Uts Syariah Indah.docx

NAMA

: INDAH NAPITUPULU

NIM

: 7171141009

PRODI

: PENDIDIKAN EKONOMI A 2017

UTS EKONOMI SYARIAH

1. Uraikan perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis! Konsumen Muslim memiliki keunggulan mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekadar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen Muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang telah di raihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah SWT, sebagian pendapatannnya dibelanjakan dijalan Allah SWT (fi sadinillah). Dalam islam perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (hablu minna Allah) dan manusia (hablu minna an-nas). Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dan perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-Quran mengajarkan umat islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal ini menegaskan bahwa umat islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat islam lainnya. 2. Jelaskan konsep kebutuhan dan keinganan dalam Ekonomi Islam! Dan berikan contohnya! Teori konsumsi lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan permintaan akan barang dan jasa timbul karena adanya keinginan (want) dan kebutuhan (need) oleh konsumen riil maupun konsumen potensial. Dalam sistem konsep Islam memiliki pandangan berbeda tentang teori permintaan yang didasar atas keinginan tersebut. Keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber dari nafsu. Oleh karena itu teori permintaan dalam ekonimi islam di dasar atas adanya kebutuhan (need).

Kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normative dan positif, yaitu rasionalitas ajaran islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Jadi seorang muslim berkonsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dapat memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syariah Islam sendiri yaitu maslahat al ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapat falah yang maksimum.pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Kegiatan konsumsi dalam Islam diartikan sebagai suatu diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi islam. 3. Bagaimana karakteristik seorang produsen dalam konsep Ekonomi Islam! Produksi dalam perspektif Islam adalah suatu usaha untuk menghasilkan dan menambah daya guna dari suatu barang baik dari sisi fisik materialnya maupun dari sisi moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagaimana yang digariskan dalam agama Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi harus sejalan dengan tujuan konsumsi sendiri yaitu mencapai falah. Pengertian seperti ini akan membawa implikasi yang mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan diantaranya : a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan tehnikal yang Islami, seperti halnya dalam kegiatan konsumsi. Artinya bahwa seluruh kegiatan produksi mulai dari kegiatan mengorganisir faktor-faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen harus mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Seperti larangan memproduksi barang-barang dan jasa yang dapat merusak nilai-nilai moralitas sehingga menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius, walaupun secara ekonomi menguntungkan.

b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Artinya kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat. Jadi, produksi bukan hanya untuk kepentingan produsen semata, tetapi masyarakat secara keseluruhan harus dapat menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena faktor kelangkaan faktor – faktor produksi tetapi lebih kompleks. Yaitu karena faktor kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala karunia Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Artinya bahwa prinsip produksi dalam pandangan Islam bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya ekonomi dalam upaya pengabdian manusia kepada Tuhannya 4. Bagaimana mekanisme penetapan harga barang-barang dipasar dalam pandangan Islam! Larangan Menetapkan Harga dengan Salah Dalam berbisnis (termasuk penetapan harga) tidak boleh menggunakan cara yang salah, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’: 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Pernyataan al-Qur’an “dengan cara yang salah (ba?t{il)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan shariah dan tidak halal. Yang disebut dengan bisnis adalah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap dan riba atau perugian terhadap salah satu pihak maupun semua pihak dalam bisnis. Harga Pada Pasar Islami Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara dan materi dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan di Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan ahlak dengan ekonomi. Manusia muslim,

individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menetapkan harga suatu produk. Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan kepada sebuah hadith dari Abu Dawud, tentang keengganan Nabi SAW untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual-beli, Hadith tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar ‘bebas’ dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman. Sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman sangat dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Jadi walaupun bebas tapi terikat, yaitu terikat pada shari’at Allah. Urgensi Penetapan Harga Ada dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidakk adil dan tidak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan supplay atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa atas dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak adilan itu dilarang”. Ini berarti penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orangorang profesional atau kelompok para penjual dna pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian. Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barangnya. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti rekanan importir. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus

harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil dan efektif serta sukses dalam kondisi seperti itu. Konsep keadilan harga Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan shariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti penimbunan dan monopoli. Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cerminan Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung ghara?r. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan shari’at. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

5. Bagaimana peran kebijakan intervensi pemerintah atau negara dalam pasar dengan konsep Islam. INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN Teori peranan negara yang berkembang dalam sistem ekonomi Islamtidak dapat disamakan dengan bentuk “campur tangan” minimalyang mengarah kepada kapitalisme laissez faire. Demikian juga,intervensi tidak dilakukan dalam bentuk kolektivisme dan regimentasiyang menindas kebebasan dan melemahkan motivasi dan usahaindividu sebagaimana dalam sosialisme. Peranan utama negara,dengan demikian adalah dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi serta dalam menjamin standar hidup minimum seluruh individu dalam masyarakat. Kebijakan

pertumbuhan

ekonomi

dalam

praktiknya

dinilai

tidak berhasil meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bagi individu secara merata. Politik ekonomi

konvensional

ini

menitik

beratkan pada pemenuhan kebutuhan

kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa

yang

dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi. Secara umum, asas-asas kebijakan ekonomi dan politik Islam terdiri dari empat hal, yaitu: a. Setiap warga negara dipandang memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan. b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secaramenyeluruh (lengkap). c. Setiap individu berhak memperoleh pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. d. Ketentuan-ketentuan syariat harus diterapkan dalam seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat. Pada poin-poin di atas ekonomi politik kapitalisme berbeda dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan kebijakan negara untuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang-perorang, secara menyeluruh, serta menjamin kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kadaryang mampu diraih sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik.