Desentralistasi Dan Sistem Komunikasi Lokal

DESENTRALISASI DAN SISTEM KOMUNIKASI LOKAL Penulis: Dr. Tony Sukasah, Drs., M.Si, Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah menegaskan bahwa titik berat desentralisasi diletakkan pada tahapan pemerintahan Kabupaten dan Kota. Pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ini memerlukan perubahan dan adaptasi yang menyeluruh. Dampak perubahan ini, sistem pemerintahan dan administrasi publik di daerah lazimnya tidak lagi ditangani dan dikelola secara sentralistik. Dengan pola desentralisasi ini, pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai dengan potensi maupun kepentingan daerah dan masyarakat daerah. Kita paham desentralisasi dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dalam kaitan pengembangan diferensiasi, integrasi dan terjalinnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal, menjadi faktor penting dalam sistem dan manajemen pemerintahan daerah. Aktivitas dan kreativitas masyarakat lokal yang didukung sistem komunikasi dan jaringan informasi yang baik akan mengembangkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi maupun kebutuhan dirinya. Ditinjau dari perspektif administrasi publik kontemporer, organisasi publik mempunyai fungsi, peranan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik dan mampu memuaskan masyarakat. Karenanya organisasi publik memerlukan sistem komunikasi dan pengelolaan informasi yang konstruktif. Seusai penggantian rezim pemerintahan, di era reformasi; komunikasi dan informasi didudukkan sebagai salah satu unsur penting dalam implementasi hak azasi manusia. Paling tidak terdapat empat hak dasar yang harus diberikan pemerintah kepada publik, yaitu; pertama, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya; kedua, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; dan ketiga, hak warga masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan keempat, hak warga masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab dalam pelbagai tahap proses kebijakan pada setiap level penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian secara konstitusional dalam penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan di Indonesia, jelas bahwa komunikasi dan informasi merupakan elemen yang penting pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, banyak berhubungan dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas. Komunikasi dan informasi akan mendorong terjadinya perubahan pola perilaku penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencerdasan masyarakat lokal menuju masyarakat yang maju, cerdas dan mandiri. Dalam dekade terakhir, di pelbagai belahan dunia pada pelbagai aktivitas publik mendudukkan aspek komunikasi dan pengelolaan informasi sebagai sarana yang penting

untuk memecahkan masalah yang kompleks. Di tengah perubahan zaman yang serba cepat dan teknologis, komunikasi dan informasi merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah. Informasi adalah pengetahuan yang diterapkan pada setiap pekerjaan untuk menciptakan suatu nilai. Paradigma baru birokrasi global ditandai dengan penggunaan teknologi informasi, informasi merupakan bahan olahan dominan dalam birokrasi, dan informasi merembes melampaui batas tata jenjang hierarki organisasi. Namun sebaliknya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kondisinya justru bertolak belakang dengan paradigma ini, birokrasi justru menjadi faktor penyebab arus komunikasi tidak lancar dan tidak terbuka. Para birokrat secara berlebihan melakukan peran pengontrol informasi sehingga informasi yang terartikulasi adalah informasi yang yang terbatas hanya untuk kepentingan pemerintah saja, bahkan bertentangan dengan kepentingan publik. Birokrasi publik masih menjadi faktor penyebab arus komunikasi tidak lancar dan tidak terbuka. Kadangkala secara berlebihan masih melakukan tindakan sebagai pengontrol informasi. Birokrat masih melembagakan model interaksi yang manipulatif dan mengandalkan bentuk komunikasi satu arah. Desentralisasi pemerintahan memerlukan strategi komunikasi dan informasi kondusif. Pemerintahan yang baik harus didukung pola komunikasi dan jaringan informasi interaktif yang kondusif, sehingga pemerintah daerah mampu mengembangkan manajemen pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat lokal. Penulis : Dr. Tony Sukasah, M.Si (Kepala Kantor PDE dan ARDA Kab. Bekasi)