Dok.e-lelang Jl Pandean-komplang-final.pdf

1

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Metode e-Lelang [Umum/Pemilihan Langsung] dengan Pascakualifikasi -

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA KABUPATEN NGAWI

2

D O KUME N P E NGADAAN Nomor: 027/040.02/ULP-II.07/404.021/2017 Tanggal : 1 Maret 2017

untuk Pengadaan PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG (LANJUTAN)

Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017

3

BAB I. UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Pekerjaan Konstruksi HPS HEA Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) LDP LDK Pokja ULP

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; : Harga Perkiraan Sendiri; : Harga Evaluasi Akhir; : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; : Lembar Data Pemilihan; : Lembar Data Kualifikasi; : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja; TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri; PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over; FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over; LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE; Form Isian : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk Elektronik grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi; Form Isian : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang Elektronik Data digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan Kualifikasi mengirimkan data kualifikasi; E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”. C. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. D. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan. E.

Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

4

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE

5

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan

1.1

Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2

Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta [Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung]

3.1

Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.

3.2

Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.

3.3

Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

6

4.3

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/PPK.

5.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; e. PA, PPK, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.3

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan 6.1 Produksi Dalam Negeri

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.

6.2

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

7

6.3

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

6.4

[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.]

7. Satu Penawaran Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Tiap Peserta kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan

8.1

Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2

Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. Daftar Kuantitas dan harga; h. Tata Cara Evaluasi Penawaran; i. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran untuk e-Lelang ; 2) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ; 3) Dokumen Penawaran Teknis; j. Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Pelaksanaan; 4) Jaminan Uang Muka; 5) Jaminan Pemeliharaan.

8.3

Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

8

9. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

10.1

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

10.2

Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3

Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.

10.4

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggun oleh peserta.

10.5

Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

10.6

Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

10.7

Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

10.8

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).

10.9

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10.10

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11.1

Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.2

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

11.3

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

11. Perubahan Dokumen Pengadaan

11.4

9

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

11.5

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.6

Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

11.7

Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

14. Bahasa Penawaran

15. Dokumen Penawaran

13.1

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2

Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14.1

Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3

Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15.1

[Dalam metode penyampaian penawaran dokumen Penawaran meliputi]: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; dan 3) total harga penawaran. b. Daftar kuantitas dan harga ; c. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) Metode pelaksanaan pekerjaan ; 2) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO); 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan ; 4) Spesifikasi teknis; 5) Daftar Personil Inti; 6) Menyampaikan Surat Dukungan AMP / Hotmix d. Data Kualifikasi.

15.2

Dokumen Penawaran Kualifikasi, Administrasi dan Teknis yang

10

disampaikan meliputi: 1) Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan: 1) Tanggal; dan 2) Masa berlaku penawaran; 2) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: a) Metode pelaksanaan pekerjaan ; b) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO); c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan ; d) Spesifikasi teknis; e) Daftar Personil Inti; f) Menyampaikan Surat Dukungan AMP / Hotmix 3) Data kualifikasi (diinputkan melalui form isian elektronik data kualifikasi). 16. Harga Penawaran

16.1

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

16.2

Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

16.3

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

17.1

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.1

Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian Data Kualifikasi

19.1

Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

19.2

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

20.1

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan

20. Pakta Integritas

11

20.2

mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 21. Penyampulan 21.1 [Untuk metode 1 (satu) file] dan Penandaan 21.1.A) File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri Sampul dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/ Penawaran dienkripsi yang terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga. 21.1.B) File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 21.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE. 21.1.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE 22. Pemasukkan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan

12

d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya. 22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]: 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo. 2) Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo. 3) peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 4) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian

dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

24. Penawaran Terlambat

23.1

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.

23.2

Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; atau c. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

23.3

Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

23.4

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

23.5

Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim.

13

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. Pembukaan Penawaran

25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan. 25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (dideskripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan 25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurangkurangnya memuat: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/ gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.. 25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memasukkan penawaran.

26. Evaluasi Penawaran

26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]: 26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan 5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran

14

sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.]

b [untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 3) hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran] 26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 26.1.C) [apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.] 26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah. 26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi. 26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

15

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan. f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.4 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol)); 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan b) bertanggal. 3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; c. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)]; d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.5 Evaluasi Teknis: 26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur] a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:

16

d. e.

f. g.

h. i. j.

1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) Surat Dukungan AMP / Hotmix sesuai dengan yang dipersyaratkan; Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP ; apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

26.6 Evaluasi Harga: 26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : a. untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga

17

satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan 5) Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;] b. untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 3) Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumpsump tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran 26.6.A.2) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 26.6.A.3) Apabila semua total harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 26.6.A.4) Untuk evaluasi dengan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis, pelaksanaan evaluasi penawaran harga dilakukan oleh Pokja ULP terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik. 26.6.A.5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. 26.6.B) Evaluasi Harga 26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a. [Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan:] 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dengan ketentuan: a. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dan harga;

18

b.

apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang.

2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) [untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;] 2) [klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;] 3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan c) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja ULP dengan Penyedia. 26.6.B).2) [Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan: a. rumus penghitungan sebagai berikut:  1  HEA     HP  1  KP  HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; c. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.]

26.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat

19

melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;] 26.6.B).4) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan 27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]

27. [Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga]

27.6.C)

Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan.

27.6.D)

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.E)

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27.6.F)

Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah.

27.1

[Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).

27.2

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.

27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan terhadap peserta yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dimulai dari urutan peringkat penawaran terendah, apabila tidak terjadi kesepakatan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilanjutkan pada peserta urutan berikutnya sampai dengan mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan; c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum; d. [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS] 27.4

Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]

20

28. Evaluasi Kualifikasi

29. Pembuktian Kualifikasi

28.1

Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

28.2

Evaluasi formulir isian kualifikasi menggunakan metode sistem gugur.

28.3

[Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/ KSO)].

28.4

Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.

28.5

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, kecuali peserta perorangan; 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2015/2016); 5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 7) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS ; 8) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP),

28.6

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

28.7

Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

28.8

Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

29.1

Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)

29.2

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

29.3

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.

dilakukan

dengan

21

30. Berita Acara Hasil Pelelangan

F.

29.4

Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

29.5

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

29.6

Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.

29.7

Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

29.8

Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam.

29.9

Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam.

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masingmasing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

PENETAPAN PEMENANG

31. Penetapan Pemenang

31.1

Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.

31.2

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

22

31.3

Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

32. Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.

33. Sanggahan

33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/PPK dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan langsung) setelah menerima surat sanggahan. 33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline); b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja ULP; atau c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG 34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

34.1

34.2

34.3

Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir. PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

23

35. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

34.4

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.

34.5

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

34.6

Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/PPK setelah mendapat laporan dari PPK.

34.7

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [4 (empat) hari kerja untuk pemilihan langsung)] setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.

34.8

Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

34.9

SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal.

34.10

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PPK sependapat dengan PA, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/PPK sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/PPK memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/PPK memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

34.11

PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

35.1

Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE

35.2

Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

24

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL 36. Pelelangan Gagal

37. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

36.1

Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti terjadi persaingan tidak sehat; d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS;] e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunanya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2

PA/PPK menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. PA/PPK sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau PPK, ternyata benar].

36.4

Setelah pelelangan dinyatakan gagal, memberitahukan kepada seluruh peserta.

37.1

maka

Pokja

ULP

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, PA/PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain: a. kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. adanya persyaratan yang diskriminatif; c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;

25

d. spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang; e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah; f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau g. kecurangan dalam pengumuman. 37.2

Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasi menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.

37.3

Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

37.4

Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut: a. melakukan pelelangan ulang, apabila : 1) [dalam Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS]; [dalam Kontrak Lump Sum, semua penawaran di atas HPS]; dan/atau 2) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. b.

apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam; c. apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang; d. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau pelelangan ulang; e. apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan atau sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar, maka dilakukan evaluasi ulang; f. apabila Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta; g. apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Kelompok Kerja ULP: 1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga) dan/atau melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru;

26

2) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam. h. apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut: 1) apabila PA, PPK, dan Kelompok Kerja ULP tidak terlibat KKN, maka Kelompok Kerja ULP : a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru. 2) apabila PA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/ atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN, kemudian Kelompok Kerja ULP pengganti: a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

i.

j.

3) dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan diantara para peserta, maka Kelompok Kerja ULP : a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat; b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya persekongkolan; dan c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya persekongkolan. 4) peserta yang terindikasi bersekongkol dikenakan sanksi digugurkan dalam proses pelelangan; 5) peserta yang terbukti bersekongkol dikenakan sanksi: a) dimasukkan dalam daftar hitam; dan b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) PA, PPK, dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN/persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat, kemudian: 1) Kelompok Kerja ULP pengganti mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga); dan 2) PA, PPK, dan/atau anggota Kelompok Kerja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pelelangan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut: 1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari

27

k.

3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau 2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan 3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka: 1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau 2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).

l.

Dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: 1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; 2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan 3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. m. Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf l) untuk dilakukan Penunjukan Langsung: 1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi; 2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau 3) PA/PPK mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain. n. PA/PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak/digugurkan/pelelangan dinyatakan gagal. I.

JAMINAN PELAKSANAAN

38. Jaminan Pelaksanaan

38.1

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak.

38.2

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).

38.3

Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;

28

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

J.

38.4

PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.

38.5

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

38.6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

PENANDATANGANAN KONTRAK

39. Penandatanganan Kontrak

39.1

Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

39.2

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

39.3

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

29

39.4

Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

39.5

PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

39.6

Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas (apabila ada); dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

39.7

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

39.8

Penandatanganan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draf kontrak memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.]

39.9

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

39.10

30

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1.

Pokja ULP

: Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Ngawi

2.

Alamat Pokja ULP

: Jl.Teuku Umar No. 12 Ngawi

3.

Website

: www.ngawikab.go.id

4.

Website LPSE

: lpse.ngawikab.go.id

5.

Nama paket pekerjaan

: Peningkatan Jalan Komplang (Lanjutan)

6.

Uraian singkat pekerjaan : Peningkatan Jalan Pandean - Komplang (Lanjutan) terdiri dari Pekerjaan Perkerasan ;

7.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh)Hari Kalender

Pandean

-

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana Alokasi Khusus (DAK)/APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017

C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

D. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : _______________________ Tanggal : _______________________ Waktu : ___________s.d _________ Tempat : _______________________

E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1.

Mata uang yang digunakan Rupiah

2.

Pembayaran dilakukan dengan cara : Pembayaran dilakukan sesuai hasil pengukuran bersama atas kapasitas pekerjaan yang sudah terpasang berdasarkan termijn

F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

I. PEMBUKAAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

31

J. DOKUMEN PENAWARAN

1.

2.

3.

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Jumlah Uraian Kualifikasi Orang Site Enginering Sarjana Strata Satu (S1)/D3 lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta berpengalaman 2 (dua) tahun memiliki minimal SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / Pelaksana Pekerjaan 1 Orang Jalan, dan atau STM/Sederajat berpengalaman 5 tahun , memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan. Pelaksana Sarjana Strata Satu (S1)/D3 lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta berpengalaman 2 (dua) tahun memiliki minimal SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / Pelaksana Pekerjaan 1 Orang Jalan, dan atau STM/Sederajat berpengalaman 5 tahun , memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan. Assiten Pelaksana STM Bangunan berpengalaman 5 (Tahun ) tahun atau SMU/Sederajat Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (Tahun) 1 Orang tahun memiliki SKT di bidang SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan Administrasi SMK/SMA Sederajat. Berpengalaman sekurang- 1 Orang kurangnya 2 (dua) tahun Daftar Peralatan Utama pelaksanaan pekerjaan: Jenis Peralatan Mesin Gilas Tyre Roller Asphal Sprayer Asphal Finisher Wheel Loader Concrete Vibrator Compressor Water Tank Tandem Roller Pompa Air Motor Grader Dump Truck

minimal

yang

Kapasitas 8 Ton 10 Ton 400 HP 30 HP 115 HP 5 HP 20 HP 2000 Ltr 8 Ton 10 HP 100 HP 4-5 Ton

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan : Tidak ada b. Alat : Tidak ada

diperlukan

untuk

Jumlah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

32

[diisi, “tidak ada” apabila tidak diperlukan] K. SANGGAHAN, PENGADUAN

1. 2.

3.

L. JAMINAN PELAKSANAAN

1. 2. 3.

M. JAMINAN UANG MUKA

N. JAMINAN PEMELIHARAAN

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. PPK Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b. PA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Inspektorat Kabupaten Ngawi Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Ngawi Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh)hari kalender sejak penandatanganan kontrak. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah].

1.

Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Nilai kontrak.

2.

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.

3.

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

1.

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pekerjaan Pertama.

2.

Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.

3.

Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah].

33

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi

B. Persyaratan Kualifikasi

Nama Pokja ULP

:

Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Ngawi

Alamat Pokja ULP

:

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi

Website

:

www.ngawikab.go.id

Website LPSE

:

lpse.ngawikab.go.id

Nama Paket Pekerjaan

:

Peningkatan Jalan Pandean - Komplang (Lanjutan)

1) peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa kontruksi / SIUJK Bidang Sipil dan Sertifikat Badan Usaha /SBU Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara yang masih berlaku; 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2015/2016); 5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 7) miliki Tenaga Ahli / Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi: Jumlah Uraian Kualifikasi Orang Site Enginering Sarjana Strata Satu (S1)/D3 lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta berpengalaman 2 (dua) tahun memiliki minimal SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / 1 Orang Pelaksana Pekerjaan Jalan, dan atau STM/Sederajat berpengalaman 5 tahun , memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan. Pelaksana Sarjana Strata Satu (S1)/D3 lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta 1 Orang berpengalaman 2 (dua) tahun memiliki minimal SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan /

34

Assiten Pelaksana

Administrasi

Pelaksana Pekerjaan Jalan, dan atau STM/Sederajat berpengalaman 5 tahun , memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan. STM Bangunan berpengalaman 5 (Tahun ) tahun atau SMU/Sederajat Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (Tahun) tahun memiliki SKT di bidang SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Pelaksana Pekerjaan Jalan SMK/SMA Sederajat. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

1 Orang

1 Orang

8) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS; 9) memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: Jenis Peralatan Mesin Gilas Tyre Roller Asphal Sprayer Asphal Finisher Wheel Loader Concrete Vibrator Compressor Water Tank Tandem Roller Pompa Air Motor Grader Dump Truck

Kapasitas 8 Ton 10 Ton 400 HP 30 HP 115 HP 5 HP 20 HP 2000 Ltr 8 Ton 10 HP 100 HP 4-5 Ton

10. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP),

Jumlah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

35

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) 1 (SATU) FILE)

(UNTUK

CONTOH [Kop Surat Badan Usaha] Nomor : Lampiran :

_______, _____________ 20___

Kepada Yth.: Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ngawi di Ngawi Perihal

: Penawaran Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi sesuai LDP ]

Sehubungan dengan pengumuman e-Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ [diisi sesuai LDP] sebesar Rp_______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan ______( .......................) hari kalender. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga,; 2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metode pelaksanaan pekerjaan ; b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO); c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan ; d. Spesifikasi teknis; e. Daftar Personil Inti; f. Menyampaikan Surat Dukungan AMP / Hotmix 3. Dokumen Kualifikasi. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. ......................,.................................2017 PT/CV..................................................

Nama terang Jabatan

36

B.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] 1. metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan]; 2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP]; 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP]; 4. spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu; 5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; dan 6. Menyampaikan Surat Dukungan AMP / Hotmix

37

C.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

38

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang sesuai dan untuk dan cantumkan nama] atas nama 2. Nama

: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang sesuai dan untuk dan cantumkan nama] atas nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

39

L . DATA ISIAN KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

40

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ___________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat

: ___________________________________

Telepon/Fax

: ___________________________________

Email

: ___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

41

A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha

: _____________________

2. Status

:

Pusat

Cabang

: _____________________ _____________________

Alamat Kantor Pusat 3. No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang

: : : :

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________

4. No. Telepon No. Fax E-Mail B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ : _______________ d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ C. Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. Identitas

D. Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha 4. Kualifikasi Usaha 5. Klasifikasi Usaha

: : : : :

Jabatan dalam Badan Usaha

_______Tanggal ______ __________ __________ ___________ ___________

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. No. Surat Izin _________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin

: _____________ Tanggal ________ : _______________ : _______________

42

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. Identitas

Persentase

Alamat

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________ b. Bukti Laporan Pajak Tahun : No. _______ Tanggal _______ terakhir G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No

Nama

Tgl/bln/thn lahir

1

2

3

Tingkat Pendidikan

Jabatan dalam pekerjaan

Pengalaman Kerja (tahun)

4

5

6

Profesi / keahlia n 7

Tahun Sertifikat / Ijazah 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

No.

1

Jenis Fasil itas/ Pera lata n/ Perl engk apa n 2

Jum lah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Status Kepemilikan/Dukungan Sewa

3

4

5

6

7

8

9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Ringkasan Lingkup Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

5

Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan

Kontrak

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

6

7

8

9

10

11

43

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaa n

Ringkasan Lingkup Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

1

Nama

Alamat/ Telepon

5

Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan

Kontrak

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terim a

7

8

9

10

6

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak

Progres Terakhir

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak (rencana) %

Prestasi Kerja %

5

6

7

8

9

10

L. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai

: __________ : __________ : __________ : __________

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]

44

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. II.

Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide). Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Landasan Hukum Pendirian Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir. C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha (Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia) Tabel izin usaha: 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi usaha. E.

Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F.

Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero. 2. Pajak: a. Diisi dengan NPWP badan usaha. b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. 3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Biding)]

45

G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I.

Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil.

J.

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). L.

Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS).

46

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A.

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS); 11. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a. KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs Npo

= =

Io Is

= =

Nilai pekerjaan sekarang Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulanbulan sebelumnya)

47

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; 12. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan Untuk usaha kecil: KP = 5 Untuk usaha non kecil: KP = 6 atau KP = 1,2 N N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO; B.

Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C.

Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundanganperundangan.

D.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E.

Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

48

BAB IX. BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________ “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan 1. Untuk penyedia perseorangan, maka: [____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _________ [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedia], selanjurnya disebut “Penyedia”] 2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”] 3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka: [Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________________[nama Penyedia 1]; 2. _________________________[nama Penyedia 2]; _____________dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”] MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

49

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

50

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] [jabatan]

[nama lengkap] [jabatan]

51

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. Ketentuan Umum 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/PPK yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.9

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.10

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13

Hari adalah hari kalender.

1.14

Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.15

Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

52

1.16

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.17

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.18

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.19

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

1.20

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

1.21

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.22

Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.23

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.24

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

1.25

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.26

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.27

Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.28

Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

53

1.29

Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4.1

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .

4.2

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam.

4.4

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/PPK.

4.5

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2

Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

5. Asal Material/ Bahan

54

6. Korespondensi

5.3

Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4

Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

6.1

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2

Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5

Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

55

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

14. Penemuanpenemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

B.1

15.1

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

56

18. Program Mutu

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil

17.2

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18.1

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2

Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

18.3

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19.1

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

19.3

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi : 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

19.4

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh selutuh peserta rapat.

20.1

Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

57

21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan

20.2

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil.

20.3

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21.1

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau manajemen kosntruksi/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22.1

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.

25.3

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

25.4

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

58

27. Perpanjangan Waktu

26.2

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27.1

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1

Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30.1

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30. Peringatan Dini

59

30.2

B.2

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/PPK untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.5

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

31.6

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

60

32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3

Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

34.1

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

34.3

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum.

34.4

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35.1

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

61

35.2

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1

e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.]

B.4

36.2

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

37.1

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2

Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

62

B.5

37.3

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.4

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

37.5

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.6

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.7

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

kahar

tetap

38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK. 39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.

63

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

40.2

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaiakn pekerjaan); d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

40.3

PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

64

41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]

42.1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. 42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila: a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 42.3 Penanganan kontrak kritis a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan (show cause meeting/SCM) 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM. 2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II. 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III. 5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan: 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:

65

a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau 3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal. 43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 45. Hak dan 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban: Kewajiban a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Penyedia dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

66

46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

47. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggungan dan Risiko

48.1

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

48.3

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

48.4

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49.1

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

49. Perlindungan Tenaga Kerja

49.2

49.3

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

49.4

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

67

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi

51.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

51.2

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

52.1

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52.2

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53.1

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

53.2

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

53.3

Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

53.4

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

53. Laporan Hasil Pekerjaan

68

54. Kepemilikan Dokumen

53.5

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.6

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.7

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumendokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

55. Kerjasama 55.1 Antara Penyedia dan Sub Penyedia 55.2

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.3

Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56.1

Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

56.2

Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

56.3

Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

56.4 56.5

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.

59. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajibankewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

69

60. Jaminan

60.1

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

60.2

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

60.3

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

60.4

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

60.5

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.6

Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.7

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

60.8

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

60.9

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 61. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); f. membayar uang muka (apabila diberikan); g. memberikan instruksi sesuai jadwal; h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/PPK (apabila ada).

62. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

70

63. Peristiwa Kompensasi

E.

63.1

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.

63.5

Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

63.6

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

63.7

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti dan/atau Peralatan

64.1

Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

64.2

Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

64.3

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

71

F.

64.4

PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

64.5

Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

64.6

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

64.7

Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak

66. Pembayaran

65.1

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

65.2

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

65.3

[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]

66.1

Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsurangsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

72

66.2

Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK; 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3

Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK. d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

73

67. Hari Kerja

67.1 67.2

68. Perhitungan Akhir

69. Penangguhan Pembayaran

67.3

Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68.1

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

68.2

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

69.1

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

69.2

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

69.3

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69.4

70. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

70.1

[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

70.2

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

70.3

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.

70.4

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

70.5

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

74

70.6

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

70.7

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

70.8

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

70.9

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK. 70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V =

Volume setiap dilaksanakan.

jenis

komponen

pekerjaan

yang

70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

75

G. PENGAWASAN MUTU 71. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

72.1

PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

72.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

73. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

75. Perbaikan Cacat Mutu

75.1

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

75.2

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4

PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

76.1

Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

76

76.2

Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

76.3

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

76.4

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.

76.5

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian Perselisihan

78. Itikad Baik

77.1

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

77.2

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

78.2

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

78.3

apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

78.4

Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

77

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi

B. Wakil Sah Para Pihak

Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK

:

Nama Alamat

: :

Telepon Website Faksimili e-mail

: : : :

Penyedia: Nama Alamat Telepon Website Faksimili e-mail

: : : : : :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi DWI MIYATNO W, ST Jalan Raya Ngawi – Cepu Km.3 Desa Ngawi Purba Kec/Kab. Ngawi 0351 748103 ngawikab.go.id 0351 748103 [email protected]

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK

:

Untuk Penyedia

:

Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada) C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

E.

Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender

F.

Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:.10 (sepuluh) Tahun tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

I.

Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

J.

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: __________

78

atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________

K. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________

L.

PPK akan memberikan fasilitas berupa : _________________

Fasilitas

M. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) / APBD Kabupaten Ngawi

N. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). [jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan (Termin/Bulanan/Sekaligus).

dilakukan

dengan

cara:

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: __________ Pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai:___% (______ per seratus) dari nilai peralatan dan/atau bahan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Pengajuan Permbayaran; 2. Bukti Pembayaran Pajak Galian C ; 3. Program Astek ; 4. Kwitansi ; 5. SSP dan Faktur Pajak ; 6. Laporan Prestasi Pekerjaan; 7. Berita Acara Pembayaran; P.

[Penyesuaian Harga]

1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh

_________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya] 2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _______ (perdagangan,

industri, impor, dll) sebesar_______ 3. Koefisien tetap adalah sebesar____________ 4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar__________]

Q. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: ________ (apabila ada)

79

R. Denda dan ganti rugi

1.

Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: __________________

2.

Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : ________________ hari sejak tanggal pemutusan kontrak [Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah]

3.

Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari ______________ [dari nilai kontrak/bagian kontrak yang terlambat]

4.

Ganti rugi dibayarkan ________________

5.

Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : ________________

kepada penyedia dengan

cara :

S.

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :_________ a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.] (dipilih salah satu)

T.

Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

80

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan - Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] - Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] - Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

81

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan Pokja ULP menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

82

BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

83

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/D/I] Nomor : __________ Lampiran : __________

__________, __ __________ 20__

Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/PPK K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst

84

B. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

85

Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

86

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

__________________ [Nama dan Jabatan]

87

Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

88

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

__________________ [Nama dan Jabatan]

89

Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

90

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama & Jabatan]

__________________ [Nama & Jabatan]

REKAPITULASI

NAMA PEKERJAAN PROP / KAB / KODYA LOKASI TAHUN VOLUME

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN : JAWA TIMUR / NGAWI : KEC. KARANGANYAR, KAB. NGAWI : 2017 : 3 x 680 m

URAIAN PEKERJAAN

NO.

A

JUMLAH HARGA

PEKERJAAN PERKERASAN

Jumlah PPN 10 % Jumlah Total Dibulatkan

Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………

2017 Dibuat Oleh, Penawar, PT / CV……………………..

Ngawi,

………………………….. Direktur / Direktris

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

NAMA PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / NGAWI LOKASI : KEC. KARANGANYAR, KAB. NGAWI TAHUN : 2017 VOLUME : 3 x 680 m

NO

A 1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN

PEKERJAAN PERKERASAN Pek. Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat ( Hampar Aspal ) Pek. LPA Klas A ( Normalisasi ) Pek. LPA Klas A ( Overlay ) Pek. Lapis Resap Pengikat / Prime Coats ( Aspal Cair ) Pek. Lapis Perekat / Tack Coats ( Aspal Cair ) Pek. AC - Base t = 6 cm Pek. AC - WC t = 4 cm Pek. Urugan Tanah Pilihan ( Berm )

ANALIS

Dihit Analisa EI-511 Analisa EI-511 Analisa EI-611a Analisa EI-612a Analisa EI-637a Analisa EI-635a T. 14a

VOLUME

1,000 52,550 197,000 985,000 628,500 118,200 188,550 131,000

SAT

ls m3 m3 ltr ltr m3 ton m3

HARGA SATUAN

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

JUMLAH PPN 10 % JUMLAH TOTAL DIBULATKAN

JUMLAH HARGA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

2017 Dibuat Oleh, Penawar, PT / CV……………………..

Ngawi,

………………………….. Direktur / Direktris

DAFTAR UPAH TENAGA KERJA

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TENAGA KERJA

UPAH TENAGA KERJA/HARI

KODE

Mandor Lapangan Mekanik Mekanik Pembantu Kepala Tukang Tukang batu Tukang Besi Tukang Kayu Tukang Cat Tukang Gali Operator Terlatih Operator Kurang Terlatih Pembantu Operator Supir Truck Sopir Personil Pembantu Sopir Buruh Tak Terlatih Buruh Semi Terlatih Buruh Terlatih

L - 03 L - 071 L - 072 L - 07 L - 04 L.08 L.06 L.02 L - 081 L - 082 L - 089 L - 091 L - 092 L - 099 L - 01 L - 103 L - 01

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

UPAH TENAGA KERJA/JAM

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

DAFTAR HARGA MATERIAL

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MATERIAL

Aspal Drum Aspal Curah Minyak Tanah / Karosene Bahan Timbunan Tanah Pilihan Batu Kali Baja Konstruksi Baja Tulangan Beton Polos Baja Tulangan Beton Ulir Batu Gunung Batu Pecah 10 - 15 cm Batu Pecah 07 - 10 cm Batu Pecah 05 - 07 cm Batu Pecah 03 - 05 cm Agregat Kasar 10 - 50 mm Agregat Halus 5 - 10 mm Agregat 5-10 & 10-15 Agregat 5-10 & 10-20 Batu Pecah 20 - 30 mm Batu Pecah 10 - 20 mm Batu Pecah 5 - 10 mm Batu Pecah 0- 5 mm LPA Klas A/Agregat A Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas Cat Jembatan/bron Gorong2 Buis beton Ø 20 cm Gorong2 Buis beton Ø 30 cm Gorong2 Buis beton Ø 50 cm Gorong2 Buis beton Ø 60 cm Gorong2 Buis beton Ø 80 cm Gorong2 Buis beton U 20 cm Gorong2 Buis beton U 30 cm Kapur Bakar Kayu begesting Kayu Bakar Kayu Untuk Perancah Kayu lokal

UNIT

KODE

kg kg lt m3 m3 kg kg kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bulan kg m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m3 m3 m3 m3

M-10d M-10 M- 11 M-050 M-13 M-165 M-167 M-167 u M-010 M-020 M-021 M-022 M-023 M-03 M-04 M-79 M-92 M-93 M-025 M-92 M-91 M. 26 M-090a

M-031 M-033

M-081 (M19) M-070 M-180

KETERANGAN

HARGA SATUAN

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

/jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Kerikil dari Galian Bukit/Petrun Kerikil Sungai Ayak Kerikil Sungai Tanpa Ayak Cat Tembok Cat Kayu Cat Besi Plamir Tembok Plamir Kayu Meni Minyak Cat Minyak Diesel / Solar Non Subsidi Minyak Diesel / Solar sub sidi Bensin / Premium Minyak Pelumas Stempet Pasir Kasar/Pasir Beton Pasir halus Filler Pasir Urug Tanah Tras Paku Sirtu tak diayak Semen PC Kawat Beton Kanstin Uk. 50 x 30 x 15 Kanstin Uk. 50 x 35 x 15 Paving Abu-abu 6 cm K. 300 Paving Abu-abu 8 cm K. 300 Uskup Abu-abu 6 cm K. 300 Uskup Abu-abu 8 cm K. 300 Batu Bata Minyak Begesting

m3 m3 m3 kg kg kg Ltr Ltr kg kg lt lt lt lt Kg m3 m3 kg m3 m3 kg m3 zak/50 kg kg bh bh m2 m2 Buah Buah Buah

M-011 M-012 M-014

M-090b M-090c M-183 M-184 M-184 M-185 M.01b (M01c) M-05 M-040 M-040 a M-166 M-042 M.18

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

DAFTAR SEWA PERALATAN BERAT

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA ALAT

AMP Aspal Finisher Aspal Sprayer Buldozer Compresoor Concrete Mixer Crane Dump Truck 5,0 ton Conc. Mixer/Molen Exavator Flat Bed Truck Genset Motor Greder Track Loader Wheel Loader Steel Wheel Roller Tendem Roller Tire Roller Vibratory Roller 5-8 Ton Water Pump Water Tanker Vibratory Compector Jack Hamer Aspal Distributor Pan Mixer Truck Mixer Vibrator Roller Concrete Vibrator Pompa Air Concrete Mixer

KAPASITAS

KODE ALAT

350 HP 30 HP 24 HP 100 - 150 HP 4000-6500 L/M 0,3 - 0,6 m3/20 HP 10 - 15 ton 3-4 m3 0,25 m3/6 HP 80 - 100HP 3-4 m3 24 HP ≥ 100 HP 75 - 100 HP 1 - 1,6 m3 6 - 9 ton 6-10 ton 8 - 10 ton 80 HP 70 - 100 mm 3000-4000 lt 47 HP 75 HP 400 ltr/12 HP 30 HP 110 HP 7 HP ton 6 HP 10 HP 6 HP

E.01 E.02 E. 03 E. 04 E. 05 E. 06 E. 07 E.08 E.09 E. 10 E.11 E12 E. 13 E. 14 E. 15 E. 16 E.17 E. 18 E. 19 E. 22 E. 23 E. 25 E. 26 E.41 E.43 E.49 E.87 E.89 E.341 E.251

SEWA ALAT

HARGA ALAT

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

/jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam

Analisa EI-611a FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN

PROP / KAB / KODYA

: JAWA TIMUR / NGAWI

JENIS PEKERJAAN

: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

SATUAN PEMBAYARAN

: Liter

NO.

KOMPONEN

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

A.

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

Jam

0,0021

0,00

0,00

2.

Mandor

(L03)

Jam

0,0004

0,00

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA

0,00

B.

BAHAN

1.

Aspal

(M10)

Kg

0,6790

0,00

0,00

2.

Kerosene

(M11)

liter

0,3708

0,00

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

0,00

C.

PERALATAN

1.

Asp. Distributor

E41

Jam

0,0002

-

0,00

2.

Compressor

E05

Jam

0,0002

-

0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN D. F.

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

0,00

DIBULATKAN

0,00

Note: 1

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

berat untuk bahan-bahan. dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang 3

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya. Komposisi campuran : - Aspal Pen 60 atau Pen 80

64 %

- Kerosene

36 %

Analisa EI-612a FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN

PROP / KAB / KODYA

: JAWA TIMUR / NGAWI

JENIS PEKERJAAN

: Lapis Perekat - Aspal Cair

SATUAN PEMBAYARAN

: Liter

NO.

KOMPONEN

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

A.

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

Jam

0,0021

0,00

0,00

2.

Mandor

(L03)

Jam

0,0004

0,00

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA

0,00

B.

BAHAN

1.

Aspal

(M10)

Kg

0,8487

0,00

0,00

2.

Kerosene

(M11)

liter

0,2060

0,00

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

0,00

C.

PERALATAN

1.

Asp. Distributor

E41

Jam

0,0002

-

0,00

2.

Compressor

E05

Jam

0,0002

-

0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN D.

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

0,00

DIBULATKAN

0,00

E. F. Note: 1

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

berat untuk bahan-bahan. dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang 3

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya. Komposisi campuran (Spesifikasi) : - Aspal Pen 60 atau Pen 80

As

80 %

- Kerosene

K

20 %

Analisa EI-635(a) FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN

PROP / KAB / KODYA

: JAWA TIMUR / NGAWI

JENIS PEKERJAAN

: Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)

SATUAN PEMBAYARAN

ton

NO.

KOMPONEN

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

A.

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

Jam

0,4167

0,00

0,00

2.

Mandor

(L03)

Jam

0,0417

0,00

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA

0,00

B.

BAHAN

1.

Agr 5-10 & 10-15

(M92)

M3

0,3112

0,00

2.

Agr 0-5

(M91)

M3

0,3057

0,00

0,00

3

Filler

(M05)

Kg

15,0000

0,00

0,00

4

Aspal

(M10)

Kg

62,0000

0,00

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

0,00

0,00

C.

PERALATAN

1.

Wheel Loader

E15

Jam

0,0096

-

0,00

2.

AMP

E01

Jam

0,0417

-

0,00

3.

Genset

E12

Jam

0,0833

-

0,00

4.

Dump Truck

E08

Jam

1,1250

-

0,00

5.

Asp. Finisher

E02

Jam

0,0142

-

0,00

6.

Tandem Roller

E17

Jam

0,0139

-

0,00

7

P. Tyre Roller

E18

Jam

0,0060

-

0,00

8

Alat Bantu

Ls

1,0000

-

0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN

0,00

D.

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

0,00

E.

HARGA SATUAN PEKERJAAN = 1 ton

0,00

F. Note: 1

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

berat untuk bahan-bahan. dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang 3

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya. Komposisi campuran AC-WC : - Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm

44,70 %

- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm

48,00 %

- Filler

1,50 %

- Asphalt

6,20 %

- BJ AC-WC

2,25

Analisa EI-637a FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN-KOMPLANG TAHAP III

PROP / KAB / KODYA

: Jawa Timur/Ngawi

JENIS PEKERJAAN

: Laston Lapis Pondasi (AC-Base) SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.

KOMPONEN

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

A.

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

Jam

0,4833

0,00

-

2.

Mandor

(L03)

Jam

0,0483

0,00

-

JUMLAH HARGA TENAGA B.

BAHAN

1

Agr 20-30

(M93)

M3

0,3088

0,00

2

Agr 5-10 & 10-20 & 20-30

(M92)

M3

0,8372

0,00

3

Agr 0-5

(M91)

M3

0,4081

0,00

4

Filler

(M05)

Kg

21,9

0,00

5

Aspal

(M10)

Kg

143,4

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

-

-

C.

PERALATAN

1.

Wheel Loader

E15

Jam

0,0310

-

-

2.

AMP

E01

Jam

0,0483

-

-

3.

Genset

E12

Jam

0,0483

-

-

4.

Dump Truck

E08

Jam

3,1865

-

-

5.

Asphalt Finisher

E02

Jam

0,0208

-

-

6.

Tandem Roller

E17

Jam

0,1303

-

-

7

P. Tyre Roller

E18

Jam

0,0302

-

-

8

Alat Bantu

Ls

1,0000

0,00

-

JUMLAH HARGA PERALATAN D. F.

-

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

-

DIBULATKAN

-

Note: 1

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

berat untuk bahan-bahan. dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang 3

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya. Komposisi campuran AC-Base : - Agr Pch Mesin 20 - 30 mm

18,00 %

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm

48,80 %

- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm

26,30 %

- Semen

0,90 %

- Asphalt

6,00 %

FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG TAHAP III

PROP / KAB / KODYA

: JAWA TIMUR / NGAWI

ITEM PEMBAYARAN NO.

: AGREGAT KELAS A

JENIS PEKERJAAN

: PENGADAAN AGREGAT KELAS A

SATUAN PEMBAYARAN

: M3

NO.

KOMPONEN

A.

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

jam

0,0755

0,00

0,00

2.

Mandor

(L03)

jam

0,0378

0,00

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA

B.

0,00

BAHAN

1.

Agregat 20-30

M93

M3

0,3524

0,00

0,00

2.

Agregat 5-10 & 10-20

M92

M3

0,5286

0,00

0,00

3

Pasir Urug

M44

M3

0,3776

0,00

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

C.

PERALATAN

1.

Wheel Loader

2

Alat Bantu

(E15)

jam

0,0378

0,00

0,00

Ls

1,0000

0,00

0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN D.

0

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

0,00 0,00

Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PEKERJAAN

: PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG TAHAP III

PROP / KAB / KODYA

: JAWA TIMUR / NGAWI

JENIS PEKERJAAN

: Lps. Pond. Agg. Kls. A

SATUAN PEMBAYARAN

: M3

NO.

KOMPONEN

SATUAN

PERKIRAAN

HARGA

JUMLAH

KUANTITAS

SATUAN

HARGA

(Rp.)

(Rp.)

A.

TENAGA

1.

Pekerja

(L01)

jam

0,0595

0,00

0,00

2.

Mandor

(L03)

jam

0,0085

0,00

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA

B.

BAHAN

1.

Agregat A

M26

M3

1,2586

0,00

JUMLAH HARGA BAHAN

0,00

0,00

0,00

C.

PERALATAN

1.

Wheel Loader

(E15)

jam

0,0085

0,00

2.

Dump Truck

(E08)

jam

0,3356

0,00

0,00

3.

Motor Grader

(E13)

jam

0,0039

0,00

0,00

4.

Tandem Roller

(E17)

jam

0,0030

0,00

0,00

5.

Water Tanker

(E23)

jam

0,0141

0,00

0,00

6.

Alat Bantu

Ls

1,0000

0,00

0,00

0,00

7. JUMLAH HARGA PERALATAN D. F.

0,00

JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

0,00

DIBULATKAN

0,00

Note: 1

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

berat untuk bahan-bahan. dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang 3

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

T.07

Galian Tanah 1 m3 Galian tanah biasa pada saluran sedalam lebih kecil sama dengan 1 m dan membuang hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut lebih kecil atau sama dengan 3 m termasuk perataan dan perapian

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.02 L.15

OH OH

A. 1 2

TENAGA Tukang Gali Mandor

B.

BAHAN

C.

ALAT

T.11.a

0,563 0,019

-

-

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m3

-

Galian Tanah Cadas 1 m3 Galian tanah Cadas dengan bantuan alat pemecah pada saluran sedalam lebih kecil sama dengan 1 m dan membuang hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut lebih kecil atau sama dengan 3 m' termasuk perataan dan perapian

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.02 L.15

OH OH

A. 1 2

TENAGA Tukang Gali Mandor

B.

BAHAN

C.

ALAT

1,250 0,125

-

-

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m3

-

T.14.a

Urugan Tanah 1m3 Timbunan Tanah dengan bahan tanah telah tersedia di lokasi rencana di timbunan termasuk perataan dan pemadatan

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.01 L.15

OH OH

0,330 0,012

-

-

M.050

m3

1,200

-

-

0,050

-

-

A. 1 2

TENAGA Pekerja Mandor

B. 1

BAHAN Bahan Timbunan Tanah Pilihan/

C.

P.01. d

PERALATAN 1 Pemadat Timbunan Vibrator Compector / Stemper

E.25

Hari-sewa

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m3

-

1 m3 Pasangan batu dengan Mortar Tipe O ( untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 5 PP)

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.01 L.04 L.03 L.15

OH OH OH OH

2,703 0,900 0,090 0,135

-

-

1,200 0,544 135,000

-

-

0,167

-

-

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

B.

BAHAN

1 2 3

Batu Kali Pasir pasang Portland Cement

M.13 M.08 M.18

kg kg kg

C. 1

ALAT Molen

E.9

unit /hari

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m3

-

T.18 )

Angkut Tanah 1 m3 mengangkut bahan tanah timbunan dari daerah pengambilan dengan jarak angkut setiap 100 m termasuk perataan dan perapian

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.01 L.15

OH OH

A. 1 2

TENAGA Pekerja Mandor

B.

BAHAN

C.

ALAT

P.03. e

1,250 0,060

-

-

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m3

-

1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm. dengan mortar jenis PC-PP tipe S ( untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 3 PP )

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

L.01 L.04 L.03 L.15

OH OH OH OH

0,384 0,190 0,019 0,019

-

-

B. 1 2

BAHAN Pasir pasang Portland Cement

M.08 M.18

kg kg

0,023 7,776

-

-

C.

ALAT JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per m2

-

P.02. b

1 m2 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S ( untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 3 PP

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

L.01 L.04 L.03 L.15

OH OH OH OH

0,300 0,150 0,015 0,015

-

-

B. 1 2

BAHAN Pasir pasang Portland Cement

M.08 M.18

kg kg

0,018 4,840

-

-

C.

ALAT

JUMLAH HARGA

B.05

-

1 m3 Beton mutu tipe a, fc=14,5 Mpa (K.175), slump. (12± 2 ) CM, w/c=0.66

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

L.01 L.04 L.03 L.15

OH OH OH OH

1,320 0,205 0,020 0,060

-

-

B. 1 2 3 4

BAHAN PC/Portlant Cemen PB/Pasir Beton Kr/Krikil Air

M.18 M.09 M.16 M.01

kg m3 m3 ltr

326,000 0,521 0,725 215,000

-

-

C. 1

ALAT Molen

E.8

0,200

-

-

JUMLAH HARGA

Heri-Sewa

-

B.07

1 m3 Beton mutu tipe a, fc=19,3 Mpa (K.225), slump. (12± 2 ) CM

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

L.01 L.04 L.03 L.15

OH OH OH OH

1,320 0,250 0,020 0,060

-

-

B. 1 2 3 4

BAHAN PC/Portlant Cemen PB/Pasir Beton Kr/Krikil Air

M.18 M.09 M.16 M.01

kg m3 m3 ltr

371,000 0,478 0,737 215,000

-

-

C. 1

ALAT Molen

E.8

0,200

-

-

Heri-Sewa

JUMLAH HARGA

B.32

-

1 m2 Bekisting dinding beton beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm

1

2

3

4

5

6

7

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor

L.01 L.06 L.07 L.15

OH OH OH OH

0,660 0,330 0,033 0,033

-

-

B. 1 2 3 4

BAHAN Papan 3/20 kayu kelas II Kaso 5/7 cm Paku 5 dan 7 cm Minyak begesting

M.54 M.77 M.95

m3 m3 kg ltr

0,025 0,011 0,400 0,200

-

-

C.

ALAT

JUMLAH HARGA

-

B.17

Pembesian 100 kg dengan besi polos

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

L.01 L.08 L.07 L.15

OH OH OH OH

0,700 0,700 0,070 0,040

-

-

M.75

kg kg

105,000 1,500

-

-

hari

0,050

-

-

A. 1 2 3 4

TENAGA Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor

B. 1 2

BAHAN Besi Beton Polos Kawat beton

C. 1

ALAT Mesin Potong

JUMLAH HARGA

-

Harga Satuan Pekerjaan Per kg

-

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.4 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

DUMP TRUCK 3-4 M3 120,0 HP 5,0 Ton 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KET.

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

E08

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.5 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

FLAT BED TRUCK 3-4 M3 120,0 HP 5,0 M3 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E11)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.6 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

WATER TANKER 3000-4500 L. Pw 100,0 HP Cp 5.000,0 Liter A 5,0 Tahun W 2.000 Jam B 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E23)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.7 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

BULLDOZER 100-150 HP 155,0 HP 1,2 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3.

Biaya bengkel

J

0

Rupiah

4. 5.

Perawatan dan perbaikan

K

0,00

Rupiah

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp (6.25% dan 8.75%) x B W =

Biaya Operasi per Jam

(12,5 % - 17,5 %) x B W =

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

(H+I+K+L+M)

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E04)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.8 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

MOTOR GRADER >100 HP 135,0 HP 10.800,0 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E13)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.9 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 96,0 HP 1,5 M3 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3.

Biaya bengkel

J

0

4.

Perawatan dan perbaikan

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

5. 6.

Operator Pembantu Operator

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp (6.25% dan 8.75%) x B W =

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E15)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.10 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

TRACK LOADER 75-100 HP 70,0 HP 0,8 M3 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E14)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.11 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

EXCAVATOR 80-140 HP 133,0 HP 0,9 M3 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

Rupiah Rupiah

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E10)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.12 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Pw Cp A W B

CRANE 10-15 TON 138,0 15,0 5,0 2.000 0

HP Ton Tahun Jam Rupiah

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

(E07)

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

-

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.13 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

STEEL WHEEL ROLLER 6-9 T. Pw 82,0 HP Cp 8,1 Ton A 5,0 Tahun W 2.000 Jam B 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E16)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.14 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

VIBRATORY ROLLER 5-8 T. 82,0 HP 7,1 Ton 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E19)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

VIBRATORY COMPACTOR 47,0 HP 121,000 Ton 4,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,32923

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E25)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.16 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

TIRE ROLLER 8-10 T. 100,5 HP 9,0 Ton 5,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E18)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.17 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

COMPRESSOR 4000-6500 L\M Pw 60,0 HP Cp 5.000,0 A 5,0 Tahun W 2.000 Jam B 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E05)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.18 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 Pw 20,0 HP Cp 500,0 Liter A 2,0 Tahun W 1.500 Jam B 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,59170

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E06)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.19 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

WATER PUMP 70-100 mm 12,0 HP 3,0 3,0 Tahun 2.000 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,41635

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E22)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Pw Cp A W B

JACK HAMMER 75,0 1.330,0 5,0 2.000 0

HP Tahun Jam Rupiah

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

E26

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

-

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

Rupiah Rupiah

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1 2 3 4

URAIAN

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

KODE

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

Pw Cp A W B

Kapasitas tangki aspal

SATUAN

AMP 350,0 30,0 10,0 1.200,0 0

30.000,00

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

Biaya Pasti per Jam

KOEF.

=

E. 01 HP Ton/jam Tahun Jam Rupiah

ltr

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

H1 H2 H3 I

0,00 0,00

Rupiah

0,002 x B W (E+F)

Rupiah -

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

2

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms Bahan Bakar Pemanasan Material = 12 ltr x Ms Bahan Bakar Pemanasan Aspal = 1/1000 x ca x Ms Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

0

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

Rupiah

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

SATUAN

Asp. Distributor/Sprayer 12,0 HP 400,0 lt 10,0 Tahun 1.600,0 Jam 0 Rupiah

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

0,002 x B W =

Pw Cp A W B

KOEF.

(E+F)

Rupiah -

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 10% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

0

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 0,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

KET.

E. 41

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

KODE

KOEF.

SATUAN

GENSET 24,0 400,0 10,0 1.600,0 0

HP lt Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

= 10 % x B

0,002 x B W =

(E+F)

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 12% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

0

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

E. 12

Pw Cp A W B

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

b. Asuransi, dll =

Biaya Pasti per Jam

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

KODE

KOEF.

SATUAN

Aspal Sprayer 24,0 400,0 10,0 1.600,0 0

HP lt Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

= 10 % x B

0,002 x B W =

(E+F)

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 7,5% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 2 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 0,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

E. 03

Pw Cp A W B

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

b. Asuransi, dll =

Biaya Pasti per Jam

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

KOEF.

Pw Cp A W B

ASPAL FINISER 30,0 2,0 10,0 1.600,0 0

HP M Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

(E+F)

SATUAN

E. 02

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 12% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

SATUAN

Pw Cp A W B

HP ton Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

= 10 % x B

0,002 x B W =

KOEF.

Pan Mixer 30,0 0,5 10,0 1.600,0 0

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

b. Asuransi, dll =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

(E+F)

E. 43

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 12% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

SATUAN

Pw Cp A W B

HP ton Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,17698

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

= 10 % x B

0,002 x B W =

KOEF.

Truk Mixer 110,0 5,0 10,0 1.600,0 0

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

b. Asuransi, dll =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

(E+F)

E. 49

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 12% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 3 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

=

KODE

KOEF.

SATUAN

Pw Cp A W B

Conc. Mixer 0,25 m3 6,0 0,25 3,0 1.600,0 0

HP m3 Tahun Jam Rupiah

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,41635

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

(E+F)

Rupiah -

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 12% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan perbaikan Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1

K

0,00

Rupiah

L

0,00

Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

E09

C

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

KOEF.

Pw Cp A W B

TENDEM ROLLER 40,0 6-10 5,0 1.500,0 0

HP TON Tahun Jam Rupiah

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

(E+F)

SATUAN

E17

-

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 15% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

-

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

KET.

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Pw Cp A W B

Vibrator Roller 7,0 600,0 5,0 1.500 0

HP KG Tahun Jam Rupiah

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

Rupiah

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

(E87)

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

-

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3.

Biaya bengkel

J

0

4.

Perawatan dan perbaikan

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

5. 6.

Operator Pembantu Operator

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp (6.25% dan 8.75%) x B W =

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

URAIAN

A. 1 2 3 4

URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Alat Baru :

B. 1

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2

Faktor Angsuran Modal =

3

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

Biaya Pasti per Jam

KODE

a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun c. Harga Alat

= 10 % x B

b. Asuransi, dll =

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

SATUAN

CONCRETE VIBRATOR 6,0 HP 0,00 TON 5,0 Tahun 1.200,0 Jam 0 Rupiah

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

0,002 x B W =

Pw Cp A W B

KOEF.

(E+F)

Rupiah -

C.

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1

Bahan Bakar = 15% x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2

Pelumas

I

0,00

Rupiah

3

Biaya bengkel

8.75% x B W

J

0

Rupiah

4

Perawatan dan = perbaikan Operator Pembantu Operator

17,5 % x B W = ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

K

0,00

Rupiah

L M

0,00 0,00

Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

T

0,00

Rupiah

5 6

= 2,5% x Pw x Mp

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E. 1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN - LAIN Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Sub. Subsidi Bahan Bakar Solar Non Subsidi Minyak Pelumas PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

i U1 U2 Mb Ms Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter 0,00 Rp./Liter

KET.

E89

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

WATER PUMP 10 HP. 10,0 HP 3,0 5,0 Tahun 1.200 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E341)

ITEM PEMBAYARAN No. JENIS PEKERJAAN SATUAN PEMBAYARAN

: 9.20 : PEKERJAAN HARIAN : JAM

No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Jenis Peralatan Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi Dalam 1 Tahun Harga Alat

Pw Cp A W B

CONCRETE MIXER 6 HP 6,0 HP 0,0 Liter 5,0 Tahun 1.200 Jam 0 Rupiah

BIAYA PASTI PER JAM KERJA Nilai Sisa Alat

2.

Faktor Angsuran Modal =

3.

Biaya Pasti per Jam : a. Biaya Pengembalian Modal =

= 10 % x Harga Alat Baru

C

0

i x (1 + i)^A (1 + i)^A - 1

D

0,27741

(B-C)xD W

E

0,00

Rupiah

F

0,00

Rupiah

G

0,00

Rupiah

b. Asuransi, dll =

0,002 x B W

Biaya Pasti per Jam

=

(E+F)

Rupiah -

BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1.

Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms

H

0,00

Rupiah

2.

Pelumas

I

0,00

Rupiah

J

0

Rupiah

(12,5 % - 17,5 %) x B W

K

0,00

Rupiah

= ( 1 Orang / Jam ) x U1 = ( 1 Orang / Jam ) x U2

L M

0,00 0,00

Rupiah Rupiah

(H+I+K+L+M)

P

0,00

Rupiah

S

0,00

Rupiah

= (2.5%-3%) x Pw x Mp

Biaya bengkel

(6.25% dan 8.75%) x B W

3.

Perawatan dan perbaikan

4. 5.

Operator Pembantu Operator

=

Biaya Operasi per Jam

=

D.

TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P )

E.

LAIN - LAIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

URAIAN PERALATAN

1.

C.

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Tingkat Suku Bunga Upah Operator / Sopir Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir Bahan Bakar Bensin Bahan Bakar Solar Minyak Pelumas

i U1 U2 Mb Ms Mp

12,00 % / Tahun 0,00 Rp./Jam 0,00 Rp./Jam 0,00 Liter 0,00 Liter 0,00 Liter

(E06)

TIME SCHEDULE PROYEK NAMA PEKERJAAN PROP / KAB / KODYA LOKASI TAHUN VOLUME

: PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) : PENINGKATAN JALAN PANDEAN - KOMPLANG LANJUTAN : JAWA TIMUR / NGAWI : KEC. KARANGANYAR, KAB. NGAWI : 2016 : 3 x 680 m MASA PELAKSANAAN

No.

JENIS PEKERJAAN

VOLUME

BOBOT ( % )

Bulan I 1

2

Bulan II 3

4

5

6

Bulan III 7

8

9

10

Bulan IV 11

12

13

14

KET 15

16

100 A 1

PEKERJAAN PERKERASAN Pek. Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat ( Hampar Aspal )

2

Pek. LPA Klas A ( Normalisasi )

3

1,000

ls

1,245

52,550

m3

3,229

Pek. LPA Klas A ( Overlay )

197,000

m3

12,104

4

Pek. Lapis Resap Pengikat / Prime Coats ( Aspal Cair )

985,000

ltr

1,626

5

Pek. Lapis Perekat / Tack Coats ( Aspal Cair )

628,500

ltr

0,984

6

Pek. AC - Base t = 6 cm

118,200

m3

45,636

7

Pek. AC - WC t = 4 cm

188,550

ton

33,253

8

Pek. Urugan Tanah Pilihan ( Berm )

131,000

m3

1,923

90

1,245 1,076

1,076

80

1,076

70

RENCANA REALISASI

Kemajuan Fisik Tiap Minggu Kumulatif Kemajuan Fisik Tiap Minggu Kumulatif

4,035

4,035

4,035

60 0,406

11,409

0,406

11,409

0,406

11,409

0,406

50 0,246

0,246

0,246

0,246

8,313

8,313

8,313

8,313

40

11,409

30 20 0,961

1,076 1,076

1,076 2,153

1,076 3,229

4,035 7,264

4,035 11,299

4,035 15,333

13,060 28,394

11,816 40,209

11,816 52,025

11,816 63,840

8,559 72,400

100,000

DEVIASI Ngawi, 2017 Dibuat Oleh : CV. .............................. ( PPK )

___________________ direktur / direktris

8,559 80,959

8,559 89,518

8,559 98,077

0,961 99,039

0,961 0,961 100,000

10 0

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN SEKSI 5.1 LAPIS PONDASI AGREGAT UMUM

5.1.1 1)

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan dan pemadatan agregat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detil yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan, dan memelihara lapis pondasi agregrat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pemrosesan harus meliputi, bila perlu, pemecahan, pengayakan, pemisahan, pencampuran dan operasi lainnya yang perlu untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini. 2)

Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini : a) b) c) d) e) t) g) h) i) j) k)

3)

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Kajian TeknisLapangan Bahan dan Penyimpanan Pengamanan Lingkungan Hidup Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyiapan Badan Jalan Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan Lapis Pondasi Agregat Semen Campuran Beraspal Panas Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

1.8 1.9 1.11 1.17 1.19 3.3 4.1 4.2 5.5 6.3 10.2

Toleransi Dimensi dan Elevasi a)

Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan Tabet 5.1.1.(1), dengan toleransi di bawah ini :

Tabel 5.1.1.(1) Toleransi Elevasi Permukaan Relatif Terhada Elevasi Rencana Bahan dan Lapisan Pondasi Agregat Toleransi Elevasi Perm relatif terhada el Lapis Pondasi Agregat Kelas B digunakan sebagai +Ocm -2 cm Lapis Pondasi Bawah (hanya permukaan atas dari La isan Pondasi Bawah). +Ocm Permukaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Lapis Resap Pengikat atau Pelaburan (Perkerasan -1 cm atau Bahu Jalan Memenuhi Bahu Jalan Tanpa Penutup Aspal dengan Lapis Pasal 4.2.1.3 Pondasi Agregat Kelas S (hanya pada lapis ermukaan). Catatan: Lapis Pondasi Agregat Adan B diuraikan dalam Pasal 5.1.2 dari Spesifikasi ini.

5-1

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

4)

b)

Pada permukaan semua Lapis Pondasi Agregat tidak boleh terdapat ketidakrataan yang dapat menampung air dan semua punggung (camber) permukaan itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

c)

Tebal total minimum Lapis Pondasi Agregat tidak boleh kurang satu sentimeter dari tebal yang disyaratkan.

d)

Tebal minimum Lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak boleh kurang satu sentimeter dari tebal yang disyaratkan.

e)

Pada permukaan Lapis Pondasi Agregat Ke las A yang disiapkan untuk lapisan resap pengikat atau pelaburan permukaan, bilamana semua bahan yang terlepas harus dibuang dengan sikat yang keras, maka penyimpangan maksimum pada kerataan permukaan yang diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m, diletakkan sejajar atau melintang sumbu jalan, maksimum satu sentimeter.

Standar Rujukan SNI 03-4141-1996 SNI 03-6889-2002 SNI 1743 : 2008 SNI 1967 : 2008 SNI 1966 : 2008 SNI 2417: 2008 SNI 1744: 2012 SNI 7619: 2012

Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat. Tata Cara Pengambilan Contoh Agregat Cara Uji Kepadatan Berat Untuk Tanah. Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah. Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah. Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles. Metode Uji CBR Laboratorium. Metod Uji Penentuan Persentase Butir Pecah pada Agregat Kasar

British Standards : British Standard BS812 5)

Method of Sampling and Aggregates, Sands and Fillers.

Testing of Mineral

Pengajuan Kesiapan Kerja a)

b)

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan berikut di bawah ini paling sedikit 21 hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan untuk pertama kalinya sebagai Lapis Pondasi Agregat : i)

Dua contoh masing-masing 50 kg bahan, satu disimpan oleh Direksi Pekerjaan sebagai rujukan selama Waktu untuk Penyelesaian.

ii)

Pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk Lapis Pondasi Agregat, bersama dengan basil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahan yang ditentukan dalam Pasal 5.1.2.(5) terpenuhi.

Penyedia Jasa hams mengirim berikut di bawah ini dalam bentuk tertulis kepada Direksi Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan dan

5-2

I

SPESIFIKAS/ UMUM 2010 (Revisi 3)

sebelum persetujuan diberikan untuk penghamparan bahan lain di atas Lapis Pondasi Agregat:

6)

i)

Hasil pengujian kepadatan dan kadar air seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.( 4) .

. ii)

Hasil pengujian pengukuran permukaan dan data basil survei pemeriksaan yang menyatakan bahwa toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.(3) dipenuhi.

Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja Lapis Pondasi Agregat tidak boleh ditempatkan, dihampar, atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan segera setelah hujan atau bila kadar air bahan jadi tidak berada dalam rentang yang ditentukan dalam Pasal 5 .1.3 .(3 ).

7)

Perbaikan Terhadap Lapis Pondasi Agregat Yang Tidak Memenuhi Ketentuan a)

Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5 .1.1.(3 ), atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar lapis permukaan tersebut dan membuang atau menambahkan bahan sebagaimana diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali, atau dalam hal Lapisan Pondasi Agregat yang tidak memenuhi ketentuan telah dilapisi dengan Lapisan diatasnya. Kekurangan tebal dapat dikompensasi dengan Lapisan diatasnya dengan tebal yangsesuai dengan sifat bahan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan tebal yang kurang.

b)

Lapis Pondasi Agregat yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5 .1.3.(3) atau seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut yang dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup serta mencampumya sampai rata.

c)

Lapis Pondasi Agregat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.(3) atau seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Altematif lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut dibuang dan diganti dengan bahan kering yang memenuhi ketentuan.

d)

Perbaikan atas Lapis Pondasi Agregat yang tidak memenuhi kepadatan atau sifat-sifat bahan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggaruan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, pembuangan dan penggantian bahan, atau menambah suatu ketebalan dengan bahan tersebut.

5-3

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

8)

Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan akibat pengujian kepadatan atau lainnya hams segera ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dengan bahan Lapis Pondasi Agregat, diikuti pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan dalam Spesifikasi ini.

BAHAN

5.1.2 1)

Sumber Bahan Bahan Lapis Pondasi Agregat hams dipilih dari sumber yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan, dari Spesifikasi ini.

2)

Kelas Lapis Pondasi Agregat Terdapat tiga kelas yang berbeda dari Lapis Pondasi Agregat yaitu Kelas A, Kelas B dan Kelas S. Pada umumnya Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah mutu Lapis Pondasi Atas untuk lapisan di bawah lapisan beraspal, dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B adalah untuk Lapis Pondasi Bawah. Lapis Pondasi Agregat Kelas S digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup.

3)

Fraksi Agregat Kasar Agregat kasar yang tertahan pada ayakan 4,75 mm hams terdiri dari partikel atau pecahan batu yang keras dan awet yang memenuhi persyaratan dalam Tabet 5.1.2.(2). Bahan yang pecah bila berulang-ulang dibasahi dan dikeringkan tidak boleh digunakan.

4)

Fraksi Agregat Halus Agregat halus yang lolos ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel pasir alami atau batu pecah halus dan partikel halus lainnya yang memenuhi persyaratan dalam Tabet 5.1.2.(2).

5)

Sifat-sifat Bahan Yang Disyaratkan Seluruh Lapis Pondasi Agregat harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan hams memenuhi ketentuan gradasi (menggunakan pengayakan secara basah) yang diberikan dalam Tabet 5 .1.2.(1) dan memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabet 5 .1.2.(2).

6)

Pencampuran Bahan Untuk Lapis Pondasi Agregat Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan di lokasi instalasi pemecah batu atau pencampur yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (mechanical feeder) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang rnenerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan.

5-4

I

SPESJFJKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

Tabet 5.1.2.(1) Gradasi Lapis Pondasi Agregat Ukuran Ayakan (mm) ASTM 2" 50 1 Yi" 37,5 l" 25,0 3/8" 9,50 4,75 No.4 2,0 No.IO 0,425 No.40 No.200 0,075

Kelas A

Persen Berat Yang Lolos Kelas B Kelas S 100 88 - 95 70- 85 30- 65 25 - 55 15 - 40 8 - 20 2-8

100 79 - 85 44- 58 29- 44 17 - 30 7 - 17 2-8

Tabet 5.1.2.(2)

100 77 - 89 41 - 66 26 - 54 15 - 42 7 - 26 4 - 16

Sifat-sifat Lapis Pondasi Agregat

Sifat - sifat Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 2417 :2008) Butiran pecah, tertahan ayakan 3/8" (SNI 7619: 2012) Batas Cair (SNI 1967:2008) Indek Plastisitas (SNI 1966:2008) Hasil kali Indek Plastisitas dog. % Lolos Ayakan No.200 Gumpalan Lempung dan Butiran-butiran Mudah Pecah (SNI 03-4141-1996) CBR rendaman (SNI 1744: 2012) Perbandingan Persen Lolos Ayakan No.200 dan No.40

Kelas A 0-40%

Kelas B 0-40 %

Kelas S 0-40%

95/901)

55/502)

55/502)

0 - 25 0-6 maks.25

0 - 35 0 - 10

0 - 35 4 - 15

-

-

0- 5 %

0-5 %

0-5 %

min.90%

min.60 %

min.50 %

maks.2/3

maks.2/3

-

Catatan: I) 95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dan 90% agregat kasar memounyai muka bidang pecah dua atau lebih. 2) 55/50 menunjukkan bahwa 55% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dan 50% agregat kasar memounyai muka bidang pecah dua atau lebih

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN LAPIS PONDASI AGREGAT

5.1.3 1)

Penyiapan Formasi untuk Lapis Pondasi Agregat a)

Bilamana Lapis Pondasi Agregat akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan lama, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bahu jalan lama harus diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan Seksi 8.1 dan 8.2 dari Spesifikasi ini.

b)

Bilamana Lapis Pondasi Agregat akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan lama atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis pondasi yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya, sesuai dengan Seksi 3.3, 4.1, 4.2 atau 5.1 dari Spesifikasi ini, sesuai pada lokasi danjenis lapisan yang terdahulu.

c)

Lokasi yang telah disediakan untuk pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat, sesuai dengan butir (a) dan (b) di atas, harus disiapkan dan mendapatkan

5-5

I

SPESJFJKA_SJ UMUM 2010 (Revisi 3)

persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan paling sedikit 100 meter ke depan dari rencana akhir lokasi penghamparan Lapis Pondasi pada setiap saat. Untuk perbaikan tempat-tempat yang kurang dari 100 meter panjangnya, seluruh formasi itu harus disiapkan dan disetujui sebelum lapis pondasi agregat dihampar. d)

2)

3)

Bilamana Lapis Pondasi Agregat akan dihampar langsung di atas permukaan perkerasan aspal lama, yang menurut pendapat Direksi Pekerjaan dalam kondisi tidak rusak, maka harus diperlukan penggaruan atau pengaluran pada permukaan perkerasan aspal lama agar meningkatkan tahanan geser yang lebih baik.

Penghamparan a)

Lapis Pondasi Agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.(3). Kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata.

b)

Setiap lapis harus dihampar pada suatu operasi dengan takaran yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Bilamana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisanlapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya.

c)

Lapis Pondasi Agregat harus dihampar dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak meyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar dan halus. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik.

d)

Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm, kecuali digunakan peralatan khusus yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Pemadatan a)

Segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir, setiap lapis harus dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, hingga kepadatan paling sedikit 100 % dari kepadatan kering maksimum modifikasi (modified) seperti yang ditentukan oleh SNl 1743 : 2008, metode D.

b)

Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan agar digunakan mes in gilas beroda karet digunakan untuk pemadatan akhir, bila mesin gilas statis beroda baja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi berlebihan dari Lapis Pondasi Agregat.

c)

Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1 % di atas kadar air optimum, dimana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum modifikasi (modified) yang ditentukan oleh SNI 1743 : 2008, metode D.

d)

Operasi penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Pada bagian yang ber"superelevasi", penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Operasi penggilasan

5-6

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata. e)

4)

Bahan sepanjang kerb, tembok, dan tempat-ternpat yang tak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan timbris mekanis atau alat pemadat lainnya yang disetujui.

Pengujian a)

Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan untuk persetujuan awal harus seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, namun harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.2.(5) minimum pada tiga contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan tersebut.

b)

Setelah persetujuan mutu bahan Lapis Pondasi Agregat yang diusulkan, seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi, bila menurut pendapat Direksi Pekerjaan, terdapat perubahan mutu bahan atau metode produksinya.

c)

Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan yang diproduksi paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari lima (5) pengujian indeks plastisitas, lima (5) pengujian gradasi partikel, dan satu (1) penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI 1743 : 2008, metode D. Pengujian CBR harus dilakukan dari waktu ke waktu sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

d)

Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa, mengunakan SNI 2827 : 2008. Pengujian harus dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang lebih dari 200 m.

PENGUKURANDANPEMBAYARAN

5.1.4 1)

Pengukuran untuk Pembayaran a)

Lapis Pondasi Agregat harus diukur sebagai jumlah meter kubik dari bahan yang sudah dipadatkan, lengkap di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang ditunjukkan pada Gambar bila tebal yang diperlukan merata, dan pada penampang melintang yang disetujui Direksi Pekerjaan bila tebal yang diperlukan tidak merata, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sum bu jalan.

b)

Pekerjaan penyiapan dan pemeliharaan tanah dasar yang baru atau perkerasan lama dan bahu jalan lama dimana Lapis Pondasi Agregat akan dihampar tidak diukur atau dibayar menurut Seksi ini, tetapi harus dibayar terpisah dari harga penawaran yang sesuai untuk Penyiapan Badan Jalan dan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama atau Bahu Jalan yang ada menurut Seksi 3 .3, 8.1 dan 8.2 dari Spesifikasi ini.

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

2)

Pengukuran dari Pekerjaan Yang Diperbaiki Bilamana perbaikan dari Lapis Pondasi Agregat yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.1.1.(7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar seandainya pekerjaan semula telah diterima. Tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan untuk pekerjaan tambahan tersebut atau juga kuantitas yang diperlukan untuk pekerjaan perbaikan tersebut. Bila penyesuaian kadar air telah diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sebelum pemadatan, tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan untuk penambahan air atau pengeringan bahan atau untuk pekerjaan lainya yang diperlukan untuk mendapatkan kadar air yang memenuhi ketentuan.

3)

Dasar Pembayaran Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masingmasing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, pemeliharan permukaan akibat dilewati oleh lalu lintas, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

.

s'IUIIIUI TI,

Uraian

lU3f3

Satuan Pengukuran

5.1.(1)

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Meter Kubik

5.1.(2)

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Meter Kubik

5-8

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

SEKSIS.2 PERKERASAN BERBUTIR TANP A PENUTUP ASP AL

UMUM

5.2.1 1)

Uraian Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan untuk pelaksanaan Perkerasan BerbutirTanpa Penutup Aspal (Lapis Permukaan Agregat dan Lapis Pondasi Agregat) diatas permukan yang telah disiapkan dan diterima sesuai dengan ketentuan dan detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan. Pemasokan bahan akan mencakup, jika perlu, pemecahan, pengayakan, pencampuran dan operasi-operasi Jainnya yang diperlukan, untuk memperoleh bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini.

2)

Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi lni

a) b) c) d)

e) f)

g) h) i)

j) 3)

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Kajian TeknisLapangan Bahan dan Penyimpanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengamanan Lingkungan Hidup Penyiapan Badan Jalan Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

1.8 1.9 1.11 1.19 1.17 3.3 4.1 4.2 10.1

Seksi 10.2

Toleransi Dirnensi a)

Tebal minimum tidak boleh kurang dari 1 cm terhadap tebal yang disyaratkan.

b)

Bila semua agregat yang Jepas dibuang, standar kerataan dari permukaan yang padat hams sedemikian rupa sehingga tidak satu titikpun pada permukaan berbeda lebih dari 1 cm diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m yang dipasang sejajar atau tegak lurus pada sumbu jalan.

c)

Ketidakrataan permukaan akhir tidak boleh menyebabkan terjadinya kantong arr,

d)

4)

Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan atau diberikan secara detil dalam Gambar, Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal hams dilaksanakan dengan lereng melintang atau punggungjalan sebesar 5 % untuk daerah bukan superelevasi.

Standar Rujukan Standar Nasional Indonesia (SNl) : SNI 03-6889-2002 SNI 1743 : 2008 SNI 1967 : 2008

Tata Cara Pengambilan Contoh Agregat Cara Uji Kepadatan Berat Untuk Tanah. Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah.

5-9

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

SNI 1966 : 2008 SNI 2417: 2008 SNI 1744: 2012 SNI 7619: 2012

Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah. Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles. Metode Uji CBR Laboratorium. Metod Uji Penentuan Persentase Butir Pecah pada Agregat Kasar

British Standards : British Standard BS812 5)

Testing

of Mineral

Pengajuan Kesiapan Keria a)

b)

6)

Method of Sampling and Aggregates, Sands and Fillers.

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan berikut di bawah ini sedikit 21 hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunan setiap bahan untuk pertama kalinya sebagai Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal: i)

Dua contoh masing-masing seberat 50 kg bahan, satu disimpan oleh Direksi Pekerjaan sebagai rujukan selama Waktu untuk Penyelesaian.

ii)

Pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal, bersama dengan hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifatsifat bahan yang ditentukan dalam Pasal 5.2.2.(2) terpenuhi.

iii)

Pernyataan perihal metode dan lokasi produksi dan pencampuran bahan untuk Perkerasan Berbutir JalanTanpa Penutup Aspal memenuhi ketentuan dari Pasal 5.2.2.(3) dan 5.2.3.(3).

Segera setelah selesainya satu bagian pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan dalam bentuk tertulis kepada Direksi Pekerjaan hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menyatakan bahwa toleransi permukaan dan tebal yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.(3) dipenuhi.

Cuaca Yang Diiiinkan Untuk Bekeria Lapis Pondasi Agregat Jalan Tanpa Penutup Aspal tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan pada waktu hujan, dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan segera setelah hujan ataujuga bila kadar air bahan tidak memenuhi Pasal 5.2.4.(4).

7)

Perbaikan Atas Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal Yang Tidak Memenuhi Ketentuan a)

Lokasi dengan tebal dan kerataan permukaan yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.(3), atau yang permukaannya bergelombang selama atau sesudah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan menggemburkan permukaannya dan membuang atau menambah bahan yang diperlukan, dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.

b)

Perbaikan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang tidak memenuhi kepadatan atau sifat-sifat bahan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini hams dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan

5-10

SPES!FIKAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggemburan dilanjutkan dengan penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, pembuangan dan penggantian bahan, atau menambah tebal bahan.

8)

Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana Pasal 5.2.1.(7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab rutin dari semua Perkerasan Berbutir JalanTanpa Penutup Aspal dikerjakan dan diterima selama Waktu untuk Penyelesaian.

9)

perbaikan terhadap disyaratkan dalam atas pemeliharaan yang sudah selesai

Pengendalian Lalu Lintas Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Keselamatan Lalu Lintas.

Seksi 1.8,

Manajemen

dan

BAHAN

5.2.2 1)

Sumber Material Material Perkerasan Berbutir Jalan tanpa penutup aspal harus dipilih dari sumber yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.11 "Bahan dan Penyimpanan" dari Spesifikasi ini.

2)

Ketentuan Sifat-sifat Bahan Bahan yang dipilih sebagai Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal harus memenuhi ketentuan di bawah ini dan harus bebas dari gumpalan lempung, bahan organik, atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan harus mempunyai mutu sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan lapis permukaan yang keras dan stabil. a)

Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal Agregat untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal dapat terdiri atas kerikil pecah, batu pecah atau kerikil alam bulat yang memenuhi Spesifikasi Gradasi dalam Tabel 5.2.2.(1) di bawah ini. Tabel 5.2.2.(1) Ketentuan Gradasi untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal Ukuran Ayakan (mm) ASTM %" 19 No.4 4,75 0,425 No.40 No.200 0,075

Persen Berat Yang Lolos 100 51 - 74 18 - 36 10 - 22

Bilamana agregat kasar berasal dari kerikil maka untuk Lapis Permukan Jalan Tan pa Penutup As pal mempunyai 100 % berat agregat kasar dengan angularitas 95/90*. *95190 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih.

5-11

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Kecuali ditentukan lain, berbagai komponen bahan untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal dapat dicampur di tempat diatas tanah dasar atau lapis pondasi agregat yang sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.2.3 dari Spesifikasi ini. Bahan juga harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Tabel 5.2.2.(2) di bawah ini : Tabet 5.2.2.(2) Sifat-sifat Bahan untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal

b)

Sifat-sifat

Nilai

Batas Cair (SNI 1967 : 2008) Indeks Plastisitas (SNI 1966 : 2008) Gumpalan Lempung dan Butiran-butiran Mudah Pecah (SNI 03-4141-1996) Abrasi Agregat Kasar (SNI 241 7 : 2008) CBR (SNI 1744: 2008)

Maks.35 Min.4 dan Maks.15 Min.O dan Maks.5% Maks.40 Min.60%

Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal Ketentuan Pasal 5.1.2 untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas S berlaku

3)

Pencampuran Bahan Plastis a)

Pencampuran bahan plastis tidak boleh dilaksanakan bila bahan aslinya telah memenuhi ketentuan plastisitas minimum, kecuali jika ditentukan lain atau disetujui Direksi Pekerjaan .

b)

Bahan plastis tidak boleh mengandung bahan organik.

c)

Bahan plastis tidak boleh mengandung butiran atau gumpalan lempung yang berukuran lebih dari 4,75 mm.

d)

Kadar air bahan plastis dan semua fraksi lainnya harus sedemikian rupa sehingga bahan plastis itu tetap lepas sebelum dan selama proses pencampuran.

e)

Bahan ini harus dicampur seluruhnya sampai merata. harus sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan .

Cara pencampuran

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP ASPAL

5.2.3 1)

Penyiapan Formasi Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaaan, penyiapan drainase, tanah dasar dan lapis pondasi agregat harus selesai dan diterima paling sedikit 100 m ke depan dari rencana lokasi akhir penghamparan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal pada setiap saat.

5-12

cf

SPESJFJKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

2)

3)

4)

Pengiriman Bahan a)

Jika Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal dipasok sebagai bahan yang dicampur lebih dahulu, bahan itu harus dikirim ke badan jalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.2.3.(2).(a). Bilamana agragat dikirim dalam bentuk dua atau tiga komponen, setiap komponen harus dikirim sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5.2.3.(2).(a), kecuali jika komponen itu harus dikirim dalam keadaan kering.

b)

Tebal padat minimum tidak boleh kurang dari dua kali ukuran agregat maksimum. Tebal padat maksimum tidak boleh lebih dari 10 cm untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal dan tidak boleh lebih dari 20 cm untuk Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal kecuali ditentukan lain atau disetujui Direksi Pekerjaan .

Agregat Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal Yang Dicampur Di Tempat a)

Bila bahan badan jalan yang ada harus harus dicampur untuk digunakan sebagai salah satu komponen Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal, lokasi-lokasi tertentu yang bahannya agak basah atau mutunya kurang baik harus digali dan dibuang terlebih dahulu, diganti dengan bahan badan jalan dari lokasi lain yang bermutu sama atau lebih baik. Seluruh badan jalan yang padat harus digaru sampai mencapai kedalaman yang seragam. Bilamana tidak disebutkan lain maka penggaruan yang harus dihitung sedemikian hingga menghasilkan proporsi bahan badan jalan yang tepat untuk campuran perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal. Bahan badan jalan harus dikeringkan seluruhnya dan kemudian dicampur sampai seluruh lokasi itu merata secara memanjang dan melintang.

b)

Komponen bahan untuk setiap lap is harus dihampar dengan ketebalan yang sama di seluruh lokasi. Mesin pencampur stabilisasi tanah, mesin penggaru pertanian, cakram bajak atau alat lain yang sesuai harus digunakan untuk mencampur seluruh tebal bahan gembur tersebut. Sebagai alternatif, setumpukan kecil bahan yang menerus pada panampang melintang yang seragam dapat dihampar sepanjang jalan bilamana lebar jalan tetap. Seluruh kedalaman bahan yang gembur itu dibolak-balik dari sisi jalan yang satu ke yang lainnya sampai seluruh bahan itu tercampur merata, kemudian dihampar dengan ketebalan yang sama.

c)

Pencampuran di tempat hanya diijinkan bila kondisi panas dan cuaca panas diharapkan berlangsung sampai pekerjaan selesai.

Pemadatan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal a)

Segera setelah pembentukan awal selesai, setiap lapis bahan harus dipadatkan seluruhnya dengan alat pemadat yang cocok dan memadai, yang telah disetujui Direksi Pekerjaan .

b)

Pembentukan akhir permukaan lapis pondasi bawah harus dilaksanakan paling sedikit setelah dua lintasan pemadatan melintasi seluruh lokasi terse but.

c)

Selama pemasangan, pembentukan dan pemadatan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal. Agregat harus dipertahankan dalam keadaan lembab dengan penyemprotan air yang diatur dengan ketat sehingga bahan halus yang

5-13

I

SPES!F!KAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

berada di permukaan tidak terganggu. Sebelum pemadatan selesai, Penyedia Jasa harus membuang setiap agregat yang terlalu basah sehingga tidak merusak tanah dasar. Pemadatan tidak boleh dilanjutkan jika bahan menunjukkan tanda-tanda agak bergelombang. Dalam keadaan demikian, bahan harus dibuang atau diperbaiki sesuai dengan Pasal 5.2.1.(7).

5.2.4

d)

Operasi penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi perkerasan dan berangsur-angsur menuju ke tengah-tengah, dalam arah memanjang. Pada tempat ber"superelevasi" penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah menu ju ke bagian yang tinggi.

e)

Bahan sepanjang kerb, tembok dan tempat-tempat lain yang tak terjangkau oleh mesin gilas harus dipadatkan dengan menggunakan timbris atau pemadat mekanis.

f)

Pemadatan harus berlanjut sampai seluruh lokasi yang telah dipadatkan menjadi suatu permukaan yang keras dengan kepadatan yang merata serta semua bekas jejak roda mesin gilas tidak tampak. Suatu lapisan yang keras dan stabil harus diperoleh dalam penggilasan akibat saling mengunci antar agregat dengan rapat.

g)

Penambahan abu batu atau pasir berplastisitas rendah dalam jumlah kecil pada saat pemadatan tahap akhir dapat diijinkan agar dapat meningkatkan pengikatan pada lapis permukaan. Abu batu dan pasir tidak boleh dihampar terlalu tebal sedemikian hingga agregat kasar menjadi tidak tampak.

PENGUJIAN 1)

Jumlah data pendukung pengujian yang dibutuhkan untuk persetujuan awal dari mutu bahan akan ditentukan Direksi Pekerjaan namun harus mencakup semua pengujian yang disyaratkan pada Pasal 5.2.2.(3), paling sedikit tiga contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili batas rentang mutu bahan yang mungkin terdapat dalam sumber bahan tersebut.

2)

Setelah persetujuan atas mutu bahan untuk Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal yang diusulkan, seluruh pengujian mutu bahan harus diulangi lagi bilamana menurut pendapat Direksi Pekerjaan terdapat perubahan pada mutu bahan atau pada sumber bahan atau pada metode produksinya.

3)

Suatu program pengujian pengendalian mutu bahan secara rutin harus dilaksanakan untuk memeriksa ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan yang dihasilkan, pengujian harus meliputi paling sedikit lima (5) pengujian Indeks Plastisitas dan Iima (5) pengujian gradasi dan satu (1) penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI 1743 : 2008, metode D. Pengujian CBR harus dilakukan dari waktu ke waktu sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

4)

Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa, mengunakan SNI 2827 : 2008. Pengujian harus dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang lebih dari 200 m.

5-14

t

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

PENGUKURANDANPEMBAYARAN

5.2.5 1)

2)

Pengukuran untuk Pembayaran a)

Pekerkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal harus diukur menurut jumlah meter kubik bahan padat yang diperlukan, selesai di tempat dan diterima Direksi Pekerjaan. Volume yang diukur harus berdasarkan penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar bilamana tebal yang diperlukan seragam dan berdasarkan penampang melintang yang disetujui Direksi Pekerjaan bilamana tebal yang diperlukan tidak seragam, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan.

b)

Pada Perkerasan Berbutir Jalan Tan pa Penutup Aspal dimana tebal lap is pondasi yang ditetapkan atau disetujui tidak seluruhnya terdiri dari bahan baru, tetapi terdiri dari sebagian bahan pada jalan lama yang dikerjakan kembali, volume untuk pembayaran haruslah berdasarkan volume padat dari bahan baru yang dihampar, dihitung dari penampang melintang yang diambil oleh Penyedia Jasa dan disetujui Direksi Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

c)

Pekerjaan menyiapkan dan memelihara lapis pondasi agregat, tanah dasar atau formasi yang akan dihampar Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal tidak boleh diukur atau dibayar dalam Seksi ini, tetapi harus dibayar secara terpisah dengan harga penawaran untuk Penyiapan Badan Jalan dalam Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini.

Pengukuran Pekerjaan Perbaikan Bilamana perbaikan pada Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.2.1.(7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah sama dengan kuantitas yang dibayar jika pekerjaan semula dapat diterima. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan tambahan tersebut atau kuantitas tambahan yang diperlukan oleh perbaikan tersebut. Bilamana penyesuaian kadar air telah diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sebelum pemadatan, pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk penambahan air atau pengeringan terhadap bahan atau pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh kadar air yang memenuhi ketentuan.

3)

Dasar Pembayaran Kuantitas yang ditentukan, seperti yang diuraikan di atas, harus dibayar menurut Barga Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Barga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pengham-paran, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, penyiapan lapis dasar (cutoff layer), penggunaan Lapis Permukaan Sementara pada permukaan yang sudah selesai, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

5-15

I

SPES!FIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

NomorMata Pembayaran

Uraian

Satuan Pengukuran

5.2.(1)

Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal

Meter Kubik

5.2.(2)

Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal

Meter Kubik

5-16

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

SEKSI 5.3 PERKERASANBETONSEMEN 5.3.1

UMUM 1) Pekerjaan ini meliputi pembuatan Perkerasan Beton Semen (Perkerasan Kaku) dan Lapis Pondasi Bawah yang dilaksanakan sesuai dengan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 2)

Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini a) b) c) d) e) f) g) h) i)

j) k) 3)

4)

Manajemen dan Keselamatan Latu Lintas Kajian TeknisLapangan Bahan dan Penyimpanan Pengamanan Lingkungan Hidup Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen Mutu Lapis Pondasi Agregat Lapis Pondasi Semen Tanah Lapis Pondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB) Beton Baja Tulangan

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

1.8 1.9 1.11 1.17 1.19 1.21 5.1 5.4 5.5 7.1 7.3

Toleransi Dimensi a)

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.3.5.(12) harus digunakan.

b)

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.3.9 harus digunakan.

Standar Rujukan Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7 .1.1.6

dari Spesifikasi ini harus digunakan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) : SNI 03-2460-1991 SNI 03-4432-1997 SNI 03-4433-1997 SNI 03-4804-1998 SNI 03-4810-1998 SNI 03-4814-1998 SNI 03-4815-1998

SNI 03-6820-2002

Spesifikasi Abu Terbang Sebagai Bahan Tambahan Untuk Campuran Beton Spesifikasi Karet Span Sebagai Bahan Pengisi Siar Muai Pada Perkerasan Beton dan Konstruksi Bangunan Spesifikasi Beton Siap Pakai Metode Pengujian Berat Isi dan Rongga Udara Dalam Agregat. Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan. Spesifikasi Bahan Penutup Sambungan Beton Tipe Elastis Tuang Panas. Spesifikasi Pengisi Siar Muai Siap Pakai Untuk Perkerasan Bangunan Beton Spesifikasi Agregat Halus Untuk Pekerjaan

5-17

I

Adukan dan

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

SNI 03-6827-2002 SNI 03-6969-2003 SNI SNI SNI SNI

15-2049-2004 15-0302-2004 15-7064-2004 1966 : 2008

SNI SNI SNI SNI

1969 : 1970 : 1972 : 2417:

2008 2008 2008 2008

SNI 1974: 2011 SNI4431: 2011 SNI 7619: 2012

Plesteran Dengan Bahan Dasar Semen Metode pengujian waktu ikat awal semen portland dengan menggunakan alat vicat untuk pekerjaan sipil Metode Pengujian untuk Pengukuran Panjang Beton Inti Hasil Pengeboran. Semen Portland Semen Portland Pozzolan. Semen Portland Komposit Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah. Cara Uji Berat Jenis Penyerapan Air Agregat Kasar. Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus. Cara Uji Slump Beton Cara Uj i Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles. Cara Uji Kuat Tekan Beton Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Normal Dengan Dua Titik Pembebanan Metode Uj i Penentuan Persentase Butir Pecah pada Agregat Kasar.

AASHTO: AASHTO M33-99 (2003) AASHTO M80-87 (2003) AASHTO M148-05 AASHTO M 194-06 AASHTO M220-84(2003)

Standard Spesification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete. Standard Spesification for Coarse Aggregate for Portland Cement Concrete. Standard Spesification for Liquid Membrane Forming Compounds for Curing Concrete. Standard Spesification for Chemical Admixtures for Concrete. Standard Spesification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements.

ASTM: ASTM D 4791

5)

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus mengajukan rincian proposal Rencana Pengendalian Mutu untuk aspek pekerjaan ini sesuai dengan Seksi 1.21 dari Spesifikasi dan juga semua ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.(7).(a), (b), (c), dan (e) dari Spesifikasi llll.

6)

Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.(9) dari Spesifikasi mt harus digunakan.

5-18

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

7)

Perbaikan Terhadap Perkerasan Beton Semen dan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Ketentuan yang disyaratkan digunakan.

8)

9)

dalam

Pasal

7 .1.1.(10)

dari Spesifikasi

uu harus

Jadwal Kerja dan Pengendalian Lalu Lintas a)

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.5.8 harus digunakan.

b)

Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

Pemasokan Beton Campuran Siap Pakai (Ready Mix) Beton yang dipasok sebagai Campuran Siap Pakai (Ready Mix) oleh pemasok yang berada di luar proyek harus memenuhi ketentuan SNI 03-4433-1997. Kecuali disebutkan lain dalam Kontrak maka "pembeli" dalam SNI 03-4433-1997 haruslah Penyedia Jasa. Syarat-syarat Umum dari Kontrak dan ketentuan-ketentuan dari Spesifikasi Seksi 5.3 akan didahulukan dari pada SNI 03-4433-1997. Penerapan SNI 03-4433-1997 tidak membebaskan Penyedia Jasa dari setiap kewajibannya dalam Kontrak ini.

BAHAN

5.3.2 1)

Mutu Perkerasan Beton Semen Bahan pokok untuk mutu perkerasan beton semen harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7 .1 dari Spesifikasi ini, kecuali jika disebutkan lain dalam Seksi ini.

2)

Agregat Halus untuk Perkerasan Beton Semen Agregat halus harus memenuhi SNI 03-6820-2002 dan Pasal 7.1.2.(3) dari Spesifikasi selain yang disebutkan di bawah ini. Agregat halus harus terdiri dari bahan yang bersih, keras, butiran yang tak dilapisi apapun dengan mutu yang seragam, dan harus : a)

Mempunyai ukuran yang lebih kecil dari ayakan ASTM No. 4 (4,75mm).

b)

Sekurang-kurangnya

c)

Jika dua jenis agregat halus atau lebih dicampur, maka setiap sumber harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Seksi ini.

d)

Setiap fraksi agregat halus buatan harus terdiri dari batu pecah yang memenuhi Pasal 5.3.2.(3)dan haruslah bahan yang non-plastisjika diuji sesuai SNI 1966: 2008.

terdiri dari 50% (terhadap berat) pasir alam.

Tabel 5.3.2.(l)Sifat-sifat AgregatHalus

Sifat Berat Isi Lepas Penyerapan oleh Air

I

I I

Ketentuan minimum 1.200 kg/m3 maksimum 5%

5-19

(

Metoda Pengujian SNI 03-4804-1998 SNI 1969 : 2008

I I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

3)

Agregat Kasar untuk Perkerasan Beton Semen Agregat kasar harus memenuhi AASHTO M80 dan Pasal 7.1.2.(3)dari Spesifikasi selain dari yang disebutkan di bawah ini. Ampas besi dari tungku sembur yang didinginkan dengan udara dapat digunakan tetapi ampas besi dari pabrik baja tidak dapat digunakan. Tabel 5.3.2.(2) Sifat - Sifat Agregat Kasar

I

Sifat Kehilangan akibat Abrasi Los Angeles Berat Isi Lepas BeratJenis Penyerapan oleh Air Bentuk partikel pipih dan lonjong dengan rasio 3: 1 Bidang Pecah (2 atau lebih)

4)

I

Ketentuan tidak melampaui 40% untuk 500 putaran minimum 1.200 kg/rrr' minimum 2,1 ampas besi: maks 6% lainnya: maks. 2,5% masing-masing maks 25% minimum 80%

I

Metoda Pengujian I SNI 2417: 2008 SNI 03-4804-1998 SNI 1970 : 2008 SNI 1970 : 2008 ASTMD-4791 SNI 7619-: 2012

Semen dan Abu Terbang Semen harus memenuhi Spesifikasi Pasal 7.1.2.(1) Abu Terbang harus memenuhi SNI 03-2460-1991. Abu Terbang maksimum yang dapat digunakan adalah 25 % dari berat bahan pengikat hanya untuk pemakaian Ordinary Portland Cement (OPC) Tipe I dan tidak dapat digunakan untuk pemakaian semen tipe Portland Composite Cement (PCC) dan

Portland Pozzolana Cement (PPC). 5)

Air Air harus memenuhi spesifikasi Pasal 7.1.2.(2).

6)

Baja Tulangan Baja tulangan

harus sesuai dengan ketentuan

Seksi 7.3 dari Spesifikasi

mi, dan

detailnya tercantum dalam Gambar· 7)

Membran Kedap Air Membran yang kedap air di bawah perkerasan harus berupa lembaran polyethene dengan tebal 125 mikron. Bila diperlukan sambungan, maka harus dibuat tumpang tindih sekurang-kurangnya 300 mm.

8)

Bahan Tambah Bahan Tambahan kimiawi yang digunakan harus sesuai dengan AASHTO Ml94-06. Bahan tambahan yang mengandung calcium chloride, calcium formate, dan triethanolamine tidak boleh digunakan.

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Kondisi berikut harus dipenuhi: a)

Untuk kombinasi 2 (dua) atau lebih bahan tambahan, kompatibilas bahan tambahan tersebut hams dinyatakan dengan sertifikat tertulis dari produser.

b)

Untuk campuran dengan fly ash kurang dari 50 kg/rrr', kontribusi alkali total (dinyatakan dengan Na20 ekivalen) dari semua bahan tambahan yang digunakan pada campuran tidak boleh melebihi 0,20 kg/rrr'.

Super plasticizer/hinge range water reducer dapat digunakan atas persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan. 9)

Bahan untuk Perawatan Bahan Membran untuk Perawatan haruslah cairan berpigmen putih yang memenuhi AASHTO M148 atau bahan lain yang disetujui Direksi Pekerjaan. Bahan membran tanpa warna atau bening tidak akan disetujui.

10)

11)

Bahan Penutup Sambungan (Joint Sealer) dan Bahan Pengisi Sambungan (Joint Filler) a)

Bahan penutup yang dituang untuk sambungan hams memenuhi ketentuan SNI 03-4814-1998.

b)

Bahan pengisi yang dibentuk sebelumnya untuk sambungan hams memenuhi ketentuan-ketentuan AASHTO M33, SNI 03-4432-1997, SNI 03-4815-1998, atau AASHTO M220, sebagaimana yang disebutkan dalam Gambar atau oleh Direksi Pekerjaan dan hams dilubangi untuk memberikan tempat untuk ruji jika disyaratkan dalam Gambar. Bahan pengisi untuk setiap sambungan hams dikerjakan dalam selembar tunggal untuk lebar dan kedalaman yang diperlukan untuk sambungan kecuali jika disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana penggunaan lebih dari selembar disetujui untuk suatu sambungan, tepi-tepi lembaran hams diikat dengan rapat, dan dipasang dengan akurat terhadap bentuk, dengan cara distapler atau cara pengikat handal lainnya yang dapat diterima Direksi Pekerjaan.

Beton a)

Bahan Pokok Campuran Persetujuan untuk proporsi bahan pokok campuran hams didasarkan pada hasil percobaan campuran (trial mix) yang dibuat oleh Penyedia Jasa sesuai ketentuan Seksi 7 .1 dari spesifikasi ini. Agregat kasar dan halus hams sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Untuk menentukan rasio agregat kasar dan agregat halus, proporsi agregat halus hams dipertahankan seminimum mungkin. Akan tetapi, sekurang-kurangnya 40% agregat dalam campuran beton terhadap berat haruslah agregat halus yang didefinisikan sebagai agregat yang lolos ayakan 4,75 mm. Agregat gabungan tidak boleh mengandung bahan yang lebih halus dari 0,075 mm sebesar 2% kecuali bahan pozolan. Penyedia Jasa boleh memilih agregat kasar sampai ukuran maksimum 38 mm, asalkan : campuran tersebut tidak mengalami segregasi; kelecakan yang memadai untuk instalasi yang

5-21

f

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

digunakan dapat dicapai dan kerataan permukaan yang disyaratkan tetap dapat dipertahankan. Menurut pendapatnya, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa untuk mengubah ukuran agregat kasar yang telah dipilih oleh Penyedia Jasa. Tindakan-tindakan tambahan, termasuk penurunan ukuran maksimum agregat, dapat dilakukan untuk mengendalikan segregasi dari beton dalam acuan gelincir (slip form) yang berasal oleh truk terakhir. Ketika proporsi takaran yang sesuai telah diputuskan dan disetujui, proporsiproporsi tersebut hanya dapat diubah dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. b)

Kadar Bahan Pengikat untuk Perkerasan Beton Semen Berat semen yang disertakan dalam setiap meter kubik beton yang terpadatkan untuk Perkerasan Beton Semen tidak boleh kurang dari jumlahsemen untuk keperluan pencapaian durabilitas beton dan tidak lebih dari jumlah semen yang akan mengakibatkan suhu beton yang tinggi. Ketentuan jumlah semen minimum dan jumlah semen maksimum harus tercantum dalam dokumen rancangan campuran beton sesuai dengan kondisi lingkungan pekerjaan dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

c)

Kekuatan Ketentuan minimum untuk kuat lentur pada umur 28 hari untuk Perkerasan Beton Semen diberikan dalam tabel berikut ini : Tabel 5.3.2.(3) Kuat LenturMinimum untuk Perkerasan Beton Semen Uraian Beton Percobaan Campuran Perkerasan Beton Semen (pengendalian produksi) Metoda Pengujian Ukuran Benda Uji

Syarat Kuat Lentur (kg/cm2, MPa) Fs 47 untuk 28 hari Fs 45 untuk 28 hari SNI 03-4431-1997 balok 500x150xl50 mm

Catatan: (I)

: Beton untuk Perkerasan Beton Semen dalam pekerjaan permanen harus memenuhi ketentuan kuat lentur minimum untuk Beton Perkerasan yang diberikan dalam Tabel 5.3.2.(3). Nilai kuat tekan minimum untuk produksi dapat disesuaikan berdasarkan perbandingan nilai kuat lentur dan kuat tekan yang dicapai untuk serangkaian pengujian yang tidak kurang dari 16 pengujian kuat tekan dan kuat lentur pada rancangan yang disetujui. Penyesuaian Nilai Kuat Tekan minimum untuk pengendalian produksi yang diberikan dalam Tabel 5.3.2.(3) akan mengikuti perintah atau persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Untuk kekuatan yang terjadi pada 7 hari, sementara disyaratkan 80% dari kuat lentur lapangan yang terjadi . Direksi Pekerjaan dapat , menurut pendapatnya, pada setiap saat sebelum atau selama operasi beton perkerasan, menaikkan atau menurunkan kekuatan minimum yang terjadi pada umur 7 hari. Kuat tekan rata-rata Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus pada umur 28 hari dari produksi harian 80 - 110 kg/cm''.

5-22

I

SPESIFIKASI UMUM 20/0 (Revisi 3)

d)

Konsistensi untuk Perkerasan Beton Semen Konsistensi beton harus ditentukan dengan mengukur slump sesuai dengan SNI 1972 : 2008. Penyedia Jasa harus mengusulkan slump untuk setiap campuran beton dengan rentang : 20 - 50 mm untuk beton yang akan dibentuk dengan acuan berjalan

(slipform) 50- 75 mm untuk beton yang akan dihampar secara manual (acuan-tetap) Rasio air bebas - semen untuk kondisi agregat jenuh kering permukaan harus ditentukan dengan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kekuatan dan durabilitas beton. Nilai rasio air bebas-semen harus tercantum dalam dokumen rancangan campuran beton yang disetujui oleh Pengguna Jasa. e)

Keseragaman Campuran Beton Sifat-sifat campuran beton harus sesuai dengan tebel berikut ini : Tabel 5.3.2.(4) Parameter Keseragaman Beton

Pengujian

Berat per meter kubik yang dihitung berdasarkan bebas ronzza udara (kz/rrr') Kadar ronzza udara, volume % dari beton Slump (mm) Kadar Agregat Kasar, berat porsi dari setiap benda uji yang tertahan ayakan No.4 (4,75 mm),% Berat Isi mortar bebas udara (tidak kurang dari 3 silinder akan dicetak dan diuji untuk tiap-tiap benda uji) berdasarkan rata-rata dari pengujian semua benda uii yang akan dibandingkan, % Kuat tekan rata-rata pada umur 7 hari untuk setiap benda uji, berdasarkan kuat rata-rata dari pengujian semua benda uji yang dibandingkan, %. f)

Ketentuan, Ditunjukkan sebagaiPerbedaan Maksimum yang diijinkan pada Hasil Pengujian dari Benda Uji yang diambil dari Dua Lokasi dalam Takaran Beton 16 1 25 6 1,6

7,5

Pengambilan Benda Uji (Sampling) Untuk tujuan dari Pasal 5.3.2 dan Pasal 5.3.10 ini, suatu lot akan didefinisikan sebagai sampai 50 m3 untuk yang dibentuk dengan acuan bergerak dan sampai 30 m3 untuk yang dibentuk dengan acuan tetap. Untuk setiap lot, dua pasang benda uji balok harus dicetak untuk pengujian kuat lentur, sepasang yang pertama untuk 7 hari dan sepasang lainnya pada umur 28 hari.

5-23

I

SPESIFIKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

Bilamana hasil pengujian kuat lentur diatas tidak mencapai 90% dari kuat lentur yang disyaratkan dalam Tabel 5.3.2.(3) maka pengambilan benda uji inti (core) di lapangan,minimum

4 benda uji, untuk pengujian kuat tekan

dapat dilakukan. Jika kuat tekan benda uji inti (core) yang diperoleh ini mencapai kuat tekan yang diperoleh dari campuran beton yang sama, yang digunakan untuk pengujian kuat lentur sebelumnya, maka produk beton ini dapat diterima untuk pembayaran.

5.3.3

PERALATAN 1) Peralatan harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Penghamparan dapat dilakukan baik dengan menggunakan acuan bergerak (slip form) maupun acuan tetap (fixed form). 2)

Mesin Penghampar dan Pembentuk (Spreading and Finishing Machines) Mesin penghampar harus dirancang sedemikian hingga dapat mengurangi segregasi pada campuran beton. Mesin pembentuk (finishing machines) harus dilengkapi dengan sepatu melintang (tranverse screeds) yang dapat bergerak bolak-balik (oscillating type) atau alat lain yang serupa untuk memadatkan (stricking off) beton sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5.3.5 dari Spesifikasi ini.

3)

Kendaraan Pengangkut Penghantar jenis agitator (penggoyang bolak-balik) atau pencampur harus mampu menuangkan beton dengan konsistensi adukan yang disyaratkan. Beton untuk yang dibentuk dengan acuan bergerak dapat diangkut dengan dump truck sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan. Campuran beton yang diangkut dengan dump truckharus dirancang khusus untuk tujuan ini.

4)

Pencampuran Beton Pemasokan Beton Siap Pakaidiijinkan untuk penghamparan dengan acuan tetap (fixed form)sesuai dengan hasil demonstrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa bahwa kecepatan penghantaran, mutu, dan kesinambungan yang disyaratkan dapat dipenuhi oleh pemasok beton siap pakai. Alat pencampur tetap (stationary mixer) yang mempunyai kapasitas gabungan tidak kurang dari 60 meter kubik per jam harus dilengkapi penghampar dengan acuan bergerak kecuali jika dapat ditunjukkan bahwa kecepatan penghantaran, mutu, dan kesinambungan yang disyaratkan dapat dipenuhi oleh pemasok beton siap pakai.

5)

Vibrator (Penggetar) Vibrator, untuk menggetarkan seluruh lebar perkerasan beton, dapat berupa jenis "surface pan" atau jenis "internal" dengan tabung celup (immersed tube) atau "multiple spuds". Vibrator dapat dipasang pada mesin penghampar atau mesin pembentuk, atau dapat juga dipasang pada kendaraan (peralatan) khusus. Vibrator tidak boleh menyentuh sambungan, perlengkapan untuk memindahkan beban (load transfer devices), tanah dasar dan acuan (form) samping. Frekuensi vibrator "surface

5-24

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

pan" tidak boleh kurang dari 3500 impuls per menit (58 Hz), dan Frekuensi vibrator internal tidak boleh kurang dari 5000 impuls per menit (83 Hz) untuk vibrator tabung dan tidak kurang dari 7000 impuls per menit (117 Hz) untuk "vibrator spud''. Bila vibrator spud, baik dioperasikan dengan tangan maupun dipasang pada mesin penghampar (spreader) atau pembentuk (finishing), yang digunakan di dekat acuan, frekuensinya tidak boleh kurang dari 3500 impuls per menit (58 Hz). 6)

Gergaji Beton Bilamana sambungan yang dibentuk dengan penggergajian (saw joints) disyaratkan, Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan gergaji dalam jumlah dan kapasitas yang memadai dan mampu menyelesaikan penggergajian dengan tepi pisau berintan yang didinginkan dengan air atau dengan gurinda (abrasive wheel) sesuai ukuran yang ditentukan. Penyedia Jasa harus menyediakan paling sedikit l gergaji yang siap pakai (standby). Sebuah pisau gergaji cadangan harus disediakan di tempat kerja setiap saat selama operasi penggergajian. Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas penerangan yang memadai untuk penggergajian di malam hari. Seluruh peralatan ini harus berada di tempat kerja sebelum dan selama pekerjaan perkerasan beton.

7)

Acuan Acuan samping yang lurus harus terbuat dari logam dengan ketebalan tidak kurang dari 5 mm dan harus disediakan dalam ruas-ruas dengan panjang tidak kurang dari 3 m. Acuan ini sekurang-kurangnya mempunyai kedalaman sama dengan ketebalan perkerasan jalan tanpa adanya sambungan horisontal, dan lebar dasar acuan tidak kurang dari kedalamnya. Acuan yang dapat disesuaikan (fleksibel) atau lengkung dengan radius yang sesuai harus digunakan untuk tikungan dengan radius 30,0 m atau kurang. Acuan yang dapat disesuaikan (fleksibel) atau lengkung harus dirancang sedemikian hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.Acuan harus dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk keperluan pemasangan, sehingga bila telah terpasang acuan tersebut dapat menahan, tanpa adanya lentingan atau penurunan, segala benturan dan getaran dari alat pemadat dan pembentuk. Batang flens (flange braces) harus dilebihkan keluar dari dasar tidak kurang dari 2/3 tinggi acuan. Acuan yang permukaan atasnya miring, bengkok, terpuntir atau patah harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Acuan bekas yang diperbaiki tidak boleh digunakan sebelum diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Permukaan atas acuan tidak boleh berbeda lebih dari 3 mm dalam 3 meter dan pada kaki tegaknya tidak boleh lebih dari 6 mm. Acuan ini harus dilengkapi juga dengan pengunci ujung-ujung bagian yang bersambungan.

5.3.4

SAMBUNGAN (JOINTS) Sambungan harus dibuat dengan tipe, ukuran dan pada lokasi seperti yang ditentukan dalam Gambar. Semua sambungan harus dilindungi agar tidak kemasukan bahan yang tidak dikehendaki sebelum ditutup dengan bahan pengisi. Sambungan memanjang dari Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus harus digeser sekurang-kurangnya 20 cm dari sambungan memanjang dari perkerasan beton yang dikerjakan.

5-25

i

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Sambungan konstruksi melintang dari Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus harus dibentuk pada akhir kegiatan harian dan harus membentuk permukaan melintang yang benar-benar tegak. 1)

Sambungan Memanjang untuk Perkerasan Beton Semen Batang baja ulir dengan panjang, ukuran, dan jarak seperti yang disyaratkan harus diletakkan tegak lurus dengan sambungan memanjang memakai peralatan mekanis atau dipasang dengan besi penahan (chair) atau penahan lainnya yang disetujui untuk mencegah pergeseran. Batang pengikat (tie bars) tersebut tidak boleh dicat atau dilapisi aspal atau bahan lain atau dimasukkan dalam tabung atau sleeves kecuali untuk keperluan sambungan pada pelebaran lanjutan. Bilamana ditunjukkan dalam Gambar dan bila lajur perkerasan yang bersebelahan dilaksanakan terpisah, acuan samping terbuat dari baja harus digunakan untuk membentuk lidah dan alur (keyway) sepanjang sambungan konstruksi. Baja pengikat, kecuali yang terbuat dari baja rel, dapat dibengkokkan dengan sudut tegak terhadap acuan dari lajur pertama yang dilaksanakan dan diluruskan kembali sampai posisi tertentu sebelum beton lajur yang bersebelahan dihamparkan atau sebagai pengganti baja pengikat yang dibengkokkan dapat digunakan 2 batang baja pengikat yang disambung. Sambungan memanjang acuan (longitudinal form joint) terdiri dari lidah dan alur yang tegak lurus permukaan tepi perkerasan. Sambungan tersebut harus dibentuk dengan peralatan secara mekanis maupun secara manual sampai memenuhi ukuran dan garis yang ditunjukkan dalam Gambar, sewaktu beton masih dalam tahap plastis. Alur ini harus diisi dengan bahan pracetak yang memanjang atau diisi dengan bahan penutup yang ditentukan Sambungan memanjang tengah (longitudinal centre joint) harus dibuat sedemikian rupa sehingga ujungnya berhubungan dengan sambungan melintang (transverse joint), bila ada. Sambungan memanjang basil penggergajian (longitudinal sawn joint) harus dilakukan dengan pemotong beton yang disetujui sampai kedalaman, lebar dan garis yang ditunjukkan dalam Gambar. Garis bantu atau alat bantu harus digunakan untuk menjamin basil pemotongan sambungan memanjang sesuai dengan garis yang ditunjukan dalam Gambar, dan harus digergaji sebelum berakhimya masa perawatan beton, atau segera sesudahnya sebelum peralatan atau kendaraan diperbolehkan melintasi perkerasan beton baru tersebut. Daerah yang harus digergaji harus dibersihkan dan jika perlu sambungan tersebut harus segera diisi dengan bahan penutup (sealer). Sambungan memanjang tipe sisipan permanen (longitudinal permanent insert type joint) harus dibentuk dengan memasang bahan lentur yang memanjang (strip) yang tidak bereaksi secara kimiawi dengan bahan-bahan kimia dalam beton. Lehar bahan memanjang (strip) ini harus cukup untuk membentuk bidang yang diperlemah dengan kedalaman yang ditunjukkan dalam Gambar. Sambungan dengan tipe bidang yang diperlemah (weaken plane type joint) tidak perlu dipotong (digergaji). Ketebalan bahan memanjang (strip) tidak boleh kurang dari 0,5 mm dan harus disisipkan memakai peralatan mekanik sehingga bahan dapat dipasang secara menerus (tidak terputus). Bagian permukaan bahan memanjang harus atas ditempatkan di bawah permukaan perkerasan yang telah selesai sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar. Bahan memanjang (strip) yang disisipkan ini tidak boleh dibentuk ulang dari posisi vertikal selama pemasangan atau karena operasi pekerjaan penyelesaian yang 5-26

4

SPESIFIKAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

dilaksanakan pada beton. Alinyemen sambungan hams sejajar dengan garis sumbu jalan dan hams bebas dari ketidakteraturan setempat. Alat pemasangan mekanik hams menggetarkan beton selama bahan memanjang tersebut disisipkan, sedemikian rupa agar beton yang tergetar kembali rata sepanjang tepi bahan memanjang (strip) tersebut tanpa menimbulkan segregasi atau rongga udara. 2)

Sambungan Ekspansi Melintang (Transverse Expansion Joint) Filler (bahan pengisi) untuk sambungan ekspansi (expansion joint filler) hams menerus dari acuan ke acuan, dibentuk sampai tanah dasar dan dibentuk pada lidah alur sepanjang acuan. Filler sambungan pracetak (preform joint filler) hams disediakan dengan panjang sama dengan lebar satu lajur. Filler yang rusak atau yang sudah diperbaiki tidak boleh digunakan, kecuali bila disetujui Direksi Pekerjaan.

3)

Filler sambungan ini hams ditempatkan pada posisi vertikal. Alat bantu atau pemegang yang disetujui hams digunakan untuk menjaga agar filler tetap pada garis dan alinyemen yang semestinya, selama penghamparan dan penyelesaian pekerjaan beton. Sambungan yang telah selesai tidak boleh berbeda lebih dari 5 mm pada alinemen horisontal terhadap suatu garis lurus. Bila filler sambungan adalah bagian-bagian yang dirakit, maka di antara unit-unit yang bersebelahan tidak boleh terdapat celah. Sumbat atau gumpalan beton tidak diperkenankan di manapun dalam rongga ekspansi

4)

Sambungan Susut Melintang (Transverse ContractionJoint) Sambungan ini terdiri dari bidang yang diperlemah dengan membentuk atau membuat alur dengan pemotongan pada permukaan perkerasan, disamping itu bilamana ditunjukkan dalam Gambar juga hams mencakup perlengkapan untuk memindahkan beban (load transfer assemblies). a)

Sambungan Susut Lajur Melintang (Transverse Strip Contraction Joints) Sambungan ini hams dibentuk dengan memasang bagian lajur melintang (strip) sebagaimana ditunjukkan Gambar.

b)

Alur yang Dibentuk (Formed Grooves) Alur ini hams dibuat dengan menekankan perlengkapan yang disetujui ke dalam beton yang masih plastis. Perlengkapan tersebut hams tetap di tempat sekurang-kurangnya sampai beton mencapai tahap pengerasan awal, dan kemudian hams dilepas tanpa merusak beton di dekatnya, kecuali bilamana perlengkapan tersebut memang dirancang untuk tetap terpasang pada sambungan.

c)

Sambungan SusutGergajian (Sawn Contraction Joint) Sambungan ini hams dibentuk dengan membuat alur dengan gergaji beton pada permukaan perkerasan dengan lebar, kedalaman, jarak dan garis sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar. Setelah setiap sambungan digergaji, bekas gergajian dan permukaan beton yang bersebelahan harus dibersihkan. Penggergaj ian untuk membentuk sambungan hams dilakukan sesegera mungkin setelah beton cukup mengeras agar pengergajian dapat dilakukan dengan hasil yang rapih tanpa menimbulkan keretakan, dan umumnya tidak kurang dari 4 jam tetapi dalam segala hal tidak lebih dari l O jam setelah 5-27

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

pemadatan akhir beton, diambil mana yang lebih pendek waktunya. Semua sambungan harus dibentuk dengan pemotongan sebelum terjadi retak susut yang tidak terkendali. Bila perlu, operasi penggergajian harus dilakukan siang dan malam dalam cuaca apapun. Penggergajian untuk membentuk sambungan harus ditangguhkan bilamana keretakan terjadi pada atau dekat lokasi gergajian pada saat sebelum digergaji. Penggergajian untuk membentuk sambungan tidak boleh dilanjutkan bilamana keretakan meluas di depan gergaji. Bilamana terjadi kondisi ekstrim sedemikian hingga tidaklah praktis untuk mencegah keretakan dengan penggergajian yang lebih dini, alur sambungan kontraksi harus dibuat sebelum beton mencapai pengerasan tahap awal sebagaimana disebutkan diatas. Secara umum, setiap sambungan harus harus dibentuk dengan penggergajian yang berurutan dan teratur. d)

Sambungan Susut Melintang yang Dibentuk Dengan Acuan (Transverse Formed Contraction Joints) Sambungan ini harus memenuhi ketentuan Pasal 5.5.4.(1) untuk sambungan memanjang yang dibentuk dengan acuan (longitudinal formedjoints).

e)

Sambungan KonstruksiMelintang (Transverse Construction Joints) Sambungan ini harus dibuat bila pekerjaan beton berhenti lebih dari 30 menit. (sebelum terjadinya pengikatan awal).Sambungan konstruksi melintang tidak boleh dibuat pada jarak kurang dari 1,8 meter dari sambungan muai, sambungan susut, atau bidang yang diperlemah lainnya. Bilamana dalam waktu penghentian tersebut campuran beton belum cukup untuk membuat perkerasan sepanjang minimum l ,8meter, maka kelebihan beton pada sambungan sebelumnya harus dipotong dan dibuang sesuai dengan yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. Dalam segala ha! sambungan konstruksi melintang tidak boleh kurang dari sepertiga panjang segmen.

5)

Perlengkapan Pemindahan Beban (Load Transfer Devices) Bila digunakan dowel, maka harus dipasang sejajar dengan permukaan dan garis sumbu perkerasan beton, dengan memakai penahan atau perlengkapan logam lainnya yang dibiarkan tertinggal dalam perkerasan. Ujung dowel harus dipotong dengan rapi agar permukaannya rata. Bagian setiap dowel yang diberi pelumas sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, harus dilapisi sampai merata dengan bahan aspal atau bahan pelumas yang disetujui, agar bagian dowel tersebut tidak ada melekat pada beton. Penutup (selubung) dowel dari PVC atau logam yang disetujui Direksi Pekerjaan, harus dipasang pada setiap batang dowel hanya digunakan dengan sambungan ekspansi. Penutup atau selubung tersebut harus berukuran pas dengan dowel dan ujungnya yang tertutup harus kedap air. Sebagai pengganti rakitan dowel pada sambungan kontraksi, batang dowel bisa diletakkan dalam seluruh ketebalan perkerasan dengan perlengkapan mekanik yang disetujui Direksi Pekerjaan. Sebelum menghampar beton, toleransi alinyemen dari masing-rnasing dowel pada lokasi manapun sebagaimana yang diukur pada rakitan dowel haruslah ± 2 mm untuk dua per tiga jumlah dowel dalam sambungan, ± 4 mm untuk satu dari sisa sepertiga jumlah dowel dalam sambungan, dan ± 2 mm antar dowel yang berdampingan dalam

5-28

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

arah vertikal maupun horisontal. dijamin tidak berubah. 6)

Pada saat pengecoran

postsi dowel harus bisa

Penutup Sambungan (Sealing Joint) Sambungan harus ditutup, dengan bahan penutup yang memenuhi Pasal 5.3.2.(9) dari Spesifikasi ini, segera mungkin setelah periode perawatan beton berakhir dan sebelum perkerasan dibuka untuk lalu lintas, termasuk peralatan Penyedia Jasa. Sebelum ditutup, setiap sambungan harus dibersihkan dari bahan yang tidak dikehendaki, termasuk bahan perawatan (membrane curing compound) dan permukaan sambungan harus bersih dan kering ketika diisi dengan bahan penutup. Bahan penutup (joint sealer) yang digunakan pada setiap sambungan harus memenuhi detil yang ditunjukan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. Bahan penutup yang digunakan secara panas harus diaduk selama pemanasan untuk mencegah terjadinya pemanasan setempat yang berlebihan. - Penuangan harus dilakukan sedemikian hingga bahan penutup tersebut tidak tumpah pada permukaan beton yang terekspos. Setiap kelebihan bahan penutup pada permukaan beton harus segera disingkirkan dan permukaan perkerasan dibersihkan. Penggunaan pasir atau bahan lain sebagai bahan peresap terhadap bahan penutup ini tidak diperkenankan.

PELAKSANAAN

5.3.5 1)

Sebelum mulai pekerjaan beton semua pekerjaan lapis pondasi bawah, selongsong (ducting) dan kerb yang berdekatan harus sudah selesai dan disetujui Direksi Pekerjaan. Survei elevasi harus dilakukan pada lapis pondasi bawah dan setiap lokasi yang lebih tinggi 5 mm dari elevasi rancangan harus diperbaiki sebelum dilakukannya setiap pekerjaan berikutnya. 2)

Acuan dan Alat Pengendali Elevasi Acuan dan alat pengendali elevasi Genis kawat atau lainnya) harus dipasang secukupnya di muka bagian perkerasan yang sedang dilaksanakan agar diperoleh kinerja dan persetujuan atas semua operasi yang diperlukan pada atau berdekatan dengan garis-garis acuan. Acuan hams dipasang pada tempatnya dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 paku untuk setiap mas sepanjang 3 m. Sebuah paku harus diletakkan pada setiap ujung sambungan. Bagian-bagian acuan hams kokoh dan tidak goyah. Perbedaan permukaan acuan dari garis yang sebenamya tidak boleh lebih dari 5 mm. Acuan hams dibuat sedemikian rupa sehingga tahan, tanpa terlihat adanya lentingan atau penurunan, terhadap benturan dan getaran dari peralatan pemadat dan penyelesaian. Acuan hams bersih dan dilapisi pelumas sebelum beton dihamparkan. Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton yang telah selesai dihampar hams disingkirkan dengan cara yang disetujui. Alinyemen dan elevasi kelandaian acuan hams diperiksa dan bila perlu diperbaiki oleh Penyedia Jasa segera sebelum beton dicor. Bilamana acuan berubah posisinya atau kelandaiannya tidak stabil, maka hams diperbaiki dan diperiksa ulang.

5-29

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Bagaian atas acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang dengan toleransi elevasi tidal melampaui -10 mm sampai + 10 mm relatif terhadap rancangan elevasi permukaan yang telah selesai. Lagipula, acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang sedemikian hingga tidak ada satu titikpun pada ketebalan pelat beton yang setelah pengecoran dan pemadatan akan kurang dari tebal rancangan. 3)

Pengecoran Beton Beton harus dicor dengan ketebalan sedemikian rupa sehingga pekerjaan pemindahan sedapat mungkin dihindari. Kecuali truk pencampur, truk pengaduk, atau alat angkutan lainnya yang dilengkapi dengan alat penumpah beton tanpa menimbulkan segregasi bahan, beton harus dituangkan ke dalam alat penghampar dan dihamparkan secara mekanis sedemikian rupa untuk mencegah segregasi. Penghamparan harus dilakukan secara menerus di antara sambungan melintang tanpa sekatan sementara. Penghamparan secara manual diperlukan harus dilakukan dengan memakai sekop bukan perlengkapan perata (rakes). Pekerja tidak boleh menginjak hamparan beton yang masih baru dengan memakai sepatu yang dilekati oleh tanah atau kotoran lainnya. Bilamana beton yang dicor bersambungan dengan lajur perkerasan yang telah selesai terlebih dahulu, dan peralatan mekanik harus dioperasikan di atas Jajur tersebut, kekuatan beton lajur itu harus sudah mencapai sekurang-kurangnya 90% dari kekuatan yang ditentukan untuk beton 28 hari. Bilamana hanya peralatan penyelesaian yang akan melewati Jajur yang ada, penghamparan pada Jajur yang bersebelahan dapat dilakukan setelah umur beton tersebut mencapai 3 hari. Beton harus dipadatkan secara merata pada tepi dan sepanjang acuan, sepanjang dan pada kedua sisi setiap sambungan, dengan menggunakan vibrator yang dimasukkan ke dalam beton. Vibrator tidak boleh menyentuh langsung perlengkapan sambungan atau sisi acuan. Vibrator tidak boleh digunakan Jebih dari 5 detik pada setiap tempat. Beton harus dituangkan sedekat mungkin dengan sambungan ekspansi dan sambungan kontraksi tanpa merusaknya, tetapi tidak dituangkan langsung dari corong curah atau penampung (hopper) ke arah perlengkapan sambungan kecuali jika penampung (hopper) tersebut telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga penumpahan beton tidak menggeser posisi sambungan. Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton yang telah selesai dihampar harus disingkirkan dengan cara yang disetujui.

4)

Pemasangan Baja Tulangan Setelah beton dituangkan, beton harus dibentuk agar memenuhi penampang melintang yang ditunjukan dalam Gambar. Bilamana perkerasan beton bertulang dihampar dalam dua Japis, Japis bawah harus digetar dan dipadatkan sampai panjang dan kedalaman tertentu sehingga anyaman kawat baja atau hamparan baja tulangan dapat diletakkan di atas beton dengan tepat. Baja tulangan harus langsung diletakkan di atas hamparan beton tersebut, sebelum lapisan atasnya dituangkan, digetar dan dihampar. Lapis bawah beton yang sudah dituang lebih dari 30 menit tanpa diikuti penghamparan lapis atas harus dibongkar dan diganti dengan beton yang baru atas biaya Penyedia Jasa. Bilamana perkerasan beton dibuat langsung dalam satu lapisan, baja tulangan harus diletakkan dengan kaku sebelum pengecoran beton, atau dapat dihampar pada kedalaman sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar pada beton

5-30

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

yang masih dalam tahap plastis, setelah terhampar, dengan memakai peralatan mekanik atau vibrator. Sambungan antara anyaman kawat baja, kawat baja pertama dari anyaman kawat baja harus berada pada anyaman kawat baja yang lengkap sebelumnya, dan bagian yang tumpang tindih (overlap) tidak kurang dari 450 mm. Baja tulangan harus bebas dari kotoran, minyak, cat, gemuk, dan karat yang akan mengganggu kelekatan baja dengan beton. 5)

Penyelesaian dengan Mesin Beton harus didistribusi atau disebar sesegera mungkin setelah beton dicor, dibentuk dan diratakan dengan mesin pembentuk (finishing machine). Mesin harus melintas setiap bagian permukaan jalan beberapa kali dengan interval yang diperlukan untuk memperoleh kepadatan yang sebagimana mestinya dan menghasilkan tekstur permukaan yang rata. Operasi yang berlebihan diatas permukaan beton harus dihindarkan. Bagian atas acuan harus tetap bersih dan gerakan mesin di atas acuan harus dijaga agar jangan sampai bergetar, goyah atau getaran lainnya yang cenderung mempengaruhi presisi akhir. Pada lintasan pertama mesin pembentuk (finishing machine), beton di depan screed harus dibuat rata pada keseluruhan jalur yang dikerjakan.

6)

Penyelesaian Dengan Tangan Bila perkerasan beton relatif kecil atau bentuknya tidak beraturan, atau dengan persetujuan Direksi Pekerjaan jika tempat kerja sangat terbatas untuk dilaksanakan dengan metode seperti yang disebutkan dalam Pasal 5.3.5.5 di atas, beton harus didistribusi dan dihampar dengan tangan tanpa segregasi atau pra-pemadatan. Beton yang dipadatkan dengan balok vibrator harus digetar sampai level tertentu sehingga setelah kandungan udara dibuang melalui pemadatan, permukaan beton lebih tinggi dari pada acuan samping. Beton harus dipadatkan dengan balok pemadat dari baja atau dari kayu keras beralas baja dengan lebar tidak kurang dari 75 mm, tinggi tidak kurang dari 225 mm, dan daya penggerakannya tidak kurang dari 250 watt per meter lebar perkerasan beton. Balok diangkat dan digerakkan maju sedikit demi sedikit dengan jarak tidak lebih dari lebar balok. Sebagai altematif, pemadat vibrasi berbalok ganda dengan daya yang sama dapat juga digunakan. Bilamana ketebalan beton melebihi 200 mm, atau bila diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, untuk menyempumakan pemadatan dapat dilakukan vibrasi internal tambahan pada seluruh lebar perkerasan. Setelah setiap 1,5 m panjang perkerasan beton dipadatkan, balok vibrasi harus dikembalikan sejarak 1,5 m untuk mengulang lagi dengan pelan-pelan pada permukaan yang sudah dipadatkan itu untuk memperhalus permukaan. Permukaan beton kemudian harus diratakan dengan paling sedikit 2 kali lintasan mistar lurus pengupas dengan panjang pisau tidak kurang dari 1,8 m. Bilamana permukaan beton koyak karena mistar lurus (straight-edge), karena permukaan tidak rata, balok vibrasi harus digunakan lagi, lalu diikuti lagi dengan mistar lurus pengupas. Penghamparan perkerasan beton bertulang harus dilaksanakan dalam dua lapis, lapis pertama harus dihamparkan, dibentuk dan dipadatkan sampai level tertentu sehingga

5-31

I

SPESJFJKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

baja tulangan setelah terpasang mempunyai tebal pelindung yang cukup. Segera setelah pemasangan baja tulangan maka lapis atas beton harus dituangkan dan diselesaikan. 7)

Penyetrika (Floating) Setelah dibentuk dan dipadatkan, selanjutnya beton harus diperhalus, diperbaiki dan dipadatkan lagi dengan bantuan alat-alat penyetrika, dengan salah satu metode berikut ini· a)

Metoda Manual Penyetrika memanjang yang dioperasikan manual dengan panjang tidak kurang dari 350 mm dan lebar tidak kurang dari 150 mm, dilengkapi dengan pengaku agar tidak melentur atau melengkung. Penyetrika memanjang dioperasikan dari atas jembatan yang dipasang membentang di kedua sisi acuan tapi tanpa menyentuh beton, digerakkan seperti gerakan menggergaji, sementara penyetrika selalu sejajar dengan garis sumbujalan (centreline), dan bergerak berangsur-angsur dari satu sisi perkerasan ke sisi lain. Gerakan maju sepanjang garis sumbu jalan harus berangsur-angsur dengan pergeseran tidak lebih dari setengah panjang penyetrika. Setiap kelebihan air atau cairan harus dibuang ke luar sisi acuan pada setiap lintasan.

b)

Metoda Mekanik Penyetrika mekanik harus dari rancangan yang disetujui Direksi Pekerjaan dan harus dalam keadaan dapat dioperasikan dengan baik. Penyetrika harus disesuaikan dengan akurat terhadap punggung jalan yang dikehendaki dan disesuaikan dengan mesin penyelesaian melintang (transverse finishing machine). Sebagai altematif dari penyetrika mekanis yang disebutkan diatas, Penyedia Jasa dapat menggunakan mesin yang mencakup pemotong, penyetrika dan penghalus, yang dipasang pada dan dikendalikan melalui rangka yang kaku. Rangka ini dijalankan dengan alat beroda 4 atau lebih, yang bertumpu pada acuan samping. Bilamana diperlukan, setelah penyetrikaan dengan salah satu metode di atas, untuk menutup dan menghaluskan lubang-lubang pada permukaan beton dapat digunakan penyetrika dengan tangkai yang panjang, dengan panjang pisau tidak kurang dari 1,5 m dan lebar 150 mm. Penyetrika bertangkai ini tidak boleh digunakan pada seluruh permukaan beton sebagai pengganti atau pelengkap salah satu metode penyetrikaan di atas. Bila pembentukan dan pemadatan dikerjakan tangan dan punggung jalan tidak mungkin dikerjakan dengan penyetrika longitudinal, permukaan harus digaru secara melintang dengan penyetrika bertangkai. Perhatian khusus harus diberikan pada punggung jalan selama operasi penyetrikaan ini. Setelah penyetrikaan, setiap kelebihan air dan sisa beton yang ada di permukaan harus dibuang dari permukaan perkerasan dengan mistar lurus pengupas sepanjang 3,0 m atau lebih. Setiap geseran harus dilintasi lagi dengan setengah panjang mistar lurus pengupas.

5-32

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

8)

Memperbaiki Permukaan Setelah penyetrikaan selesai dan kelebihan air dibuang, sementara beton masih plastis, bagian-bagian yang ambles harus segera diisi dengan beton baru, dibentuk, dipadatkan dan diselesaikan (finishing) lagi. Lokasi yang menonjol harus dipotong dan diselesaikan (finishing) lagi. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa permukaan sambungan memenuhi kerataan yang disyaratkan. Perbaikan permukaan harus dilanjutkan sampai seluruh permukaan didapati bebas dari perbedaan tinggi pada permukaan dan perkerasan beton memenuhi kelandaian dan penampang melintang yang diperlukan. Perbedaan tinggi permukaan menurut pengujian mistar lurus (straightedge) tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam Pasal 5.3.5.(12) dari Spesifikasi ini.

9)

Membentuk Tepian Segera setelah beton dibentuk dan dipadatkan, tepi perkerasan beton di sepanjang acuan dan pada sambungan harus diselesaikan dengan perkakas (edging tool) untuk membentuk permukaan seperempat lingkaran yang halus dengan radius tertentu, bilamana tidak ditentukan lain pada Gambar, adalah 12 mm.

10)

Penyelesaian Permukaan Setelah sambungan dan tepian selesai dikerjakan, dan sebelum bahan perawatan pada permukaan perkerasan beton digunakan, permukaan beton harus dikasarkan dengan disikat tegak lurusdengan garis sumbu (centreline) jalan. Pengkasaran ini dilakukan dengan menggunakan sikat kawat dengan lebar tidak kurang dari 450 mm. Sikat tersebut harus terdiri dari dua baris kawat dengan panjang kawat 100 mm dan ukuran kawat per 32 gauge serta jarak kawat dari as ke as adalah 25 mm. Kedua baris kawat harus mempunyai susunan berselang-seling (zig-zag) sehingga jarak kawat pada baris kedua dengan kawat pada baris pertama adalah 12,5 mm. Masing-masing baris harus mempunyai 14 kawat dan harus diganti bila panjang kawat terpendek telah mencapai 90 mm. Kedalaman tekstur rata-rata tidak boleh kurang dari 3mm.

11)

Survei Elevasi Permukaan Dalam 24 jam setelah pengecoran, Penyedia Jasa harus melakukan survet elevasi permukaan dari lapis permukaan dan tebal lapisan. Elevasi setiap titik dari lapis permukaan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurustidak boleh berbeda lebih dari 10 mm dibawah atau 10 mm diatas elevasi rancangan (-10, + 10 mm) dan untuk Perkerasan Beton Semen juga tidak boleh berbeda lebih dari l O mm dibawah atau 10 mm diatas elevasi rancangan (-10, +10 mm). Lapis Pondai Bawah Beton Kurus harus mempunyailereng melintang sama dengan lereng melintang rancangan dengan toleransi ± 0,3 %.

12)

Menguji Permukaan Begitu beton mengeras, permukaan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus atau Perkerasan Beton Semen harus diuji dengan memakai mistar lurus (straight-edges) sepanjang 3,0 m. Lokasi yang menunjukan ketinggian lebih dari 3 mm tapi tidak lebih

5-33

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

dari 12,5 mm sepanjang 3,0 m, itu harus ditandai dan segera diturunkan elevasinya dengan gurinda yang telah disetujui, sampai elevasinya tidak melampaui 3 mm bilamana diuji ulang dengan mistar lurus sepanjang 3,0 m. Bilamana penyimpangan penampang melintang terhadap yang semestinya malampaui 12,5 mm, perkerasan beton harus dibongkar dan diganti oleh Penyedia Jasa atas biaya sendiri. Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar tidak boleh kurang dari 3,0 m panjangnya atau tidak boleh kurang dari lebar Jajur yang terkena pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam membongkar dan mengganti suatu bagian perkerasan, setiap bagian yang tersisa dari pembongkaran perkerasan beton dekat sambungan yang panjangnya kurang dari 3,0 m, harus ikut dibongkar dan diganti. 13)

Perawatan (Curing) Permukaan Perkerasan Beton Semen yang terekspos harus segera dirawat dengan penyemprotan bahan perawatan yang disetujui, sesuai dengan Pasal 5.3.2.(8) dari Spesifikasi ini, disemprot segera setelah permukaan tersebut selesai dikasarkan dengan sikat sesuai dengan kondisi berikut ini : a)

Bahan perawatan harus dalam bentuk lapisan yang menerus dan tak terputus, dan disemprotkan dengan merata dalam 2 kali penyemprotan: i)

Pertama-tama dalam waktu 15 menit setelah kondisi air permukaan "tidak begitu mengkilap", dan

ii)

Yang kedua 10 sampai 30 men it setelah itu atau sebagaimana disarankan pabrik pembuatnya.

b)

Pada permukaan dengan acuan tetap, penyemprotan pertama haruslah dalam 30 menit setelah penggarukan dan yang kedua haruslah 15 sampai 45 menit sesudahnya.

c)

Alat penyemprot yang dapat beroperasi penuh merupakan prasyarat untuk penghamparan perkerasan.

d)

Masing-masing penyemprotan harus dengan kadar yang sesuai dengan sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien, harus memenuhi nilai minimum 0,20 ltr/m", kecuali bahwa: Untuk lokasi yang disemprot selain dengan alat penyemprot mekanik, kadar penyemprotan harus lebih tinggi 25% dari kadar yang disebutkan dalam sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien, harus memenuhi nilai minimum 0,20 ltr/m". Lokasi ini termasuk permukaan untuk sambungan dan ruas-ruas dengan tepiacuan bergerak yang ditunjang oleh acuan sementara pada saat penyemprotan awal.

e)

Setiap ruas yang penyemprotannya tidak memenuhi syarat harus disemprot ulang dalam waktu 6 (enam) jam dengan kadar penyemprotan yang telah diuji tidak kurang dari kekurangan dua kali penyemprotan semula.

f)

Lapisan perawatan harus dipertahankan utuh dalam bentuk selaput (membrane) yang menerus dan tidak patah sampai kekuatan lapangan sebesar

5-34

I

SPESIFIKASI UMUM 20/0 (Revisi3)

300 kg/cnr'dicapai. Setiap kerusakan selaput perawatan (curing membrane) harus diperbaiki dengan penyemprotan manual pada lokasi yang cacat. Sebagai tambahan, apabila melakukan penghamparan pada segmen baru baik arah melintang atau arah memanjang, maka pada perkerasan beton yang telah dicor sebelumnya dengan umur kurang dari 7 hari harus dilakukan penyemprotan ulang minimum 2 m pada sisi yang bersebelahan baik melintang atau memanjang, dan dapat diperluas pada lokasi yang sering dilalui orang selama pengecoran pada sambungan konstruksi. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurusyang saat selesai dikerjakan harus segera dirawat paling tidak sampai 70% kekuatan yang disyaratkan tercapai. Perawatan permukaan harus dilaksanakan dengan salah satu metoda berikut:

14)

a)

Penutupan dengan lembaran plastik yang kedap sampai lapis perkerasan berikutnya dihampar, tertambat kokoh terhadap tiupan pada permukaan dan mempunyai sambungan tumpang tindih sekurang-kurangnya 300 mm dan dipasang sedemikian hingga kadar air di bawahnya tidak menguap keluar.

b)

Seluruh permukaan disemprot dengan merata dengan bahan perawatan berpigmen putih.

c)

Pengabutan yang berkesinambungan menutup seluruh permukaan dan mempertahankan kondisi kadar air yang permanen selama seluruh durasi perioda perawatan. Perawatan dengan pembasahan yang sebentar-sebentar tidak dapat diterima.

Membongkar Acuan Kecuali bila ditentukan lain, acuan tidak boleh dibongkar dari beton yang baru dicor sebelum mencapai waktu paling sedikit 12 jam. Acuan harus dibongkar dengan hatihati agar tidak rusak perkerasan beton. Setelah acuan dibongkar, bagian srsi perkerasan beton harus dirawat (curing) sesuai dengan Pasal 5.3.5.(13) diatas. Lokasi keropos yang kecil harus dibersihkan, dibasahi dan ditambal dengan adukan semen kental dengan perbandingan l semen dan 2 agregat halus. Penambalan tidak boleh dilakukan sampai lokasi yang keropos diperiksa dan metoda penambalan disetujui Direksi Pekerjaan. Lokasi yang banyak keroposnya dianggap pekerjaan yang cacat mutu dan harus dibongkar dan diganti. Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar tidak boleh kurang dari 3,0 m panjangnya atau kurang dari lebar seluruh lajur yang terkena pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam membongkar dan mengganti suatu bagian perkerasan, setiap bagian yang tersisa dari pembongkaran perkerasan beton dekat sambungan yang panjangnya kurang dari 3,0 m, harus ikut dibongkar dan diganti.

5.3.6

PANJANG PERCOBAAN

Penyedia Jasa harus menyediakan instalasi, peralatan dan menunjukkan metode pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan percobaan penghamparan dengan panjang tidak kurang dari 30 m di lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan. Percobaan tambahan dapat diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bilamana percobaan pertama dinilai tidak memenuhi ketentuan. 5-35

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Setelah percobaan pertama disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka percobaan sepanjang minimum 150 m tetapi tidak lebih dari 300 m harus dilakukan di daerah kerja permanen. Pekerjaan ini harus menunjukkan seluruh aspek pekerjaan dan harus mencakup setiap tipe sambungan yang digunakan dalam Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan, paling lambat satu bulan sebelum tanggal pelaksanaan percobaan pertama, uraian terinci tentang instalasi, peralatan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Perubahan pada instalasi tidak diperkenankan baik selama percobaan penghamparan ini atau bila perkerasan beton sedang dihampar di daerah kerja permanen. Penyedia Jasa tidak boleh melanjutkan menghamparkan perkerasan beton sebagai pekerjaan permanen sebelum mendapt persetujuan terhadap basil percobaan, atau mendapat ijin dari Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan percobaan penghamparan lanjutan. Agar percobaan penghamparan lanjutan disetujui, panjang jalan harus mernenuhi Spesifikasi tanpa ada pekerjaan perbaikan. Bilamana basil percobaan pengharnparan lanjutan tidak memenuhi Spesifikasi, Penyedia Jasa harus menyiapkan lokasi percobaan yang lain. Percobaan penghamparan yang memenuhi Spesifikasi harus dibongkar, kecuali bila ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan. Percobaan pengharnparan di luar lokasi kerja permanen mungkin tidak diperlukan bilamana jumlah pekerjaan perkerasan beton sangat terbatas, seperti di tempat pemberhentian bus dan sebagainya. Kebutuhan percobaan penghamparan semata-mata atas petunjuk Direksi Pekerjaan. 5.3.7

PERLINDUNGAN TERHADAP PERKERASAN Penyedia Jasa harus melindungi perkerasan dan perlengkapannya dari lalu lintas umum dan lalu lintas proyek. Perlindungan ini meliputi penyediaan tenaga pengatur lalu lintas, pemasangan dan pemeliharaan rambu peringatan, lampu penerangan, jembatan diatas perkerasan beton, atau jalan alih, dan sebagainya. Setiap kerusakan pada perkerasan, yang terjadi sebelum persetujuan akhir, harus diperbaiki atau diganti, sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan

5.3.8

PEMBUKAAN TERHADAP LALU LINT AS Direksi Pekerjaan harus menentukan kapan Perkerasan Beton Semen dapat dibuka untuk lalu lintas. Perkerasan beton tidak boleh dibuka untuk lalu lintas sebelum basil pengujian terhadap benda uji yang dicetak dan dirawat sesuai dengan SNI 03-48101998 mencapai 90% kuat lentur minimum sebesar 45 kg/cm". Sebelum dibuka untuk lalu lintas, perkerasan beton harus dibersihkan dan penutup (sealing) sambungan harus telah selesai dikerjakan. Baik peralatan maupun lalu lintas, termasuk kendaraan proyek tidak diperkenankan melewati permukaan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus yang telah selesai sampai beton tersebut mencapai paling tidak 70% dari kekutan yang disyaratkan.

5-36

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Setelah periode perawatan maka peralatan dan kendaraan yang diperlukan untuk pekerjaan lanjutan diperkenankan melewati permukaan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus harus dipelihara sebagaimana mestinya sebelum lapis perkerasan berikutnya dihampar. Setiap kerusakan sebagai akibat dari sebab apapun harus diperbaiki dengan penggantian lokasi yang bersangkutan dengan biaya Penyedia Jasa.

TOLERANSIKETEBALANPERKERASAN

5.3.9

Tebal perkerasan beton aktual umumnya akan ditentukan dengan perbedaan elevasi hasil survei sebelum dan sesudah perkerasan beton semen dicor. Bilamana setiap lokasi yang tebal betonnya berbeda dengan yang dihitung dari dua kali survei elevasi, Direksi pekerjaan dapat meminta pengambilan benda uji inti untuk menetapkan tebal beton aktual pada lokasi tersebut. Bilamana pengambilan benda uji inti ini diperlukan, tebal perkerasan pada lokasi ini ditentukan dari hasil rata-rata pengukuran dengan sigmat terhadap benda uji inti yang diambil sesuai dengan SNI 03-6969-2003. Dalam perhitungan tebal rata-rata perkerasan, pengukuran yang melampaui lebih dari 5 mm dari tebal yang disyaratkan akan dipandang sebagai tebal yang disyaratkan ditambah 5 mm. Lokasi yang kurang sempurna dengan kekurangan tebal yang lebih dari 12,5 mm akan dievaluasi oleh Direksi Pekerjaan, dan jika keputusannya terhadap lokasi yang kurang sempurna ini memerlukan pembongkaran, maka perkerasan tersebut harus dibongkar dan diganti dengan beton yang tebalnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

PENGUKURANDANPEMBAYARAN

5.3.10

1)

Pengukuran untuk Pembayaran Kuantitas yang dibayar dengan mata pembayaran tersebut di bawah ini adalah jumlah meter kubik Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal dan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus dan Penyesuaian Harga pada pekerjaan yang telah selesai di tempat untuk pekerjaan permanen dan disetujui. Lebar yang diukur adalah lebar perkerasan yang ditunjukkan dalam penampangan melintang tipikal dalam Gambar. Lokasi-lokasi tambahan seperti jalur ramp, atau sebagaimana diperintahkan tertulis oleh Direksi Pekerjaan. Panjang haruslah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diukur oleh Direksi Pekerjaan, yaitu sepanjang garis sumbu setiap badan jalan. Tebal haruslah tebal aktual yang diterima. Sambungan, ruji (dowel), batang pengikat (tie bar) dan baja tulangan yang diperlukan untuk pekerjaan dalam Seksi ini tidak boleh diukur terpisah untuk pembayaran Perkerasan hasil percobaan penghamparan yang dilaksanakan di luar daerah pekerjaan permanen tidak boleh diukur untuk pembayaran. Pengukuran pengurangan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi Beton Semen Portland harus dilakukan sesuai dengan berikut ini:

5-37

pada Perkersan

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

a)

Ketebalan Kurang Bilamana tebal rata-rata Perkerasan Beton Semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu pemotongan akan dilakukan, ditentukan sebagai produksi dari kuantitas rancangan Perkerasan Beton Semen atau Perkarasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal pada lot ini, pengurangan kuantitas sesuai dengan pengukuran aktual di lapangan dan pengurangan harga satuan dilakukan dengan Tabel berikut ini : Tabel 5.3.10.(1) Kekurangan Tebal Perkerasan Beton Kekurangan Tebal ratarata ditentukan dengan benda uji inti atau survey elevasi dalam lot terse but Oto 5 mm 6 to 8 mm 9 to 10 mm 11 to 12,5 mm >12,5 mm

Pengurangan (persen Harga Satuan)

O persen 20 persen 28 persen 32 persen Baik dibongkar maupun ditinggal tanpa pembayaran

Bilamana kekurangan tebal perkerasan lebih dari 12,5 mm dan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan bahwa lokasi yang kurang sempuma tersebut tidak perlu dibongkar dan diganti, maka tidak ada pembayaran untuk lokasi yang ditinggal. Tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan atau tambahan kuantitas yang diukur untuk setiap tebal perkerasan yang melampaui tebal yang ditunjukkan dalam Gambar. b)

Kekuatan Kurang Jika kekuatan yang memenuhi perkerasan beton dalam setiap lot tidak tercapai, tetapi semua aspek lainnya memenuhi spesifikasi, Direksi Pekerjaan dapat, menurut pendapatnya menerima perkerasan beton tersebut dengan penyesuaian berikut : Jika kuat lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti. Beton dengan kuat lentur dalam 28 hari antara 90 dan 100% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan pengurangan 4% Harga Satuan untuk Perkerasan Beton Semen untuk setiap 1 kg/cm' (0, 1 MPa) atau bagian daripadanya, kekurangan kekuatan terhadap kekuatan rancangan dalam lot tersebut terhadap Harga Satuan.

c)

Ketebalan dan Kekuatan Kurang

5-38

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Bilamana ketebalan dan kekuatan perkerasan beton kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai Pasal 5.3.10.(1).(a) dan 5.3.10.(1).(b) maka pengurangan pembayaran dilakukan sesuai Tabel 5.3.10.(1) dikalikan dengan faktor pengurangan kekuatan sebagaimana Pasal 5.3.10.(1).(b). Kriteria penerimaan untuk pembayaran diatur dalam Pasal 5.3.2.(11).(f).

2)

Dasar Pembayaran a)

Umum Kuantitas Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal dan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus yang diterima ditentukan sebagaimana disyaratkan diatas akan dibayar dengan harga kontrak per meter kubik dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan dan pengecoran semua bahan, termasuk, tidak dibatasi, beton semen portland, baja tulangan, acuan, ruji (dowel), batang pengikat (tie bar), bahan sambungan dan lembar membrane, panjang percobaan yang dilakukan, pengambilan benda uji inti untuk penyesuaian harga, dan semua bahan, pekerja, peralatan dan keperluan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b)

Penyesuaian Harga Jumlah penyesuaian akan dihitung oleh Direksi Pekerjaan untuk setiap lot Perkerasan Beton Semen yang tunduk terhadap kekuatan dan tebal yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam Sertifikat Pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait.

NomorMata Pembayaran

Uraian

Satuan Pensukuran

5.3.(1)

Perkerasan Beton Semen

Meter Kubik

5.3.(2)

Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal

Meter Kubik

5.3.(3)

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Meter Kubik

5-39

j

SPESJFIKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

SEKSIS.4 LAPIS PONDASI SEMEN TANAH

5.4.1

lJl\flJlVl 1)

Uraian Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan Lapis Pondasi yang terbuat dari tanah yang diambil dari daerah sekitarnya yang distabilisasi dengan semen, di atas tanah dasar yang telah disiapkan, termasuk penghamparan, pembentukan, pemadatan, perawatan dan penyelesaian akhir, semuanya sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini dan sesuai dengan dimensi dan tipikal penampang melintang seperti ditunjukkan dalam Gambar serta garis dan ketinggiannya seperti yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

2)

Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

3)

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Kajian Teknis Lapangan Bahan dan Penyimpanan Pengamanan Lingkungan Hidup Keselamatan dan Kesehatan Kerja Galian Timbunan Penyiapan Badan Jalan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat Laburan As pal Satu Lap is (BUR TU) dan Laburan As pal Dua Lapis (BURDA) Campuran Beraspal Panas Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

1.8 1.9 1.11 1.17 1.19 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2

Seksi 6.3 Seksi 10.2

Toleransi Dimensi a)

Toleransi dimensi untuk tanah dasar yang sudah disiapkan dengan Pasal 3 .3 .1.3.

b)

Pada setiap pengukuran penampang melintang, tebal rata-rata setiap lapisan atau sejumlah lapisan dari Lapis Pondasi Semen Tanah, yang diukur dengan survei dan atau bend a uj i inti (core), tidak boleh 10 % lebih tebal atau lebih tipis dari pada tebal yang sudah dirancang atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

c)

Pada setiap pengukuran penampang melintang, tebal rata-rata Lapis Pondasi Semen Tanah yang sudah selesai dengan kekuatan dan kehomogenan yang diterima, yang diukur dengan Scala Penetrometer dan/atau pengujian dari benda uji inti (core), harus sama atau lebih tebal dari pada tebal rancangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

5-40

harus sesuai

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

4)

d)

Permukaan akhir dari lapisan teratas Lapis Pondasi Semen Tanah sudah seharusnya mendekati ketinggian rancangan dan tidak boleh kurang dari satu sentimeter di bawah elevasi rancangan di titik manapun.

e)

Permukaan akhir Lap is Pondasi Semen Tanah tidak boleh menyimpang lebih dari 2 cm dari mistar lurus sepanjang 3 m yang diletakkan di permukaan jalan sejajar dengan sumbu jalan atau dari mal bersudut yang diletakkan melintang.

f)

Penyedia Jasa harus menyadari bahwa permukaan akhir dari lapisan teratas Lapis Pondasi Semen Tanah yang tidak rata akan mengakibatkan bertambahnya kuantitas campuran aspal yang diperlukan untuk pelapisan agar dapat memenuhi toleransi kerataan permukaan campuran aspal seperti yang disyaratkan. Karena cara pembayaran untuk campuran aspal adalah berdasarkan tebal rancangan bukan semata-rnata berdasarkan beratnya, maka penambahan kuantitas campuran aspal untuk perataan ini akan merupakan kerugian Penyedia Jasa. Permukaan akhir lapisan teratas dari Lapis Pondasi Semen Tanah yang semakin rata, semakin ekonomis bagi Penyedia Jasa dan juga akan menghasilkan produk jalan yang terbaik.

Standar Rujukan Standar Nasional Indonesia (SNI) : SNI 03-2828-1992 SNI 03-6412-2000 SNI 19-6426-2000 SNI 13-6427-2000 SNI 03-6827-2002 SNI 03-6798-2002 SNI 03-6817-2002 SNI 03-6886-2002 SNI SNI SNI SNI SNI SNI

5)

03-6887-2002 15-2049-2004 15-0302-2004 15-7064-2004 1742 : 2008 1744: 2012

Metode Pengujian Kepadatan Lapangan dengan Alat Konus Pasir. Metode Pengujian Kadar Semen pada Campuran Segar Semen Tanah Metoda Pengujian Pengukuran pH Pasta Tanah Semen untuk Stabilisasi Metode Pengujian Uji Basah dan Kering Campuran Tanah Semen Dipadatkan Metode pengujian waktu ikat awal semen portland dengan menggunakan alat vicat untuk pekerjaan sipil Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Kuat Tekan dan Lentur Tanah Semen di Laboratorium. Metode Pengujian Mutu Air untuk Digunakan dalam Beton Metode Pengujian Hubungan Kadar Air dan Kepadatan pada Campuran Tanah Semen Metode Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Semen. Semen Portland Semen Portland Pozzolan. Semen Portland Komposit Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah Metode Pengujian CBR Laboratorium.

Pengajuan Kesiapan Kerja Penyedia Jasa harus menyerahkan ke Direksi Pekerjaan berikut ini : a)

Contoh Contoh dari semua bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan, bersama dengan data pengujian yang menyatakan sifat-sifat dan mutu bahan seperti yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, harus diserahkan ke Direksi Pekerjaan

5-41

SPESIF/KASI UMUM 2010 (Revisi 3)

untuk persetujuannya sebelum digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contoh dari semua bahan yang sudah disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan disimpan oleh Direksi Pekerjaan selama Periode Pelaksanaan sebagai bahan rujukan. Penyedia Jasa harus menyediakan tempat penyimpanan di lapangan untuk semua contoh (danjuga benda-benda uji inti), dalam rak yang kedap air dan dapat dikunci seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. b)

Pengiriman Semen ke Lapangan Catatan yang menyatakan kuantitas semen yang dikirim ke lapangan dan tempat penyimpanan Penyedia Jasa di lapangan dari setiap pengiriman, harus diserahkan ke Direksi Pekerjaan setiap hari bilamana barang sudah sampai di tempat, bersama dengan sertifikat yang menyatakan tempat pembuatannya dan hasil pengujiannya yang disyaratkan Standar Industri Indonesia SNI 15-20492004.

c)

Perhitungan Pemakaian Semen Catatan harian tentang jumlah semen aktual yang dipakai dalam pekerjaan akan disimpan, seperti yang ditentukan di Pasal 5.4.2.1, dan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan setiap hari setelah jam kerja selesai. Direksi Pekerjaan tidak akan menerima catatan yang terlambat diserahkan ataupun masukannya dalam perhitungan kuantitas semen yang akan dibayar.

d)

Data Survei Segera sebelum setiap bagian Pekerjaan dimulai, semua elevasi yang diperlukan harus diukur dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan gambar penampang melintang yang dibutuhkan harus diserahkan dan disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan (lihat Pasal 1.9.4, "Penetapan Titik Pengukuran ").

e)

Pengendalian Pengujian Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian peng-ujian atas dari Pekerjaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 5.4.6 dan harus menyelesaikan hasil pengendalian pengujian tersebut sesuai dengan prosedur pengujian standar yang disyaratkan serta menyerahkan hasilnya kepada Direksi Pekerjaan pada hari yang sama, atau di hari yang berikutnya.

f)

Pengujian dengan Skala DCP (Dynamic Cone Penetrometer) Pengujian DCP harus dicatat di dalam formulir standar yang disediakan di dalam Gambar. Segera setelah setiap pengujian, catatan jumlah pukulan harus ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan di lapangan, dan salinannya diserahkan kepada Direksi Pekerjaan segera setelah ditandatangani kedua pihak. Grafik hasil plotting data penetrometer harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir jam kerja hari berikutnya.

g)

Catatan Benda Uji Inti (Core) Semua benda uji inti (core) yang diambil harus diberi label dengan jelas yang menyatakan tempat pengambilan benda uji inti dan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bersama-sama dengan catatan tertulis yang menyatakan tinggi rata-rata dan lokasi dari setiap benda uji inti itu. Semua benda uji inti

5-42

;f

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

hams disimpan Direksi Pekerjaan sebagai rujukan (di tempat penyimpanan yang kedap air dan dapat dikunci, yang disediakan oleh Penyedia Jasa) untuk selama Periode Pelaksanaan. 6)

Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja Tanah untuk Lapis Pondasi Semen Tanah tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dihaluskan selama turun hujan, dan penghalusan tidak boleh dilakukan segera setelah hujan atau dengan perkataan lain bilamana kadar air pada bahan tersebut terlalu tinggi untuk mendapatkan penghalusan yang memenuhi ketentuan (lihat Pasal 5.4.5.(3).(b)). Semen hanya boleh ditempatkan bilamana permukaan tempat tersebut kering, bilamana hujan tidak akan membasahi dan bilamana tanah yang sudah dihaluskan dalam keadaan yang diterima Direksi Pekerjaan. Bilamana hujan turun tiba-tiba saat penyebaran semen sedang dilaksanakan, maka penyebaran tersebut harus dihentikan seketika dan semen yang telah tersebar harus cepat-cepat diaduk dengan tanah campurannya, diikuti dengan pemadatan yang cepat untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh air hujan. Pencampuran dan pembentukan akhir mungkin dapat dilanjutkan setelah hujan berhenti, bilamana disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana kerusakan yang disebabkan oleh hujan ini cukup berat, atau bilamana mutu Pekerjaan yang terganggu ini meragukan, Direksi Pekerjaan akan memerintahkan untuk memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 5 .4.1.(7).

7)

Perbaikan Terhadap Lapis Pondasi Semen Tanah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Lapis Pondasi Semen Tanah yang tidak memenuhi toleransi atau mutu yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Perbaikan seperti itu dapat termasuk : a)

Perubahan perbandingan campuran untuk pelaksanaan Pekerjaan berikutnya;

b)

Penghalusan kembali dari Lapis Pondasi Semen Tanah yang sudah dihampar (bilamana memungkinkan) dan mengaduk kembali dengan tambahan semen;

c)

Pembuangan dan penggantian pada bagian pekerjaan yang tidak diterima oleh Direksi Pekerjaan ;

d)

Penambahan lapisan dengan Lapis Pondasi Semen Tanah pada pekerjaan yang terganggu tersebut, dengan tebal seperti yang akan diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan mungkin sampai tebal penuh yang ditentukan dalam Gambar.

Bilamana retak merambat sampai luas akibat berkembangnya retak susut selama periode perawatan, maka Direksi Pekerjaan dapat meminta penggilasan tambahan untuk meretakkan bahan ini dengan sengaja sehingga akan mengurangi dampak potensial retak pada perkerasan dengan cara menyediakan retak-retak kecil yang jaraknya dekat satu sama lainnya. Untuk retak-retak yang berkembang dengan baik dan diperkirakan tidak akan bertambah luas lagi, Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan perbaikan dengan menggunakan suntikan (grouting) semen. Perbaikan pada retakan ini dapat termasuk penyesuaian campuran dengan mengurangi kadar semen untuk campuran yang belum dihampar. 8)

Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian Semua lubang yang terjadi akibat pengujian pada pekerjaan yang sudah selesai hams segera ditutup oleh Penyedia Jasa. Lubang-lubang yang terjadi akibat pengujian

5-43

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

dengan penetrometer harus ditutup dengan suntikan (grout) semen dan ditusuk-tusuk dengan batang besi kecil agar udara yang terjebak di dalam campuran tersebut dapat dikeluarkan, sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan. Lubang-lubang yang lebih besar seperti yang disebabkan dari pengujian kepadatan atau pengambilan benda uji inti harus diisi dengan bahan Lapis Pondasi Semen Tanah dan dipadatkan sampai kepadatan dan toleransi permukaannya yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. 9)

Jadwal Kerja dan Pengendalian Lalu Lintas a)

Selambat-lambatnya 14 hari setelah penghamparan lapisan teratas Lapis Pondasi Semen Tanah, pelapisan dengan campuran aspal panas harus dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa ketentuan yang disebutkan di atas dapat dipenuhi, maka Direksi Pekerjaan harus memastikan bahwa peralatan produksi campuran aspal panas milik Penyedia Jasa berada di tempat dan dalam keadaan operasional sebelum memberikan persetujuan untuk menghampar lapisan teratas Lapis Pondasi Semen Tanah.

b)

Dalam keadaan apapun, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada lalu lintas yang melintasi Lapis Pondasi Semen Tanah yang baru saja dihampar sampai pelapisan dengan campuran aspal dilaksanakan, dan Penyedia Jasa harus melarang lalu lintas ini dengan menyediakan jalan alih (detour) atau dengan pelaksanaan setengah lebar jalan.

c)

Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

BAHAN

5.4.2 1)

Semen Portland a)

Semen yang harus digunakan untuk Lapis Pondasi Semen Tanah adalah Semen Portland Tipe I yang memenuhi ketentuan SNI 15-2049-2004 atau semen tipe lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

b)

Direksi Pekerjaan dapat meminta pengujian mutu dari setiap pengmman semen yang tiba di lapangan, dan juga setiap saat untuk semen yang sudah disimpan di lapangan dan akan digunakan, untuk memastikan apakah semen tersebut rusak atau tidak oleh setiap kemungkinan selama pengirimanan atau penyimpanan. Tidak ada semen yang boleh digunakan sebelum diterima oleh Direksi Pekerjaan.

c)

Semua semen yang akan digunakan dalam Pekerjaan harus disimpan di tempat penyimpanan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.11 dan Pasal 7 .1.1.(8) dari Spesifikasi ini dan harus didaftar untuk setiap penerimaannya di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan. Catatan dalam daftar ini harus ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan untuk menyatakan kebenarannya. Jumlah semen yang diletakkan di lapangan untuk Percobaan Lapangan Awai (Preliminary Field Trials) atau dalam Pekerjaan juga harus dicatat secara terinci dan tidak ada semen yang boleh diletakkan di lapangan kecuali bilamana terdapat Direksi Pekerjaan atau wakilnya di lapangan untuk mengawasi dan mencatat jumlah yang dihamparkan. Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan akan menandatangani catatan harian yang menyatakan jumlah semen yang sebenarnya yang digunakan dalam Pekerjaan.

5-44

SPESIFIKAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

2)

Air Penyedia Jasa harus mengadakan pengaturan sendiri dalam menyediakan dan memasok air yang telah disetujui untuk pembuatan dan perawatan Lapis Pondasi Semen Tanah dan harus menyerahkan contoh air tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk persetujuannya, bersama-sama dengan surat keterangan yang menyatakan sumber atau sumbersumbemya, sebelum memulai Pekerjaan. Air yang digunakan dalam Pekerjan haruslah air tawar, dan bebas dari endapan maupun larutan atau bahan suspensi yang mungkin dapat merusak pembuatan Lapis Pondasi Semen Tanah seperti yang sudah ditentukan, dan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 03-6817-2002. Direksi Pekerjaan selanjutnya dapat meminta pengambilan contoh dan pengujian air lanjutan dalam interval waktu selama Periode Pelaksanaan dan bilamana pada setiap saat, contohcontoh air tersebut tidak memenuhi ketentuan maka Penyedia Jasa akan diminta dengan biaya sendiri baik untuk mencari sumber baru lainnya maupun membuat pengaturan yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan untuk membuang air yang merusak tersebut.

3)

Tanah a)

Sebelum penghalusan, tanah yang cocok digunakan untuk Lapis Pondasi Semen Tanah harus sesuai dengan ukuran partikel yang ditentukan di bawah ini dengan cara pengayakan basah: i)

Ukuran paling besar dari partikel batu harus lebih kecil dari 75 mm.

ii)

Kurang dari 50% melewati secara basah.

saringan No.200

dengan pengayakan

Setelah penghalusan tanah, batas ukuran partikel harus diperiksa, seperti yang ditentukan di Pasal 5.4.5.(3).(c) di bawah ini. b)

Tanah dengan plastisitas yang rendah atau tanah laterit yang mempunyai sifat-sifat kekuatan yang baik, adalah tanah yang cenderung dipilih, daripada tanah yang berkekuatan rendah, plastisitas tinggi atau tanah mengembang

(expansive). c)

Tanah harus bebas dari bahan organik yang dapat mengganggu proses hidrasi dari Semen Portland. Bilamana diuji sesuai prosedur SNI 19-64262000, nilai pH nya setelah berselang satu jam harus lebih besar dari 12,2. Pengujian ini hanya dilakukan bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, seperti dalam hal yang tidak umum dimana pengerasan berjalan lambat (slow hardening) atau kekuatan campuran semen-tanah yang diperoleh rendah.

d)

Tanah yang digunakan harus sedemikian hingga menunjang hasil Lapis Pondasi Semen Tanah yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, dapat digunakan dengan menggunakan rentang kadar semen yang disyaratkan di Pasal 5.4.3 di bawah ini. Tanah yang sifat-sifatnya tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.4.3 belum tentu akan ditolak jika tanah tersebut dapat menunjukkan bahwa sifat-sifat Lapis Pondasi Semen Tanah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Tabel 5.4.3.

e)

Semua lokasi sumber bahan yang diusulkan harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum digunakan. Persetujuan tidak akan diberikan kecuali bila Penyedia Jasa telah menyediakan contoh-contoh tanah, yang diambil dari lokasi sumber bahan di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan,

5-45

I

SPESJFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

dan mengujinya di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan untuk memastikan bahwa sifat-sifat tanah tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan Spesifikasi ini. Persetujuan yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk menggunakan tanah dari suatu sumber bahan tidak berarti bahwa Lapis Pondasi Semen Tanah yang dibuat dari tanah tersebut pasti diterima dan juga tidak berarti membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk membuat Lapis Pondasi Semen Tanah yang memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan.

5.4.3

CAMP URAN 1)

Komposisi Umum Untuk Campuran Campuran Lapis Pondasi Semen Tanah terdiri dari tanah yang telah disetujui, semen dan air. Kadar semen akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan data pengujian laboratorium dan Percobaan Lapangan Awai, tetapi harus dalam rentang 3 % sampai dengan 8 % dari berat tanah asli (yaitu, sebelum dicampur dengan semen) dalam keadaan kering oven.

2)

Rancangan Campuran Laboratorium (Cara UCS) a)

b)

Untuk setiap lokasi sumber bahan (borrow pit) baru yang akan digunakan, dan dari waktu ke waktu yang seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan selama penggunaan setiap lokasi sumber bahan yang diberikan, Penyedia Jasa harus melakukan percobaan campuran di laboratorium di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan untuk menentukan : i)

apakah bisa atau tidak membuat Lapis Pondasi Semen Tanah yang memenuhi ketentuan dalam ha! kekuatan dan karakteristik perubahan volume, dapat dibuat dari tanah yang bersangkutan;

ii)

kadar semen yang dibutuhkan campuran (target mix strength);

iii)

batas kadar air dan kepadatan yang diperlukan untuk pengendalian pemadatan di lapangan.

Prosedur untuk rancangan campuran langkah berikut ini :

untuk mencapai

(mix design)

mi

kekuatan

mencakup

sasaran

langkah-

i)

Tentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan untuk tanah yang bersangkutan dengan menggunakan paling sedikit empat macam kadar semen (SNI 03-6886-2002) dan gambarkan hasil dari pengujian ini dalam bentuk Grafik I. Puncak dari setiap kurva hubungan kadar air kepadatan menyatakan Kepadatan Kering Maksimum (Maximum Dry Density I MDD) dan Kadar Air Optimum (Optimum Moisture Content I OMC) untuk kadar semen yang digunakan.

ii)

Masukkan angka-angka dari MDD dan OMC untuk setiap macam kadar semen pada Grafik II dan hubungkan titik-titik pengujian menjadi kurva yang luwes untuk mendapatkan variasi dari MDD dan OMC dengan bermacam-macam kadar semen untuk tanah yang bersangkutan.

5-46

I

SPESIFIKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

3)

iii)

Dengan menggunakan paling sedikit empat macam kadar semen, buatlah serangkaian benda uji untuk diuji kuat tekannya (Unconfined Compression Strength I UCS) dimana benda uji ini dipadatkan sampai dengan MDD dan OMC seperti yang ditentukan (a) di atas. Setelah perawatan selama 7 hari, ujilah benda-benda uji ini dengan mengikuti prosedur yang diberikan di SNI 03-6887-2002 dan masukkan angkaangka kekuatan yang diperoleh pada Grafik III. Gambarkan kurva yang luwes melalui titik-titik pengujian dan pilihlah kadar semen pada campuran yang memberikan kekuatan sasaran seperti yang disyaratkan yaitu 24 kg/cm".

iv)

Masukan angka dari kadar semen campuran yang dipilih itu kedalam Grafik II, yang sudah digambar pada (b) di atas, dan tentukan angka MDD dan OMC untuk campuran Semen Tanah dari kadar semen yang dipilih. Gunakan nilai-nilai MDD dan OMC ini untuk menentukan kepadatan yang cocok dan batas kadar air untuk pengendalian pemadatan di lapangan, dan gambarkan batas-batas tersebut pada Grafik IV.

v)

Tentukan karakteristik pengembangan dan penyusutan dari campuran semen tanah dengan pengujian yang sesuai dengan SNI 13-6427-2000 dan banding-kan dengan batas-batas yang diberikan di Tabel 5.4.3.

Rancangan Campuran Laboratorium (Cara CBR) a)

Semua langkah yang diberikan pada Pasal 5.4.3.(2) di atas harus diikuti kecuali pengujian California Bearing Ratio (CBR) dapat digunakan sebagai alternatif dari pengujian UCS pada langkah (c). Akan tetapi, khususnya untuk tanah kohesif, karena hasil kekuatan campuran dari pengujian CBR pada umumnya tidak setepat dari pengujian UCS, Direksi Pekerjaan akan memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengadakan pengujian UCS dan CBR setiap ditemukan suatu jenis tanah yang baru, dan dalam membandingkan hasilnya, bilamana dipandang perlu, Direksi Pekerjaan akan mengubah Spesifikasi CBR yang diberikan pada Tabel 5.4.3 supaya untuk tanah tersebut dapat dikorelasikan lebih dekat dengan Spesifikasi UCS (yang tetap tidak berubah seperti yang diberikan pada Tabel 5.4.3 dalam segala hal).

b)

Bilamana pengujian CBR digunakan, prosedur yang diberikan dalam SNI 03-1744- l 989harus diikuti (penumbuk 2,5 kg) kecuali setelah pencetakan benda uji harus dirawat dengan cara sebagai berikut: i)

Semua benda uji dimasukkan bersama-sama kedalam suatu kantong plastik yang besar;

ii)

Udara dalam kantung plastik harus dijaga supaya tetap lembab dengan menempatkan sebuah panci yang terbuka yang diisi dengan air. Air harus dijaga dengan hati-hati agar tidak memercik atau dengan kata lain menghindarkan benda uji berkontak langsung dengan air;

iii)

Kantong plastik tersebut harus ditutup rapat dan diletakkan di suatu tempat yang teduh selama tepat 72 jam;

iv)

Setelah perawatan selama 72 jam, benda uji tersebut harus dikeluar-kan dari kantong plastik dan direndam di dalam bak air

5-47

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

selama 96 jam, kemudian CBR. c)

4)

dilanjutkan

dengan pengujian

Langkah-langkah lain dalam prosedur rancangan campuran yang diberikan di atas pada Pasal 5.4.3.2.

kekuatan

adalah seperti

Sifat-sifat Campuran Yang Disyaratkan Lapis Pondasi Semen Tanah harus memenuhi ketentuan yang diberikan pada Tabel 5.4.3. Tabel 5.4.3.(1)

Sifat-sifat Yang Disyaratkan untuk Lapis Pondasi Semen Tanah

PENGUJIAN Unconfined Compressive Strength (UCS) kg/crn' California Bearing Ratio (CBR) % Rata-rata Scala Penetration Resistance (SPR) melampaui 2/3 tebal (pukulan/cm) Scala Penetration Resis-tance (SPR) yang menen-tukan batas minimum tebal efektif (pukulan/cm) Pengujian Wetting & Drying (i) % Kehilangan Berat (ii)% Perubahan Volume

BATAS-BATAS SIFAT (Setelah Perawatan 7 Hari) Minimum Target Maksimum

METODE PENGUJIAN

20

24

35

SNI 03-6887-2002

100*

120*

200*

SNJ 1744: 2012

1,0* (1,0+)

1,3* (0,8+)

2,5* (0,4+)

Lampiran 5.4.A, Spesifikasi

0,8* (1,3+)

-

-

Lampiran 5.4.A, Spesifikasi

-

7 2

-

-

SNI 13-6427-2000

Catatan:

*

Angka-angka ini dapat disesuaikan oleh Direksi Pekerjaan untuk dikalibrasikan dengan angka-angka UCS yang disyaratkan, mengikuti pengujian kalibrasi untuk setiap jenis tanah baru.

+

Angka-angka di dalam kurung adalah kemampuan penetrasi ekivalen dalam cm per pukulan.

PERCOBAAN LAPAN GAN (FIELD TRIALS)

5.4.4 1)

Percobaan Awai Lapangan Untuk Campuran-campuran Terpilih a)

Untuk usulan setiap jenis tanah baru yang akan digunakan, rancangan campuran semen tanah yang ditunjukkan dalam prosedur laboratorium yang diuraikan pada Pasal 5.4.3 harus dilengkapi dengan pembuatan lajur percobaan bahan Lapis Pondasi Semen Tanah yang diusulkan sepanjang 200 meter dengan tebal, peralatan, pelaksanaan dan prosedur pengendalian mutu yang diusulkan untuk Pekerjaan ini.

b)

Lajur percobaan ini harus diterapkan di luar lapangan (proyek) atau, bilamana atas permintaan Penyedia Jasa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang memuaskan atas sifat-sifat tanah yang diusulkan, dapat diterapkan pada bagian dari Pekerjaan tersebut.

5-48

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

c)

Akan tetapi, bilamana percobaan lapangan ini dalam segala hat tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan, atau bilamana Lapis Pondasi Semen Tanah yang dihampar ini dalam segala hat tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi, maka lajur percobaan ini harus disingkirkan seluruhnya dari jalan tersebut dan tanah dasamya hams diperbaiki lagi untuk penyipan badan jalan. Bilamana Direksi Pekerjaan menerima lajur percobaan ini sebagai bagian dari Pekerjaan, Lapis Pondasi Semen Tanah ini akan diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Tidak ada pembayaran untuk lajur percobaan yang dilaksanakan di luar lapangan (proyek).

d)

Jika Direksi Pekerjaan menyetujui sisa lajur percobaan untuk digabungkan sebagai bagian dari Pekerjaan, bahan Pondasi Tanah Semen tersebut harus diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Untuk lajur percobaan yang dilaksanakan di luar lapangan tersebut, tidak ada pembayaran. Semua tahap pelaksanaan, masa perawatan dan pengujian dari lajur percobaan akan diawasi dengan cermat oleh Direksi Pekerjaan, yang dapat meminta variasi prosedur kerja atau jumlah dan jenis dari pengujian yang menurut pendapatnya diperlukan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat semaksimal mungkin dari percobaan ini. Pemeriksaan selama percobaan harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penentuan yang berikut ini : i)

Kecocokan, efisiensi dan keefektifan umum dari cara dan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa, ditentukan dalam hat kecepatan dan seluruh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan percobaan ini;

ii)

Derajat penghalusan tanah yang dicapai, ditentukan bersama-sama dengan cara visual maupun dengan cara pencatatan jumlah lintasan penghalusan yang diperlukan untuk mencapai derajat kehalusan yang diminta pada Pasal 5.4.5.3.(c) dalam Spesifikasi ini;

iii)

Kadar air optimum untuk penghalusan tanah, ditentukan dari penghalusan tanah dengan variasi kadar air diterapkan pada ruas yang berbeda dari lajur percobaan dan membandingkan derajat kehalusan yang diperoleh dengan kadar air yang diperoleh dari pengujian di laboratorium pada benda uji yang diambil selama operasi penghalusan;

iv)

Kehomogenan campuran yang diperoleh dari teknik penyebaran dan pencampuran yang digunakan, ditentukan dengan cara visual selama operasi penghalusan dan dengan cara membandingkan variasi kekuatan dari satu titik ke titik lainnya dengan pengujian Scala Penetrometer yang dilakukan 7 hari setelah penghamparan dengan frekuensi seperti yang ditentukan pada Pasal 5.4.6.5);

v)

Keefektifan penggilasan dan pemadatan, ditentukan dengan pengujian Scala Penetrometer segera setelah setiap kali atau beberapa kali dilintasi oleh alat pemadat, untuk mendapatkan hubungan antara jumlah lintasan dan kepadatan yang dicapai, dan dilengkapi dengan pengujian konus pasir (sand cone) untuk memeriksa kepadatan lapangan pada pekerjaan yang sudah selesai dengan frekuensi seperti yang ditentukan pada Pasal 5.4.6.4.(b);

vi)

"Bulking ratio" antara tanah gembur yang sudah dihaluskan dengan campuran yang sudah dipadatkan, untuk menentukan tebal bahan

5-49

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

gembur yang diperlukan agar diperoleh rancangan tebal padat lapisan campuran; vii)

Rancangan campuran semen tanah yang memadai, ditentukan dengan mengadakan pengujian CBR dan/atau UCS pada benda uji berumur 7 hari yang diambil dari campuran sebelum digilas dengan frekuensi yang ditentukan pada Pasal 5.4.6.4.a) dan bilamana dianggap perlu oleh Direksi Pekerjaan dilengkapi dengan pengujian UCS pada benda uji inti (core) yang diambil dari lajur percobaan yang sudah selesai;

viii)

Batas-batas praktis kepadatan dan kadar air untuk pengendalian pemadatan didapat dari rancangan campuran laboratorium, ditentukan dengan melakukan pengujian kepadatan Japangan dan kadar air lapangan segera setelah campuran selesai dipadatkan dan membandingkan hasilnya dengan batas-batas yang diusulkan;

ix)

Hubungan antara CBR dan UCS untuk percobaan campuran semen tanah (dalam keadaan dimana pengujian CBR disetujui atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk serangkaian pemantauan pengendalian kekuatan), ditentukan pada Jangkah (vii) di atas dengan menyiapkan dan menguji benda uji tersebut dengan dua cara pengujian dan membandingkan kekuatan rata-rata yang diperoleh dari setiap cara pengujian pada umur 1, 7 dan 28 hari;

x)

Hubungan antara Scala Penetration Resistance (SPR) dan kekuatan (CBR dan/atau UCS) untuk percobaan campuran semen tanah, ditentukan dengan melaksanakan pengujian dengan alat penetrometer segera setelah dipadatkan (langkah (v) di atas), 7 hari setelah dipadatkan (langkah (iv) di atas) dan 28 hari setelah dipadatkan, dan membandingkan hasil SPR rata-rata yang diperoleh dari setiap rangkaian pengujian dan hasil pengujian UCS dan CBR yang dilaksanakan seperti dilangkah (ix) di atas;

xi)

Kebutuhan dan cara yang paling tepat untuk induksi dan pengendalian keretakan adalah dengan penggilasan (proof roofing), ditentukan dengan mengamati lajur percobaan selama masa perawatan dan, bilamana retak susut berkembang secara berlebihan, adalah dengan pengendalian penggunaan berbagai jenis dan berat dari mesin gilas;

xii)

Jenis selaput tipis (membran) dan cara perawatan pada Lapis Pondasi Semen Tanah yang paling tepat, ditentukan dengan cara visual pada permukaan lajur percobaan dan kecepatan hilangnya air yang dapat ditentukan dengan pengujian kadar air;

xiii)

Batas Scala Penetration Resistance (SPR) akan digunakan untuk menentukan "Tebal Efektif" Lapis Pondasi Semen Tanah, yang diperoleh dari catatan penetrasi pada langkah (x) di atas untuk lokasi dimana tebal bahan yang memenuhi ketentuan diketahui secara akurat (diambil dari serangkaian benda uji inti pada titik lokasi pengujian penetrometer dan dari pengujian kekuatan yang dilakukan pada contoh campuran tanah semen, yang diambil dari titik lokasi pengujian penetrometer sebelum dipadatkan);

xiv)

Jumlah lapisan yang diperlukan untuk memperoleh Lapis Pondasi Semen Tanah yang memenuhi ketentuan dengan rancangan tebal

5-50

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

penuh (full design depth), ditentukan dengan variasi jumlah lapisan diterapkan pada ruas yang berbeda dari lajur percobaan; dimana penggunaan lapisan tunggal yang disarankan, penggunaan dua lapisan yang lebih ti pis atau lebih juga harus dicoba dan dievaluasi. e)

Berdasarkan data yang diperoleh dari lajur percobaan dan tidak lebih cepat dari 14 hari setelah lajur percobaan dihampar, Direksi Pekerjaan dapat memberikan persetujuan kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan seperti yang direncanakan, atau persetujuan untuk meneruskannya dengan modifikasi apapun terhadap rancangan campuran atau prosedur pelaksanaan yang dianggap perlu, atau Direksi Pekerjaan dapat menolak untuk meneruskannya dan sebaliknya memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan percobaan lanjutan dengan bahan yang diusulkan, atau mengusulkan pemakaian jenis tanah lainnya atau mengganti atau menambahkan kapasitas instalasi dan peralatannya.

PENGHAMPARANDANPENCAMPURAN

5.4.5

1)

Penyiapan Tanah Dasar a)

Pekerjaan penyiapan tanah dasar harus dilakukan sesuai dengan Pasal ini dan ketentuan pada Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini, terhadap garis, ketinggian dan dimensi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b)

Arti dari tanah dasar adalah permukaan tanah yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan. Kecuali bilamana elevasi perkerasannya harus dinaikkan (raising of the pavement grade) seperti yang ditunjukkan pada Gambar, maka permukaan tanah dasar harus sama tinggi dengan permukaan jalan lama, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan.

c)

Permukaan jalan lama harus dibersihkan dari bahan yang tidak diinginkan dan kemudian digilas (proof-rolling). Setiap ketidakrataan atau amblas yang terjadi pada permukaan tanah dasar selama pemadatan harus diperbaiki dengan menggemburkan lokasi tersebut dan menambah, membuang atau mengganti bahan, menyesuaikan kadar air jika diperlukan, dan memadatkannya kembali supaya permukaannya halus dan rata.

d)

20 cm tanah di bawah tanah dasar harus dipadatkan sampai kepadatan seperti yang ditentukan oleh SNI 03-2828-1992, tidak boleh kurang dari 95 % kepadatan kering maksimum (maximum dry density) yang diperoleh sesuai dengan SNI 1742 : 2008.

e)

Selain kalau disetujui oleh Direksi Pekerjaan, nilai CBR tanah yang disiapkan bilamana diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, paling sedikit harus 6% (enam persen) setelah direndam selama empat hari bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum seperti yang ditentukan sesuai SNI 1742 : 2008. Bilamana kondisi kekuatan ini tidak dapat dicapai, Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan tanah dasar yang mencakup pembuangan dan penggantian bahan yang tidak memenuhi ketentuan atau melapisinya dengan bahan berbutir dengan proporsi tertentu sebagaimana diperlukan sehingga memenuhi Spesifikasi ini.

5-51

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

2)

f)

Setelah selesai pemadatan dan sebelum memulai operasi berikutnya, permukaan tanah dasar harus memenuhi toleransi permukaan yang ditentukan pada Pasal 3 .3 .1.3 dari Spesifikasi ini.

g)

Setiap lokasi tanah dasar yang menjadi lumpur, pecah-pecah atau lepas karena cuaca atau kerusakan lainnya sebelum dimulainya penghamparan Lapis Pondasi Semen Tanah harus diperbaiki sampai memenuhi Spesifikasi ini dengan biaya Penyedia Jasa sendiri.

h)

Sebelum penghamparan Lapis Pondasi Semen Tanah pada setiap ruas, tanah dasar padat yang sudah disiapkan harus dibersihkan dari debu dan bahan lainnya yang mengganggu dengan kompresor angin atau cara lain yang disetujui, dan harus dilembabkan bilamana diperlukan, seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Pemilihan Cara Untuk Pencampuran dan Penghamparan a)

Pencampuran tanah, semen dan air harus dilakukan dengan cara pencampuran di tempat (mix-in-place) atau instalasi pencampur pusat (central-plant-mix). Operasi dengan instalasi pencampur biasanya dibatasi hanya untuk tanah berplastisitas rendah. Suatu indikator batas atas dari plastisitas tanah yang masih dapat menggunakan instalasi pencampur pusat dapat diperoleh dengan mengalikan indeks plastisitas tanah dengan persen lolos ayakan No.40. Bilamana nilainya kurang dari 500 cara pencampuran dengan instalsi dapat digunakan.

b)

Berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk pencampuran dapat dibagi dalam empat kelompok :

di tempat

i)

Penggaru piringan untuk peralatan pertanian, peralatan pertanian dan motor graders;

ii)

Rotavator Kuda);

iii)

Rotavator untuk pekerjaan berat yang mesinnya lebih dari 100 PK, sering disebut "Pulvimixers" (alat penghalus tanah);

iv)

Mesin stabilisasi tanah satu lintasan (single-pass soil stabilization machine), biasanya mesinnya lebih dari 100 PK;

"ringan" yang mesinnya

luku pmngan

untuk

kurang dari 100 PK (Tenaga

Batas atas plastisitas tanah yang dapat dikerjakan dengan berbagai macam mesin berikut ini yang dicantumkan di dalam Tabel 5.4.5.(1). 3)

Penghamparan dan Pencampuran dengan Cara Pencampuran Di Tempat (Mix-In Place) a)

Tanah dari lokasi sumber bahan yang telah disetujui harus dihampar dan disebar sampai rata di atas tanah dasar yang sudah disiapkan serta kadar aimya disesuaikan seperlunya untuk mendapatkan penghalusan tanah yang optimum. Bilamana pengeringan diperlukan, kecepatan pengeringan harus dimaksimumkan dengan terus menerus menggaru tanah memakai luku pertanian, atau peralatan sejenis, dan/atau beberapa lintasan awal pulvirizer (penghalus tanah) sampai tanah tersebut cukup kering untuk dikerjakan.

5-52

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

Petunjuk Jenis Peralatan

Indeks Plastisitas Tanah Dikalikan Persen Lolos Ayakan No.40

Tebal Perkiraan Maksimum Yang Mampu Dilakukan Dal am Satu Lap is (cm)

<2000

15

< 3500

20 s/d 30 tergantungjenis tanah dan PK mesin yang tersedia 20

Rotavator Ringan ( < 100 PK) Rotavator untuk Pekerjaan Berat ( > 100 PK)

Mesin Stabilisasi Tanah Satu Lintasan

< 2000 s/d 3000 tergantung PK mesin

Catatan: Peralatan tidak akan diterima atau ditolak berdasarkan tabel ini, dan hanya diberikan sebagai petunjuk umum untuk membantu Penyedia Jasa.

3)

Penghamparan dan Pencampuran dengan Cara Pencampuran Di Tempat (Mix-In Place) a)

Tanah dari lokasi sumber bahan yang telah disetujui harus dihampar dan disebar sampai rata di atas tanah dasar yang sudah disiapkan serta kadar aimya disesuaikan seperlunya untuk mendapatkan penghalusan tanah yang optimum. Bilamana pengeringan diperlukan, kecepatan pengeringan harus dimaksimumkan dengan terus menerus menggaru tanah memakai luku pertanian, atau peralatan sejenis, dan/atau beberapa lintasan awal pulvirizer (penghalus tanah) sampai tanah tersebut cukup kering untuk dikerjakan.

b)

Kadar air optimum tanah untuk penghalusan harus berada di bawah kadar air tanah untuk Kepadatan Kering Maksimum, seperti yang ditentukan pada SNI 1742 : 2008, dan akan dirancang oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan Percobaan Lapangan Awai seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4.4 dari Spesifikasi ini. Selain kalau disetujui oleh Direksi Pekerjaan, pekerjaan penghalusan harus dilaksanakan bilamana kadar air tanah berada dalam rentang 2 % (dari berat tanah kering) dari angka yang telah dirancang.

c)

Sebelum semen ditambahkan, tanah itu harus dihaluskan sedemikian, kecuali untuk partikel batu atau kerikil, sehingga memenuhi ketentuan di bawah ini bilamana diayak secara kering : Lolos Ayakan 25 mm : I 00 % Lolos Ayakan No.4 : 75 %

d)

Tanah yang sudah dihaluskan harus disebar dengan ketebalan sedemikian, sehingga setelah dipadatkan mencapai ketebalan lapisan yang dirancang, harus dalam batas toleransi yang disyaratkan pada Pasal 5.4.1.3.b). Ketebalan yang tepat dari bahan gembur yang akan dihampar, harus seperti yang ditentukan dalam percobaan lapangan (Pasal 5.4.4 di atas). Jumlah lapisan yang diperlukan untuk mendapatkan tebal rancangan penuh Lapis Pondasi Semen Tanah harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan harus berdasarkan kehomogenan dan derajat kepadatan yang dapat dicapai oleh Penyedia Jasa. Perintah Direksi Pekerjaan untuk menambah jumlah lapisan tidak dapat dijadikan dasar untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.

5-53

I

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

e)

Setelah penghalusan tanah sampai memenuhi ketentuan, sesuai dengan kriteria yang diberikan dalam Pasal 5.4.5.3.(c) di atas, semen hams ditebar secara merata di atas tanah, baik dengan tangan maupun dengan mesin penebar, pada takaran yang dihitung sedemikian untuk memperoleh kadar semen seperti yang dirancang oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan rancangan campuran laboratorium dan Percobaan Lapangan Awai. Bilamana ditebar dengan tangan, petunjuk untuk jarak yang diperlukan untuk standar penempatan semen 40 kg per zak diberikan di Lembar 1.10.1 dari Gambar.

f)

Setelah semen disebar merata, serangkaian lintasan mesin pencampur hams dilaksanakan sampai seluruh tanah dan semen tercampur merata, yang ditunjukkan dari meratanya wama adukan. Jumlah lintasan yang diperlukan haruslah sebagaimana yang dirancang oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan Percobaan Lapangan Awai (Pasal 5.4.4.1 di atas) dan berdasarkan kehomogenan campuran yang diperoleh dalam pekerjaan yang sedang berlangsung, seperti yang ditunjukkan oleh pengujian pengendalian dengan

Scala Penetrometer.

4)

g)

Bilamana tidak diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, pekerjaan penempatan tanah, penghalusan tanah dan pencampuran semen tanah hams selalu dilaksanakan dari bawah dengan ketinggian berapapun menuju keatas (yaitu kearah tanjakan).

h)

Bilamana semen dan tanah dianggap telah tercampur merata, kadar airnya hams ditambahkan seperlunya untuk menyamai batas kadar air yang ditentukan dalam prosedur rancangan campuran laboratorium seperti yang diuraikan di Pasal 5.4.3.2 dari Spesifikasi ini atau seperti yang dirancang oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan Percobaan Lapangan Awai atau cara lainnya. Pada umumnya, batas bawah kadar air untuk campuran semen tanah akan ditentukan sebagai Kadar Air Optimum (OMC) di laboratorium dan batas atasnya hams 2 % (dari berat campuran semen tanah) lebih tinggi daripada OMC, seperti yang diuraikan pada Pasal 5.4.3 dari Spesifikasi ini. Air yang ditambahkan pada semen tanah hams dicampur sampai merata dengan menambahkan beberapa kali lintasan mesin pencampur dan pemadatan harus segera dilaksanakan setelah lintasan ini selesai.

Pencampuran dan Penghamparan Menggunakan Cara Mesin Terpusat (Central-Plant) a)

Mesin pencampur yang tetap (tidak berpindah) dapat menggunakan cara takaran berat (weight-batching) atau cara pemasokan rnenerus (continous feeder) dan dapat dilengkapi dengan pengaduk pedal (paddle mixers) maupun jenis panci (pan mixers).

b)

Bilamana cara takaran berat digunakan, jumlah bahan tanah dan semen yang hams diukur dengan tepat pertama-tama hams dimasukkan kedalam instalasi pencampur kemudian air ditambahkan secukupnya agar kadar air hasil campuran terletak dalam rentang yang dirancang umtuk pemadatan di lapangan. Perhatian khusus hams diberikan ke instalasi pencampur jenis takaran berat (batch) dengan pengaduk pedal untuk memastikan bahwa semua semen tersebar merata di loading skip dan dipasok merata di seluruh bak pencampur. Baik pencampur jenis pedal maupun jenis panci, semen hams ditakar secara akurat dengan timbangan atau alat penakar yang terpisah, dan kemudian dicampur dengan bahan tanah yang akan distabilitasi. Bahan tanah hams dicampur sedemikian sehingga terdistribusi merata di seluruh campuran.

5-54

I

SPES!FIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

5)

c)

Bilamana cara takaran dengan pemasok menerus (continous-feed) digunakan, pedal pencampur, baffels dan kecepatan pemasukan bahan harus disesuaikan agar bahan-bahannya tercampur merata. Semprotan yang digunakan untuk mendistribusikan air kedalam pencampur hams disesuaikan agar dapat memberikan kadar air yang merata di seluruh campuran.

d)

Jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut bahan campuran harus disesuaikan dengan hasil campuran yang dihasilkan instalasi pencampur dan kecepatan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai denganjadwal yang ditentukan.

e)

Campuran hams dihampar di atas tanah dasar yang sudah dilembabkan dengan tebal lapisan yang seragam dan hams dihampar dengan mesin penghampar (paving machine) atau kotak penyebar (spreader box) yang dioperasikan secara mekanis dimana dapat meratakan campuran dengan suatu ketebalan yang merata. Bahan harus dihampar sedemikian hingga setelah dipadatkan mencapai tebal lapisan yang dirancang, dalam toleransi yang disyaratakan pada Pasal 5.4.1.3.b ).

Pemadatan a)

Pemadatan untuk campuran semen tanah harus dimulai sesegera mungkin setelah pencampuran dan seluruh operasi, termasuk pembentukan dan penyelesaian akhir, dan harus diselesaikan dalam waktu 60 menit sejak semen yang pertama tercampur tanah untuk PC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk Semen jenis PPC atau PCC sesuai dengan hasil pengujian waktu ikat awal menurut SNI 03-6827-2002. Semua operasi penghamparan, pencampuran, dan pemadatan dari Lapis Pondasi Semen Tanah harus dilaksanakan dalam ruas-ruas yang pendek dan bahan setiap ruas harus dipadatkan dan dibentuk sampai selesai sebelum pencampuran pada ruas berikutnya dapat dimulai.

b)

Panjang maksimum setiap ruas yang diijinkan akan dirancang oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan kapasitas produksi Penyedia Jasa dan kapasitas, seperti yang ditunjukkan selama Percobaan Lapangan Awai (Pasal 5.4.4) atau dari yang sesudahnya, tetapi dalam keadaan apapun tidak boleh lebih panjang dari 200 meter. Bilamana Direksi Pekerjaan telah membatasi panjang ruas pelaksanaan pekerjaan, pembatasan mas ini dapat saja dibatalkan jika Penyedia Jasa dapat membuktikan sampai diterima Direksi Pekerjaan bahwa Penyedia Jasa telah menambah kapasitas produksi yang mencukupi, tetapi dalam ha! apapun Penyedia Jasa tidak dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sehubungan dengan pembatasan panjang ruas pelaksanaan pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan.

c)

Pemadatan awal harus dilaksanakan dengan penggilas sheepsfoot, penggilas roda karet atau penggilas beroda halus, dimana penggilas ini tidak boleh membebani secara langsung pada bahan semen tanah yang sudah dihampar, baik dalam kondisi sudah mengeras maupun sebagian sudah mengeras.

d)

Setelah penggilasan awal, pembentukan dengan motor grader mungkin diperlukan sebelum penggilasan akhir. Pemadatan harus diselesaikan dengan penggilas roda karet atau penggilas beroda halus bersamaan dengan motor grader untuk membentuk Lapis Pondasi Semen Tanah seperti yang rancangannya. Pada umumnya, penggilasan akhir perlu disertai penyemprotan sedikit air untuk membasahi permukaan yang kering selama operasi

5-55

SPES!F!KAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

pemadatan. Derajat kepadatan yang dicapai di seluruh lapisan Lapis Pondasi Semen Tanah harus lebih besar dari 97% kepadatan kering maksimum laboratorium atau lebih tinggi dari batas kepadatan lainnya yang mungkin ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dari hasil pengujian rancangan campuran laboratorium, dan dari Percobaan Lapangan, atau dari pengujian pengendalian mutu yang sedang berjalan.

6)

e)

Perhatian khusus harus diberikan untuk memperoleh pemadatan penuh di sekitar sambungan memanjang maupun melintang. Sebelum setiap bahan baru disambung dengan bahan yang telah dipadatkan sebelumnya, ujung bahan dari pekerjaan sebelumnya harus dipotong sampai memperoleh permukaan vertikal sehingga dapat dicapai pemadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan. Bahan pada sambungan melintang antara ujung akhir ruas pekerjaan yang lampau dengan ujung awal dari ruas baru harus dipadatkan dengan penggilasan melintang (melintang jalan) sedemikian hingga seluruh tekanan roda penggilas diarahkan pada sambungan tanpa menyentuh secara langsung pada bahan dari pekerjaan sebelumnya. Malahan, Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan penambahan pemadatan dengan menggunakan alat timbris mekanis (tamping compactor) untuk memastikan pemadatan yang cukup pada sambungan.

f)

Permukaan Lapis Pondasi Semen Tanah yang telah selesai harus ditutup dengan rapat, bebas dari pergerakan yang disebabkan oleh peralatan dan tanpa bekas jejak roda pemadat, lekukan, retak atau bahan yang lepas. Semua bagian yang lepas, segregasi atau yang cacat lainnya harus diperbaiki sesuai dengan Pasal 5.4.1.7.

g)

Segera setelah pemadatan dan pembentukan lapisan terakhir Lapis Pondasi Semen Tanah, butiran batu (chipping) yang memenuhi ketentuan dalam Seksi 6.2 dari Spesifikasi ini ditebar secara merata di atas permukaan Lapis Pondasi Semen Tanah dan dibenamkan pada permukaan dengan penggilasan. Butiran batu harus berukuran nominal 13 mm dengan takaran kira-kira 1,2 kg/m".

Perawatan a)

b)

Segera setelah pemadatan dan pembentukan Lapis Pondasi Semen Tanah dan penanaman butiran batu, selaput tipis untuk perawatan (curing membrane) harus dipasang di atas hamparan dalam periode sebagaimana yang disebutkan dalam (b) di bawah ini.Curing membrane ini dapat berupa: i)

Lembaran plastik kedap air yang telah disetujui, dikaitkan secukupnya supaya tidak terbang tertiup angin dan dengan sambungan tumpang tindih paling sedikit 300 mm dan dipasang untuk menjaga kehilangan air; atau

ii)

Bahan karung goni yang harus selalu basah selama masa perawatan; atau

iii)

Bahan lainnya yang terbukti efektif selama Percobaan Lapangan Awai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan .

"Curing membrane" harus dipertahankan di tempat selama 7 hari setelah pencampuran dan penghamparan Lapis Pondasi Semen Tanah, atau seperti yang diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan percobaan lapangan. Perawatan harus dilanjutkan sampai penghamparan aspal di atas Lapis Pondasi

5-56

SPESIF!KAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

Semen Tanah. Pada saat itu "curing membrane" harus dipindahkan dan Lapis Resap Pengikat disemprotkan sesuai dengan ketentuan Seksi 6.1 dari Spesifikasi. Akan tetapi, dalam waktu 24 jam pertama dari masa perawatan, Lapis Resap Pengikat tidak boleh diterapkan.

5.4.6

c)

Latu lintas atau peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak diijinkan melewati permukaan jalan sampai pelapisan campuran aspal telah dilaksanakan. Selama masa tunggu ini Penyedia Jasa harus menjaga arus lalu lintas yang melalui Pekerjaan ini dengan menyediakan jalan memisah atau jalan alih (detour) yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 5.4.1.(9) dan Seksi 1.8 dari Spesifikasi.

d)

Pengendalian penggilasan Lapis Pondasi Semen Tanah dapat diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan pada awal masa perawatan untuk mengurangi ukuran dan jarak retak susut.. Penambahan penggilasan ini harus ditentukan dari Percobaan Lapangan Awai, seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4.4.1.(c).

e)

Bilamana Lapis Pondasi Semen Tanah akan dibuat dalam dua lapisan atau lebih, setiap lapisan yang sudah dihampar harus dirawat sesuai dengan Spesifikasi ini paling sedikit 7 hari sebelum lapisan yang berikutnya dapat dihampar.

PENGENDALIAN MUTU

1)

2)

3)

Pengendalian Penyiapan Tanah Dasar a)

Frekuensi pengujian pengendalian pemadatan pada tanah dasar harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan kondisi lokasi kerja. Paling tidak, pengujian kepadatan dengan konus pasir (sand cone) harus dilaksanakan di sepanjang proyek dengan jarak tidak melebihi 200 m, dan paling sedikit sebuah pengujian kepadatan kering maksimum laboratorium harus dilaksanakan untuk setiap 10 pengujian kepadatan di lapangan.

b)

Frekuensi pengambilan contoh dan pengujian tanah dasar untuk CBR harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan berbagai macam jenis tanah yang ditemui. Paling sedikit diperlukan satu pengujian CBR untuk setiap jenis tanah dasar yang terdapat di sepanjang proyek.

Pengendalian Penghalusan Tanah a)

Contoh tanah yang telah dihaluskan harus diambil dan diuji di lapangan, untuk menyesuaikan ukuran partikel dengan yang diberikan dalam Pasal 5.4.5.3.c), dengan jumlah pengambilan contoh sebanyak lima contoh untuk setiap ruas pekerjaan (dari 200 meter atau kurang).

b)

Bilamana setiap pengujian tunggal mengalami kegagalan, penghalusan harus dilanjutkan untuk seluruh ruas pekerjaan tersebut.

Pengendalian Kadar Air Untuk Operasi Pencampuran Di Tempat a)

Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, pengambilan contoh dan pengujian untuk pengendalian kadar air selama penghamparan dan pencampuran hams dilaksanakan dengan jarak yang tidak lebih dari 100 meter di sepanjang

5-57

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

proyek, dan pada setiap lokasi pengambilan contoh akan termasuk pengambilan dan pengujian contoh berikut ini:

b)

4)

i)

Sebuah contoh tanah saat baru dihampar di atas jalan (untuk menentukan kebutuhan pengeringan atau pembasahan sebelum penghalusan);

ii)

Sebuah contoh setelah pencampuran semen dengan tanah (untuk menentukan jumlah air yang perlu ditambahkan agar dapat mencapai kadar air yang ditentukan untuk pemadatan);

iii)

Satu contoh atau lebih setelah pencampuran air yang ditambahkan kedalam campuran semen tanah (untuk memeriksa apakah kadar air yang dirancang untuk pemadatan sudah dicapai).

Pada umumnya nilai-nilai pengujian kadar air tidak akan diperoleh sampai setiap mas pekerjaan telah dipadatkan, akan tetapi, hasil pengujian pada setiap hari kerja hams diambil untuk menghitung optimasi pada hari kerja berikutnya.

Pengendalian Pemadatan Pada Lapis Pondasi Semen Tanah a)

Segera sebelum pemadatan dimulai, contoh-contoh campuran semen tanah gembur hams diambil dari lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dengan interval satu dengan lainnya tidak lebih dari 500 meter di sepanjang proyek. Lokasi yang dipilih untuk pengambilan contoh hams bertepatan dengan penampang melintang yang dipantau, diperiksa dengan survei elevasi permukaan maupun Scala Dynamic Cone Penetrometer (lihat Pasal 5.4.6.6 dari Spesifikasi ini). Pengambilan contoh tersebut hams dilaksanakan sesegera mungkin, untuk mengurangi keterlambatan dimulainya penggilasan. Contoh yang diambil hams segera dimasukkan dalam kantong plastik yang kedap atau tempat penyimpanan lainnya dan ditutup rapat untuk dibawa ke laboratorium lapangan dimana contoh-contoh ini akan (tanpa ditunggu lagi, untuk menjaga kehilangan air) digunakan baik untuk pembuatan benda uji untuk pengujian kepadatan kering maksimum maupun pengujian kekuatan (baik UCS maupun CBR, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan). Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, dua benda uji hams disiapkan untuk menentukan kepadatan kering maksimum (menggunakan pemadatan SNI 1742 : 2008) dan empat benda uji hams disiapkan untuk pengujian kekuatan (menggunakan SNI 1744 : 2012 untuk pengujian CBR atau SNI 03-6798-2002 untuk pengujian UCS).

b)

Segera setelah pemadatan setiap lapisan selesai dilaksanakan, pengujian kepadatan lapangan (SNI 03-2828-1992) hams dilaksanakan, di lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dengan interval tidak melebihi I 00 m di sepanjang jalan. Setiap lokasi pengujian yang kelima hams sama dengan lokasi pengambilan contoh semen tanah gembur sebelum penggilasan. Hasil kepadatan dan kadar air pengujian konus pasir (sand-cone) hams dibandingkan dengan nilai rata-rata dari kapadatan kering maksimum dan kadar air optimum yang diukur dari dua benda uji, seperti yang diuraikan pada butir (a) di atas, untuk menentukan persentase pemadatan yang dicapai di lapangan dan menentukan apakah pengendalian kadar air di lapangan cukup memadai.

5-58

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

5)

Pengendalian Kekuatan dan Kehomogenan dari Lapis Pondasi Semen Tanah

6)

a)

Setelah pencetakan benda uji, keempat benda uji untuk pengujian kekuatan yang diuraikan pada Pasal 5.4.6.(4) di atas harus dirawat dengan kelembaban yang tinggi di dalam kantong plastik yang ditutup rapat, menggunakan cara yang diuraikan pada Pasal 5.4.3.(3).b) dari Spesifikasi ini kecuali dua benda uji yang pertama harus dirawat di dalam kantong plastik sampai waktu pengujian dan dua benda uji yang kedua harus dikeluarkan dari kantong plastik setelah perawatan selama 3 hari dan direndam di dalam bak air untuk selama 4 hari sebelum pengujian. Keempat benda uji tersebut harus diuji kekuatannya pada umur 7 hari setelah pencetakan benda uji dan pada hari yang sama juga dilakukan pengujian dengan Scala Penetrometer di lapangan pada penampang melintang tempat pengambilan contoh semen tanah. Nilai rata-rata kekuatan dari dua benda uji yang direndam harus dicatat sebagai kekuatan laboratorium semen tanah untuk ruas jalan dimana contoh tersebut diambil, dan harus dibandingkan dengan kekuatan sasaran (target strength) yang disyaratkan pada Tabel 5.4.3 atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Dari nilai kekuatan laboratorium ini, kekuatan Lapis Pondasi Semen Tanah di Japangan juga dapat diperkirakan, pertimbangan akan diberikan untuk tingkat pemadatan yang dapat dicapai di lapangan, dan nilainya dibandingkan dengan nilai minimum yang disyaratkan atau dirancang.

b)

Nilai rata-rata kekuatan dari dua benda uji yang tidak direndam harus dibandingkan terhadap nilai rata-rata kekuatan yang diperoleh dari hitungan pukulan pada pengujian dengan Scala Penetrometer di Jokasi pengambilan contoh, sehingga hasil perbandingan ini dapat digunakan oleh Direksi Pekerjaan untuk pengecekan dan bilamana dipandang perlu, Direksi Pekerjaan akan memerintahkan penyesuaian kalibrasi antara Scala Penetration Resistance (SPR) dan kekuatan (UCS atau CBR).

c)

Hasil pengujian dengan Scala Penetrometer yang dilaksanakan untuk memantau tebal lapisan, seperti yang diuraikan pada Pasal 5.4.6.6 dari Spesifikasi ini,juga akan digunakan untuk memeriksa seluruh kekuatan rata-rata dan kehomogenan dari semen tanah yang dikerjakan. Dengan menggunakan kalibrasi yang ditunjukkan pada Lembar 1.10.5 dari Gambar, disesuaikan bila dipandang perlu seperti yang disyaratkan dalam (b) di atas, nilai rata-rata kekuatan dari dua per tiga seluruh tebal lapisan dari Lapis Pondasi Semen Tanah dapat ditentukan dari setiap catatan penetrasi, suatu nilai rata-rata kekuatan untuk setiap 200 meter (atau kurang) ruas jalan dengan Lapis Pondasi Semen Tanah harus lebih besar dari kekuatan sasaran (target strength) yang disyaratkan dalam Tabel 5.4.3, dan tidak satupun nilainya yang boleh kurang dari kekuatan minimum yang disyaratkan dalam Tabel 5.4.3.

d)

Bilamana terjadi perbedaan pendapat tentang kekuatan aktual di lapangan dari Lapis Pondasi Semen Tanah yang sudah selesai dikerjakan, Direksi Pekerjaan akan memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengambil dan menguji benda uji inti (core) berbentuk silinder. Setiap benda uji inti harus dipotong sedemikian hingga tingginya tepat dua kali garis tengahnya, dan ujung-ujungnya harus diratakan sampai tegak lurus sumbu silinder. Bila diuji dengan kuat tekan unconfined, kekuatan benda uji inti ini harus melampaui batas minimum yang diberikan dalam Tabet 5.4.3. Pemantauan Ketebalan Lapis Pondasi Semen Tanah a)

Ketebalan Lapis Pondasi Semen Tanah yang telah selesai harus dipantau oleh Penyedia Jasa, di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan, pada interval 50 meter di sepanjang jalan dengan cara pengukuran elevasi permukaan dan pengujian dengan Scala Penetrometer. Dua macam ketebalan yang harus diukur:

5-59

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

i) ii)

"Ketebalan terpasang" (placed thickness); dan "Ketebalan efektif" (effective thickness).

b)

Ketebalan terpasang Lapis Pondasi Semen Tanah yang telah selesai hams ditentukan dan dipantau sebagai perbedaan tinggi permukaan sebelum dan sesudah penghamparan Lapis Pondasi Semen Tanah, pada titik-titik penampang melintang setiap 50 meter sepanjang proyek..

c)

Ketebalan efektif harus ditentukan dan dipantau sebagai ketebalan bahan Lapis Pondasi Semen Tanah yang telah selesai dikerjakan dan mempunyai kekuatan yang melampaui batas minimum yang disyaratkan dalam Tabel 5.4.3, sebagaimana yang diukur dengan Scala Penetrometer pada penampang melintang yang sama dan sebagaimana pengukuran elevasi permukaan. Dalam pengukuran ini, hitungan tumbukan penetrometer harus dikalibrasikan terhadap kekuatan dengan cara yang diuraikan pada Pasal 5.4.6.5 dari Spesifikasi ini dan batas bawah ketebalan efektif harus diambil sebagai titik pada kurva hitungan tumbukan setelah dilakukan penghalusan kurva untuk menghilangkan variasi-variasi yang terjadi berdasarkan pengalaman kesalahan pembacaan, dengan batas penetrasi (cm/tumbukan) di bawah Scala Penetration Resistance (SPR) yang disyaratkan dalam Tabel 5.4.3 atau seperti yang ditetapkan Direksi Pekerjaan berdasarkan percobaan lapangan. Untuk menghindari terjadinya ketidak-konsistenan, maka pengujian dengan sea/a penetrometer harus selalu dilakukan dengan standar yang sama seperti yang diuraikan dalam Lampiran 5.4.A dari Spesifikasi ini dan kurva hitungan tumbukan harus diplot dengan asumsi bahwa nilai hitungan tumbukan diperoleh dari setiap aplikasi tumbukan pada kedalaman yang diukur setelah tumbukan tersebut diberikan.

d)

Pada setiap penampang melintang yang akan dipantau ketebalannya, titiktitik yang akan diukur elevasinya atau diuji oleh penetrometer harus diberi jarak yang sama satu dengan lainnya dan harus termasuk satu titik pada sumbu jalan, satu titik pada tepi luar bahu keras (hard shoulder) untuk kedua sisi jalan, dan titik-titik di antaranya sebagaimana diperlukan. Bilamana tidak diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, maka jumlah keseluruhan titik pemantauan tiap penampang melintang harus lima buah. Bilamana Lapis Pondasi Semen Tanah dilaksanakan setengah lebar jalan, maka diperlukan dua titik pengujian yang terletak pada kedua sisi sambungan memanjang yang digunakan sebagai pengganti titik pengujian pada sumbu jalan.

e)

Titik pemantauan yang sama harus digunakan baik untuk pengukuran elevasi permukaan maupun untuk pengujian dengan penetrometer. Pada umumnya pengujian dengan penetrometer hanya dilaksanakan setelah penghamparan lapisan terakhir (paling atas) dari Lapis Pondasi Semen Tanah selesai; akan tetapi, bilamana pengujian dengan penetrometer dapatjuga dilaksanakan pada lapisan antara dari Lapis Pondasi Semen Tanah sebelum lapisan terakhir dilaksanakan, maka titik-titik pemantauan harus digeser 20 cm di sepanjang jalan untuk setiap lapisan baru, untuk menghindari kemungkinan masuknya ujung konus kedalam bahan pada lapisan di bawahnya yang sudah terganggu oleh pengujian sebelumnya.

t)

Setiap pengujian dengan penetrometer untuk pemantauan ketebalan efektif tidak boleh digunakan sebagai dasar pengukuran untuk pembayaran kecuali

5-60

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

baik Penyedia Jasa maupun Direksi Pekerjaan, atau yang mewakili telah menyaksikan pengujian dan menandatangani catatan hitungan tumbukan pada saat pengujian tersebut. g)

7)

Bilamana terjadi perbedaan pendapat tentang plotting grafik dari data hitungan tumbukan, atau dari interpretasi ketebalan efektif yang diperoleh dari grafik tersebut, maka keputusan Direksi Pekerjaanlah yang menjadi keputusan final dan harus diikuti, kecuali bilamana dalam hat yang demikian Penyedia Jasa memilih, atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, untuk mengarnbil benda uji inti (core) untuk memastikan kedalaman bahan yang sudah tersemen dengan baik pada titik yang dipantau ataupun pada titik-titik yang diperdebatkan.

Kadar Semen Bilamana Lapis Pondasi Semen Tanah tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan karena rendahnya mutu ini diperkirakan kekurangan kadar semen, maka Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pengujian sesuai dengan SNI 03-6412-2000 untuk menentukan kadar semen aktual dengan cara analitis pada contoh campuran semen tanah yang diambil dari pekerjaan yang tidak sempuma tersebut,

PENGUKURANDANPEMBAYARAN

5.4.7 1)

Pengukuran untuk Pemhayaran a)

Kuantitas Lapis Pondasi Semen Tanah yang diukur untuk pembayaran adalah jumlah meter kubik pekerjaan yang diperlukan yang telah selesai sebagaimana diuraikan pada Seksi ini, dihitung dari perkalian panjang ruas yang diukur, lebar rata-rata yang diterima dan tebal rata-rata yang diterima. Pengukuran harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan diawasi oleh Direksi Pekerjaan .

b)

Kuantitas Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima untuk pengukuran harus tidak termasuk daerah-daerah dimana Lapis Pondasi Semen Tanahnya tidak sekuat kekuatan yang dipersyaratkan atau disetujui, atau mengandung bahan yang lepas atau bahan yang tersegregasi atau bahan yang merugikan.

c)

Tebal rata-rata Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima, yang diukur untuk pernbayaran untuk setiap ruas haruslah tebal rata-rata Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima dan diukur pada semua titik pemantauan dalam ruas tersebut. Tebal Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima pada setiap titik pemantauan harus merupakan "ketebalan efektif" seperti yang didefinisikan dalam Pasal 5.4.6.(6).c) atau "ketebalan terpasang" seperti yang didefinisikan dalam Pasal 5.4.6.6.h) atau tebal rancangan seperti yang tercantum dalam Gambar, dipilih mana yang paling kecil. Tiga jenis ketebalan ini semuanya harus dipantau pada titik pemantauan yang sama, yang letaknya harus seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5.4.6.(6).

d)

Lehar rata-rata Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima, yang diukur untuk pembayaran untuk setiap ruas haruslah lebar rata-rata yang diterima dan diukur pada semua penampang melintang dalam ruas tersebut. Lehar yang diterima pada setiap pemantauan penampang melintang haruslah lebar rancangan permukaan teratas dari Lapis Pondasi Semen Tanah, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau seperti yang disetujui Direksi Pekerjaan, atau lebar permukaan teratas terhampar dari bahan yang diterima, dipilih mana

5-61

SPES!FIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

yang lebih kecil. Lokasi pemantauan penampang melintang haruslah seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5.4.6.(6). e)

Panjang membujur sepanjang jalan Lapis Pondasi Semen Tanah harus diukur sepanjang sumbu jalan, dengan menggunakan prosedur standar ilmu ukur tan ah

f)

Bilamana perbaikan Lapis Pondasi Semen Tanah yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.4.1.(7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari kuantitas seandainya pekerjaan semula diterima. Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan tambah atau kuantitas yang diperlukan untuk perbaikan.

g)

Kuantitas semen yang akan diukur untuk pembayaran untuk setiap ruas pekerjaan yang diberikan adalah berat aktual, diukur dalam ton, yang telah dicampur kedalam Lapis Pondasi Semen Tanah yang telah diterima untuk pembayaran sesuai dengan Pasal 5.4.7.1.(b), sebagaimana dihitung dengan rumus di bawah ini : Berat total semen yang dipakai

x

Kuantitas Lapis Pondasi Semen Tanah yang diterima -----------------------------------------------------------------Kuantitas Lapis Pondasi Semen Tanah yang dihampar

Dimana berat total semen yang digunakan untuk ruas pekerjaan yang diukur adalah seperti yang dicatat pada perhitungan pemakaian semen harian dan kuantitas terhampar Lapis Pondasi Semen Tanah adalah jumlah meter kubik bahan, yang dihitung dari hasil kali lebar rata-rata yang dihampar, tebal ratarata yang dihampar dan panjang ruas tersebut, termasuk semua lokasi yang ditolak. Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk semen yang terhambur atau terbuang, atau untuk semen yang digunakan lokasi-lokasi dimana Lapis Pondasi Semen Tanahnya tidak diterima. Partikel batu untuk chipping seperti yang diuraikan pada Pasal 5.4.5.(5).(g) tidak akan diukur tersendiri dan harus termasuk dalam bahan-bahan yang digunakan untuk Lapis Pondasi Semen Tanah. 2)

Dasar Pembayaran a)

Kuantitas penyiapan tanah dasar, yang ditentukan seperti ketentuan di atas harus dibayar menurut Pasal 3.3.4 dari Spesifikasi ini.

b)

Kuantitas semen dari Lapis Pondasi Semen Tanah yang ditetapkan sebagaimana di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Harga tersebut sudah harus termasuk untuk seluruh bahan, pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan kecil lainnya untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

c)

5-62

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

NomorMata Pembavaran

Uraian

5.4.(1)

Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah

5.4.(2)

Lapis Pondasi Semen Tanah

5-63

Satuan Penaukuran Ton Meter Kubik

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

SEKSI 5.5 LAPIS PONDASI AGREGAT SEMEN (CTB dan CTSB) UMUM

5.5.1 ])

Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base) dan Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base) ini meliputi penyediaan material, pencampuran dengan alat pencampur berpenggerak sendiri (self propelled mixer), pengangkutan, penghamparan, pemadatan dengan roller, pembentukan permukaan (shaping), perawatan (curing) dan penyelesaian (finishing), dan kegiatan insidentil yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan lapis pondasi agregat semen, sesuai dengan Spesifikasi, garis, kelandaian, ketebalan dan penampang melintang sebagaimana tertera pada Gambar Rencana atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 2)

Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi ini a) b) c)

d) f)

g) h) i) j) k) I) m) n) o) 3)

Manajemen dan KeselamatanLalu Lintas Kajian TeknisLapangan Bahan dan Penyimpanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Galian Timbunan Penyiapan Badan Jalan (Sub Grade Preparation) Pelebaran Perkerasan Lapis Pondasi Agregat Lapis Pondasi Agregat Semen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) Campuran Beraspal Panas Beton Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

Seksi 1.8 Seksi 1.9 Seksi 1.11 Seksi 1.19 Seksi 3.1 Seksi 3.2 Seksi 3.3 Seksi4.1 Seksi 5.1 Seksi 5.5 Seksi 6.1 Seksi 6.3 Seksi 7.1 Seksi 10.2

Toleransi a)

b) c)

d)

e)

Toleransi ukuran untuk pekerjaan persiapan badan jalan dan lapis pondasi bawahtjika ada) harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.3.1.(3) dan 5.1.1.(3) dari Spesifikasi ini. Tebal rata-rata pada potongan melintang dari survai lapangan harus tidak lebih atau kurang dari 10 % dari yang ditentukan. Tebal permukaan akhir dari Lapis Pondasi Bersemen harus mendekati elevasi rancangan dan tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari elevasi rancangan pada titik manapun Apabila sebuah mal datar sepanjang 3 meter diletakkan pada permukaan jalan sejajar dan tegak lurus terhadap garis sumbu jalan, variasi permukaan yang ada tidak boleh melampaui 2 cm tiap 3 meter . Penyedia Jasa harus menyadari bahwa elevasi akhir permukaan Lapis Pondasi Atas Bersemen yang tidak baik akan mengakibatkan bertambahnya kuantitas campuran aspal yang akan digunakan agar memenuhi toleransi kerataan lapis permukaan campuran aspal, kuantitas campuran aspal tambahan ini tidak boleh diukur untuk pembayaran. Permukaan akhir Lapis Pondasi Atas Bersemen yang rata, tentu saja akan memberikan solusi ekonomis terbaik bagi

5-64

SPES!FIKAS! UMUM 2010 (Revisi 3)

Penyedia Jasa dan juga menghasilkan jalan yang terbaik. 4)

Standar Rujukan Standar Nasional Indonesia (SNI) : SNI 03-2828-1992

Metode Pengujian Kepadatan Lapangan dengan Alat Kerucut Pasir.

SNI 03-6817-2002

Metode Pengujian Mutu Air untuk Digunakan dalam Beton

SNI 03-6889-2002 SNI 15-2049-2004 SNI 15-0302-2004 SNI 15-7064-2004 SNI 1966 : 2008

Tata Cara Pengambilan Contoh Agregat Semen Portland Semen Portland Pozzolan. Semen Portland Komposit Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah. Cara Uji Kepadatan Berat Untuk Tanah. Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles Cara Uji Tekan Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder Metode Uji Penentuan Persentase Butir Pecah pada Agregat Kasar Metode Uji Untuk Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar

SNI 1967 : 2008 SNI 1743 : 2008 SNI 2417: 2008 SNI 1974: 2011 SNI 7619 : 2012 SNI ASTM C136: 2012 5)

Persetujuan Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan terhadap : a)

Hasil percobaan laboratorium dari agregat, termasuk sifat-sifat dan kualitas disesuaikan dengan Spesifikasi yang ada terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan. Contoh-contoh harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan akan disimpan sebagai referensi selama pelaksanaan konstruksi. Penyedia Jasa harus menyediakan tempat penyimpanan yang tahan terhadap air dan dapat di kunci di lapangan untuk menyimpan contoh sesuai dengan instruksi Direksi Pekerjaan.

b)

Data Survai Sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, semua data elevasi hasil survai lapangan harus diserahkan untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, dan juga semua Gambar potongan melintang yang disyaratkan.

c)

Percobaan (Test) dan Kontrol Kualitas (Qualitv ControD Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap semua percobaan (test) dan kontrol kualitas (quality control) dari Lapis Pondasi Agregat Semen serta menyerahkan semua hasil percobaan kepada Direksi Pekerjaan.

5-65

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

6)

Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja Lapis Pondasi Agregat Semen tidak boleh dikerjakan pada waktu turun hujan atau ketika kondisi lapangan sedang basah/becek.

7)

Perbaikan Terhadap Lapis Pondasi Agregat Semen Yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Atas instruksi Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus memperbaiki Lapis Pondasi Agregat Semen yang tidak memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam spesifikasi maupun gambar konstruksi termasuk antara lain : a) b) c)

d)

8)

Berkaitan dengan ketebalan lapisan, kekuatan, kepadatan dan komposisi campuran. Tata cara perbaikan. Apabila terjadi kegagalan Penyedia Jasa dalam memenuhi ketentuan kualitas dan dimensi, maka Penyedia Jasa harus mengkompensasikannya dengan penambahan tebal lapisan di atasnya (Asphalt Base Course, Binder Course atau Wearing Course). Apabila karena kualitas atau ketebalan Lapis Pondasi Agregat Semen tidak dimungkinkan keberadaannya sebagai lapisan konstruksi, maka Penyedia Jasa harus melakukan pembongkaran dan penggantiannya.

Rencana Kerja dan Pengaturan Lalulintas a)

b)

Sebaiknya, 7 hari setelah penghamparan Lapis Pondasi Agregat Semen penghamparan lapis penutup atas (Asphalt Base Course, Binder Course, Wearing Course) harus dilaksanakan. Penyedia Jasa harus menjam in bahwa di lokasi pekerjaan, tidak ada lalu lintas diijinkan lewat di atas Lapis Pondasi Agregat Semen, minimum 4 hari sesudah pemadatan terakhir dan mengalihkan lalu lintas dan membuatjalan altematif.

BAHAN

5.5.2 1)

Semen Portland a)

b)

c)

2)

Semen yang digunakan adalah Semen Portland Type I yang memenuhi ketentuan SNI 15-2049-2004 atau semen tipe lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan mempunyai hak melaksanakan percobaan material Semen untuk menjamin bahwa cara pengangkutan dan tempat penyimpanan tidak dapat merusak Semen. Semua semen harus disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan dengan cara yang tepat/cocok.

Air Air harus sesuai dengan SNI 03-6817-2002 dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Air harus bebas dari minyak, garam, asam, alkali, gula, tumbuh-tumbuhan, endapan dan dari bahan lain yang merusak.

3)

Agregat Syarat - syarat agregat untuk Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A mengikuti ketentuan pada Seksi 5.1, Tabel 5.1.2.(1) dan Tabel 5.1.2.(2) untuk Lapis Pondasi

5-66

SPESIFIKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

Agregat Kelas A, sedangkan agregat untuk Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas B harus sesuai dengan persyaratan pada Tabel 5.1.2.(1) dan Tabel 5.1.2.(2) untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B.

5.5.3

CAMPURAN DAN TAKARAN 1)

Lapis Pondasi Agregat Semen terdiri dari agregat, semen dan air atas persetujuan Direksi Pekerjaan. Kadar semen harus ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium (laboratory test) dan campuran percobaan (trial mix).Kadar air optimum harus ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium.

2)

Rancangan Campuran Penyedia Jasa harus melakukan campuran percobaan (trial mix) dibawah pengawasan Direksi Teknis, untuk menentukan : (a) Kuat tekan dariLapis Pondasi Agregat Semen, mana yang digunakan (b) Kadar semen yang dibutuhkan (c) Kadar air optimum ( d) Berat isi campuran kering pada kadar air optimum.

3)

Karakteristik Lap is Pondasi Agregat Semen Penentuan kepadatan labratorium menggunakan SNI 1743: 2008 metode D dengan menggunakan bahan pengganti untuk ukuran agregat tertahan ayakan diatas 19 mm (%"). Selanjutnya banyalnya agregat, air dan semen untuk pengujian kuat tekan didasarkan pada hasil pengujian kadar air optimum dan berat kering maksimum dari campuran agregat semen. Kekuatan campuran didasarkan atas kuat tekan benda uji silinder diamater 150 mm dan tinggi 300 mm pada umur 7 hari. Benda uji silinder menggunakan bahan yang disiapkan sesuai SNI 1743: 2008 metode D, dipadatkan dalam 5 lapis, masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 145 tumbukan (lihat catatan) dengan berat alat penumbuk 4,5 kg dan tinggi jatuh 45 cm. Selanjutnya uji kuat tekan benda uji silinder sesuai dengan ketentuan SNI 1974: 2011. Catatan: Pemadatan sebanyak 145 tumbukan masing-masing lapisan berdasarkan perhitungan perbandingan antara volume silibder (diamater 15 cm dan tinggi 30 cm) dengan volume tabung alat pemadatan (proctor) (diamater 152 mm dan tinggi 116 mm) dikalikan 56 tumbukan. Perkiraan penggunaan kadar semen untuk Lapis Pondasi Agregat Semen Kelaa A (CTB) adalah 3 - 5% dan Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas B (CTSB) adalah 4 - 6 %. Kadar semen yang diperlukan harus ditentukan berdasarkan hasil rancangan campuran kerja (job mix design). Selama proses penghamparan Lapis Pondasi Agregat minimum 4 benda uji harus dilakukan.

Semen, percobaan

silinder

Persyaratan kuat tekan (unconjine compressive strength) dari Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (CTB) dan Kelas B (CTSB) dalam umur 7 hari masing-rnasing 45 55 kg/cm2 dan 35 - 45 kg/cm".

5-67

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

PERCOBAAN LAP AN GAN (FIELD TRIALS)

5.5.4

a) b) c) d)

Desain campuran dalam Pasal 5.5.3.(1) harus dicoba di lapangan dengan luas pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Semen sepanjang 50 m, dengan tebal berdasarkan instruksi dari Direksi Pekerjaan. Luas percobaan dari Lapis Pondasi Agregat Semen harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Selama pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi penghamparan, pemadatan, dan perawatan akan diawasi oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh basil yang memuaskan. Berdasarkan hasil percobaan lapangan sesudah -1-47 hari Direksi Pekerjaan dapat menyetujui Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan atau menginstruksikan Penyedia Jasa untuk membuat beberapa variasi percobaan yang lain.

PENGHAMP ARAN DAN PENCAMPURAN

5.5.5

Jumlah total kuantitas semen yang diperlukan untuk pelaksanaan dengan tebal penuh (full depth) harus dihampar merata diatas permukaan agregat yang akan dicampur dengan pemasok mekanis terkendali yang disetujui dalam satu pengoperasian yang sedemikian hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. Peralatan apapun yang digunakan dalam penghamparan dan pencampuran tidak diperkenankan melintasi hamparan semen yang masih segar sampai operasi pencampuran selesai dikerjakan. Air akan ditambahkan selama proses pencampuran dengan alat pengendali tekanan pada distributor pemasok yang terletak didalam ruang pencampuran (mixing chamber). Kadar aiar harus didistribusi secara merata terhadap seluruh campuran dan hams berada dalam rentang yang disetujui moleh Direksi Pekerjaan untuk meyakinkan bahwa seluruh pemadatan dapat dilakukan. Alat pencampur hams dioperasikan sedemikian hingga tebal Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (CTB) atau Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas B (CTSB) dapat memenuhi seluruh tebal rancangan. Pencampuran hams dilakukan dengan alat pencampur yang berpenggerak sendiri (self propelled rotary mixer)atau reclaimer/mixerdengan lebar pencampuran tidak kurang dari 1,8 m dan kedalaman pencam-puran paling sedikit 30 cm. Pencampuran dengan peralatan lain termasuk motor grader, alat pembentuk (profiler), pembajak berputar (rotary hoes)dan jenis peralatan pertanian lainnya tidak diperkenankan. Dua lintasan alat pencampur harus diberikan untuk memperoleh campuran semen yang rata pada seluruh ketebalan perkerasan. Pencampuran harus dilakukan pada lajur kerja dari sisi perkerasan yang lebih rendah menuju sisi yang lebih tinggi, dengan tumpang tindih (overlap) yang cukup untuk memastikan keseragaman dan tanpa material yang tak tercampur pada lajur yang yang terkait. Lapisan yang dicampur ini hams 0,5 mlebih lebar dari perkerasan aspal pada setiap sisi perkerasan. 5.5.6

PENGHAMPARANDANPEMADATAN 1 )

Persiapan Lapisan Pondasi Bawah (Sub Base) a)

Lapisan Pondasi Bawah (Sub Base), jika ada, hams sesuai dengan Spesifikasi Seksi 5.1 termasuk, ketebalan, ukuran, elevasi, seperti terlihat pada Gambar.

5-68

I

SPESJFJKASJ UMUM 2010 (Revisi 3)

b) 2)

Pennukaan Lapis Pondasi Bawah (Sub Base) hams bersih dan rata.

Penghamparan Lapis Pondasi Agregat Semen Lapis Pondasi Agregat Semen harus dihampar dan ditempatkan di atas pennukaan yang telah disiapkan, dengan metode mekanis, menggunakan alat high density screed paver dengan dual tamping rammer sesuai instruksi Direksi Pekerjaan, untuk mendapatkan kepadatan, toleransi kerataan dan kehalusan pennukaan.

3)

Pemadatan a) b) c) ( d) (e)

(f)

(g)

4)

Pemadatan Lapis Pondasi Agregat Semen harus telah dimulai dilaksanakan paling lambat 30 menit semenjak pencampuran material dengan air. Campuran yang telah dihampar tidak boleh dibiarkan tan pa dipadatkan lebih dari 30 menit. Kepadatan Lapis Pondasi Agregat Semen setelah pemadatan harus mencapai kepadatan kering lebih dari 98% kepadatan kering maksimum sebagaimana yang ditentukan pada SNI 1743: 2008 Metode D. Kadar air pada waktu pemadatan haruslah 70 - 100% kadar air optimum. Pemadatan harus telah selesai dalam waktu 60 menit semenjak semen dicampur dengan air untuk PC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk Semen jenis PPC atau PCC sesuai dengan hasil pengujian waktu ikat awal menurut SNI 03-6827-2002. Bilamana tebal yang dikerjakan melebihi 20 cm dan jika diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bagian bawah setebal 15 cm harus diuji terpisah. Upaya pemadatan harus disesuaikan untuk mencapai pemadatan seluruh tebal yang memuaskan. Pemadatan harus dilakukan dengan pemadat kaki kambing bervibrasi (vibratory padfoot roller) dengan berat statis minimum 19 ton dan lebih disukai yang mempunyai tonjolan paling sedikit 12,5 cm

Perawatan ( Curing) Segera setelah pemadatan terakhir dan atas usu! Direksi Pekerjaan bila pennukaan telah cukup kering harus ditutup minimum selama 4 haridengan menggunakan: a) b) c)

5.5.7

Lembaran plastik atau terpal untuk menjaga penguapan air dalam campuran. Penyemprotan dengan Aspal Emulsi CSS-1 dengan batasan pemakaian antara 0,35 -0,50 liter per meter persegi. Metode lain yang bertujuan melindungi Lapis Pondasi Agregat Semen adalah dengan karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan (curing).

PENGENDALIAN MUTU (1)

Penyedia Jasa harus menyediakan laboratorium lapangan dan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap hasil pemadatan. Prosedur pengujian dan frekwensi rancangan campuran dan pengedalian mutu and tennasuk penambahan, bentuk, kadar air, toleransi permukaan dan yang lain harus sudah tercakup dalam Rencana Pengendalian Mutu dari Penyedia Jasa.

5-69

SPESJFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

(2)

Kadar Penghamparan Kadar penghamparan semen harus diperiksa paling sedikit 2 kali per hari, atau diperintajkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

(3)

Kepadatan Kepadatan campuran harus diperiksa dengan sesuai dengan SNI 03-2828-1992 (pengujian dalam dari 20 cm, maka harus dilakukan dengan bagian atas 20 cm dan bagian bawah

(4)

pengujian paling sedikit 2 lokasi per hari kerucut pasir). Untuk lapisan yang lebih 2 pengujian untuk masing-masing lokai 15 cm.

Pengyjian Kekuatan Pengujian Unconfined Compressive Strength (UCS) dan kadar air harus dilakukan paling sedikit 2 kali per hari. Tidak ada pembayaran terpisah untuk semua pengujian tnl.

(5)

Pengyjian Kadar Semen Disamping kepadatan dan kadar air campuran, campuran harus diuji kadar semen dalam campuran, sesuai dengan SNI 03-6412-2000.

PENGUKURANDANPEMBAYARAN

5.5.8

1 )

Pengukuran untuk Pembayaran dibayar Lapis Pondasi Agregat Semen berdasarkan meter kubik padat sesuai dengan ukuran yang ada pada potongan melintang & memanjang dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

2)

Pembayaran Perbaikan Pekerjaan Pembayaran terhadap bagian pekerjaan yang mengalami perbaikan atau dalam batasbatas tertentu tidak memenuhi persyaratan, tidak boleh merugikan Pengguna Jasa.

3)

Dasar Pembayaran Kuantitas yang disetujui dapat dibayar sesuai Harga Kontrak yaitu per meter kubik, sesuai dengan Daftar Mata Pembayaran dibawah ini dan dapat ditunjukkan dalam Daftar Penawaran. Harga Satuan sudah termasuk kompensasi penuh untuk pencampuran, pengangkutan, penghamparan/penempatan, pemadatan, pemeliharaan, finishing, testing dan perbaikan permukaan semua kebutuhan pengeluaran lainnya yang lazim dan pantas untuk menyelesaikan keseluruhan dari pekerjaan yang ditentukan dalam Pasal ini.

NomorMata Pembavaran 5.5.(1)

Uraian Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)

5-70

I

Satuan Penaukuran Meter kubik

SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)

NomorMata Pembavaran 5.5.(2)

Uraian Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base)(CTSB)

5-71

Satuan Penaukuran Meter kubik