Dasar Hukum Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran.docx

A. Dasar Hukum Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional a.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Bagian Kesatu tentang Evaluasi 1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 3) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,

dan

jenis

pendidikan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

penyelenggaraan pendidikan. b. Dipertegas lagi pada pasal 58 ayat (1) dan (2) 1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,

kemajuan, dan perbaikan hasil

belajar peserta didik secara

berkesinambungan. 2) Evaluasi hasil peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. c.

Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) 1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud. 3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Implikasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penilaian adalah perlunya penyesuaian terhadap

model dan teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas. Penilaian kelas terdiri atas penilaian eksternal dan internal. Penilaian ekternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran, yaitu suatu lembaga independen, yang di antaranya mempunyai tujuan sebagai pengendali mutu. Adapun penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh pengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (11), (17), (18), (19), (20) dikemukakan pengertian Standar penilaian, Penilaian, Evaluasi pendidikan, Ulangan, Ujian. Selain itu juga penilaian diatur dalam Bab IV Pasal 22 yang berisi tentang: a.

Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

b.

Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. asesmen proses dan hasil belajar dibedakan menjadi dua macam yaitu dengan Teknik Tes dan Non Tes: Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya dan Teknik nontes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara.

c.

Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran IPTEK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi individu minimal satu kali dalam satu semester. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional

mencakup beberapa aspek, yaitu: a.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

b.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik satuan pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Fungsinya untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran. d.

Penilaian belajar kelompok meliputi mata pelajaran agama, akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian pengamatan terhadap perubahan prilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

e.

Mata pelajaran IPTEK meliputi ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

f.

Mata pelajaran estetika pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Permendikbud ini menjelaskan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup penilaian pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dijelaskan pada Bab II pasal 2 yaitu terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan dijelaskan lebih detail pada pasal 3 mengenai aspek penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tujuan penilaian hasil belajar dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III pasal 4 yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik

dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan secara

berkesinambungan untuk semua mata pelajaran dan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian hasil belajar dijelaskan dalam Bab IV pasal 5 yaitu sebagai berikut: a.

Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;

b.

Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;

c.

Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khususserta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya,

adatistiadat, status sosial ekonomi, dan gender. d.

Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;

e.

Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

f.

Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;

g.

Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;

h.

Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan

i.

Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan,

pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Hal ini dijelaskan secara detail pada Bab V pasal 6 sampai pasal 8 mengenai bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar (hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas). Sementara untuk penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah. Kemudian untuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah dijelaskan lebih lanjut pada Bab VI pasal 9 sampai dengan pasal 11. Kemudian untuk prosedur penilaian dijabarkan pada Bab VII pasal 12 sampai pasal 13 dan instrument penilaian dijabarkan pada Bab VIII pasal 14.