E-gov Dan Masalahnya Di Daerah

E-Gov dan Masalahnya di Daerah Penulis: Dr. Tony Sukasah, Drs., M.Si, Sejak medio tahun 1980 sampai akhir tahun 1990-an, Pemerintah dengan sigap mengantisipasi teknologi komunikasi dan informasi untuk dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Secara gradual kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi ini direspons Pemerintah dengan menerbitkan Keppres Nomor 30 tahun 1997, tentang Telematika, Inpres Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Gov). Ketiga peraturan ini pada hakekatnya berisi tentang kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), sebagai tuntutan global yang harus diadaptasi oleh seluruh level pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota . Telematika dan e-Gov merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; e-Gov adalah unsur utama yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan program telematika secara nasional; e-Gov berbicara dari sisi jalur teknologi sedangkan telematika membahas tentang konsep dan pemahaman sasaran yang menjadi tujuan e-Gov. Teknologi e-Gov yang digunakan untuk mendukung program telematika adalah perpaduan antara unsur teknologi telekomunikasi dan sistem informasi. Di dalam dokumen kebijakan yang diterbitkan pemerintah, antara lain dijelaskan secara strategis sasaran e-Gov, yaitu untuk : (1) Penyelenggaraan Situs Web, fungsinya untuk menjembatani kegiatan Pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota) dengan masyarakat luas, (2) Pertukaran Surat Elektronis (e-Mail) antar Pejabat Pemerintah melalui jaringan terbatas (intranet) dan terbuka (internet), maupun masyarakat dengan unsur Pemerintah melalui jaringan yang terbuka (internet), (3) Penyelenggaraan pertukaran informasi antar Kantor Pemerintahan melalui jaringan terbatas (intranet), (4) Penyelenggaraan Sistem Kantor Elektronis di lingkungan Pemerintahan, (5) Penyelenggaraan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) dan Sistem Dukungan Keputusan (SDK) di lingkungan Institusi Pemerintahan. Pertanyaannya manakala e-Gov telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya pemerintah kabupaten/kota, data dan informasi apa yang yang diproduksi, didistribusikan dan diseminasikan kemana dan kepada siapa? Secara prinsip terdapat tiga segmen khalayak yang berkepentingan, yaitu : pertama, pimpinan; kedua, birokrat, khususnya level staf pelaksana; dan ketiga, publik (masyarakat umum termasuk pengusaha). Adanya segmentasi ini maka karakateristik data dan informasi yang dihasilkan, paling tidak untuk memenuhi kepentingan : (1) Pengambilan Keputusan, (2) Perumusan dan implementasi Kebijakan, (3) Perbaikan dan Peningkatan Kinerja, (4) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik, dan (5) Sosialisasi pelbagai kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah.

Umumnya pemerintah pada level kabupaten/kota, sebagai sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan belum dapat mengimplementasikan kebijakan dan strategi nasional e-Gov sebagaimana diatur Keppres Nomor 30 tahun 1997, Inpres Nomor 6 tahun 2001 dan Inpres Nomor 3 tahun 2003, secara baik, konseptual dan terstruktur. Kendala dan masalah yang dihadapi sifatnya mendasar dan kompleks, antara lain mencakup sumber daya manusia, pengorganisasian, manajemen, budaya kerja dan pemahaman aktor kebijakan terhadap kebijakan dan strategi e-Gov. Inilah pekerjaan besar pemerintah di daerah. Tidak mudah, tetapi harus dihadapi dan dijalani. Dunia maya adalah tantangan dan peluang. Dalam peradaban kontemporer, teknologi komunikasi dan informasi secara global diyakini akan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lokat di pentas nasional, bahkan pentas global. Penulis : Dr. Tony Sukasah, M.Si (Kepala Kantor PDE dan ARDA Kab. Bekasi)