Cth Srt Ggtn.docx

CONTOH FORMAT SURAT GUGATAN

SURAT GUGATAN

.........., 25 November 2013 Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Jl….. ......... Kode Pos…. Hal : Gugatan Dengan hormat, Nama

: ............

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: .............

Alamat

: ................

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : ...................................S.H Advokat dan Pengacara dari kantor ………………………………………………………… bertindak dan untuk atas nam……………………..selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap : ...................................... Nama

: ......................

Kewarganegaraan

: .......................

Pekerjaan

: ........................................

Alamat

: ..................................

Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT. DASAR GUGATAN 1. ............................................... 2.

Surat Keputusan tersebut adalah :

........................................................................................................... ...............................................................................................

3.

..............................................................

…………………………………………………………….

ALASAN GUGATAN Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal .................................................... 1.............................................................................. 2.

...........................................................................

3.

.........................................

4.

........................................................

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut ;

Ø Menuntut agar tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, karena dengan keluarnya SK tersebut pemasukan penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik. Ø Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat; dengan alasan agar perkara ini tidak semakin berlarut-larut mengigat penggugat harus menghidupi keluarganya.

Ø Bahwa karena surat keputusan tergugat telah tidak sesuai dengan peraturana perundangundangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan demi hukum SK ………………………………………….. Ø

Penggugat memohon PTUN ……………………………………………

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara ........................... berkenan memutuskan : I.

Dalam Menyatakan Keputusan Batal demi hukum.

Menyatakan batal atau tidak sah SK tergugat, yaitu ……………………………………………… II. Dalam Pokok Perkara . 1.

Menghukum tergugat untuk mencabut kembali SK No. ………………………………………

2. Menghukum tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. …………………………… 3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,-00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini. 4.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum

Hormat

Penggugat,

CONTOH SURAT GUGATAN TUN

Medan, 21 Mei 2013

Perihal : Gugatan

Kepada Yth Bapak Ketua

:

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jalan Listrik No. 123 Medan Sumatera Utara Di Medan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. AJI AMINUDDIN

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Jalan. Danau Jempang No. 123 D. Kel. Sei Agul,

Kec. Medan Barat Kota Medan. Dengan ini memberi kuasa kepada : DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH. Warga Negara indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor pengacara “DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH. & REKAN” Yang berkantor di jalan Pancing No. 212 Kec Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2013 bertindak untuk dan atas nama Drs. Aji AMINUDDIN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat kantor di jalan Perintis No. 17 Pulau kijang Kec. Medan Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT.

OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : “Surat Keterangan mutasi No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.”

ALASAN GUGATAN : Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 821.2/ Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat. 2. Bahwa Surat Keputusan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Sekretaris Umum pada tanggal 24 April 2013, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 4. Bahwa Surat Keputusan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak. 5. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 8 dan Pasal 9). 6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan pemutasian terhadap penggugat. 7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena harus pindah dari tempat tinggalnya.

8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir). 9. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pemutasian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; - Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tentang Pemutasian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; - Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jika pengadilan / majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran. Demikianlah gugatan ini di ajukan atas petimbangan dari kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Hormat kami KUASA HUKUM PENGGUGAT

DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH