Cbr_pkn.doc

CRITICAL BOOK KEWARGANEGARAAN

Oleh :

JASON YUDHA F KACARIBU 5163220012

FAKULTAS TEKNIK D3 TEKNIK MESIN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat tuhan Yang Maha Esa dan dengan rahmat dan karunianya, Tugas Critical Book Report ini dapat saya buat, sebagai bahan pembelajaran kami dengan harapan dapat diterima dan dipahami secara bersama. Tugas Critical Book ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Tugas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara Konseptual, Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Pendidikan Nasional. Belajar tentang Pendidikan kewarganegaraan (PKN) pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia.

B. Tujuan Agar Mahasiswa paham lebih dalam lagi mengenai pengertian, pengaplikasian untuk menjadi seorang warga negara yang baik dan benar.

C. Manfaat Mahasiswa dapat mengaplikasikan Fungsi warga negara dengan benar

BAB II ISI BUKU

Identittas Buku 

Judul Buku

: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi



Pengarang

: Apiek Gandamana, S.Pd., M.Pd. dkk



Penerbit

: UNIMED



Tahun Terbit

: 2017

BAB I Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan A. Pendahuluan Secara Konseptual, Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Pendidikan Nasional. Belajar tentang Pendidikan kewarganegaraan (PKN) pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. B. Pengertian Pendidikan Kewargangaraan Pendidikan Kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata ialah kata “Pendidikan” dan kata “Kewarganegaraan”. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara konseptual istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing Civic Education. Menurut Margaret Stimman Branson Civic Education adalah satu komponn pendidikan penting yang mengajarkan warga negara untuk mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik. Branson membagi ranah civic education yaitu : 1. Civic Skills, merupakan keterampilan yang dikembangka dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna 2. Civic knowledge, adalah materi substansi atau pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara 3. Civic dispositions merupakan karakter kewarganegaraan yang dikembangkan dari pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan Misi civic education menurut Quigley dan Bahmueller untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam hal kewarganegaraan yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab.

Menurut Nu’man Somantri pendidikan kewarganegaraan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas ilmu sosial dan kegiatan – kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psokilogis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan.

C. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan 1. Landasan Ilmiah Tujua utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menmbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan ilmu, setiap ilmu harus memenuhi syarat – syarat ilmiah yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. 2. Landasan Hukum / Yuridis a) UUD RIS 1945, Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap –tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa.

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Kosasih Djahiri tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut : 1. Secara Umum, untuk mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional 2. Secara Khusus, yaitu membina moral yang diharapkan diwujukan dalam kehidupan sehari – hari Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan : 1) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air 2) Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 3) Menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan

BAB II Identitas Nasional A. Pendahuluan Menurut Armani di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan sejak awal berdirinya negara. Identitas nasional merujuk pada identitas – identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama. B. Pengertian Identitas Nasional Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar “identitas “ dan “nasional”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri – ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata “national” dalam KBBI “nasional” berarti bersifat kebangsaan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri – ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional yang berasal dari kata “national identity” dapat diartikan sebagai “kepribadian nasional” atau “jati diri nasional”. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa menurut Kaelan adalah nilai – nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, dan ciri masyarakat Indonesia. C. Konsep Bangsa Indonesia Menurut Otto Bauer bangsa adalah suatu persatuan karakter yang timbul karena persatuan nasib. Dalam ensiklopedia nasional Indonesia bangsa dijelaskan dari perspektif hukum, yaitu rakyat atau orang – orang yang berada di dalam satu masyarakat hukum yang terorganisir. Bangsa Indonesia adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah NKRI dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menurut Winarna faktor – faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Adanya persamaan nasib 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka 3. Adanya kesatuan tempat tinggal 4. Adanya cita – cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

D. Unsur – Unsur Pembentuk Identitas Nasional Terdapat dua jenis bentuk identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer yakni identitas yang mengawali terjainya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hail kesepakatan bersama. Identitas primer yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif Bentuk – bentuk identitas nasional Indonesia dikemukakan oleh Winarno adalah sebagai berikut : 1. Lambang negara adalah Garuda Pancasilla 2. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya 3. Bendera negara adalah sang Merah Putih 4. Bahasa Nasional adalah bahasa Indonesia 5. Hukum dasar ngara adalah UUD NRI 1945 6. Pancasilla sebagai dasar negara 7. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

8. Konsepsi wawasan Nusantara

BAB III Integrasi Nasional A. Pendahuluan Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara – negara yang usianya masih relatif muda termasuk Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan Penduduk Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. Pengertian Integrasi Nasional Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah “National Integration”. “Integration” berarti kesempurnaan. “nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang – orang yang berbeda latar belakang. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. “mengintegrasikan” berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan tujuan menyatukan unsur – unsur yang semula terpisah – pisah. Tentang Integrasi, Myron Weiner memberikan 5 definisi mengenai integritas, salah satunya yaitu : Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah. Sejalan dengan definisi tersebut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti membedakan 5 tipe Integrasi, yaitu : 

Integrasi Nasional



Integrasi wilayah



Integrasi nilai



Integrasi elit masa



Integrasi tingkah laku

C. Pentingnya Integrasi Nasional Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat menyimpan potensi konflik dan pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerjasama serta konsensus tentang nilai – nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Negara baru seperti halnya Indonesia membangun Integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Kedua, bagi negara – negara baru tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik karena latar belakang bangsa yang bersangkutan.

D. Strategi Integrasi 1. Strategi Asimilasi, adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru sehingga melebur menjadi satu. 2. Strategi Akulturasi, adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru dimana ciri – ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. 3. Strategi Pluralis, paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat.

E. Integrasi Nasional Indonesia Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal adalah dimensi yang berkenaan denga upaya menyatuka persepsi, keinginan dan harapan yang ada antara elite dengan masa atau pemerintah dengan rakyat. Sedangkan dimensi horisontal adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan dengan persatuan di antara perbedaan – perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Salah satu persoalan yang dialami oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia dengan mewujudkan integasi adalah masalah Primordialisme yang masih kuat. Namun demikian harus tetap diyakini bahwa nasionalisme sebagai karakter suatu bangsa tetap diperlukan di era Indonesia merdeka sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi sekaligus mewujudkan taraf peradaban yang luhur, kekuatan yang tangguh dan mencapai negara bangsa yang besar. BAB IV Negara Dan Konstitusi A. Pendahuluan Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada didalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan – tujuan tertentu. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan Konstitusi atau sering disebut dengan UUD. B. Konsep Negara Berikut ini konsep pengertian negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 1. Roger H. Soltau, negara adalah sebagai alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat. 2. Harold J. Laskg y, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. 3. Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. C. Unsur – Unsur Terbentuknya Negara 1. Unsur Konstitutif, unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

2. Unsur Deklaratif, unsur yang sifatnya menyatakan bkan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara UUD dan pengakuan dari negara lain. D. Sifat – Sifat Negara 1. Sifat Memaksa, artinya bahwa negara mempunyi kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. 2. Sifat memonopoli, Monopli berasal dari kata “Mono” yang artinya satu dan “poli” yang artinta penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan suatu negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan bersama 3. Sifat mencakup semua, berarti smua peraturan perundang undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. E. Tujuan Dan Fungsi Negara Mengenai tujuan negara ini, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya yang beragam antara lain : 1. Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. 2. Lord Shang, di dalam setiap negara terdapat subjek yang selalu bertentangan dan berhadapan, yaitu pemerintah dan rakyat 3. Immanuel Kant, tujuan negara untuk menegakkan hak – hak dan kebebasan – kebebasan warganya. Fungsi yang secara umum pasti dimiliki oleh setiap negara antara lain : 1) Melaksanakan ketertiban 2) Pertahanan 3) Menegakkan keadian 4) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya F. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi aturan dan ketentuan hal – hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Menurut Winarno, konstitusi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.  Konstitusi dalam Arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis  Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu UUD G. Tujuan Dan Fungsi Konstitusi Menurut Miriam Budiharjo menjelaskan setiap UUD memuat ketentuan – ketentuan mengenai hal – hal sebagai berikut : 1) Organisasi negara 2) Hak – hak asasi manusia 3) Prosedur mengubah UUD 4) Adakalnya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD Menurut Jinly Asshiddiqie konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :  Fungsi penentu  Fungsi pemberi  Fungsi penyalur  Fungsi pengatur kekuasaan antar organ negara  Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat

H. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Indonesia UUD memegang peranan penting bagi kehidupan suatu negara. Dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam 4 periode yaitu :

1) Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 2) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS 3) Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 4) Periode 5 Juli 1959 – Sekarang berlaku kembali UUD 1945 I. Amandemen atau Perubahan UUD 1945 Artinya mengubah atau mengadakan pembuatan yang mana menjadi hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan UUD. Inti peenrapan sistem pemerintahan pasca amandemen Konstitusi UUD 1945 antara lain : o Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden o Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat menjadi liberal o Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab

BAB V Hak Negara Dan Warga Negara A. Pendahuluan Warga Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara, selain adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. B. Konsep Warga Negara Warga negara dalam bahasa Inggris disebut Citizen, dalam bahasa Yunani Civics yang berarti penduduk sipil. Menurut Aristoteles yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara. Selanjutnya, Sri Wuryan dan Syaifullah menjelaskan bahwa warga negara dibagi ke dalam dua golongan yaitu (1) yang menguasai atau yang memerintah, (2) yang dikuasai atau yang diperintah. C. Warga Negara Indonesia

Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa warga negara Indonesia adalah : 1. Orang yang asli dalam daerah negara Indonesia 2. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara Naturalisasi 3. Anak yang sah 4. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia 5. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang WNI

Saat ini UU tentang kewarganegaraan RI yang berlaku adalah UU No. 12 Tahun 2006. Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan pada pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 yaitu : a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia c) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia d) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan Ibunya. e) Anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI

D. Asas – Asas Kewarganegaraan Dalam penentuan kewarganegaraan ada 2 asas, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Tetapi dalam literatur hukum dan dalam praktek dikenal adanya 3 asas kewarganegaraan masing – masing adalah Ius Soli, Ius Sanguinis dan Asas Campuran.

 Asas Ius Soli, berasal dari bahasa Latin, “Ius” yang berarti pedoman atau hukum. Sedangkan soli berasal dari kata “solum” yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi Ius Soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau darah atau kelahiran seseorang.  Asas Ius Sanguinis, asas ini menetapkan seseorang mendapatkan warga negara Jika orangtuanya adalah warga negara suatu negara.  Asas yang bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan) atau Bipatride (Kewarganegaraan Ganda). Sedangkan Asas kewarganegaraan khusus ialah asas yang terjadi atas beberapa macam asas atau pedoman kewarganegaraan yaitu : 1. Asas kepentingan Nasional 2. Asas perlindungan Maksimum 3. Asas kebenaran Substantif 4. Asas Non – Diskriminatif 5. Asas keterbukaan

E. Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Dalam literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya terdiri atas dua cara yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah Hukum Indonesia dan dengan cara pewarganegaraan atau Naturalisasi. Adapun 5 prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan yang dikenal dalam praktek tersebut adalah : 1. Citizenship by birth, adalah cara meperoleh kewarganegaraan berdasarkan kelahiran 2. Citizenship by descent, adalah cara memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan

3. Citizenship by naturalisation, adalah pewarganegaraan orang asing melalui permohonan menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan 4. Citizenship by registration adalah peroleh kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu. 5. Citizenship by incorporation of territo, adalah proses kewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara.

Terdapat 3 kemungkinan cara kehilangan kewarganegaraan yaitu : 1) Renunciation, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih 2) Termination, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum 3) Devrivation, yaitu penghentian secara paksa F. Konsep Dasar HAM HAM meliputi nilai – nilai ideal yang mendasar yang tanpa nilai – nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dikatakan HAM ialah karena hak – hak itu bersumber pada sifat hakekat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. G. Sejarah HAM Pada masa kenabian di kota Madinah disusun sebuah piagam Madinah. Piagam ini merupakan dokumen kesepakatan masyarakt Madinah untk melindungi dan menjamin hak – hak sesama warga msyarakat tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Perkembangan yang lebih konkrit tentang HAM terjadi setelah lahinya Bill OF Rights. Inti menyatakan bahwa “manusia sama di muka hukum” piagam inilah yang menjadi embrio negara hukum Demokrasi dan persamaan H. Prinsip – Prinsip Pokok HAM 

Prinsip Universal



Prinsip tidak dapat dilepaskan



Prinsip tidak dapat dipisahkan



Prinsip saling tergantung



Prinsip keseimbangan



Prinsip partikularisme

I. HAM dalam UUD 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F dan lain – lain

BAB VI Demokrasi A. Pendahuluan Demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena 2 alasan. Pertama hampir semua warga negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

B. Pengertian Demokrasi Secara istilah (Etimologi), kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti “Rule Of the People”. Dengan demikian demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam pembicaraan tentang demokrasi sering muncul istilah kebebasan.

Memang dalam Demokrasi terkandung kebebasan, tetapi kebebasan itu tidaklah absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga ngara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih.

C. Dari Demokrasi Langsung Ke Demokrasi Perwakilan Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani Kuno khususnya di Kota Athena sekitar abad ke-6. Kota – kota di daerah Yunani pada waktu itu masih kecil – kecil. Penduduknya tidak banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Karena rakyat iku serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintah langsung. Tetapi dalam perjalanan sejarah, kota – kota terus berkembang. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat modern dengan besar dan kerumitannyamenawarkan sedikit kesempatan untuk deokrai langsung. Kini bentuk palng umum demokrasi beralih dari demokrasi langsung ke demokrasi tidak langsung.

D. Karakteristik Sistem Politik Demokrasi Mengintisarikan damokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar yaitu, : 1. Kedaulatan rakyat 2. Kekuasaan mayoritas 3. Hak – hak minoritas 4. Jaminan HAM 5. Pemilihan bebas dan jujur 6. Persamaan di depan hukum 7. Proses hukum yang wajar 8. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik 10. Nilai – nilai toleransi pragmatisme kerjasama dan mufakat 11. Pemerintah berdasakan persetujuan dari yang diperintah

E. Demokrasi di Indonesia Perlu dipahami bahwa demokrasi yan berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan dari segi prosedural, pemilu legisatif, pemilu presiden dan paling penting dalam suasana damai. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi pancasilla. Demokrasi pancasilla dapat diartikan secara luas maupun sempit.  Secara luas demokrasi pancasilla berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai – nilai pancasilla  Secara sempit demokrasi pancasilla berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi dalam 4 masa yaitu : 1. Masa pertama RI (1945-1949) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional 2. Masa kedua RI (1959-1965) yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. 3. Masa ketiga RI (1965-1998) yaitu masa demokrasi pancasilla yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. 4. Masa keempat (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yan menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik – praktik politik yang terjadi pada masa ketiga RI. F. Pendidikan Demokrasi Pada dasarnya Pnedidikan demokrasi dapat dilakukan melalui tiga cara , yaitu :

1) Pendidikan demokrasi secara formal , pendidikan yang lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi serta studi kasus 2) Pendidikan demokrasi secara informal, pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. 3) Pendidikan demokrasi secara non formal, pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidikan di luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

BAB VII Negara Hukum A. Pendahuluan Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum bukan di dasarkan atas kekuasaan belaka. B. Pengertian Negara Hukum . Menurut Aristoteles negara Hukum adalah Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dari pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian negara hukum adalah negara dimana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga masyarakat diatur oleh ketentuan hukum, setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

C. Prinsip Negara Hukum Negara yang menganut sistem “Rule Of Law” harus memiliki prinsip yang jelas. Menurut Diley terdapat terdapat tiga unsur yang fundamental dalam “Rule Of Law” yaitu : 1) Supremasi aturan – aturan

2) Kedudkan yang sama di depan hukum 3) Terjaminnya hak – hak asasi manusia oleh undang – undang dan keputusan – keputusan pengadilan

Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri – ciri yaitu sebagai berikut :  Supremasi Hukum  HAM terjamin oleh UU  Pemilihan umum yang bebas  Kesamaan kedudukan di depan hukum  Peradilan administrasi dalam perselisihan

D. Makna Indonesia Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif. Makna Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil Akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis.progresif artinya selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan.

BAB VIII Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia A. Pendahuluan

Manusia dan bumi merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Setelah manusia membentuk komponen bangsa, manusia itu kemudian menyatakan bahwa bumi yang dipijaknya sebagai tempat tinggalnya. Sudah tentu perubatan wilayah akan terjadi. Untuk dapat mempertahankan wilayah hidupnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka bangsa harus memiliki kesatuan cara pandang yang dikenal dengan wawasan Nasional.

B. Pengertian dan Teori Geopolitik a.) Pengertian Geopolitik, Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata Ego dan Politik. “Ego” berarti Bumi dan “politik” politein berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri “tein” yang berarti urusan. Berdasarkan pengertian di atas geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan – peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara. b) Teori – Teori Geopolitik 1. Teori geopolitik Frederich Ratzel 2. Teori geopolitik Rudolf Kjellen 3. Teori Geopolitik Karl Haushofer 4. Teori Geopolitik Halford Mackinder 5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mehan 6. Teori Geopolitik Guilio Douhet 7. Teori Geopoliik Nicholas J. Spijkman

D. Pengertian Wawasan Nusantara Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Sedangkan kata ‘mawas’ berarti cara pandang. Sementara itu istilah Nusantara berasal dari kata ‘Nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal. Wawasan Nusantara merupakan cara

pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. E. Sifat atau Ciri Wawasan Nusantara Dijelaskan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri, yaitu 1. Manunggal, artinya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek almiah maupun aspek sosial. 2. Utuh menyuluruh artinya utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun. F. Faktor Kewilayahan yang mempengaruhi wawasan nusantara. a) Asas Kepulauan b) Kepulauan Indonesia c) Konsepsi tentang wilayah Indonesia d) Zona ekonomi eksklusif (ZEE) e) Karakteristik wilayah Nusantara f) Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya.

BAB IX Ketahanan Nasional A. Pendahuluan

Ketahanan suatu bangsa sangat penting bagi kelangsungan kehidupn manusia yang bersangkutan. Konsepsi ketahanan bangsa untuk karteks Indonesia dikenal dengan nama ketahanan nasional. B. Pengertian Ketahanan Nasional Secara Etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa yaitu ‘tahan’ yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘nation’ yang berarti bangsa yang telah bernegara. Pada tahun 1973 konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam (GBHN). Adapun rumusan konsep ketahanan naional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut : 1. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara 2. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya. C. Sifat – Sifat Ketahanan Nasional Indonesia - Mandiri - Dinamis - Manunggal - Wibawa - Konsultasi dan Kerjasama D. Unsur - Unsur Ketahanan Nasional 1) Ketahanan Individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seseorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. 2) Ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri dan anak dalam keluarga yang dinamis.

E. Ketahanan Nasional Indonesia

1. Ketahanan Nasional dari aspek Tri Gantra - Aspek Kedudukan Geografi - Aspek Kekayaan Alam - Aspek Keadaan dan Kemampuan Penduduk 2. Ketahanan Nasional dari aspek Panca Gantra - Aspek Ideologi - Aspek Politik - Aspek Ekonomi - Aspek sosial dan Budaya

BAB III PEMBAHASAN

Keunggulan :

Bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah cukup bagus, dan juga mudah dipahami dibandingkan dengan buku lain. Sampul buku ini cukup menarik. Istilah - istilah yang terdapat dalam buku ini sudah cukup lengkap dibandingkan dengan buku lain.

Kelemahan : Isi buku ini kurang lengkap dibandingkan dengan buku pembanding, karena masih ada beberapa pengertian yang tidak dijelaskan. Di dalam buku ini masih terdapat Kata – kata yang sulit dipahami oleh saya.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan :

Pendidikan Kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata ialah kata “Pendidikan” dan kata “Kewarganegaraan”. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara konseptual istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing Civic Education.

Saran : Sebaiknya buku ini perlu diperbaiki lagi agar lebih bagus lagi, dan pengertian -pengrtiannya perlu ditambahi lagi.