Doc-20190328-wa0009.docx

  • Uploaded by: Sitti Asmanur
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Doc-20190328-wa0009.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 414
  • Pages: 2
A. Kesimpulan The Safe Motherhood Initiative lahir karena kekhawatiran terkait dampak dari tingginya kasus kematian ibu oleh WHO dan organisasi-organisasi internasional lain. Konsep safe motherhood sendiri mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan prenatal, delivery, dan postpartum yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pascamelahirkan (USAID, 2005). Ada 2 faktor penyebab utama terjadinya gizi buruk yaitu rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Kedua faktor ini disebabkan oleh tiga hal secara tidak langsung, yaitu: 1) ketersediaan pangan yang rendah pada tingkat keluarga 2) Pola asuh ibu dalam perawatan anak yang kurang memadai 3) Ketersediaan air bersih, sarana sanitasi, dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terbatas. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia antara lain : 1. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK); 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 3. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, keberadaan BPJS di Indonesia adalah transformasi lembaga yang menggantikan peran PT Askes Indonesia untuk asuransi jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek sebagai lembaga jaminan sosial menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Namun, saat ini banyak permasalahan yang terjadi dalam sistem jaminan kesehatant. Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai masalah BPJS di Indonesia antara lain : 1. Meningkatkan peran pemerintah daerah (pemda) dengan menerbitkan Peraturan Menteri;

2. Efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Kebijakan itu digulirkan dengan menerbitkan Permenkeu No. 209 Tahun 2017 tentang Besaran Presentase Dana Operasional. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan melalui revisi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir Perpres No. 28 Tahun 2016. 4. Sinergisitas dengan penyelenggara jaminan sosial lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, PT Taspen, dan PT Asabri. 5. menerbitkan Permenkeu No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan PBI. Sejak awal Januari 2019, laporan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia terus bertambah. Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, berdasarkan data sementara yang dihimpun Kementerian Kesehatan dari awal tahun hingga 29 Januari 2019, dilaporkan mencapai 13.683 orang di seluruh Indonesia. upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue meliputi: 1. menguras tempat penampungan air seminggu sekali. 2. Penemuan, pertolongan dan pelaporan. 3. Pengamatan penyakit dan penyelidikan epidemiologi, 4. Penanggulangan seperlunya, Langkah yang dilakukan yaitu memotong siklus penyebarannya dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

More Documents from "Sitti Asmanur"