Dasar Ekonomi Kesehatan.doc

SUMBER DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber Data Primer Sumber data primer ialah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Contohnya, tabel-tabel penduduk yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.

Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder ialah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis terbitan-terbitan periodik atau buku tahunan.

Sumber data kependudukan yang pokok dibagi menjadi tiga, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk.

Sensus Penduduk Sensus penduduk menurut PBB adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Karakteristik tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan sensus penduduk adalah semua orang, waktu tertentu, dan wilayah tertentu. Cara pencacahannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sensus De jure dan sensus De facto. Sensus De jure ialah pencacahan penduduk yang hanya dikenakan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal diwlayah sensus tersebut. Sensus De facto ialah pencacahan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang-orang yang pada saat pencacahan berada di wilayah sensus.

Registrasi Penduduk Registrasi penduduk merupakan sistem kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencacatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan

perubahan pekerjaan. Tujuan registrasi adalah sebagai suatu cacatan resmi dari peristiwa tertentu dan sumber yang berharga dalam penyusunan proses perencanaan masyarakat.

Sistem registrasi penduduk di Indonesia telah dilakukan sejak abad ke-19 . Pada tahun 1815, Raffles melakukan pendaftaran penduduknya dalam rangka penetapan sistem pajak tanah. Para kepala desa diwajibkan mencatat semua orang ciri-ciri kendudukan lainnya. Pada awal tahun 1850, pemerintah Belanda mulai memberikan angka-angka jumlah penduduk menurut keresidenannya di Jawa dan di Madura serta beberapa pulau di luar Jawa. Setelah Indonesia merdeka, sistem regitrasi penduduk diteruskan pelaksanaannya. Peristiwa kelahiran dicacatkan oleh Departemen Agama, kematian dicacat oleh Departemen Kesehatan, dan migrasi penduduk dicacat oleh Departemen Kehakiman. Badan Pusat Statistik menghimpun data tersebut dan menerbitkannya dalam seri registrasi penduduk. Semua data tersebut di tingkat bawah dicacat oleh kantor desa.

Registrasi penduduk diindonesia masih mempunyai kelemahan-kelemahan seperti tidak lengkap datanya dan rendah reliabilitasnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penduduk tentang manfaat registrasi penduduk. Diharapkan setelah dikeluarkannya UU Kependudukan, pelaksanaan registrasi penduduk dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.

Survei Penduduknya Hasil sensus dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan karena hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih luas dan mendalam. Pada umumnya, survei penduduk dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Contohnya, survei fertilitas dan moralitas indonesia tahun 1973 yang dilakukan di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beberapa penelitian demografi yang mendalam oleh Lembaga Kependudukan UGM. Badan Pusat Statistik melaksanakan berbagai survei, seperti Survei Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja, dan Survei Antarsensus, Survei penduduk dapat dikelompokkan dalam tiga tipe, yaitu survei bertahap tunggal, ganda, dan kombinasi. Survei terhadap tunggal ialah informasi yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai kejadian penduduknya yang dialami seseorang pada masa lampau dalam periode tertentu. Survei Bertahap ganda dilakukan melalui kunjungan berulang ke rumah-rumah tangga dengan berbagai kejadian kependudukan dalam interval waktu antarkunjungan dicacat, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Survei bertipe kombinasi merupakan gabungan antara survei terhadap tunggal dan bertahap ganda. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menilai kelengkapan dan dapat informasi kependudukan yang dikumpulkan oleh sistem registrasi.

Sumber :Buku Mengkaji Ilmu Geografi 2. Sugiyanto. Danang Endarto.

yang luas.

2. Metode Householder,

yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan cara ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu per satu penduduk. Daftar pertanyaandapat dikirimkan atau dititipkan pada aparat desa. Sedangkan kekurangannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Keunggulan dan kelemahan sensus de jure

Keunggulan pelaksanaan sensus de jure, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betulbetul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan.

2. Pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan serempak karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus.

3.

Kemungkinan terjadinya pencatatan dua kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari.

Adapun kelemahan pelaksanaan sensus de jure, diantaranya sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki bukti tanda kependudukan (KTP) tidak akan tercatat sebagai penduduk meskipun orang tersebut lahir dan tinggal di tempat tersebut.

2.

Jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya.

3. Data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tidak akurat.

Keunggulan dan kelemahan sensus de facto

Keunggulan pelaksanaan sensus de facto, diantaranya sebagai berikut:

1.

Jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah riil di suatu tempat.

2.

Dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah.

3. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik.

Adapun kelemahan pelaksanaan sensus de facto, diantaranya sebagai berikut:

1.

Kemungkinan pencatatan dua kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi.

2. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak.

3. Bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis, seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya kemungkinan tidak tercatat.

Tujuan sensus penduduk

Tujuan sensus penduduk antara lain sebagai berikut:

1.

Mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode.

2.

Mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah.

3. Mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan, seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang me mengaruhinya.

4.

Sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional.

B. Survey Penduduk

Survei adalah salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel (contoh daerah) sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Sudah barang tentu sebelum menetapkan kawasan sampel itu, ditentukan dulu kriteria apa saja yang bisa dijadikan syarat suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai kawasan sampel survei. Setelah ditetapkan sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut, baru dilakukan penghitungan terhadap seluruh responden yang ada di kawasan sampel survei itu. Proses penjaringan data tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan survei.

Berikut ini contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia:

1. Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS), dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan, dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah-wilayah yang bisa mewakili karakteristik rakyat Indonesia. Hasil yang diperolehnya nanti akan mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.

2. Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS), dilakukan untuk mendapatkan angka jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Survei bertahap tunggal (single round surveys)

Survei ini adalah survei untuk menjaring data berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu.

2. Survei bertahap ganda (multiround surveys)

Survei ini dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, atau migrasi. Tentunya kunjungan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per dua tahun, per tiga tahun, dan seterusnya.

3. Survei bertipe kombinasi

Survei ini dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei tahap tunggal atau ganda dengan cara registrasi. Seperti yang diketahui, registrasi adalah proses pencatatan peristiwa demografi yang diambil dari beberapa peristiwa penting yang terjadi. Hasil dari registrasi ini kemudian digabungkan dan sekaligus dilakukan kros cek dengan hasil kedua jenis tipe survei di atas, yaitu survei tunggal dan ganda.

C. Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam penghitungan semua peristiwa demografi. Registrasi penduduk didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Walaupun mungkin saja terjadi bias pada data demografi yang terkumpul itu, karena bisa saja terjadi kesalahan penulisan data oleh responden tertentu.

Cakupan data yang diperoleh pada registrasi penduduk sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data melalui registrasi umumnya tidak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya di negara-negara

berkembang seperti Indonesia, umumnya data yang dicakup masih kurang lengkap karena banyak peristiwa yang tidak dilaporkan dan data kurang rinci sehingga kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan.