Drn Dalam Konteks Legal

DEWAN RISET DAERAH (DRD) MENURUT UU NO 18 TAHUN 2002

Dalam rangka memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian kemandirian

tujuan dalam

negara,

serta

meningkatkan

memperjuangkan

daya saing

kepentingan

negara

dan

dalam

pergaulan antar bangsa, Indonesia telah menetapkan UU No 18 tahun 2002. Undang-undang ini mengatur tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, antara lain mengenai fungsi dan peran

pemerintah,

baik

pusat

maupun

daerah

dalam

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan penerapan iptek. 2. Peran DRN dan DRD Menurut UU No 18/2002 Pasal 18 dan 19 UU No 18/2002 menyatakan bahwa Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek yang dituangkan sebagai “kebijakan strategis pembangunan nasional iptek”. Salah satu kewajiban Menteri (Riset dan Teknologi) adalah mengkoordinasikan perumusan “kebijakan strategis pembangunan nasional iptek”

dengan mempertimbangkan segala masukan dan

pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Lebih lanjut dalam konteks daerah, Pasal 20 dalam UU No 18/2002 menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan pembangunan daerah iptek yang dituangkan dalam “rencana strategis pembangunan iptek di daerah”. Seperti halnya di tingkat nasional, Pemerintah Daerah juga dalam merumuskan kebijakan strategis ipteknya harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Diberlakukannya beberapa undang-undang, yakni UU No 17 tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara,

UU

No

1

Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

tahun

2004

tentang 1

Pembendaharaan Negara, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebabkan adanya perubahan cukup besar dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dalam

sistem perundangan yang baru tersebut, iptek bukan lagi sebuah sektor tersendiri, oleh karena itu arah dan warna pembangunan nasional iptek sangat ditentukan oleh rencana strategis (renstra) yang dibuat oleh masing-masing unsur kelembagaan iptek milik pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional, maka pembentukan DRD sebagai suatu

pranata

yang

dibentuk

oleh

Pemerintah

Daerah

adalah

pengejawantahan upaya untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat tugas dan peran yang diembannya, keberadaan DRD memiliki arti strategis yang sama dengan DRN di tingkat pusat. Seperti halnya DRN, DRD merupakan sebuah organisasi non struktural yang bersifat normatif sehingga DRD bukan merupakan badan pelaksana serta

sama

sekali

pengembangan.

bukan

merupakan

Keberadaan

DRD

lembaga antara

lain

penelitian justru

dan untuk

memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. Oleh karena itu jalinan kerjasama dalam bidang iptek antara keduanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lebih mengarah kepada saling melengkapi untuk kepentingan kedua belah pihak. DRD juga merupakan lembaga yang bertugas memberikan masukan kepeda pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka: (a) pemetaan kebutuhan iptek; (b) mencari, memenuhi, merumuskan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki; (c) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek; (d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek. Karena perannya yang sentral dalam membangun kapasitas iptek di daerah, DRD sangat diharapkan dibentuk di seluruh daerah otonom Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

2

dengan tetap memperhatikan aspek sumberdaya manusia yang tersedia dan dapat diandalkan. Terminologi pemerintah daerah menurut UU No 18/2002 adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan menurut UU No 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah terdiri atas propinsi, kabupaten dan kota. Mengacu kepada aturan tersebut, maka pembentukan DRD dapat dilakukan pada tingkat propinsi, dan kabupaten atau kota. Pembentukan DRD diserahkan sepenuhnya kepada daerah masingmasing, namun dianjurkan agar pembentukan (dan keberadaannya) dikukuhkan dan diatur oleh suatu peraturan daerah. Secara organisasi DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

LEMBAGA IPTEK NASIONAL

PEMERINTAH

PUSAT

LPND RISTEK

DRN

SWASTA

DAERAH

DRD

LITBANG DAERAH

LITBANG SWASTA

PERGURUAN TINGGI

LITBANG DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAERAH PERGURUAN TINGGI

Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

3

Gambar 1. Posisi DRN dan DRD dalam Peta Kelembagaan Iptek Nasional

Secara nasional, DRD bukan merupakan bagian atau subordinasi dari DRN, karena pada prinsipnya DRN dan DRD bersifat independen. Hubungan DRN dengan DRD diatur dalam penjelasan pasal 19 UU No 18/2002, yakni DRN merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan iptek di Indonesia. Dewan ini merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek serta memberikan berbagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan startegis pembangunan nasional iptek. Untuk mewakili semua kepentingan, keanggotaan DRN mencakup perwakilan dari DRD. Peran DRD, sebagaimana DRN, sangat strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek. DRD merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan iptek di daerah.

DRD juga berfungsi untuk mendukung

pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerahdaerah lain serta mewakili daerah di DRN. Di samping itu, DRD juga dapat berperan sebagai brain trust dan sounding board untuk menguji kebijakan

iptek,

mengedepankan diprioritaskan,

moral

support

permasalahan

untuk

penguasaan

mendukung iptek

gagasan

yang

perlu

dan bahkan sebagai pressure group untuk mendukung

program-program pengembangan iptek di daerah. Keberadaan perwakilan DRD sebagai anggota DRN akan memiliki peran yang sangat penting bagi upaya masif pelaksanaan pembangunan iptek nasional. Sesuai dengan tugas yang dicantumkan dalam UU No 18/2002, DRD juga berperan sebagai agen pembangunan iptek di daerah. Melalui keberadaan perwakilan DRD di DRN informasi strategi pembangunan nasional iptek akan secepatnya sampai di daerah. Informasi yang diperoleh dapat dielaborasi oleh masing-masing daerah menjadi bahan Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

4

masukan kebijakan pemerintah daerah, yang pada gilirannya juga menjadi feedback bagi kebijakan pembangunan iptek nasional. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya arus informasi dua arah, sehingga disparitas pembangunan iptek antar daerah dengan pusat serta antar sesama daerah dapat dikurangi.

Lebih daripada itu, anggaran yang dimiliki

Pemerintah pusat saat ini untuk membiayai pembangunan iptek sangat terbatas, karena sebagian besar angaran nasional telah disebar ke masing-masing daerah. Melalui DRD, sebagai agen pembangunan iptek di daerah, penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan iptek nasional dapat lebih optimal. Saat ini jumlah DRD di tingkat propinsi yang telah terbentuk relatif masih sedikit,

demikian juga untuk tingkat kabupaten/kota jumlahnya masih

sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan UU No 18/2002 dan Perpres No 16 tahun 2005, anggota DRN di antaranya adalah perwakilan dari DRD. Hal ini mengindikasikan bahwa menurut undang-undang dan peraturan yang ada, seluruh DRD memiliki hak untuk mengutus perwakilannya sebagai anggota DRN. Keberadaan perwakilan DRD tersebut di DRN dapat dioptimalkan perannya dalam rangka membangun jaringan lembaga iptek nasional. Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh DRD, apabila kedudukannya sebagai anggota DRN benar-benar aktif. Mengingat sangat tersebarnya letak geografis daerah, maka pengertian keaktifan DRD sebagai anggota DRN bukan berarti secara fisik harus selalu hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh DRN. Dalam rangka membangun dan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan anggota DRN dari unsur DRD, DRN dapat membangun suatu mekanisme komunikasi secara virtual. Sehingga seluruh informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh DRN (melalui hasil rapat Badan Pekerja atau Komisi Teknis) dapat diketahui oleh seluruh anggota, terutama dari unsur DRD. Anggota DRD hanya hadir secara fisik apabila ada sidang paripurna DRN atau apabila diperlukan dalam membahas isu-isu yang sangat relevan, misalnya isu mengenai pembangunan iptek di daerah. Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

5

3. Penutup Merupakan sebuah momentum bagi DRN untuk membantu pemerintah dalam rangka membangun jaringan iptek nasional melalui keberadaan DRD sebagai anggota. Seperti disadari bersama, jaringan kelembagaan iptek nasional saat ini masih belum secara optimal mampu memberikan kontribusi bagi penyebaran iptek ke pelosok daerah. Diharapkan keberadaan DRD dapat menjadi poin penting, bukan hanya bagi daerah bersangkutan melainkan juga bagi kalangan iptek nasional. Koordinasi dan komunikasi antara DRN dan DRD sangat penting dilakukan terus menerus untuk dapat menyamakan persepsi visi,

misi, serta strategi

pembangunan iptek nasional. Melalui kedudukan DRD di DRN lah akses untuk koordinasi dan komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis. Untuk mendukung terjadinya koordinasi dan komunikasi tersebut, DRN perlu membangun suatu mekanisme kerja yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota.

Asistensi Pembentukan DRD Kabupaten Bangka Selatan, 2006

6