, bagian 4 mengembalikan kesenian Indoneisa mengenai keberadaan radio komunitas yang mampu tradisional ke tangan masyarakat pendukungnya, bagian 5 mewadahi kebutuhan warganya, dipaparkan dalam buku ini. Bagi warga masyarakat yang selama ini mungkin hanya mendengar kata memadukan beragam teknologi informasi, bagian 6 membangun kekuatan bersama dan bagian 7 bercermin menatap masa depan. radio komunitas, buku ini bisa dijadikan acuan jika berkehendak Radio komunitas dengan segala spontanitas dan kepekaan membangun radio komunitas, tentu saja hanya jika dilandasi adanya kebutuhan warga masyarakat setempat untuk mengelola informasi yang hanya bisa dikembangkan pengelolanya, yakni warga setempat, terbukti mampu memberikan solusi sederhana namun yang mereka butuhkan, bukan paksaan dari pihak manapun. (awd) Edisi: 005/September 2007 | 11

Profil

PENTINGNYA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI BERWAWASAN KESEHATAN YAYASAN Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dan Sosial (PSKKS) atau Center for Health Policy and Social Change (CHPSC) adalah suatu lembaga non pemerintah yang bekerja berlandaskan Pancasila dan tidak berafiliasi dengan kelompok agama maupun politik tertentu. Secara resmi PSKKS didirikan pada 15 Mei 2002 dengan tujuan untuk ikut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Para pendiri yayasan PSKKS adalah dokter dan ahli perilaku yang melihat pentingya perubahan dalam berbagai bidang di Indonesia terutama sistem kesehatan. Meski PSKKS baru berdiri pada tahun 2002, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan visi dan misi para pendirinya sudah dilaksanakan 5 tahun sebelumnya. Pada masa lalu, segala kegiatan terutama dalam bentuk penelitian dan pengembangan dilaksanakan di bawah payung sebuah perguruan tinggi negeri. Saat ini segala kegiatan PSKKS seutuhnya merupakan upaya masyarakat dan secara organisatoris tidak memiliki kaitan dengan institusi pemerintah manapun. Adapun visi PSKKS adalah menjadi mitra profesional dan terpercaya untuk mencapai tujuan Kesehatan bagi Semua, dengan memberikan kesempatan keterlibatan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok minoritas. Sedangkan misi PSKKS antara lain, mengembangkan model dan konsep-konsep pembangunan terutama bidang kesehatan, menjalin jejaring kerja pada lingkup mikro, makro dan global serta memanfaatkannya untuk pembangunan yang mendukung upaya pencapaian kesejahteraan. Hingga saat ini, lembaga yang pernah bekerja sama dengan para profesional di yayasan PSKKS di antaranya: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, WHO (Worid Health Organization), Asian Development Bank, World Bank, The British Council, The Ford Foundation, USAID/Namru-2/US Embassy, beberapa universitas negeri dan Pemerintah Daerah berbagai wilayah. Yayasan PSKKS juga terlibat penelitian dan pengembangan regional dan internasional.

Beberapa Kegiatan PSKSS Dalam konteks masalah reproduksi perempuan dan kondisi perempuan di Indonesia, PSKKS melakukan penguatan sistem dengan menyusun modul sensitisasi gender dan 12 | Edisi: 005/September 2007

menyelenggarakan pelatihan bagi kepolisian dan legislatif, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. PSKKS juga memfasilitasi pengembangan Puskesmas Ramah Remaja (PRR) melalui kerjasama intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan pihak-pihak yang terkait. Tujuannya adalah meningkatkan akses perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok usia pada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi lebih yang terintegrasi. Dalam hal penyakit menular, Yayasan PSKKS (CHPSC) telah melakukan penelitian tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan perilaku dan sistem kesehatan dari penyakit menular.

Sebagai anggota Jejaring Dalam Program terintegrasi pemulihan Ekonomi Sosial budaya Pasca Gempa Bantul ini, PSKKS/CHPSC merupakan bagian dari anggota jejaring yang mengampu bidang kesehatan utamanya demam berdarah. Program ini dilatarbelakangi oleh perubahan paska gempa, yang berpotensi terhadap peningkatan penyediaan perindukan vektor pembawa penyakit Demam Berdarah. Penyakit ini merupakan penyakit endemis dan masih merupakan ancaman yang setiap saat bisa berkembang menjadi wabah. Partisipasi masyarakat dan generasi muda merupakan kunci bagi pencegahan penyakit, sehingga keluarga terbebas dari katastrofi dan mengalami pemiskinan akibat biaya rawat inap anak-anak yang terjangkit Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue. Anak-anak paling banyak menjadi korban yaitu sekitar 57,46% dari seluruh penderita, karena itu partisipasi anak-anak untuk mencegah penularan di sekolah dan rumah serta lingkungan mereka perlu ditumbuhkan dan dipelihara. Dalam program jejaring, Yayasan PSKKS (CHPSC) bersama sistem kesehatan setempat memfasilitasi warga ke-5 dusun untuk mengembangkan upaya pencegahan DBD melalui pengecekan jentik di sekolah/rumah masing-masing. Tujuannya adalah mewujudkan dusun bebas jentik dan bebas demam berdarah. Jika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tetang PSKKS/ CHPSC silakan kunjungi website: www.chpss.org atau ke alamat: GRHA YUDISTIRA, Jl. Kaliurang Km. 10 Gg. Yudistira No.898 RT. 01 RW.09, Dukuh Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta 55581. Telp/fax + 62-274-883528.

Related Documents

Edisi September 07
December 2019 19
Edisi September
June 2020 9
September 07
October 2019 29
Edisi November 07
December 2019 25
Edisi Desember 07
December 2019 25