Cbr Eko Publik.docx

CRITICAL BOOK REPORT EKONOMI PUBLIK DosenPengampu : Pebri Hastuti, S.Pd, M.Pd

DISUSUN OLEH: Indah Napitupulu 7171141009 May Rifani 7171141013 Sisilia Gultom 7171141023 Tessalonika Dolok Saribu 7171141024 Citra Manik 7173341007 Grace Pretty Mayawi Pasaribu 7173341021 Kelas : A

PRODI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Medan 2019

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas Critical Book Report ini dengan baik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah “Ekonomi Publik” Tulisan ini berisi ulasan-ulasan dari buku yang berjudul “Ekonomi Publik” mulai dari identitas buku, keunggulan & kelemahan, serta kesimpulan dan saran dari buku tersebut. Terlepas dari itu semua, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki tulisan ini ke waktu yang akan datang. Akhir kata saya berharap critical book report ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca. Terima Kasih.

Medan, Februari 2019

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................................................ B. Tujuan ..................................................................................................................... BAB II IDENTITAS BUKU ............................................................................................. BAB III PEMBAHASAN ................................................................................................. A. Perbandingan buku.................................................................................................. B. Kelebihan dan Kelemahan ...................................................................................... BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... A. Kesimpulan ............................................................................................................. B. Saran ......................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalahmasalah ekonomi publik (publik dapat diartikan masyarakat, pemerintah atau negara) seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga disebut dengan finansial publik. Montesqieu, seorang ahli tata Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena eksekutif paling banyak bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan kebijakan ekonominya. Ruang lingkup ekonomi publik merupakan kawasan dimana ekonomi publik dijalankan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Adapun pembagian-pembagiannya akan dibahas di bagian pembahasan yang terdapat di makalah ini. Pelaku ekonomi publik merupakan sebagian orang maupun masyarakat serta pemerintahan yang menjalankan sisitem dari ekonomi tersebut yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dan nanti kita akan membahas siapa-saipa saja yang termasuk dalam pelaku ekonomi publik itu. Landasan ekonomi publik merupakan dasar dari pemikiran atau bisa disebut juga acuan untuk menjalankan sistem ekonomi publik di dalam masyarkat. Agar terciptanya kesejahteraan perekonomian di dalam masyarakat.

B. Tujuan Proses ekonomi publik berisi tentang produksi, konsumsi dan distribusi yang berlangsung di masyrakat maupun di pemerintahan yang mana kegiatan ini bertujuan untuk melancarkan sistem dari ekonomi publik yang diterapkan di suatu wilayah atau negara. Adapun peran pemerintah dalam ekonomi publik mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa

tercipta. Oleh karena itu tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu akan menerangkan dan menjelaskan lebih dalam tentang pengertian, ruang lingkup, pelaku, landasan atau dasar serta peran pemerintah dalam Ekonomi Publik

BAB III IDENTITAS BUKU

Judul

: EKONOMI PUBLIK

Edisi

:3

Pengarang

: Dr. Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec.

Penerbit

: BPFE-YOGYAKARTA

Tahun terbit

: 2014

ISBN

: 979-503-293-3

Hal dan Vol

: xii + 300 hal

Judul

: EKONOMI PUBLIK untuk keuangan &Pembangunan Daerah

Edisi

:1

Pengarang

: Drs. M. Suparmoko, Ph,. D.,M.A

Penerbit

: C.V ANDI OFFSET

Tahun terbit

: 2002

ISBN

: 979-533-792-0

Hal dan Vol

: xvi + 426 hlm.;20,5 x 24 Cm

BAB III PEMBAHASAN A. Perbandingan A. 1 Ringkasan Buku Utama Bab 1. Pada bab ini membahas tentang bagaimana fungsi pemerintah dalam perekonomian suatu Negara. Dimana fungsi pemerintahannya yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Pada bab ini juga membahas tentang kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal. Bab 2. Membahas mengenai bagaimana efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasaryang dianalisis menjadi 2 yaitu efisiensi konsumen, dan efisiensi produsen. Pada bab ini juga menbahas criteria kompensasi atas kerugian dimana menurut ahli Kaldor-Hicks menyatakan bahwa apabila pihak yang untung memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, menurut Scitovsky menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat membayar kepada pihak yang di untungkan dengan perubahan tersebut agar tidak melakukan perubahan. Bab 3. Dalam bab ini telah dibahas bagaimana mekanisme pasar dapat memecahkan masalah ekonomi sehinggah terjadi efisiensi yang optimum dalam masyarakat. Hal-hal yang menyebabkan mekanisme pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisiensi dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasartidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit dan dalam halyang sangat ekstrim kegagalan pasar akan menyababkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Bab 4. Dalam bab ini bahwa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi oleh karne sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Penyedian barangbarang public yang dilakukan oleh pemerintah seperti pertahanan nasional, jalan raya, kehakiman, pekerjaan umum. Dalam hal barang swasta, barang-barang tersebut dapat

dihasilkan

oleh perubahan swasta, tetapi dapat juga dihasilkan oleh perusahaan

Negara, misalnya kereta api, jasa penerbangan. Barang public juga dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta atau oleh perusahaan Negara. Jadi yang dimaksud dengan barang public yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja Negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Jalan raya Negara pembiayaannya dilakukan melalui anggaran Negara dan jalan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah sendiri.

Bab 5 Dalam bab ini membahas mengenai masyarakat yang demokratis kesukaan-kesukaan masyarakat dan kesediaan mereka untuk membiayai barang public harus dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam Negara yang mempunyai sistem pemerintah dictator, penguasalah yang memutuskan barang dan jasa public apa dan berapa jumlah yang akan disediakan dan bagaimana cara pembiayaan barang public tersebut. Teori tentang pemungutan suara ini tidak sepenuhnya masuk dalam bidang ekonomi. Banyak factor-faktor nonekonomi yang masuk dalam pertimbangan dalam menentukan prioritas pengeluaran pemerintah. Oleh karna itu hasil dari pemungutan suara tergantung dari 2 faktor yaitu distribusi suara diatara para pemilih dan cara penentuan hasil pemungutan suara. Bab 6 Pada bab ini membahas mengenai ekternalitas dalam mekanisme pasar. Yang dimana pada bab ini membahas sub-sub mengenai apa dampak dari ekternalitas, kasus ekternalitas produksi baik yang positif maupun yang negative, ekternalitas konsumsi negative, jenis-jenis ekternalitas bagaimana cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi, pemberian subsidi, pemberian hak polisi melalui lelang dan juga peraturan guna mengatasi eksternalitas. Bab 7 Dalam bab ini akan kita bahas mengenai pemilihan program pemerintah dengan mengggunakan analisis manfaat dan biaya. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengadakan evaluasi mengenai penggunaan sumber-sumber ekonomi agar penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langkah dapat dilakukan secara efisien , sebab pemerintah mempunyai banyak program yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya atau dana yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini pemerintah

menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi criteria efisiensi. Bab 8 Pada bab ini membahas mengenai dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan suau kebijakn untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeuarkan pada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu teori makro dan mikro. Dalam bab ini akan dibicarakan teori-teori pengeluaran pemerintah baik secara makro maupun secara mikro. Bab 9 Pada bab ini membahas aspek penerimaan pemerintah yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Penerimaan pemerintah lainnya adalah dari pajak sebagai contoh pajak penghasilan.

Bab 10 Dalam bab ini akan dibahas mengenai dampak pajak terhadap perekonomian yang disebabkan karena perubahan perilaku individual anggota masyarakat. Jenis pajak yang akan dibahas dalam bab ini adalah pajak perseorangan (personal taxes), pajak penghasilan (income taxes). Pajak perseorangan dipilih karena pajak ini merupakan pajak yang sifatnya netral, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang menimbulkan distorsi ekonomi. Bab 11 Dalam bab ini dibahas mengenai penyediaan barang sosial atau barang public yang dapat dipungut suatu harga barang, akan tetapi pemungutan harga atas penyediaan barang tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme pasar. Kasus ini telihat pada suatu industry yang mempunyai struktur biaya menurun. Dimana untuk industry tersebut sebetulnya mekanisme pasar dapat dipakai untuk menentukan harga, tetapi harga yang terjadi menjadi sangat tinggi dan jumlah barang yang diproduksi sangat kecil.

A. 2 Ringkasan Buku Pembanding

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan